HIMBAUAN NASIONAL
ALIANSI MAHASISWA PAPUA 
SALAM PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT
MENUJU 65 TAHUN DEKLARASI KEMERDEKAAN BANGSA WEST PAPUA
(01 Desember 1961 – 01 Desember 2026)
BANGUN PERSATUAN NASIONAL, TOLAK INVESTASI, LAWAN MILITERISME, HAPUSKAN KOLONIALSIME DAN BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA WEST PAPUA.

Kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menghimbau kepada seluruh Rakyat serta Mahasiswa Papua maupun Indonesia dan kepada dunia Internasional untuk menuntut Kembali cita-cita mulia rakyat Bangsa Papua Barat untuk bebas dari segala bentuk struktur Penjajahan. Hal itulah yang dinyatakan Rakyat Papua melalui Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua pada 1 Desember 1961, di Holandia (Sekarang Jayapura) yang sudah 65 Tahun lamanya. Deklarasi Kemerdekaan Rakyat Papua tersebut merupakan bentuk sikap rakyat menolak tunduk di hadapan Penjajah yang berwatak Militeristik, Kolonialistik, Kapitalistik dan Imperialisme.

Papua merupakan satu wilayah di negara ini yang tidak lekas dari cacatan Operasi Militer dan Operasi Perusahan (Eksploitasi). Jejak Militerisme yang dibarengi dengan operasi perusahan di Papua, jadi cacatan yang lekat di kepala orang Papua sejak perebutan serta penguasaan wialyah Papua sejak awal Negara Indonesia mencablok atau menaneksasi Papua. Cacatan-cacatan tersebut terus menerus menjadi teror bagi orang Papua dalam kehidupannya sepanjang masa.

Sejak 60-an Tahun yang lalu, upaya perebutan wilayah Papua yang dipraktekan oleh Indonesia adalah menggunakan kekuatan Militer. Hal tersebut dapat dijumpai dalam perintah Tri Komando Rakyat (TRIKORA), pada 19 Desember 1961. Implementasi dari Trikora ini, terjadi operasi militer secara masif di wilayah Papua yang langsung dikomandoi oleh Jendral Soeharto.

Tercatat sejak 1961 hingga 2025 sebanyak 25 jenis operasi Militer yang dipraktekan oleh Negara Indonesia untuk merebut dan menduduki Papua. 25 jenis operasi militer tersebut, terdiri dari Operasi Trikora (1961-1962), Operasi Jayawijaya (1963-1965), Operasi Wisnumurti (1963-1965), Operasi Sadar (1965), Operasi Bharata Yudha (1966-1967), Operasi Wibawa (1967), Operasi PEPERA (1961-1969), Operasi Tumpas (1967-1970), Operasi Pamungkas (1971-1977), Operasi Koteka (1977-1978), Operasi Senyum (1979-1980), Operasi Gagak 1 (1983-1986), Operasi Kasuari 1 (1986-1987), Operasi Kasuari 2 (1988-1990), Operasi Kasuari 3 (1989-1990), Operasi Rajawali 1 (1989-1990), Operasi Rajawali 2 (2000-2015), Operasi Sadar Matoa 1 (2003-2024), Operasi Sadar Matoa 2 (2004-2005), Operasi Damai Cartenz 1 (2005-2020), Operasi Damai Cartenz 2 (2022 – 2026) dan yang terakhir Satgas Komando Operasi Hebema dan Satgas Pamtas Mobile (2024-sekarang/2026). 

Dalam operasi militer tersebut meninggalkan  berbagai cacatan-cacatan pelanggaran HAM, warga sipil, pemerkosaan, penangkapan hingga pengungsian besar-besaran di Papua. Dalam Laporan United Nation Involvement in West New Guinea During the 1960 yang dipublikasi pada Tahun 2000, mencatat bahwa pada Januari 1967, Pesawat Militer Indonesia melancarkan tembakan di Manokwari dan menyebabkan sekitar 40-an warga sipil tewas. Pada 12 Agustus 1968, dalam operasi Militer di Papua, tercatat sebanyak 162 Warga Papua ditembak mati dan sebanyak 3.200 orang ditahan dengan dalih kelompok separatis. Lalu pada April 1969 terjadi operasi militer di Pegunungan Tengah Papua yang menyebabkan 14 ribu warga sipil mengungsi. Pada 1 Mei 1969, 300 warga Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora dan 2 warga ditembak oleh Militer. Juga dalam Laporan “Riset Amnesty Internasional Indonesia” pada Juli 2018, mencatat telah terjadi 71 Kasus Pembunuhan warga sipil Papua di luar hukum yang melibatkan pihak aparat negara. Sejak 2010 hingga 2018, tercatat korban warga sipil Papua sebanyak 86 orang. 

Kekejaman terhadap Orang Papua tidak berhenti di masa lalu, pendekatan yang sama, praktek yang sama dengan kekuatan Militeristik sama juga masih digunakan oleh negara Indonesia hingga detik ini. Sejak 2018 hingga 2026, dalam data terbaru yang dihimpun oleh Human Rights Monitor (HRM) mencatat jumlah pengungsi internal bertambah menjadi 127.031 jiwa per Agustus 2026 dan berdasarkan riset terbaru Project Multatuli dan laporan Lembaga masyarakat sipil untuk periode 2025-2026, rincian jumlah pasukan Organik (TNI dan Polri) 83.177 personel pasukan organik dan gabungan TNI dan Polri yang bertugas di Papua, sedangkan total tantara Non-Organik terdapat 17.780 personel tantara non-organik (melalui skema BKO/Bawah Kendali Operasi). Jika ditotalkan keseluruhan pasukan TNI dan Polri Organik dan Non-Organik mencapai 100.957 personel yang ada di Papua. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber (OSINT, setidaknya tercatat sejak 1960-an hingga 2026 sekitar 50-an- ribu lebih warga sipil Papua yang tewas di tangan militer.

Selain catatan Operasi Militer, Eksploitasi Hutan Papua juga sangat massif. Berbagai laporan pemantaun lingkungan terbaru, laju deforestasi di seluruh tanah Papua mengalami lonjakan signifikan pada periode 2025-2026 yang didorong oleh pembukaan lahan skala besar, perkebunan kelapa sawit dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Data pemantau Auriga Nusantara dan catatan pers mencatat luas deforestasi di Papua mencapai 77.678 hektare sepanjang tahun tersebut, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 17.341 hingga 91.248 hektare. Jika diakumulasikan jangka Panjang dalam rentang waktu 2000 hingga 2024-2025, Tanah Papua telah kehilangan lebih dari 1,1 juta hectare tutupan pohon, di mana Sebagian besarnya merupakan hutan primer besar. Wilayah paling terdampak ialah Kab. Merauke mencatat kehilangan tutupan pohon terbesar mencapai 180.000 hektare, Boven Digoel (76.000 hektare), Mappi (62.000 hektare), Nabire (59.000 hektare), dan Mimika (50.000 hektare). Dan areal Proyek Strategi Nasional (PSN) di Papua, meng-klaim luas lahan hingga 20 juta hutan primer untuk perkebunan. Data konsensi Tambang di Papua, mulai dari PT GAG Nikel di Raja Ampat (13,136 Hektar), IUP PT SDIC Indonesia di Manokwari (200 Hektar batu Gamping), IUP PT Abisha Bumi Persada di Teluk Wondama (23.324 Hektar/Emas), IUP PT Freeport Indonesia di Mimika (116.784 Hektar/emas, perak, tembaga), PT Iriana Mutiara Idenburg di Pegunungan Bintang dan Kerom (92.280 hektar/ emas), IUP PT ANTAM di Pegunungan Bintang (49.830 Hektar/emas, perak, tembaga, seng), IUP PT Sentra Sukses Kencana di Nabire (21.160 hektar/emas). 

Selain itu juga, berikut areal Blok. Blok Weiland, memiliki cadangan emas di Mapiha, Dogiyai. Blok Warim di Agimuga, Mimika memiliki cadangan minyak sebesar 25,968 miliar barel dan cadangan gas sebesar 47,37 triliun kaki kubik. Cadangan tersebut dikatan lebih besar dari Blok Marsela di Ambon. Blok Wabu di Intan Jaya memiliki cadangan emas sebesar 8,1 juta Ton emas dengan keuntungan penjualan bisa mencapai 2.217 Triliun. Blok Bobara, melintasi wilayah Kaimana dan Fakfak, memiliki cadangan minyak dan gas sebesar 6,8 miliar barel, dengan luas areal sebesar 8.444 kilo meter persegi. 

Dalam data yang dilaporkan bahwa PT Freeport Indonesia menyimpan potensi emas dalam bentuk sumber daya indikatif sebesar 2,30 miliar ton. Grasbergbawah tanah memiliki 692 juta ton, area kunci liar akan berproduksi hingga 2052, dan Grasberg kini digali hingga capai 1.500 meter dibawah permukaan tanah yang dilakukan dengan teknologi kendali jarak jauh. Bahakan kontrak karya PT Freeport diperpanjang oleh negara hingga tahun 2060.

Tekanan tambahan adalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Tanah Papua sepanjang tahun 2026 mengalami eskalasi yang signifikan dan berdampak luas terhadap ekosistem serta masyarakat adat. Misalnya Papua Selatan, menjadi wilayah paling terdampak karhutla dengan angka berdasarkan data Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), total area terbakar di Papua Selatan mencapai 319.000 hektare. Temuan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan WALHI menunjukan  banyak titik api beririsan dengan Kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) – termasuk food estate dan perkebunan tebu/sawit – serta konsesi perusahan perkebunan dan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Dampak lingkungan, krisis ekologis, merusak lanskap gabut, menghilangkan habitat satwa liar serta merusak sumber daya penunjang kehidupan masyarakat adat seperti pohon, hutan dan lainnya. Dari aktivitas kebakar hutan, asap tebal menyelimuti wilayah seperti Sungai Digul dan Merauke serta beberapa daerah terdekat menurunkan jarak pandang si bandara, serta memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi masyarat sipil. Dengan kondisi tersebut pemerintah pusat dan derah masih lambat merespon maupun tindakan mencegah persoalan tersebut, ataupun tidak menjadikan isu kebakaran sebagai isu nasional.
Hal ini tentu sangat mengganggu dan merusak masa depan rakyat Papua yang ratusan ribu tahun hidup bergantung pada hutan. Ada 300 lebih kelompok Masyarakat Adat yang hidup bergantung pada hutan. Dan ada 20 Kabupaten di Papua yang mengalami masalah deforestasi sepanjang 2011-2020. Seperti di Sorong, PT Inti Kebun Sejahtera merusak 407 hektar Hutan, PT Inti Kebun Sawit di Sorong yang merusak 1.675 hektar hutan, PT Subur Karunia Raya di Teluk Bintuni yang merusak 294 hektar hutan, PT Permata Nusa Mandiri di Jayapura yang merusak 190 juta hektar hutan, PSN Merauke 2,7 juta hektar hutan. Dalam setahun, hutan Papua seluas 19,426 hektar hutan lenyap. Sejak 2002 hingga 2023, Indonesia peringkat 2 dalam kehilangan hutan primer tropis lembab, seluas 10,5 juta hektar.

Hancurnya hutan Papua tersebut juga diikuti dengan meningkatnya operasi militer, palanggaran HAM, penangkapan, penyiksaan, represifitas, hingga pembunuhan terhadap warga sipil Papua. Dibawah Rezim Prabowo yang sangat arogan dan berwatak militeristik, menggunakan kekuatan militer dalam urusan-urusan sipil, termasuk dengan membungkam hak orang menyampaikan pendapat.  Rezim yang berwatak militeristik ini dapat dilihat dari kebijakannya dan situasi belakangan kini. Mulai dari pengesahan UU TNI hingga UU Polri, berserta kebijakan lainnya. Lalu, per-Agustus 2025, Probowo resmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam Baru), 20 Brigade Infanteri Teritorial Pambangunan dan  100 Batalyon Teritorial. 5 Batalion yang sudah dibentuk meliputi Kerom, Sarmi, Boven Digoel, Merauke dan Sorong. Di rezim yang arogan ini dapat dilihat dari refresifitas negara terhadap gelombang Protes Agustus 2025, sepanjang Januari hingga November 2026, sejumlah Lembaga bantuan hukum dan pmantau HAM di Indonesia – seperti YLBHI, Kontras, Amnesty Internasional Indonesia dan ELSAM – mencatat pola represi negara, penangkapan sewenang-wenang, hingga kriminalisasi terhadap massa aksi mencatat setidaknya 1.773 aduan dugaan pelangaran HAM hingga Agustus 2026. Data lain memaparkan Demostrasi 27 Agustus 2026, sebanyak 387 orang menjadi korban, yang terdiri dari 65 orang yang ditangkap sebelum aksi, 322 orang yang ditangkap dalam aksi, 22 orang mengalami luka-luka dan 1 orang lansia meninggal Bernama Bambang Setiyawan (59). Hasil identivikasi korban yang mengalami luka tersebut mayoritas berupa luka memar, luka tusuk, sayatan sundutan dan patah tulang serta luka bakar karena selongsong gas air mata.

Akasi Oktober 2026, terjadi penangkapan sewenang-weang oleh aparat kemanan di berbagai kota dalam aksi protes, penangkapan terhadap 11 orang di Surabaya, Yogyakarta sebanyak 31 orang (20/10) selain itu penangkapan berlajut pada aksi 28 Oktober 2026, yogjakarta sebanyak 34 orang, Jakarta sebanyak 19 orang dan Polesta Malang Kota menetapkan 12 orang sebagai tersangka dari 13 orang yang ditangkap. Aksi penangkapan, represi negara terus berlanjut di bulan November 2026, mencatat sebanyak 154 orang, sementara, LBH Yogyakarta melaporkan 64 orang hilang dan mencatat puluhan demonstran sempat ditahan. 

Kekerasan negara terhadap rakyat Papua, dalam beberapa laporan Lembaga pemantau HAM, bantuan hukum dan koalisi sipil mencatat penangkapan, pembungkaman aksi protes, penyiksaan hingga pembunuhan sepanjang 2026, eksekutif ULMWP (Januari-Semptember 2026) tercatat sebanyak 1.115 korban dalam 126 kasus dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua, diantaranya 828 korban. Rincian kasus berasal dari pengkapan massal terhadap aksi damai, tercatat 223 korban pembungkaman ekspresi dan 223 korban pelanggaran kebebasan berkumpul, (ODIYAIWUU, 2026). Selain itu Human Rights Monitor (HRM) sepanjang Juli-September 2026, mendokumentasikan 42 serangan kekerasan dan bentrokan bersenjata. Komnas HAM mencatat rangkaian peristiwa tersebut mengakibatkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka, serta memicu gelombang pengungsian internal di wilayah seperti Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong dan Teluk Bintuni. Misalnya kasus di Distrik Kemburu, Puncak Papua. Pada 13-14 April 2026, terjadi operasi militer yang menewaskan 12 warga sipil, melukai 8 orang dan 1 orang hilang. Selain itu, Amnesty Internasional melaporkan eskalasi kekerasan di tujuh wilayah Dogiyai, Puncak, Tolikara, Yahukimo, Tambrauw, Merauke dan Biak, setidaknya 20 kasus penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan di Yahukimo dan Tambrauw. 17 orang tewas dan 11 orang luka-luka dalam insiden penembakan serta kekerasan aparat di Dogiyai (31 Maret, Tolikara (13 April) dan Yahukimo (20 April) serta penembakan terhadap 3 warga sipil di Kampung Nogonwait, Distrik Kenyam (23 Oktober) yang menewaskan 2 orang dan melukai 1 orang.

Pendekatan Militer dalam merespon seluruh persoalan Papua tersebut, sudah dipraktekan Indonesia, bahkan sejak awal mencaplok wilayah Papua. Dengan sangat mudah kami akan menyimpulkan bahwa Operasi Militer di Papua tidak lain adalah upaya negara merebut wilayah tersebut untuk dijadikan sebagai areal operasi perusahaan. Dengan kata lain, operasi militer di Papua adalah demi kepentingan Ekonomi (Kapitalisme).  Hal tersebut, dapat kami baca melalui bagaimana perusahaan raksasa milik Amerika Serikat, PT Freeport Mc Moran meng-eksploitasi Tanah Papua. Operasi Militer dimasifkan sejak Komando Trikora 1961, Pengiriman Militer secara masif, Pencaplokan wilayah Papua yang ditandai dengan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) menyerahkan Papua ke Pemerintahan Indonesia pada 1 Mei 1963, dilanjutkan dengan berbagai perjanjian terkait status Papua yang tidak melibatkan orang Papua (Roma Agreement 1962, New York Agreement 1962). Lalu, bagaimana proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera 1969) yang dihantui dengan intimidasi, represif dan tekanan oleh Militer. Bahkan, lebih mirisnya, tanda tangan kontrak PT Freeport dilakukan pada 1967, padahal PEPERA dilaksanakan pada 1969. “Papua belum diambil alih oleh Indonesia secara paksa, tetapi Presiden Indonesia, Soeharto sudah lebih dulu menandatangani Kontrak Karya PT Freeport”. Dari skenario licik itu, kami menyimpulkan bahwa penggunaan militer secara masif di Papua, hanya untuk memastikan jalannya operasi Perusahaan. 

Menghadapi sebuah rezim militeristik yang masif dan tersistematis ini, membuat kami menyaksikan lajunya kerusakan hutan, pembunuhan warga sipil terus berjatuhan. Pertanyaannya, kapan ini berakhir? Bagaimana mengakhirinya? Apa yang harus kami lakukan? Maka dalam kesempatan ini kami juga menyerukan pentingnya “Persatuan Nasional” antara rakyat tertindas. Hanya melalui persatuan-lah, rezim hari ini mampu ditumbangkan dan cita-cita mulia rakyat Papua untuk bebas dari cengkraman Penjajah segera diwujudkan. Bersatu untuk Merdeka. 
Demikian himbauan nasional yang kami umumkan ini, kepada seluruh rakyat Papua untuk persiapkan diri, memobilisasi massa, bersatu pegang erat tali komando dan menolak tunduk terhadap sistem yang menjajah.

Persatuan Tanpa Batas 
Perjuangan Sampai Menang 
Papua Merdeka
Wujudkan Sosialisme 

Medang Juang, 16 November 2026

#hancurkankapitalisme
#hapuskankolonialisme
#lawanmiliterisme


Pernyataan Sikap
Aliansi Mahasiswa Papua AMP 14 Komite Kota Dan 1 Sektor 

“MENGUTUK TINDAKAN IMPERIALISME AMERIKA SERIKAT, SOLIDARITAS KITA TERHADAP RAKYAT KUBA”

***
Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!

Intervensi Imperialis Amerika Serikat terhadap negara Venezuela awal tahun berujung pada penculikan terhadap Presiden Venezuela dan istrinya dengan alasan menuduh terlibat dalam perdagangan narkotika lintas internasional yang didalangi oleh Presiden Donald Trump terhadap Venezuela pada 03 Januari 2026 lalu. Serangan terhadap Venezuela dan Kuba merupakan bagian strategis Trump untuk menegaskan kembali dominasi As di Amerika Latin dan memperketat cengkraman imperialisme dengan kepentingan ekonomi politik. Misi selanjutnya Trum dan Imperialis AS serta negara sekutunya melakukan embargo ekonomi dan blokade antara beberapa negara-negara di Amerika Latin seperti Kuba yang mulai sejak akhir Januari tahun ini. Selama 60 tahun lebih akumulasi sanksi terhadap Kuba dalam tekanan Imperialisme AS secara militer, blokade antara negara dan embargo (kenaikan pajak) hingga memutuskan akses pasokan minyak dari beberapa negara seperti Venezuela dan Meksiko hingga ke Kuba. Negara Amerika Serikat sudah lama memberlakukan embargo perdagangan terhadap Kuba pada tahun 1962 setahun setelah invasi Teluk Babi yang didukung oleh CIA Central Intelligence Agency pada tahun 1996 yang menjadikan undang-undang untuk menghukum perusahan asing yang berbisnis dengan Kuba hingga saat ini, dilanjutkan oleh Trump sambil mempertahankan tuduhan dan ancaman AS dibawah perintah Trum terhadap Venezuela, Meksiko, Kuba serta Amerika Latin pada umumnya. Terkhusus hubungan Venezuela dan Kuba kedua negara sejak beberapa dekade telah membuat perjanjian pada saat pemerintahan Hugo Chaves dengan menjadikan mitra jangka panjang antar-negara sejak itu. Venesuela telah menjadi pemasok minyak utama dengan mengirim sekitar 30.000 – 100.000 barel per-hari memenuhi kebutuhan negara.

Hubungan mitra kedua negara tersebut telah terhenti sejak Januari dan pada akhir bulan maret tahun ini Kuba mengalami krisis atau kehabisan energi secara menyeluruh. Imbasnya adalah rakyat Kuba mengalami situasi yang mencekaman krisis energi, telah terjadi pemadaman listrik hingga 20 jam sehari di beberapa wilayah. Sejumlah wilayah sampah-sampah orgnik dan non-organik  berhamburan karena mobil truk dan bus (sampah) mengalami kehabisan minyak dan mengakibtkan krisis kesehatan masyarakat, krisis sektor pangan, suplai hasil pertanian, pompa air utama dan memengaruhi kondisi infrastruktur seperti bandara internasional serta rumah sakit umum. Krisis energi di kuba hari ini, tidak terjadi begitu saja, tetapi secara terang-terang ada intervensi Imperialisme AS misalnya embargo atau sejak januari akhir Trum mengeluarkan perintah untuk megenakan tarif pajak dan blokade bagi setiap barang-barang yang mesuk ke Kuba.

***
Kita melihat bahwa tindakan Amerika Serikat merupakan sebuah tindakan-tindakan yang sangat tidak beradab, dalam kondisi ini rakyat Kuba sedang mengalami ketidakadilan yang bertubi-tubi semenjak embargo digaungkan oleh Amerika Serikat, situasi yang serupa dengan kondisi dimana Amerika Serikat (Donald Trump) memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan memenjarakan Nicolas Moduro di Venezuela pada bulan Junuari tahun 2026. Ini tindakan yang melegitimasi penindasan dari negara atas negara hanya kepentingan perebuatan kekayaan sumber daya alam di Venezula yakni minyak bumi kemudian berakhir memenjarakan pemimpinnya. Lantas mengapa bisa terjadi dan terus menerus dilanggengkan oleh Amerika Serikat.

Mari Kita buktikan dengan analisa dan pandangan kelas dalam kontesks masyarakat berkelas atas kepentingannya masing-masing ketika corak produksi yang lama telah tumbang dan tidak dibutuhkan lagi oleh tatatanan masyarakat hari ini di dunia. Yang pertama, kita sebut saja Amerika Serikat (Donald Trump) adalah salah satu yang mengambil posisinya dan menguasai dunia demi kepentingan “Ekonomi Politik” untuk akumulasi dan eksploitasi terhadap wilayah-wilayah yang ada sumber daya alam yang melimpah seperti Donald Trump melakukan terhadap Kuba dengan sangat tidak manusiawi, menggulingkan pemerintahan Kuba oleh Amerika Serikat sebagai sebuah targetan, yang terus-menerus diperjuangkan sejak dulu. 

Dengan tundingan-tudingan yang dilakukan oleh negara-negara imperealis AS bahwa Kuba adalah negara yang anti-demokrasi, negara yang membungkam kebebasan berpendapat dan berserikat, negara yang korup, negara birokratik dan represif terhadap masyarkat Kuba dan lain sebagainya, ini adalah upaya-upaya bagaimana Embargo dari Amerika Serikat terus dilancarkan di Kuba untuk menghancurkan tatanan hidup masyarakat Kuba yang sudah aman dan tentram. Yang kedua, atas kepentingan Amerika Serikat terus menerus menyerang Kuba tanpa alasan yang tidak berbobot, serangan pertama yang dilakukan adalah pembatasan terhadap pasokan medis, padam lampu, makanan dan larangan impor apapun ke Kuba. 

Pasca diberlakukan oleh Donald Tramp, kondisi Kuba semakin para dan membuat Kuba kewalahan atas memenuhi kebutuhan materil (sandang, pangan dan papan) untuk kelangsungan kehidupan bagi manusia.  Sejak bulan Januari 1959 setelah Kuba melakukan revolusi Sosialis menentang imperialisme dan menyatakan anti dan kutuk terhadap Kapitalisme Global (Imperialisme) dalam tulisan Ernesto Che Guevara “Sosialisme dan Manusia Kuba” (1965), Che menegaskan bahwa membangun tatanan masyarakat baru setelah menghancurkan tatanan masyarakat yang lama kemudian mencetak manusia-manusia yang mengutamakan kepentingan bersama/umum, pada setiap individu sumbangkan kapasitasnya untuk kepentingan kolektif dan menghapuskan watak individu yang subjektif. Gagasan-gagasan ini menentang Imperialisme Amerika Serikat pada saat itu.

***
Untuk melihat hal ini, dalam tesis Lenin “Negara dan Revolusi (1917)”  menegaskan bahwa negara  yang ditopang oleh Kapitalisme dan kelas borjuasi adalah mencitakan kekerasan rakyat dalam satu negara dan juga negara lainnya, yang ingin mendominasi atas kepentngan Ekonomi dan Politik (pengambilan sumber daya alam di wilayah-wilayah yang telah dicaplok atau dianeksasi oleh Kapitalisme Global/Imperialisme). Sehingga negara Kapitalisme adalah bukan alat netral yang mendamaikan kelas, akan tetapi ia menciptakan kontradiksi kelas dan antagonisme kelas dalam posisi negara kapitalisme yang corak produksinya masyarakatnya dan negaranya berwatak berkelas hingga menciptakan kelas-kelas dan berwatak individu Mengedepankan Pada Kepentingan Individualisme, Ketimbang Kolektifisme.

Pada saat ini pemerintahan AS dibawa Donald Trump kembali menambahkan deretan berbagai label seperti Kuba sebagai salah satu negara  yang pendukung teroris disampaikan pada 12 Januari 2021 dls. Padahal jika kita melihat Amerika Serikat AS sendiri yang metelanjangi dirinya di depan masyarakat dunia, tanpa merasa malu melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, melanggar hukum internasional tentunya tindakan-tindakan teror yang sesungguhnya dan ini sangat jelas siasat kejahatan yang dipermainkan oleh negara kapatalisme monopoli/Imperialisme membohongi publik, melegetimasi kejahatan untuk menguasai dunia.

***
Dengan melihat ini, Aliansi Mahasiswa Papua AMP secara sikap organisasi menyampaikan solidaritas penuh kepada rakyat Kuba yang selama puluhan tahun menghadapi embargo ekonomi, tekanan politik, dan berbagai bentuk intervensi yang berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Kami meyakini bahwa setiap bangsa berhak menentukan jalan politik, ekonomi, dan sosialnya sendiri tanpa intimidasi maupun campur tangan dari kekuatan asing.

Bagi kami, perjuangan rakyat Kuba merupakan bagian dari perjuangan rakyat-rakyat di dunia yang menolak dominasi, kolonialisme, imperialisme, dan segala bentuk penindasan terhadap hak-hak setiap bangsa. Solidaritas Kuba atapun internasional bukan sekadar ungkapan simpati, melainkan komitmen moral dan sikap poltik untuk berdiri bersama rakyat yang memperjuangkan kedaulatan, martabat, keadilan sosial dan perdamaian untuk menghapus tindakan eksploitasi di dunia.

Oleh karena itu, kami menyatakan dan menyeruhkan sikap sebagai berikut:
1. Kami menyampaikan solidaritas kepada rakyat Kuba dalam menghadapi berbagai tantangan yang dialami dan mengutuk embargo oleh Imprealis AS.
2. Menolak segala bentuk tindakan imperialisme AS dan sekutunya untuk intervensi sepihak serta mengambil kebijakan yang merugikan pada hak-hak dasar rakyat Kuba.
3. Mendukung penghormatan terhadap prinsip kedaulatan tiap negara dan hak setiap bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri sesuai dengan hukum internasional.
4. Menyerukan persatuan rakyat tertindas di seluruh dunia dalam memperjuangkan dunia yang lebih adil, setara, bebas dari penindasan, eksploitasi, kolonialisme, dan imperialisme.
5. Cabut Status Kuba dari daftar negara sponsor terorisme (SSOT).
6. Buka blokade maritime untuk pengiriman bantuan logistik kemanusiaan ke Kuba.
7. Menolak segala bentuk intervensi politik, ekonomi, maupun militer terhadap Negara Kuba!

Demikian penyataan kami buat atas nama kemanusian, keadilan dan perdamaian dunia untuk mengutuk segalah eksploitasi oleh negara-negara imperealisme di dunia.

Solidaritas Tanpa Batas, Perjuangan Sampai Menang.

Papua Merdeka!

#HancurkanKapitalisme #HapuskanKolonialisme #LawanMiliterisme

Tanah Kolonial,  7 Agustus 2026

Komite Pusat AMP               
***
   

 


 



Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

Pernyataan Sikap!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak

Wa wa wa wa wa wa… wa… wa… wa… waa!

HUT ke-28 Tahun Aliansi Mahasiswa Papua (AMP): Bangun Partai Politik Revolusioner untuk Hancurkan Kapitalisme, Hapuskan Kolonialisme, dan Lawan Militerisme untuk Menangkan Kemerdekaan Politik dan Ekonomi di West Papua

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Hari ini, 27 Juli 2026, perjuangan AMP telah mencapai 28 tahun. AMP menunjukan eksistensinya di hadapan rakyat West Papua dan rakyat Indonesia dalam melawan kolonialisme Indonesia, militerisme, kapitalisme, dan imperialisme untuk menangkan hak penentuan nasib sendiri dan wujudkan sosialisme di tanah air West Papua sesuai platform umum AMP: segera berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua dan wujudkan sosialisme ilmiah.

Selama 64 tahun, bangsa West Papua dibawa kolonialisme Indonesia telah mengalami penindasan, eksploitasi, dan militerisasi. Dan situasi ini direspon serius dengan perlawanan untuk mengakhiri kolonialisme Indonesiaa di tanah air West Papua. Sejak 1 Mei 1963 menjadi titik awal aneksasi dan seluruh gerakan pembebasan nasional West Papua melihat bentuk penjajahan baru yang ilegal dan cacat hukum oleh kolonialisme Indonesia di seluruh tanah air West Papua.

Pelanggaran HAM, eksploitasi, militerisasi yang dilakukan oleh  kolonialisme Indonesia yang menjadi pijakan lahirnya AMP pada 27 Juli 1998 di Jakarta. Sejak saat itu dan dari kepemimpinan ke kepemimpinan yang awalnya dipimipin oleh Damianus Wanikbo sebagai Ketua Umum AMP pertama, selanjutnya dilanjutkan oleh Arkilas Baho dan Hans Gebse, selanjutnya dipimpin oleh Rinto Kogoya, hingga ke Jefry Wenda, Jhon Gobai, Jheeno Alfred Dogomo, dan sekarang Hengky Yogi.

Saat itu AMP didirkan pada momentum untuk merespon peristiwa Mapenduma pada 1996; Biak Berdarah pada 1998 yang menewaskan 8 orang dan 8 orang hilang; serta kematian Dr. Thomas Wanggai pada 1997 yang menjadi reaksi bagi mahasiswa Papua untuk membentuk organisasi perlawanan yang terstruktur hingga saat ini yang masih berada di tanah kolonial.

AMP juga didirikan dari kesadaran perlawanan massa mahasiswa pada saat itu. Sisi lain juga, reformasi 1998 tidak menjamin berakhirnya penindasan dari kolonialisme Indonesia di tanah air West Papua. AMP dibangun sebagai antitesis terhadap kapitalisme, kolonialisme, dan militerisme yang bercokol di West Papua. AMP menegaskan dua tahap perjuangan: revolusi demokratik (pembebasan nasional West Papua) dan revolusi sosialis di West Papua dengan platfom hancurkan imperialisme, hapuskan kolonialisme, lawan militerisme, sebagai dalang kejahatan di tanah air West Papua.

Untuk melihat kontra-revolusi dan membangun persatuan nasional Papua Barat, rakyat adalah pelaku sejarah dalam perjuangan merebut demokrasi secara nasional di West Papua atau Papua merdeka dari cengkraman kolonialisme Indonesia, kapitalisme, Imperialisme global, dan militerisme Indonesia. Sejarah perjuangan rakyat Papua telah mencatat bagaimana rakyat Papua berjuang sejak 1961 hingga kini, rakyat Papua sadar persatuan adalah kunci guna menyatukan kekuatan, menyerang musuh, dan merebut kemerdekaan. Berbagai macam alternatif persatuan yang dilahirkan untuk menggalang kekuatan rakyat telah dilakukan. Mulai dari New Guinea Raad, Komite Nasional Papua (KNP), Organisasi Papua Merdeka (OPM), West Papua National Coalition Liberation (WPNCL), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dan kini dalam front persatuan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dari berbagai model persatuan yang lahir dari kebutuhan untuk menyatukan kekuatan rakyat, ada faktor internal dan eksternal yang menjadi alasan kegagalannya. Faktor eksternal, tentu saja dilakukan oleh Negara kolonial Indonesia melalui politik infiltrasi atau penyusupan, propaganda kebohongan, operasi-operasi militer (penangkapan, kriminalisasi, dan pembunuhan) serta pembangunan kesadaran palsu dan realitas objektif penindasan yang semakin menambah kompleksitas persoalan di Papua. Sedangkan faktor internalnya adalah kondisi subjektif gerakan perjuangan rakyat Papua itu sendiri.

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah bagaimana setiap orgainasasi perjuangan melihat realitas penindasan? Apa alternatif atau jalan keluar yang ditawarkan kepada rakyat Papua dan kepada rakyat tertindas di seluruh dunia? Apakah kita membutuhkan persatuan? Bagaimana seharusnya persatuan dibangun? Dengan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ini akan membawa kita (masing-masing organisasi) pada muara persatuan yang tepat. Melihat dinamika persatuan gerakan perjuangan rakyat Papua hari ini di dalam ULMWP, belum mampu menjadi rumah bersama yang menampung seluruh aspirasi dan keluhan rakyat yang lahir kerena realitas penindasan. Apalagi setelah perubahan signifikan ULMWP dari wadah koordinatif menjadi semi pemerintahan yang semakin membuat kaku dan menutup habis-habisan ruang-ruang demokrasi dalam wujudkan persatuan nasional di West Papua. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II ULMWP pada 2023 lalu pun belum mampu mengembalikan marwah persatuan dengan menerima berbagai usulan gerakan rakyat dan semakin menambah perpecahan dari tingkat faksional hingga sektor gerakan di bawah.

Poin penting yang harus dijadikan landasan dalam membangun persatuan adalah demokrasi yang merakyat. Hal itu tidak dapat dicapai dalam tubuh front persatuan nasional karena kepentingan kelompok dan individu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan kolektif, memiliki karakter yang birokratis dan kaku, ruang kebebasan berpendapat yang minim menciptakan jarak yang jauh antara front persatuan dan rakyat yang mengalami penindasan. Walaupun demikian, kami percaya bahwa persatuan gerakan rakyat Papua akan tercipta baik bila kondisi objektif penindasan maupun melalui tahapan konsolidasi berkelanjutan yang tentunya merupakan hasil dari evaluasi yang objektif dan ilmiah. Hal yang perlu dipahami bersama bahwa persatuan itu relatif dapat tercipta ataupun diciptakan, namun perjuangan adalah keharusan. Setiap organisasi perjuangan memiliki tugas pokok, yaitu berjuang dengan setiap basis pengorganisiran dan perspektif yang ada. Kita tidak bisa menggantungkan harapan semu dan berharap lebih tentang front persatuan yang didambakan kemudian menyepelekan kerja-kerja perjuangan (pengorganisiran, pendidikan, aksi, propaganda, dan lain-lain) karena pada esensinya persatuan yang berwatak nasional dan kokoh dapat terbangun karena setiap organisasi yang berafiliasi memiliki basis kerja terstruktur, terdidik, dan semakin meluas, maka berjuang adalah suatu keharusan, mulai dari bagaimana mekanisme organisasi dibangun sebagai pondasi, sekaligus pagar guna mengantisipasi segala ancaman yang berpotensi mengganggu perjuangan. Baik yang lahir dari dalam maupun dari luar. Perjuangan yang keliru dan dipelihara secara sadar maupun tidak sadar di setiap tubuh organisasi perjuangan.

Perkembangan masyarakat Papua yang ditekan oleh kolonialisme Indonesia berdampak pada kebudayaan nasional yang masih mengedepankan nilai-nilai utopis seperti adat dan agama (nilai-nilai negatifnya) yang semakin mengaburkan cara pandang kita melihat realitas objektif penindasan dan ambigu dalam menentukan alternatif dan jalan keluar yang tepat. Sehingga, konsekuensi logis dari kebudayaan yang berwatak primordialisme dan oportunisme adalah dalam gerakan akan melahirkan benih-benih kehancuran. Kita lihat contoh ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) mengakui segala kesalahannya dan melakukan kritik oto kritik secara terbuka. Dalam otokritik yang buat oleh CC Politbiro PKI mereka mengakui segala kelemahan dan kesalahan yang dilakukan ketika mereka dengan mudah terlibat dalam Gerakan 30 September yang semakin mengucilkan organisasi. Hal itu diperparah ketika organisasi menjalankan garis oportunisme kanan dengan menggantungkan nasib organisasi ke tangan Soekarno. Ini adalah puncak kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan berat PKI, baik di bidang ideologi, politik, dan organisasi. Tidak sampai disitu, ruang-ruang kritik pun dibuka tidak hanya internal pengurus pusat tetapi dibuka umum untuk menerima pandangan dari setiap partisipannya sebagai satu-satunya sarana dan alternatif menerima, mengoreksi, dan merubah setiap kesalahan.

Dalam kondisi gerakan perjuangan Papua hari ini kebudayaan-kebudayaan kontra revolusi seperti primordialisme dan oportunisme masih dipraktekan dalam tubuh gerakan yang menjadi faktor internal penghambat pembangunan kesadaran dan kemajuan perjuangan. Banyak contoh kasus, seperti di tahun 1998 hingga 2000an dimana gejolak semangat kemerdekaan rakyat Papua dalam front persatuan nasional Presidium Dewan Papua (PDP) yang kemudian mengalami kehancuran karena kepemimpinan politik diletakkan pada kaum oportunis. Contoh lainnya di tahun 2019 ketika isu rasisme di Surabaya memantik semangat dan pemberontakan rakyat Papua namun front persatuan nasional ULMWP tidak mampu mengambil kepemimpinan di dalam negeri dan tidak mengarahkannya pada musuh rakyat.

Contoh lainnya dari praktek kebudayaan kontra revolusi dalam gerakan sipil juga adalah penyerangan yang dilakukan Wene Kilungga (almarhum), pengurus Kominte Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat terhadap 15 orang individu dan organisasi saat sedang melakukan Teklap terakhir menuju aksi nasional 1 Mei 2024. Praktek premanisme yang dilakukan dalam tubuh gerakan yang tumbuh subur dalam organisasi adalah tidak ada bedanya dengan watak kalonial Indonesia terhadap rakyat Papua yang membantai rakyat Papua selama 64 tahun ini.

Kebingungan dalam mendorong maju perjuangan ini tidak terlepas dari kekosongan teori revolusoner, politik tanpa keadilan, maupun kebudayaan organisasi yang digunakan sebagai alat yang memimpin perjuangan yang sifatnya rekasioner di tengah kondisi kekosongan ini. Segala macam sentimen dan kecemburuan subjektif yang tidak berdasar akan semakin berkembang dan melahirkan berbagai macam penyakit seperti penokohan dan patronitas yang membuntut bahkan tindakan-tindakan reaksioner pula yang dipelihara.

Maka, tugas kita dalam merayakan HUT AMP yang ke-28, dengan melihat kenyataan-kenyataan objektif kebudayaan preminisme di internal gerakan yang tumbuh di kalangan gerakan perjuangan rakyat Papua semacam itu, harus segera dihapuskan. Individu-idividu di dalam organisasi semestinya terdidik secara revolusioner agar profesional dalam segala hal. Kebutuhan mendesak yang seharusnya dilakukan adalah membangun ruang kritik dan oto kritik yang ilmiah serta mendorong pendidikan-pendidikan politik revolusioner—yang berkelanjutan dan meluas. Dengan mulai berani mengakui kesalahan, terbuka menerima kritik yang objektif, serta dengan kerja pembangunan kesadaran melalui pendidikan-pendidikan politik yang revolusioner niscaya akan membangun kesadaran individu dan kolektif yang lebih maju secara teori dan praktik.

Kemajuan setiap individu dalam organisasi sangatlah penting antara teori revolusoner, politik, maupun organisasi tentunya akan berdampak signifikan dan dapat menjawab kebutuhan persatuan nasional yang demokratis dan merakyat.

Situasi West Papua

Perjalanan sejarah rakyat Papua setelah aneksasi 64 tahun lalu, Papua justru menghadapi pendekatan militeristik mulai dari Soekarno komandangkan operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961, berlanjut ke penandatanganan PT Freeport pada 1967, lalu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 yang cacat hukum Internasional muapun nasional Indonesia tanpa melibatkan rakyat Papua.

Tercatat berbagai operasi-operasi yang militeris Indonesia di tanah Papua: operasi Trikora pada 1961, operasi Jayawijaya (1961-1962), operasi Wisnumurti (1963-1965), operasi Sadar (1965), operasi Brathayudha (1966-1967), operasi Wibawa (1967), operasi Khusus Penenganan Pepera (1961-1969), operasi Tumpas (1967-1970), operasi Pamungkas (1971-1977), operasi Koteka (1977-1978), operasi Senyum (1979-1980), operasi Gagak I (1985-1986), operasi Gagak II (1986), operasi Kasuari I (1987-1989), operasi Kasuari II (1988-1989), operasi Rajawali I (1989-1990), dan operasi Rajawali II (1990-1995).

Selanjutnya operasi-operasi yang dilakukan dari tahun 2000-2026 saat ini, yakni: Satgas Pamrahwan (Pengamanan Daerah Rawan) dan perbatasan 2000-an, Satgas Pamtas RI-PNG (Pengamanan Perbatasan) sejak tahun 2000-an sampai sekarang, Satgas Amole (dulu Satgas Pam Obvitnas) sejak 2000an sampai sekarang, operasi Nemangkawi (2018–2022), operasi Satgas Damai Cartenz (2022–2026), operasi Paro (2023–2024), operasi Rajawali Mambri (2025–2026), dan Komando Operasi (Koops) TNI Habema (2024–2026).

Ada juga regulasi baru Undang-Undang TNI pada Maret 2025, terdapat sekitar 83.177 personel keamanan di Papua, terdiri atas 56.517 anggota TNI dan 26.660 anggota Polri di dorop di Papua Barat. Kehadiran militer Indonesia ini yang membuat jatuhnya korban sipil dan pemerintahan kolonialisme Indonesia ikut melegitimasi penjajahan di atas tanah Papua.

Sepanjang Maret hingga Mei 2026, tercatat sejumlah insiden berdarah: Insiden Dogiyai yang mengakibatkan 8 warga sipil tewas pada akhir Maret, dan seorang pelajar bernama Napison Tebai (21 tahun) pada 10 Mei 2026; tragedi Tembagapura pada 7 Mei 2026 yang mengakibatkan lima warga sipil, termasuk seorang siswi SMA berinisial NW (17 tahun) dan seorang balita menjadi korban dalam operasi penyisiran; korban di Yahukimo dan Puncak Jaya yang mengakibatkan penembakan terhadap seorang ASN di Dekai dan seorang warga sipil di Distrik Mulia; perbatasan Kabupaten Puncak pada Mei 2026 pada operasi militer yang menewaskan 15 warga sipil, termasuk seorang anak berusia 5 tahun; kematian mama Melkiana Duwitau, seorang ibu hamil 7-8 bulan yang di tembak di dalam rumahnya di Intan Jaya pada Juli 2026.

Akibat dari pendropan militer ini, diperkirakan hampir 107.039 warga sipil kini berada dalam pengungsian di berbagai wilayah, meliputi Puncak Papua, Intan Jaya, Yahulimo, Nduga, dan wilayah pegunungan lainnya.

Selain itu juga, Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang disahkan pada 21 November 2001 dan diperpanjang melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 yang bagi AMP, ini kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat Papua. Ini adalah bentuk kolonialisme yang paling nyata dan yang masif di tanah Papua. Meskipun alokasi dana Otsus mencapai Rp12,69 triliun pada tahun 2026, Otsus dijadikan sebagai proyek penjajahan di Papua.

Dengan itu, AMP selalu menuntut pencabutan Otsus dan penolakan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) karena kehadirannya hanya melegitimasi penjajahan untuk eksploitasi sumber daya alam memperburuk kondisi sosial-politik di Papua untuk hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Pemekaran menjadi 6 provinsi antara tahun 2022-2023 justru memecah bela rakyat Papua Barat dan mempersulit perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Selain itu, sekitar 71% hutan West Papua telah hilang sejak 1960-an sampai 2026, dan proyek negara Indonesia menunjukkan tambahan 13% akan hilang pada 2036. Eksploitasi ini dilakukan melalui kebijakan transmigrasi reguler yang kembali diberlakukan setelah dihentikan pada 1998, ini sebagai bentuk settler colonialism atau pendropan transmigran. Maka taktik kolonial modern untuk mengubah komposisi penduduk dan mengurangi jumlah penduduk asli Papua dan terus mengakibatkan genosida, ekosida, dan etnosida.

Selama 28 tahun perjalanannya juga, AMP mengalami teror, pembungkaman, dan kriminalisasi seperti terjadi pada 01 Desember 2016, aksi AMP di Jakarta Pusat berakhir dengan kekerasan aparat, penangkapan, dan pemukulan terhadap demonstran yang menuntut penentuan nasib sendiri, termasuk Ketua Umum AMP Jefry Wenda dan Juru Bicara FRI-WP Surya Anta pada rasisme 2019. Lonjakan penangkapan demonstran di Papua dari 150 orang pada 2014 menjadi 2.628 orang hingga Juli 2016. Kriminalisasi terhadap aktivis Papua juga terus menerus berlanjut hingga hari ini.

Bentuk pembungkaman terbaru adalah serangan melalui teknologi deepfake dan disinformasi digital. Laporan Amnesty International (2026) mengungkap bagaimana aparat negara menggunakan disinformasi sebagai senjata politik untuk mendiskreditkan aktivis. Aktivis seperti Veronica Koman dan Koteka Wenda menjadi korban video deepfake yang dibuat seolah-olah mereka mendukung pemerintah atau melakukan tindakan tidak bertanggungjawab sampai aktivis disebut sebagai digital colonisation dan itu juga terjadi kepada Jheeno Dogomo Pimpinan AMP, bahkan terjadi terhadap aktivis lainnya dari tanah air West Papua.

28 Tahun AMP: Bangun Partai Politik yang Sebagai Solusi

Sejarah telah membuktikan bahwa revolusi tanpa partai politik revolusioner adalah utopis (mimpi), sebab tidak ada syarat-syarat untuk mewujudkannya bila tanpa ada partai politik. Kita bisa belajar dari revolusi Rusia pada 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin dan kawan-kawan melalui Partai Bolshesik telah menjadi partai mayoritas dan partai kader revolusioner pada saat itu—dengan mendidik individu yang tuntas dengan teori dan praktik revolusioner. Partai politik revolusioner adalah jembatan untuk mewujudkan revolusi demokratik dan revolusi sosialis.

Kita bisa belajar juga dari Indonesia melalui PKI yang mewujudkan revolusi demokratik atau kemerdekaan di Indonesia dan bercita-cita mewujudkan sosialisme di Indonesia. PKI punya pengaruh dan peran yang sangat kuat dalam membentuk Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin. PKI punya pengaruh yang sangat kuat juga dalam membangun Islam yang revolusioner, kebudayaan Indonesia yang revolusioner, dan lain-lain sebagainya.

Perjuangan pembebasan nasional atau hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa tertindas harus diwujudkan dan dituntaskan oleh kader-kader terbaik, terpimpin, dan terdidik secara teori dan praktek melalui partai politik revolusioner. Mengapa? Karena tanpa partai kita akan kehilangan arah—berhenti pada revolusi para nasionalis Chauvinis (fanatik nasionalis), revolusi borjuis nasional, dan kemerdekaan hanya diuntungkan oleh segelintir orang elit (nasionalisme yang sempit dan dangkal) dan itu tidak untuk kepentingan massa masyarakat secara menyeluruh.

Kami berpengang teguh pada tesis Vladimir Lenin berjudul Revolusi Sosialis dan Hak Bangsa untuk Menentukan Nasib Sendiri. Disitu, Lenin tegas, “Tujuan mendukung hak untuk menentukan pilihan politik adalah tugas gerakan kiri revolusioner karena mendukung bangsa tertindas untuk menentukan nasib sendiri adalah bagian dari pada cita-cita sosialisme di seluruh dunia. Sebab sosialisme tidak akan bisa dibangun tanpa mendukung hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari hak demokratik”.

Hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa bisa dibangun dibawa sosialisme ilmiah, tetapi tidak akan dibangun dibawa kapitalisme. Jadi, hak kemerdekaan nasional bukanlah sebuah perpecahan dari perspektif sosialisme ilmiah, tetapi membangun kekuatan bersama untuk melawan tatanan masyarakat yang lama dan membangun tatanan masyarakat yang baru (Internasionale) seperti yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam buku Manifesto Partai Komunis 1848 di London, Inggris. Dengan tegas ditulis, “Kelas tertindas tidak akan kehilangan apapun, kecuali penindasannya. Tetapi kelas tertindas memiliki satu dunia untuk dimenangkan. Apa kemenangannya? Kemenangan akan revolusi global. Kaum tertindas seluruh dunia, bersatulah”. Itulah yang diteruskan Lenin, bahwa mengakui hak demokratik bagi bangsa tertindas sama artinya dengan mendirikan sosialisme di seluruh dunia, dan dibangun bukan berdasarkan suku, bangsa, agama, etnis, dan kelompok, tetapi dibangun melampai ras, agama, bangsa, suku. Sebab penindasan dari kapitalisme yang memonopoli menjadi Imperialisme yang sudah menduia (secara global) maka, perlawanan dan perjuangan harus mendunia juga.

Musuh utama AMP adalah kapitalisme, imperialisme, kolonialisme Indonesia, dan militerisme Indonesia. Untuk melawan musuh utama sudah tentu dibutuhkan kekuatan mahasiswa, pemuda, dan seluruh rakyat tertindas dengan kesatuan tindakan, keterlibatan dalam organisasi, maupun persatuan gerakan mahasiswa.

Karena mahasiswa merupakan salah satu tombak sejarah revolusi demokratik melawan tirani yang menindas rakyat dari penghisapan yang panjang, melakukan kerja di organisasi massa sangatlah penting. Teori bisa dipelajari dalam buku dengan membaca, tetapi metode kerja adalah sebuah seni yang kompleks, yang membutuhkan banyak latihan dan pengalaman secara langsung dalam organisasi.

Sebagai organisasi kader gerakan massa, disepakati program umum perjuangan sebagai gerakan taktik dan strategis. Kami meyakini bahwa perjuangan AMP merupakan perjuangan yang mengedepankan demokrasi dalam pembebasan nasional dengan konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan struktur kepemimpinan yang terpusat. Dalam kondisi ini, pembebasan nasional juga sebagai upaya untuk mencapai kemerdekaan dan kemajuan bangsa melalui kepemimpinan yang terpusat dan terorganisir dengan baik, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat.

AMP menyadari bahwa titik atmosfer perlawanannya ada di Papua dan luar Papua (tanah kolonial), sehingga berdasarkan strategi, taktik, dan platform, tugas utama AMP adalah membangun dan menyebarluaskan gerakan di berbagai wilayah (Internasional, Indonesia, dan Papua) juga menjejaring solidaritas seluas-luasnya untuk belajar dan melawan bersama kaum buruh, tani, kaum miskin kota, LGBT, perempuan, masyarakat adat, dan lain-lain untuk membangun jejaring kelompok tertindas lainnya di Indonesia maupun seluruh dunia. Supaya dapat memperkuat antar gerakan solidaritas dengan semangat anti terhadap penindasan.

Untuk mewujudkan revolusi demokratik atau Papua Merdeka dan wujudkan sosialisme di Papua, AMP melihat tahapan awalnya dengan membangun lingkar-lingkar kiri di setiap basis organisasi, baik dalam bentuk aksi, diskusi, pendidikan politik, bedah buku, mimbar-mimbar rakyat, maupun lapak-lapak baca yang terus akan dimasifestasikan untuk menyebarluaskan gagasan, serta melahirkan kader-kader yang revolusioner profesional.

Berdasarkan itu, hari ini, 27 Juli 2026, perjuangan AMP sudah sampai 28 tahun—masih eksis dengan sikap tegas menolak kekerasan dan pendekatan militeristik; menuntut keadilan atas pelanggaran HAM; menolak eksploitasi dan penjajahan kolonialisme Indonesia di tanah air Papua Barat; menuntut hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratik; berjejaring membangun solidaritas global; menuntut keterbukaan akses informasi; menolak disinformasi dan kriminalisasi serta pentingnya membangun persatuan politik yang revolusioner di bawa panji-panjin perjuangan rakyat yang demokratis untuk kemerdekaan; serta wujudkan sosilisme ilmiah di tanah air Papua Barat.

Medan juang, 27 Juli 1998 — 27 Juli 2026

Panjang umur perjuangan!

Panjang umur solidaritas rakyat tertindas sedunia!

Komit Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

Ketua Umum

Hengky Yogi

***

Catatan: Pernyataan Sikap ini telah Terbitkan di Media Lao-lao Papua Sejak tanggal 5 Agustus 2026, dan di upload ulang di koran koran sebagai pendidikan politik dan propoganda. 

 


Diberdayakan oleh Blogger.