Koran Kejora

spanduk  aski, ,(03/03/2017) amp jakarta

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!
Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak
Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!

Kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan mandatnya untuk memastikan penentuan nasib sendiri bangsa West Papua pada tahun 1969 berdampak panjang hingga saat ini. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB, berjalan dengan penuh kecurangan. Bangsa West Papua dijanjikan bahwa tiap orang bisa memilih, namun nyatanya hanya 1.026 dari sekitar 800.000 orang yang bisa memilih saat itu. Orang-orang yang bisa memilih itu pun dipilih dan di bawah todongan senjata militer Indonesia. Maka dari itu, PEPERA adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan internasional dan tidak mewakili keinginan bangsa West Papua yang sesungguhnya.

Berbagai aksi brutal militer Indonesia berlanjut. Pada dekade 1980an hingga1990an, tepatnya 26 April 1984, terjadi pembunuhan terhadap tokoh nasionalis Papua, Arnold Clemens Ap. Pembunuhan itu disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG). Kemudian pembunuhan terhadap DR. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada 10 November 2001 terjadi pembunuhan oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia (Kopassus) terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (DPP) Theys Hiyo Eluay. Pada 14 Juni 2012 terjadi penembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni. Selain itu, terjadi juga penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Kordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena. Pada Tanggal 8 Desember 2014 terjadi  pembunuhan luar biasa, yang masuk kategori pelanggaran HAM berat, di paniai oleh TNI-Polri yang mengakibatkan  22 orang masyarakat sipil, di antaranya  5 Orang siswa SMA, meninggal dunia, dan 17 lainnya luka-luka kritis.

Masih banyak lagi berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan militer Indonesia terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Bangsa West Papua dibunuh, disiksa, diculik, diintimidasi, dan diperkosa oleh aparatur negara Indonesia hingga hari ini akibat lalainya PBB.

Selain itu, minggu ini bangsa West Papua kedatangan Pelapor Khusus PBB tentang Kesehatan. Tingkat kesehatan, ketiadaan tenaga medis, jumlah kematian ibu dan anak, jumlah kasus HIV/AIDS di West Papua adalah yang tertinggi di Indonesia akibat dari kolonialisasi yang berkepanjangan. Maka, kami mendesak supaya Pelapor Khusus PBB tersebut melaporkan dan memberitakan kepada Dewan HAM PBB dan dunia mengenai kondisi kesehatan yang sebenar-benarnya di West Papua.

Untuk itu, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua menuntut dan mendesak PBB untuk:

-    PBB harus bertanggungjawab untuk meluruskan sejarah PEPERA dan proses aneksasi West Papua ke   Indonesia

-    PBB harus membuat resolusi untuk memberikan referendum kemerdekaan bagi bangsa West Papua yang sesuai dengan hukum internasional

-     Pelapor Khusus PBB tentang Kesehatan memberitakan kondisi kesehatan yang sangat buruk di West   Papua akibat dari kolonialisasi yang berkepanjangan.

Demikian pernyataan sikap ini. Kami menyerukan kepada seluruh Rakyat West Papua untuk bersatu dan berjuang merebut cita-cita Pembebasan Sejati Rakyat dan Bangsa Papua Barat. Atas perhatian dan dukungan seluruh Rakyat Papua, kami ucap terima kasih. Tuhan beserta kita.


Jakarta, 03 April 2017
AMP dan FRI-West Papua

Seruan Aksi AMP & FRI-WP Jakarta, senin (03/04/2017)

Seruan Aksi!

Keberlagsungan klonialisasi dan imperialisasi di Papua Barat terus terjadi dan terselubuh dalam kehidupan rakyat dan tanah di Papua Barat menjadi respon  positif pemerintahan klonialis indonesia dan imperialis amerika dan sekutunya  terhadap rakyat papua  barat dalam upaya membaggun kepercayaan terhadap harkat dan martabat sebagai sebuah Bangsa yang harus   patuhi di hargai  justru menjadi tumbal  serimonial yang belakah oleh  tuan tuan penggisap, pengguras  penindasan,   dalam perumusan  seluruh perangkat perangkat terutama  pemusnaan malanesian di west papua .

Sejak papua barat di aneksasikan kedalam kekuasan klonialis indonesia yang tidak demokratis pada 1960an lalu. Merupakan  Kebijakan yang     telah menujukan ekspresi kekejaman dan    awal pemusnaan manusia dan tanah papua barat yang kemudian melajukan realisasi peraktek militeristik  hingga dekade menjadi sejara pahit bagi rakyat papua. Dimana pemusnna etns manusia papua barat berhadapkan dengan unsur  disikriminasi, rasialisasi, ditangkap, disiksa, di perkosan baik dalam tingkat, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya,pemerintahan terutama diskriminasi dan rasialisasi dalam bidang kesehatan sebagai tempat mengakses citra manusia papua  dari kesulitan  kesehatan yang kurang normatif dan efektif.

Seperti yang telah dan sudah  terjadi diakhir akhir ini dimana suku Korowai kemiskinan dalam kekurangan fasilitas kesehatan dan. Masalah kesehatan tentu bukan masalah baru untuk Papua. Usianya setua pelanggaran HAM di tanah Papua sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia. Hampir semua wilayah Papua memiliki masalah kesehatan yang hampir sama yaitu soal fasilitas minim dan tenaga kesehatan yang kurang bahkan tidak ada sama sekali.

Jumlah wilayah atau puskesmas yang kurang tenaga kesehatan atau bahkan tidak ada itu tak terhitung lagi. Barisan daftarnya sangat panjang. Bisa sepanjang rantai yang terbuat dari emas Freeport. Kesehatan masyarakat Korowai adalah salah satu dari barisan tak terhitung itu.

Dengan alasan tak ada listrik atau sinyal dan lain-lain, banyak petugas kesehatan yang meninggalkan masyarakat yang sakit dan tinggal di kota. Sesekali petugas kesehatan kembali untuk mengunjungi masyarakat yang menjadi tanggungjawab pelayanannya. Tentu harus diakui ada juga petugas kesehatan yang rela menanggalkan gemerlap modernitas demi kemanusiaan. Mereka ini adalah pahlawan sesungguhnya.
Melihat kondisi objektif kesehatan yang tidak normatif  tersebut diatas? Jelas bahwa,  klonialis indonesia dan sekutunya  telah berhasil resolusikan kroni kroni penggisap di papua barat justru berdampak buruk terhadap Tanah dan rakyat papua barat sehingga pemusnaan manusia papua barat menjadi angin segara yang terjadi  secara ril.

Untuk itu dalam dalam kunjungan Pelapor Khusus PPB Bidang kesehatan di Indonesia terutama di papua  selama tiga hari kemaring terhitung kamis 30 Maret 2017  - Minggu 02 April Minggu  dan di lanjukan dengan konfrensi Pers Di Jakarta Gedung PBB sehingga di harapkan untuk semua kawan kawan Mahasiswa Papua (Rakyat papua) hadir dalam kegiatan aksi yang di lakuan pada:

Hari/Tanggal     : Senin 03 Maret2017
Waktu    Aksi   : 14.00 siang-selesai
Tempat             : Gedung PBB Jakarta Pusat
Titik kumpul    : Yamewa Sekret AMP
Thema              : UN Responsible For Slowmotion Genocide And Failure To Decolonize West Papua

Demikian seruan aski ini kami serukan, atas kehadiran dan partisipasi kawan Kawan Mahasiswa “ Papua rakyat” yang peduli terhadap kemanusia di dunia, indonesia terutama papua barat. Kami ucapkan banyak terimakasi. Jabat Erat