Koran Kejora

Its.korankejora

PERNYATAAN SIKAP

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!!!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kosa, Dormum, Foi-Moi, Tabea mufa, Nayaklak, Wiwao, Amakanie,  Wa...wa...wa...a…

Melawan Lupa: 39 Tahun Kematian Arnold C Ap Dan  Mambesak Serta Darurat Militer  Di west Papua

Arnold Clemens Ap merupakan seorang budayawan, antropolog dan musisi yang lahir di Pulau Numfor, Biak pada 1 Juli 1945. Semenjak Tahun 1967, Arnold Clemens Ap mulai aktivitas perkulian di Jurusan Pendidikan Geografi FKIP Universitas Cenderawasih, di masa kuliah itu Arnold mulai tertarik dengan politik. Setelah lulus sarjana muda, dia bekerja sebagai kurator di museum kebudayaan kampusnya. Arnold Ap dikenal sebagai musisi dari kelompok musik “Mambesak” diambil dari bahasa Biak yang berarti burung suci yang artinya burung cenderawasih. Sebelum bernama Mambesak, namanya adalah Manyori yang berarti burung Nuri, yang eksis sejak 1970-an.

Ketika Mambesak memulai eksistensi pekerjaannya, banyak yang gagal memahami apa tujuan sejatinya. "Mungkin kamu berpikir saya ini sedang melakukan hal bodoh, tapi inilah yang saya pikir dapat saya lakukan untuk rakyat, sebelum saya mati,” demikian Arnold Ap menjelaskan sesuatu yang dapat menggambarkan semangat Papua yang mengilhami rakyatnya. 

Group Mambesak mampu membangkitkan kembali kesadaran masa akan jati dirinya sebagai Bangsa Papua yang dipelopori oleh Arnold C Ap, berusaha membangun budaya pembebasan bagi rakyatnya yang tertindas dalam bidang seni sekalipun karena dominasi musik gereja dan musik melayu yang sedang melanda Tanah Papua saat itu. Arnold Ap dengan Grup Mambesaknya yang terus menggeliat di Tanah Papua membangun begitu banyak kesadaran di tingkat massa rakyat mampu membangkitkan bukan cuma kesadaran dirinya tapi juga kesadaran politik. Sehingga tak heran kalau lagu-lagu mambesak pada era tahun 80-an hingga tahun 90-an menyebar sampai ke daerah paling jauh di pedalaman Papua bahkan sampai disiarkan oleh siaran radio Papua Nugini (refrensi: George Junus Aditjondro,2000).

Pada November 1983 dia ditangkap oleh militer Indonesia pasukan khusus (Kophasanda) yang sekarang berganti nama menjadi Kopassus dan dipenjarakan dan disiksa untuk tersangka simpati dengan Gerakan Papua Merdeka, meski tidak ada tuduhan telah dibebankan. Pada bulan April 1984 ia dibunuh oleh tembakan ke punggungnya. Pernyataan ‘gombal’ resmi dari Pemerintah kolonial Indonesia menyatakan bahwa ia sedang berusaha melarikan diri. Tetapi ternyata Arnold Clemens Ap dieksekusi oleh Kopassus. Musisi lain, Eddie MoFu, juga tewas. Adapun juga iya menciptakan lirik menyanyikan lagu ‘’Hidup Ini Suatu Misteri’’  sebelum iya harus mati ditangan para Kopasanda.

Karena saat itu, rezim yang anti demokrasi yang bernama Suharto melakukan pembunuhan terencana terhadap orang yang dituduh preman—dikenal sebagai ‘Operasi Penembakan Misterius’ alias petrus. Di Papua, dalam kondisi pertumbuhan gerakan politik, yang dimana belanda yang tidak bertanggung jawab dengan tegas nasib rakyat dan bangsa Papua yang sudah – telah secara tegas menyatakan nasibnya sendiri berdiri sebagai embrio bangsa yang berakar sejak 1950-an, generasi terpelajarnya membangun kesadaran atas identitas dan persamaan nasib rakyat Papua. Ada yang bergerak dalam kebudayaan seperti Mambesak, ada yang angkat senjata seperti Seth Rumkorem dan Eliezer Awom. Militer Indonesia di Papua, yang saat itu Panglima Kodam Trikora dipegang oleh Brigjen Sembiring Meliala, mencurigai apa yang dituding sebagai “simpatisan jaringan Organisasi Papua Merdeka” di perkotaan, mencakup lingkungan kampus dan instansi pemerintah.” Meski tanpa bukti dan tak pernah mendapatkan peradilan yang jujur dan adil, Arnold Ap dituduh ke dalamnya. 

Pada 30 November 1983, Arnold Ap ditahan oleh Kopassandha, elite tentara kolonial Indonesia yang kini bernama Kopassus. Pada saat yang sama, pemerintah Soeharto mengirim transmigran ke Papua, proyek pembangunan didanai oleh Uni Soviet, yang membuat orang asli Papua bertambah cemas sebagai pemilik tanah Mama mereka. Proyek ini bersamaan operasi militer bernama ‘Sate’ di perbatasan Papua Nugini–Indonesia. Dalam kesaksian para penyintas perempuan atas peristiwa di tahun-tahun itu, yang terdokumentasi secara baik oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, tentara Indonesia membakar kampung, memperkosa gadis, menyiksa dan sebagainya. Orang Papua semakin takut ketika mendengar Arnold Ap, sosok paling terkenal saat itu, ditahan. Imbasnya, pada 1984-1986, sekitar 9.435 orang Papua mengemasi nyawa dan menyeberangi  perbatasan Papua ke PNG [Papua New Gunea].

Dari semua itu, ditahun 1963 hingga tahun 2004 ada 15 Operasi Militer Indonesia yang dijalankan di Papua ( baca: suarapapua.com ). Sedangkan, bentuk-bentuk operasi militer yang dipergunakan di Papua adalah merupakan operasi teritorial, operasi intelijen, dan operasi tempur. Operasi militer bertujuan untuk secara persuasif membujuk masyarakat agar mensukseskan PEPERA [Penentuan Pendapat Rakyat] dengan memenangkan Indonesia. Operasi ini dilakukan diantaranya dengan pendampingan masyarakat, sosialisasi, maupun pembangunan daerah. Operasi teritorial ini adalah operasi militer yang paling soft karena lebih menekankan pada cara-cara yang persuasif untuk menarik simpati rakyat.

Bentuk operasi lain yang biasanya dilakukan bersamaan dengan operasi teritorial adalah operasi intelijen. Operasi intelijen bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kondisi suatu wilayah atau kelompok masyarakat, maupun untuk melakukan kalkulasi sikap dan kecenderungan sosial politik suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Hasil dari operasi intelijen ini untuk selanjutnya akan dipergunakan untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan atas suatu wilayah atau kelompok masyarakat yang dijadikan target operasi intelijen. Jika operasi intelijen menunjukkan kecenderungan suatu wilayah atau kelompok masyarakat melakukan resistensi atas kehendak penguasa, maka pilihan yang diambil adalah melancarkan operasi tempur dengan kekuatan bersenjata, baik dari satuan organik maupun kombinasi dengan pasukan non-organik.

Dari berbagai bentuk operasi militer tersebut, operasi tempur adalah yang paling sering terjadi, terutama sejak dilancarkan di era pemerintahan Soekarno melalui Komando TRIKORA [Tri Komando Rakyat] 19 Desember 1961. Operasi tempur menjadi wajah yang mendominasi wajah pemerintah Indonesia bagi rakyat Papua dan menjadi sebuah sikap politik dan kebijakan Pemerintah kolonial Indonesia dalam memperlakukan rakyat Papua. Pemerintah Indonesia lebih memilih pengerahan kekuatan bersenjata daripada mempergunakan pendekatan dialog yang melibatkan Persatuan Bangsa - Bangsa dalam menghadapi rakyat Papua.

Situasi kondisi di Papua masih terus melakukan penyisiran hingga rakyat di Maybrat, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak Papua dan Nduga harus mengungsi dari tanahnya sendiri. Belum lagi setelah disahkan Omnibus – law masa Jokowi – Maruf Amin membuka kran investasi di Papua dengan mengesahkan kebijakan diatas kebijakan yang melahirkan Otonomi Khusus Jilid II di Papua agar mempermudah akumulasi capital modal ditanah Papua. Agar akumulasi itu tetap berjalan sesuai dengan kepentingan. Maka, pemetaan terus dilakukan dengan terus didorong oleh Kolonial Indonesia dan elit borjuis Papua untuk  membagi Papua menjadi 6 Wilayah Provinsi Baru. Walaupun hari ini atas nama  ‘’Petisi Rakyat Papua’’ yang terdiri dari 122 Organisasi terus menggalang dengan perolehan 2 Juta suara, yang itu representasinya dari rakyat Papua, namun elit Jakarta dan Elit Papua terus mencari kesempatan dalam kesempitan untuk meloloskan semua prodak kolonial di tanah Papua.

Viktor yeimo korban rasisme di berikan pasal makar oleh pemerintah kolonial indonesia, sidang di tunda hingga hari ini belum terselesaikan  serta tahanan politik papua lainnya  yang masih dalam tahan.

Hingga sampai hari ini, Konflik papua Antara tni porli dan Tpnpb opm terus meningkat, situasi papua memanas, sejak  pasca otonomi khusus jilid II di berlakukan. Pilot susi air marhcten pilips Marc di tahan sejak tanggal 07 januari 2023 hinga hari ini. Negara kolonial Indonesia degan keras kepala terus megerakan tni porli degan alasan keamanan papua, tanpa pertimbangkan warga sipil setempat.

Sedangkan warga sipil di beberapa daerah konflik  terus berjatuhan akibat pendropan militer yang terlalu massif. Di ndugama, intan jaya, puncak papua, wamena, yahukimo, maibrat dan beberapa tempat di papua. Rakyat sipil menjadi korban kekerasan aparat militer.

Perlawana Antara tni dan porli terus berlanjut, 18 april 2023 Panglima Tni Yudo Margono menaikan operasi di papua dengan Operasi siaga termpur akibat anggota tni terus gugur di medan pertempuran dan warga sipil mejadi sasaran mereka. Walapun sebelumnya Tpnpb Sudah mengeluarkan pernyataan untuk berunding degan indoenesia yang di mediasi oleh PBB.

Oleh karena itu, kami Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Melihat bahwa; Semua produk Kolonial Indonesia dan kebijakan yang melanggengkan penindasan yang berkepanjangan di tanah West Papua akan selesai. Jika, Kolonial Indonesia Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Kepada Rakyat Papua melalui mekanisme referendum dibawa hukum Internasional. Dengan demikian, sejarah bangsa Papua Barat setelah 1969 menunjukkan bahwa hasil Pepera itu justru menjadi salah satu akar konflik yang berkepenjangan; yang menghasilkan tragedi-tragedi pembunuhan, pemerkosaan, penganiyaiyaan, perampokan oleh militer Indonesia yang berkuasa di atas tanah rakyat West Papua dalam rezim soharto hingga pada saat kepemimpinan Jokowi saat ini masih berlangsung.  Bahkan, Lagu-lagu Nasionalisme  bangsa Papua Barat di bungkam  secara kekerasan militer, dan orde baru Indonesia yang berlaku atas bangsa Papua Barat terus melakukan ketidak Pertanggung jawaban atas beragam kasus dari dikriminasi rasial, operasi militer, UU Pasal Makar, pendoropan militer, dan beragam eksploitasi lainnya yang tidak berhentinya. 

Maka dari itu, kami Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]  Menyatakan sikap dan Menuntut bahwa:

1. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa West Papua.

2.  Merawat ingat 39 tahun Kematian Arnold Ap dan Mambesak

3. Buka akses jurnalis asing dan nasional seluas-luasnya di West Papua.

4. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua.

5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. Bebaskan Victor Yeimo, Melkias KY, serta seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat.

7.Tutup PT Freeport, LNG, BP Tangguh serta tolak operasi Blok Wabu di Intan Jaya, dan PT Antam di Pegunungan Bintang.

8. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM.

9. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri terhadap rakyat West Papua.

10. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan seluruh tanah West Papua.

11. Cabut Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KUHP, serta seluruh produk Indonesia yang melanggengkan penindasan, pembunuhan, dan perampasan ruang hidup rakyat Papua.

12. Indonesia stop etnosida, ekosida dan genosida di West Papua.

13.  Belanda harus bertanggung jawab untuk menuntaskan proses dekolonisasi West Papua sebagaimana pernah mereka dijanjikan.

14. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua.

15.  Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung.

16. Berikan jaminan kebebasan akses informasi, berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat di West Papua.

17. Cabut Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II dan hentikan rencana dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di West Papua.

18. Mendukung pernyataan Egianus Kogoya bahwa “Indonesia segera buka meja perundingan yang difasilitasi Oleh PBB”.

Demikian Pernyataan Sikap  ini kami buat, Kami menganjurkan dengan tegas kepada orang amber atau masyarakat transmigran yang sudah lama atau baru tinggal di West Papua untuk segera mendukung dan bersama memperjuangkan bangsa West Papua untuk menentukan nasib sendiri atau Papua merdeka. Juga penting kami sampaikan pada rakyat Indonesia, West Papua, dan dunia internasional, mari kita bersama-sama bersatu untuk mengakhiri penipuan sejarah dan penderitaan di West Papua.

Medan Juang, …….26 April 2023

Aliansi Mahasiswa Papua 14 Komite Kota