Koran Kejora

Ilst.Koran Kejora

Salam Pembebasan Nasional Bangsa Papua Barat!

PT Freeport Indonesia telah lama menjadi malapetaka bagi bangsa West Papua. Kehadiran Freeport di tanah West Papua tak bisa dipisahkan dengan kehadiran pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan kerusakan lingkungan di tanah West Papua. Juga, pemerintah kolonial Indonesia ikut andil dalam malapetaka yang diderita bangsa West Papua. Sejak Freeport Mc Moran beroperasi 1967 hingga 2020 yang ke-53 tahun merupakan kemauan modal Imperialis dan keuntungan Kapitalis Internasional dari perebutan sumber daya alam di West Papua sertakan Pembungkaman Hak Demokratis.  Ditambah oleh pandemic Covid-19 dikolonial Indonesia yang menjalar hingga ke Tanah Papua Barat, hal ini merupakan agenda kolonialis Indonesia untuk melakukan Genocida terstruktur dan merebut ekonomi politinya ke kanca Internasional dalam menjual tanah West Papua tanpa melihat Rakyat asli West Papua, Indonesia telah melakukan kontrol diatas Tanah Papua Barat melalui militer sejak Orde Lama hingga saat ini.

Demi pengamanan proses penanaman modal dan pembungakan hak Demokratis serta pelaksana pemilu dari tahun ke tahun, operasi-operasi militer Indonesia digelar. Setelah Operasi Trikora pada 19 Desember 1961, ada beragam operasi militer seperti Operasi, Banten Kedaton, Operasi Penyisiran, Operasi Koteka, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Jayawijaya, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu, Operasi Sadar. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Force, Operasi Cakra, Operasi Wisnumurti, Operasi Brathayudha, Operasi Wibawa, Operasi Lumba-lumba, Operasi Mapenduma, Operasi Penangnan Pepera, Operasi Koteka, Operasi Senyum, Operasi Gagak, Operasi Kasuari,  dan Operasi Khusus lainnya. Semuanya dilakukan demi penguasaan wilayah West Papua. Demi kenyamanan dan keamanan proses penanaman modal belaka serta menanamkan cakar praktek kolonialisme dan melanggengkan kapitalisme di atas Tanah West Papua.

Pada tahun 2000, ELSHAM Papua membuat laporan tentang kekerasan aparat keamanan yang terjadi di berbagai wilayah di West Papua. Di Paniai, tercatat 614 orang meninggal, 13 orang hilang, 94 orang diperkosa. Di Biak, 102 orang meninggal, 3 orang hilang, 37 orang dianiaya, 150 orang ditahan. Di Wamena, 475 orang meninggal. Di Sorong, 60 orang meninggal, 5 orang hilang, dan 7 orang korban pemerkosaan. Di Jayawijaya, 137 orang meninggal, 2 orang hilang, 10 orang menjadi korban pemerkosaan, 3 orang menjadi korban penganiayaan. Belum lagi pembakaran rumah ibadah, kampung, rumah, alat-alat adat istiadat. Itu pun belum termasuk wilayah-wilayah lainnya, yang belum terdata dengan baik mulai dari 01 Mei 1963 Rakyat West Papua di aneksasi hingga saat ini.

Selain terhadap kekerasan terhadap kemanusiaan, Freeport Indonesia juga berperan besar pada kerusakan alam West Papua. Puluhan ribu Hektar hutan telah diubah menjadi hutan mati. Peluapan sungai akibat endapan limbah yang masuk dalam kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Limbah tailing yang dibuang ke Sungai Ajkwa, salah satu sungai di antara lima sungai lain di Mimika. Masih ada sungai-sungai lain seperti Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, Sungai Minjerwi, Sungai Aimoe, dan Sungai Tipuka. Freeport Indonesia telah mengkontaminasi perairan dengan cairan asam berbahaya bagi kehidupan akuatik dan terancam bagi rakyat setempat.

Freeport Mc Moran, imperialisme Amerika Serikat dan kolonialisme serta militerisme Indonesia di West Papua merupakan kesatuan yang berperan besar terhadap rangkaian penindasan yang tersistematis di West Papua. Negara digunakan sebagai alat kelompok pemodal yang sedang berkuasa untuk melegalkan penindasan di bumi Papua. Kontrak karya pertama PT Freeport dan Indonesia dilakukan pada tahun 1967, sementara Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)  dilakukan pada tahun 1969, itu pun dengan praktik yang manipulatif serta tidak demokratis. Ini merupakan sebuah cerminan dari kolaborasi antara kapitalisme, kolonialisme dan militerisme yang diaplikasikan melalui praktik politik penggabungan paksa (aneksasi) West Papua ke dalam bingkai Republik Indonesia tanpa memberikan kebebasan bagi Rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Kondisi Hari ini, penyebaran Covid-19 terus bertambah di Papua Barat dan pengungsian rakyat Asli suku Amungge telah terjadi sejak 06 Maret 2020 sekitar 40.819 orang dari sekitar areal Papua menuju kota Timika akibat dari penguasaan Militer Kolonial Indonesia di area Freeport dan Perlawanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPNPB] terhadap TNI/Porli yang sedang mengamankan areal PT.Freeport yang milik Imprealis, di Rilis di media suarapapua.com (12/03/20). Maka Bagi TPNPB terhadap TNI/PORLI merupakan agenda kolonial di tanah West Papua untuk membungkam proses perjuangan gerakan rakyat West Papua tuntut perjuangan kemerdekaan dan sertakan meloloskan agenda para kolonial dan kapitalis Internasional di bawa tangan Imperialis menyangkut Freeport Mc Moran. Di tanah West Papua operasi militer kolonial Indonesia dilakukan terus-menerus di beberapa tempat terutama di Nduga, Intan jaya, Pegunungan Bintang, areal PT.Freeport Timika dll. Melalui militer Indonesia terus melakukan kolonisasi yang  berlebihan melalui pembungkaman, penindasan, penembakan, pemboman, penyisiran, pemerkosaan, penangkapan, pemenjarahan dan beragam penindasan terhadap rakyat West Papua. Dari subjek ini, melalui kolonial Indonesia terus juga, membungkam pergerakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPNPB] dengan sebutan KKB,KKBS,Teroris, Separatis; sebenarnya memperjuang untuk memperoleh Hak Penentuan Nasib sendiri dan rakyat sipil di angggap sebagai separatis hingga saat ini; termasuk pembungkaman ruang demokrasi mahasiswa, perempuan, buruh, tani, nelayan, mama-mama pasar Papua dan lain-lain.

Operasional Freeport McMoran tidak membawah kesejahteraan dan keuntungan bagi Rakyat West Papua dan Covid-19 yang sengaja dibiarkan oleh Jakarta hingga sampai ke atas Tanah Papua harus harus dilawan bersama, oleh karena itu,melihat kekejaman kerja kolonialis Indonesia yang semakin brutal, kapitalis dan kaum Imperialis Internasional di West Papua. Maka dari itu, kami Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menuntut serta mengambil sikap dan menyatakan sikap kepada rezim Jokowi/MA bahwa:

1. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratik Bagi Bangsa West Papua
2. Covid-19 adalah Angenda Kolonialis, Kapitalis dan Imperialisme di West Papua
3. Hentikan dan segera Lockdown seluruh Tanah West Papua
4. Tutup dan Usir Freeport
5. Audit kekayaan freeport serta berikan pesagon untuk buruh
6. Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan
7. Tarik TNI-Polri organik dan non-organik dari  seluruh Tanah West Papua
8. Hentikan rekayasa konflik seluruh Tanah West Papua
9. Buka Akses Jurnalis  dan Informasi diseluruh Tanah  West Papua
10. Usut, tangkap, adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport  McMoran di West Papua

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, pastisipasi dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!


Salam Solidaritas!

Freeport Indonesia telah lama menjadi malapetaka bagi bangsa West Papua. Kehadiran Freeport-McMoRan di tanah West Papua tak bisa dipisahkan dengan kehadiran pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan kerusakan lingkungan di tanah West Papua. Pemerintah kolonial Indonesia juga ikut andil dalam malapetaka yang diderita bangsa West Papua.

Freeport Indonesia yang beroperasi sejak 1967 (52 tahun) merupakan wujud nyata dari imperialisme, untuk melipatgandakan keuntungan kapitalis Internasional dengan mengeksploitasi sumber daya alam di West Papua. Dalam sejarahnya, demi pengamanan proses penanaman modal, operasi-operasi militer Indonesia digelar di tanah West Papua. Setelah Operasi Trikora pada 19 Desember 1961, ada beragam operasi militer seperti Operasi Banten Kedaton, OperasiPenyisiran, Operasi Koteka, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Jayawijaya, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu, Operasi Sadar. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Force, Operasi Cakra, Operasi Wisnumurti, Operasi Brathayudha, Operasi Wibawa, , Operasi Garuda dan Operasi Lumba-lumba, Operasi Mapiduma, Operasi Penangnan Pepera, Operasi Koteka, Operasi Senyum, Operasi Gagak, Operasi Kasuari,  dan Operasi Khusus. Nyaris semuanya dilakukan demi penguasaan wilayah West Papua. Demi kenyamanan dan keamanan proses penanaman modal belaka, serta kolonisasi West Papua.

Pada tahun 2000, ELSHAM Papua membuat laporan tentang kekerasan aparat keamanan yang terjadi di berbagai wilayah di West Papua. Di Paniai, tercatat 614 orang meninggal, 13 orang hilang, 94 orang diperkosa. Di Biak, 102 orang meninggal, 3 orang hilang, 37 orang dianiaya, 150 orang ditahan. Di Wamena, 475 orang meninggal. Di Sorong, 60 orang meninggal, 5 orang hilang, dan 7 orang korban pemerkosaan. Di Jayawijaya, 137 orang meninggal, 2 orang hilang, 10 orang menjadi korban pemerkosaan, 3 orang menjadi korban penganiayaan. Belum lagi pembakaran rumah ibadah, kampung, rumah, alat-alat adat istihadat. Itu pun belum termasuk wilayah-wilayah lainnya, yang belum terdata dengan baik mulai dari 01 Mei 1963 Rakyat West Papua di aneksasi hingga saat ini.

Selain terhadap kekerasan terhadap kemanusiaan, Freeport Indonesia juga berperan besar pada kerusakan alam West Papua. Puluhan ribu ha hutan telah diubah menjadi hutan mati. Peluapan sungai akibat endapan limbah yang masuk dalam kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Limbah tailing yang dibuang ke Sungai Ajkwa, salah satu sungai di antara lima sungai lain di Mimika. Masih ada sungai-sungai lain seperti Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, Sungai Minjerwi, Sungai Aimoe, dan Sungai Tipuka. Freeport Indonesia telah mengkontaminasi perairan dengan cairan asam berbahaya bagi kehidupan akuatik dan terancam bagi rakyat setempat.

Freeport Indonesia, imperialisme Amerika Serikat dan kolonialisme serta militerisme Indonesia di West Papua merupakan kesatuan yang berperan besar terhadap rangkaian penindasan yang tersistematis di West Papua. Negara digunakan sebagai alat kelompok pemodal yang sedang berkuasa untuk melegalkan penindasan di bumi Papua. Kontrak karya pertama PT Freeport dan Indonesia dilakukan pada tahun 1967, sementara Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dilakukan pada tahun 1969, itu pun dengan praktik yang manipulatif serta tidak demokratis. Ini merupakan sebuah cerminan dari kolaborasi antara kapitalisme, kolonialisme dan militerisme yang diaplikasikan melalui praktik politik penggabungan paksa (aneksasi) West Papua ke dalam bingkai Republik Indonesia tanpa memberikan kebebasan bagi Rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Apa lagi Pemilu 2019 Indonesia, terus agenda kolonisasi untuk melakukan ekonomi politiknya ke kancah Internasional dalam menjual tanah West Papua tanpa melihat rakyat asli West Papua dan beberapa kali, Indonesia telah melakukan Pemilu sejak Orde baru hingga saat ini.

Kondisi hari ini, Pemilu 2019 kolonial Indonesia akan dilakukan di seluruh daerah secara serentak pada 17 April 2019 mendatang, yang mana adalah salah satu agenda kolonial di tanah West Papua untuk membungkam proses perjuangan gerakan rakyat West Papua dalam perjuangan kemerdekaan, serta meloloskan agenda kolonial dan kapitalis Internasional menyangkut Freeport. Media-media Indonesia memberitakan pemerintah akan mengerahkan aparat sebanyak 3.000 – 15.000 untuk mengamankan Pemilu di West Papua. Proses pengamanan Pemilu 2019 Indonesia di tanah West Papua juga merupakan bagian dari operasi militer yang akan di lakukan di beberapa tempat terutama di Nduga. Melalui militernya, pemerintah Indonesia terus melakukan kolonisasi, juga dengan cara melakukan pembungkaman, penindasan, penembakan, pemboman, penyisiran, pemerkorsaan, penangkapan, pemenjarahan dan beragam penindasan terhadap rakyat West Papua. Pemerintah Indonesia juga berusaha membungkam pergerakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPNPB] dengan menyebut mereka dengan sebutan KKB, KKBS, separatis, dan tak mau mengakui sebagai tentara pembebasan. Perjuangan sipil untuk menuntut Hak Penentuan Nasib sendiri juga diangggap sebagai separatis hingga saat ini; termasuk pembungkaman ruang demokrasi mahasiswa, perempuan, buruh, tani, nelayan, mama-mama pasar Papua dan lain-lain.

Keberadaan Freeport dan Pemilu 2019 kolonial Indonesia tidak membawa apa pun bagi rakyat West Papua kecuali petaka.

Maka dari itu, kami Front Rakyat Indonesia untuk West Papua [FRI-West Papua], bersama Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menuntut serta mengambil sikap dan menyatakan sikap:
1. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratik Bagi Bangsa West Papua
2. Tidak mengikuti Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum 2019
3. Hentikan Pemilu 2019 seluruh Tanah West Papua
4. Usir dan Tutup Freeport
5. Audit kekayaan freeport serta berikan pesagon untuk buruh
6. Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan
7. Tarik TNI-Polri organik dan non-organik dari tanah West Papua
8. Hentikan rekayasa konflik seluruh tanah West Papua
9. Buka Akses jurnalis dan Informasi untuk West Papua
10. Usut, tangkap, adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport  Mc Moran di West Papua

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!
Medan Juang, 06 April  2019

Materi

Penyusun, Agitasi Propaganda Komite Pusat  Aliansi Mahasiswa Papua

Sejarah Freeport Mc Moran, Belanda, Amerika, dan Indonesia

Sejarah bangsa Papua Barat dan sejarah peradaban rakyat Papua Barat merupakan perlu dianalisis dengan tingkatan-tingkatan yang musti dikategorikan dari peradaban-peradaban yang subtansial secara subjektif kondisi sejarah gerakan rakyat papua Barat dan mengkondisikan analisis kekuasaan bangsa luar atas bangsa Papua Barat. Beragam investasi yang masuk ke tanah Papua Barat melalui kolonialis Indonesia, tahapan ini menjelaskan pada posisi eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua Barat terutama sumber daya alam yang kaya raya di kuasai oleh kolonialis Indonesia dan ada banyak kondisi yang perlu di utarakan terutama Belanda berkuasa di atas tanah Papua Barat, Bangsa-bangsa asing melakukan perjalanan atau pelayaran di wilayah Papua Barat atau pun seluruh wilayah melanesia.

Maka, pada bagian ini menjelaskan tetang Freeport yang masih berkuasa di tanah Papua Barat selama 52 Tahun dari Tahun 1967 hingga 2019 Antara Indonesia dan Amerika Serikat melakan investasi pertama bersama investasi mobil exxon, Yamaha, Toyota dan Freeport Melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing pertama di Indonesia (UU PMA) No 1/1967 di bawa kepemimpinan Suharto. Dalam sebuah kesepakatan pertemuan mafia Rockfeller dan Mafia Berkeley beberapa lainnya di jenewa-Swis bulan november 1967 membahas agenda-agenda tersebut untuk investasi yang skala besar. Kembali pada sekilas sejarah Freeport Pada tahun 1623 kapten Johan Carstens berlayar ke Papua Barat Bagian selatan menemukan gunung salju di Papua Barat bagian selatan tersebut.

Namun, dengan penelitian yang mendalam melalui Perkumpulan Geografi Kerajaan Belanda atau dalam bahasa Belanda Koninkliijk Nederlands Aardrijkskuding Genootschap (KNAG) yang di bentuk sejak 1873 mencari catatan yang di buat oleh Johan Carstens dalam buku catatan 16 Febluary 1623 dan inginnya mencari di mana gunung salju tersebut. Dan KNAG Belanda  mengunakan peta Papua Barat yang di buat oleh- militer-militer Belanda pada tahun 1907 hingga 1915 dan ekspedisi Papua Barat Selatan yang di lakukan oleh militer Belanda marinir. Kemudian di lanjut dengan ekspedisi yang dilakukan oleh Dr. HA. Lorenz dan Kapten A.Franzen Henderschee menjelaskan ekspedisi masing-masing. Ekspedisi yang di lakukan bagian Papua Barat Selatan. Tujuan ekspedisi yang di lakukan untuk mengetahui batas wilayah, sunggai, gunung, danau, dan lainnya tetapi dengan tujuan tertentun untuk mengeksploitasi tanah dan air pada akhirnya.  Dan ada pun, ekspedisi yang berlanjut untuk mengeksploitasi sumber daya alam Papua yang notabenenya Freeport, Sejak 1930-an dua pemuda yang namanya Jean Jacques Dozy dan Colij asal Belanda pekerja perusahan minyak di Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatscappij (NNGPM) dan melalui perusahan itulah, ingin menguasai puncak salju tersebut atau gunung nemangkawi. Kemudian Tahun 1933 Jean Jacques Dozy menemukan gunung bijih atau Ertberg dari ekspedisi di Gunung salju tersebut, lalu membawa bantuan ke Belanda untuk meneliti lebih lanjut serta mengeluarkan melalui media tahun 1939 di Belanda, Namun hasilnya mencapai cukup rentang waktu yang lama dan di abaikan karna perang dunia ke II dari tahun 1939 hingga 1945. kemudian di lanjutkan untuk ekspedisi 20 tahun kemudian lagi , akhirnya seorang Jan Van Gruisen asal Belanda yang berprofesi sebagai manajement Derector perusahan Oost Maatchappi (perusahan tambang batu bara) mendapatkan dokument tersebut di perpustakaan Belanda dan melanjutkan bekerja sama dengan Forbes Wilson temannya Jan Van Gruisen. Forbes Wilson Asal Amerika Serikat dan direktur dari perusahan Freeport Sulphur Company berfokus hanya pada tambang belerang yang terdapat di bawa laut. Keduanya, saling bekerja sama dan meneliti kedalam tentang gunung salju tersebut apakah memang hanya mengandung bijih  tembaga, ternyata hasil dari ekspedisi tersebut melihat bahwa gunung salju tersebut memiliki hasil kekayaan Emas, Tembaga, Nikel, Uranium dll.

Sebelumnya Freeport Sulphur Company di Kuba tahun 1959 dibangkrutkan oleh Fidel Castro dan selanjutnya Wilson mendengarkan kabar dari Jan Van Gruisen bekerja untuk melakukan ekploitasi tersebut karna Wilson tugasnya sebagai peneliti untuk melakukan eksplorasi  sehingga Wilson mempelajari hasi peneltian Jean Jacques Dozy tahun 1930-an. Kemudain Jan Van Gruisen dan Forbes Wilson melakukan kespakatan pada 1 Desember 1960 dengan dana sebanyak US$120,000 melakukan ekploitasi gunung Nemangkawi tersebut atau gunung salju. Melanjukan rute perjalanan ke Papua Barat dari New York-Hongkong-Biak Papua Barat Selatan dengan membawa beberapa Insinyur tambang, ahli botani, dengan mengunakan Peta militer milik Amerika Serikat. Setelah melewati wilayah yang penuh dengan hutan lebat, air, sunggai, lembah, gunung lalu rombongan tersebut bertemu dengan seorang Pastor J.P. Koot dan seoarang suku asli Amungme dari lembah Tsinga bernama Moses Tembok Kelangin serta juga penunjuk seluk-beluk wilayah Papua Selatan tersebut. Dengan keberasilan mereka tambang Freeport Sulpur Company mampu bekerja di Papua Barat. Lanjutanya bahwa tahun 1960-an alat untuk bawa masuk tidak mencukupi namun mengunakan helikpoter untuk menganggkut alat-alat untuk beroperasi tersebut.

Awal Pertama pihak Freeport Sulphur Company Langbourne William datang ke jakarta pada Juni 1966 untuk mengatur perjanjian bersama Indonesia. Langbourne William sebagai pemimpin tertinggi Freeport Sulphur Company asal Amerika Serikat dan Jendral Ibnu Sutowo sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia mempunyai rahasia yang di bahas secara bersembunyi di Amsterdam Amerika Serikat, Julius Tahija mengatur pertemuan lagi untuk mempertemukan President Freeport Sulphur Company Robert Hill dan Forbes Wilson dengan Ali Budiarjo sebagai penghubung pemerintah denag Freeport dapat bertemu di Jakarta. Julius Tahija sebagai menejer Texaco perusahan Asing yang pada saat itu beroperasi di Indonesia dan melalui Julius dapat memberikan jalan buat Amerika Serikat untuk Freeport terus beroperasi. Pada tahun 1912 Freeport Sulfur Company awal berdirinya yang di pimpin oleh Langbourne Williams dan di teruskan dengan Putranya Langbourne Williams Jr Kemudian pada tahun 1971 di ganti nama menjadi Freeport Minelars Company kemudai Freeport Minerals Company bergabung dengan MC Moran pada tahun 1980 yang di pimpin lagi oleh James Robert Jim Bob Moffett lalu di ganti nama Freeport Minerals Company menjadi Freeport McMoran dengan anak perusahan Freeport Indoesnai pada tahun 1984. Dan Sejak 07 April 1967 Kontrak Karya Pertama (Freeport Indonesia Inc) mulai beroperasi tahun 1973 berlaku selam 30 Tahun, Tahun 1988 Freeport menemukan cadangan Grasberg investasi yang besar dan risiko tinggi  sehingga memerlukan jaminan investasi jangka panjang, tahun 1991 Kontrak karya kedua (Freeport Indonesia dan McMoran) berlaku 30 Tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021. Tidak hanya itu, PT Freeport Indonesia juga berkemungkinan memperpanjangkan 2x10 Tahun (sampai 2041) masa waktu yang berlaku. Selama  Freeport beroperasi tambang atas tanah mulai dari tahun 1967 hingga 2010, serta tambang bawa tanah telah beroperasi sejak 2010 dengan tiga tambang bawah tanah yaitu Deep Zone (DOZ), Big Gossan (BG) dan Deep Mill Level Zone (DMLZ).
Tambang bawa tanah secara DOZ menghasilkan 60-80 ribu ton biji mengandung tembaga, emas, nikel, uranium dll per hari. Dan dari gabung tambang bawah tanah tersebut menghasilkan 220-224 ribu ton ore per-hari hingga saat ini. Dalam tahun 2018 hingga 2019 Indonesia membicarakan tentang nasionalisasi Freeport McMoran dengan untuk Anak Perusahan Freeport Indonesia 51 % di bagikan dalam 10 persen untuk Papua, 41% untuk Indonesia di bagi dalam 26,2% milik PT Inalum dan 25% lainnya di pegang oleh IPMM.  Sedangkan Freeport Mc Moran sendiri memiliki 48,8% saham.

Sejarah Freeport Mc Moran Versi Suku Amungme

Sejarah Freeport masuk di Nemangkawai  versi masyarakat dengan secara kontekstual telah di tuliskan dalam beragam media dan maupun dapat juga di jangkau dengan suku yang berada di sekitar area tambang emas tersebut atau sekitar gunung Nemangkawi. Penulisan dalam ini, akan mengulas tentang bagimana Freeport awal masuk dengan pendekatan bersama rakyat dan apa yang di berikan ke pada rakyat setempat menurut versi cerita masyarakat.  Amungsa merupakan wilayah yang di tempati suku Amungme yang meliputi puncak-puncak pegunugan Nemangkawi yang tinggi (Cartenz), lembah-lembah yang subur sperti Tsiga, Noemba, dan Waa serta sungai-sungai yang membela pegunugan dari barat ke timur dan dari utara keselatan. Nemangkawi adalah istilah Nemang=Panah dan Kawi adalah Salju Putih merupakan tempat berburuh, merammu sekitar gunung salju tersebut. Sedangkan Amungme adalah artinya Amung=pertama, Utama, sejati, sesungguhnya dan Me adalah Manusia, orang merupakan manusia pertama di area nemangkawi itu sendiri.  Maka, puncak Nemangkawi biasa disebut Yessegel Ongopsel (gunung biji/eastberg) artinya gunung yang berkilauan laksana buluh burung Cendrawasih  hitam. Gunung Yessegel Ongopsel adalah tempat keramat dan tempat asal mula leluhur suku Amungme serta tempat beristrahatnya burung Yelki dan Ongopki yang di Puja keret-ndartem (klan) Narkime dan Magal. Suku Amungme memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan alam dalam istilah Te Aro Newek Lak-0, yang artinya alam adalah aku, Sungai, lembah, dan pegunungan adalah tubuh ibu atau nama suku Amungme. Suku Amungme memiliki beberapa suku ada suku Amuy, Hamung, Damal/Uhunduni memiliki 17.700 orang data statistik sementara.   Dalam cerita rakyat yang di bicarakan secara turun temurun bahwa awal pertama ada bangsa asing yang masuk sekitar gunung Nemangkawi, seperti para misionaris dan lembaga-lembaga tertentu di sana sejak dahulu kala. Lembaga-lembaga tersebut adalah sejak Belanda berkuasa di Papua Barat dan terdapat rakyat Belanda mendokumentasikan gunung tersebut; selama Warga Asing di sekitar temapat amungsa  gunung Nemangkawi meraka memanfaatkan rakyat lokal untuk berkomunikasi antara mereka, terutama sejak itu ada misionaris yang masuk dan melalui misionaris itulah membuka jalan investasi masuk di Nemangkawi seperti di langsir pada bagian pertama “Sejarah Freeport Bersama Belanda, Amerika, dan Indonesia”.

Dalam cerita rakyat Freepot Mc Moran awal masuk memberikan beberapa sumbangsi kepada rakyat untuk melakukan eksploitasi di gunung Nemangkawai seperti memberikan 1 kaleng korner, tembakau dan kampak kepada masyarakat setempat sebagai alat tukar sejak itu. Dengan pendekatan oleh bangsa asing terhadap suku Amungme dan pihak perusahan memberikan properti yang untuk membohongi masyarakat setempat dalam menjalankan kepentingan perusahan Freeport Mc Moran sehingga  masyarakat tertimpa dengan kebohongan tersebut. Kemudian, masyarakat dan Freeport melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan melakukan ritual adat istiadat masyarakat Suku Amungme, sehingga pegesahan Freeport Mc Moran mengeksploitasi hingga saat ini. Ini adalah bagian dari cerita rakyat suku Amungme di sekitar Nemangkawi. Dan karena Freeport Mc Moran melebarkan tempat lokasi eksploitasi, maka membutuhkan akses jalan. Karna akses jalan menuju ke Timika membutuhkan kesepakatan lagi bersama suku Kamoro yang berada di pesisir Pantai Timika Papua Barat Selatan; Biografis suku Kamoro Areal sekitar 250 km mulai batas dari sungai Otakwa di sisi timur hingga mendekati Potowai Buru di sisi Barat. Kamoro artinya Komodo atau hewan dan mempunyai filosopi sejarah tersendiri oleh suku Kamoro tersebut; sebenarnya, wilayah Kamoro di namakan Kaukanao yang artinya “Kauka” adalah perempuan dan “nao” berarti bunuh mempunyai sejarah yang mendalam juga mengenai nama Kaukanao”. Di wilayah Mimika mempunyai dua suku terbesar yaitu suku Amungme dan Suku Kamoro. Suku Amungme di bagian daratan tinggi dan suku Kamoro di bagian pesisir pantai Mimika, karena Freeport Mc Moran membutuhkan akses jalan membuka kesepakatan bersama dalam mengelolah eksploitasi alam Nemangkawi dan sekitar area pegunungan maupun area pesisir pantai Mimika atau Timika. Sehingga, membentuk beragam kesepakatan yang di lakukan.

Dampak Buruk Freeport Mc Moran terhadap Suku Amungme dan Suku Kamoro

Hasil dampak Buruk terhadap dua suku terbesar di Mimika merupakan kekerasan yang sampai saat ini masih belum di selesaikan secara bermartabat; Freeport Mc Moran sendiri pernah menyumbangkan militer untuk melakukan kekerasan-kekerasan terhadap masyarakat setempat dan menghadirkan peran suku atas hak ulayat wilayah adat, Freeport mencemarkan dan membuang limba Tailing di lingkungan mengakibatkan ekosistem biota di air maupun darat megalami pencemaran yang buruk, Freeport melakukan ilegal loging yang berlebihan dan hampir sebagian urusan tidak pernah melibatkan masyarakat untuk melakukan perjanjian-perjanjian tetapi dengan seenaknya Freeport Mc Moran melakukan secara individu-nya sendiri.  Freeport Mc Moran melakukan tambang tersebsar itu dengan kekuatan militer yang sangat besar, mulai sejak  1967 rezim orde baru dan memulai eksplorasi pada 1970-an, areal Freeport Mc Moran dikendalikan oleh militer Indonesia dengan beragapan bahwa menjaga “Obek vital atau daerah yang harus di jaga” penjagaan sepanjang 46 mil, dari pelabuhan Amamapare (Sekitar 30 km dari kota timika) hingga puncak gunung Nemangkawai dan setiap orang yang masuk kesana, entah suku asli maupun luar dari itu masuk melalui Mil 26 dan Mil 28 dengan pengawasan ketat oleh militer Indonesia.  Tahun 1967 usai tanda tangan kontrak karya Freeport Mc Moran pertama militer Indonesia membangun Helipad dan Basecamp di lembah Waa dan Banti sekitar gunung  Nemangkawi, sehingga sejak itulah masyarakat sekitar tidak menerima kehadiran militer Indonesia di tengah mereka lalu masyarakat setempat melakukan protes yang di pimpin oleh Tuarek Nartkime seorang toko adat suku Amungme, protes tersebut dengan aman dan lima tahun kemudian lagi Tuarek memimpin protes di lembah Tsiga atas ketidaknyaman masyarakat setempat dari kehadiran militer Indonesia. Dan untuk mengahdapi aksi protes ini, rapat khusus yang di buat oleh Freeport Mc Moran dan pemerintah Indonesia mengirimkan TNI angkatan darat ke Tsiga untuk mengamankan aktivitas eksploitasi, sekitar 60 orang suku Amungme menjadi korban dalam insiden tersebut. Freeport Mc Moran melalui militer Indonesia dan pemerintah Indonesia mengusir masayarakat suku Amungme dengan cara operasi militer untuk membangun kota Tembagapura sebagai daerah pemukiman pekerja tambang.

Akhirnya, karena protes masyarakat setempat terus menerus hingga tahun 1973 menghasilkan sebuah kesepakatan yang bernama January Agreement 1974 antara Freeport Mc Moran, pemerintah Indonesia dan masyarakat suku Amungme. Tetapi masyarakat suku Amungme merasakan bahwa kesepakatan tersebut merugikan kehidupan mereka serta tidak sesuai perjanjian tersebut dan pada 1978 Suku Amungme melakukan protes di Agimuka; pada dasarnya, ketika terjadinya protes-protes tersebut banyak sekali militer Indonesia melakukan aksi kekerasan, melakukan penembakan, dan pemboman. Masyarakat di Agimuka di serang militer Indonesia, kampung Waa dan Kwamki dihancurkan secara total. Akibat dari itu, masyarakat semua melarikan diri kehutan, itu terjadi sejak tahun 1977 sampai 1990, meskipun protes hingga saat ini di lakukan tetapi sama saja repersif militer Indonesia menjadi kekuatan untuk mempertahankan perusahan tersebut beroperasi.  Pada 25 Desember 1994 mencatat militer Indonesia membunuh masyarakat setempat bahwa dari bulan Juni-Juli  5 orang dari lembah Tsinga mati, Oktober 1 pekerja Freeport dari biak mati, November 5 orang suku Amungme mati, 3 orang asal suku Amungme dan Kamoro mati, 25 Desember 7 orang mati serta 13 orang di tahan oleh militer Indonesia.  Proses kekerasan militer Indonesia dari tahun ke tahun terus meningat dari kejamnya militer Indonesia di areal Freeport sertakan menjadi dalang bisnis, togel, mabuk, permainan dadu, permainan Ludo king dan beragam macam cara yang diatur terstruktur untuk memusnahkan rakyat Suku Asli setempat.  Perang Gerilya pernah berhadapan antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat  (TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam saling kontak senjata di areal Freeport, TPNPB terbentuk sejak 1970-an di Mimika di bawa pimpinan Kelik Kwalik sejak awal Freeport Mc Moran beroperasi bertujuan untuk menentang hentikan operasi tambang tersebut dan tuntut Hak Penentuan Nasib Sediri bagi bangsa Papua Barat. Sedangkan TNI hanya berjuang untuk menjaga eksploitasi tersebut berjalan dengan lancar dan aman tanpa penghalangan di sekitar areal tersebut dan itulah, saling kontak senjata yang merunjuk pada kekerasan terhadap masyarakat sipil menjadi korban yang bertumpukan seperti masyrakat khususnya prempuan di perkosa dan di bunuh, rakyat yang membawa alat tajam, busur panah di larang, rakyat yang rambut dan jenggot panjang di anggap separatis, mencurigakan sehingga militer Indonesia banyak melakukan kekerasan-kekerasan.

Freeport Mc Moran terhadap lingkungan, Freeport mengunakan hutan lindung seluas 4.535,95 hektar tampa lindungan atau pun perizinan terhadap pemiliknya atau dewan adat.  Pembuangan pasir limbah tailing mengakibatkan kerusakan ekosistem, karena limbah tailing setiap hari di buang 160 ribu ton di sungai Ajikwa dan Agawagon mengakibatkan ekosistem air dan darat tercemar dengan limbah tailing serta mengakibatkan suku Kamoro dalam lingkungan mereka di pesisir pantai maupun daratan bahkan mematikan hutan-hutan subur, pendangkalan di muara sungai, pasisr mulai melabar, berlumpur.  Masyarakat suku Kamoro mencari nafkah mereka telah tercemar oleh limbah tailing tersebut. Kesimpulan dari ini, merupakan bahwa Freeport Mc Moran terus beroperasi tanpa memperbaki kondisi tempat atau kepentingan rakyat setempat sampai selama perusahan itu berada, keculai Freeport Mc Moran tutup akannya alam akan subur kembali seketika limbah itu hilang.
Freeport Mc Moran dan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat

Proses Freeport Mc Moran  telah  sejak dahulu melakukann ekspedisi-ekspedisi  oleh bangsa-bangsa asing dan Belanda ; secara analisis bahwa sebelum  kemedekaan Papua Barat, persiapkan arsip-arsip untuk melakukan eksploitasi telah di lakukan. Namun, kondisi  tersebut mengakibatkan dengan sejarah rakyat Papua Barat yang mana telah merdeka tetapi di gagalkan oleh pihak Indonesia dan Amrika Serikat, Belanda untuk kempentingan investasi  di tanah Papua Barat melalui perjanjian-perjanjian internasional yang tidak melibatkan rakyat Papua Barat satu pun sejak itu, seperti dalam ulasan-ulasan berikut ini.  Sebelum Persiapan kemerdekaan Rakyat Papua Barat telah dididik oleh sekolah Pamaongparaja (BETUERSCHOOL) di jayapura  (HOLANDIA) sebanyak 400 orang antara Tahun 1944-1949 untuk memprsiapkan negara Papua Barat.  Pada 19 November 1961 Telah mengagas persoalan kebangsaan  Papua Barat, yang mana 21  orang terpilih Dewan Niew Gunea sebagai Komite Nasional Papua  dan di tambahkan dengan 70 rakyat Papua  Barat yang terdidik perwakilan seluruh wilayah yang ada mempersiapkan kemerdekaan bangsa Papua Barat yang pada 01 Desember 1961 sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua Barat di deklarasikan di Jayapura. Namun, kemerdekaan hanya berumur 19 hari,  Ir. Soekoarno mengumandangkan Tri Komdo Rakyat (TRIKORA)  di Alun-Alun Kota Yokyakarta Utara, tanggal 19 Desember 1961  dengan tuntutan tiga point utama yakni, bubarkan negara Boneka Papua Barat buatan belanda, Kibarkan bendera merah putih di seluruh Irian Barat/Papua Barat, dan Bersiaplah untuk mobilisai umum. Dan Ir. Seokarno berangapan alasan dan mencaplokan Papua Barat bahwa Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit, Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung Papua Barat oleh sultan Tidore dan Soekarno mengklaim sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Soekarno sebagai bagian dari daerah “Indonesia Bagian Timur”. Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda. Soekarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme barat di Asia Tenggara. Di samping itu, Soekarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: “Ganyang Malaysia”), termasuk Papua Barat yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua Barat akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI. Dan setelah alasan Sukarno dan kepentingan eksploitasi di Papua Soekarno juga melakuan kerja sama militer bersama Uni Soviet atau Rusia untuk merebut Papua Barat melawan Belanda dan ketika itu, Amerika Serikat menjadi penengah. Belanda meminta Amerika Serikat untuk melawan Indonesia yang di beking oleh milter Uni Soviet atau rusia namun Amerika Serikat menyatakan bahwa sangat lelah dan karena melakukan perang dunia ke II melawan jepang di Pasifik dan menjatuhkan Bom Irosima di Nagasaki Jepang sehingga Amerika Serikat menyatakan bahwa Amunisi telah habis dalam melawan jepang dan setelah itu, Amerika Serikat menyatakan kepada Belanda dan Indonesia untuk melakukan perjanjian-perjanjian untuk Papua Barat yang tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat satu pun. Setelah itu, pada selama tahun 1962 melakukan perjanjian-perjanjian tersebut  adalah The New York Agreement pada 15 Agustus 1962 dengan beberapa point pertama,
1. Apabila badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaan atas Irian Jaya (Papua Barat) kepada UNTEA,

2. Terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963 UNTEA yang memikul tanggung jawab Administrasi Pemerintah di Irian Jaya (Papua Barat) selama 6-8 bulan dan menyerahkannya kepada Indonesia,

3. Pada akhir tahun 1969, dibawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Choice, orang Irian Jaya (Papua Barat) dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan status atau kedudukan yang lain (Merdeka Sendiri),

4. Indonesia dalam tenggang waktu tersebut diharuskan mengembangkan dan membangun kebersamaan orang Irian Jaya (Papua Barat) untuk hingga akhir 1969, Papua Barat menentukan pilihannya sendiri.

Perjanjian berikutnya  The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969) berisi mengenai:

1. Menunda atau membatalkan Pepera 1969 sesuai Perjanjian New York,

2. Indonesia akan menduduki  Papua Barat selama 25 tahun mulai dari 1 Mei 1963.

3. Pelaksana Pepera 1969 akan di jalankan berdasarkan cara indonesia musyawarah,

4. Laporan akhir PBB atas Impementasi Pepera ke SU PBB harus di terima tanpa perdebatan terbuka,

5. Amerika Serikat Membuat Investasi melalui BUMN Indonesia untuk eksplotasi sumber daya alam di Papua Barat,

6. Amerika Serikat menjamin lewat Bank Pembangunan Asia dana sebesar US$20 Juta kepada UNDP untuk pembangunan di Papua Barat selama 25 Tahun mulai dari 1 Mei 1963,

7. Amerika Serikat menjamain rencana Bank Dunia dan menerapkan Transmigrasi orang Indonesia ke Papua Barat.

Setelah kedua perjanjian itu di lakukan, maka implementasi pertama yang di lakukan oleh pihak Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat adalah penyerahan Papua Barat dari UNTEA kepada NKRI pada 1 Mei 1963 sesuai aturan The New York Agreement pada 15 Agustus 1962 nomor ke-dua ; itulah awal rakyat Papua Barat di aneksasi atau di paksa masuk bersama NKRI.  Dan Belanda meninggalkan Papua Barat kemudian Indonesia masuk dengan kekerasan militer yang sangat represif yang membuat traumatis-traumatis terbaru di tanah Papua Barat. Pada The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969) nomor ke-enam mulai 1 Mei 1963 Amerika serikat meminjam uang di Bank Pembangunan Asia (UNDP) untuk selama 25 tahun, tetapi uang yang di pinjamkan Indonesia membeli TV Nasional RCTI mereka yang pertama kali di Indonesia; Mulai dari Tahun 1965 Awal permulaan Indonesia mengrim Transmigran di tanah Papua Barat secara tanpa melihat aturan adat wilayah adat seperti dalam nomor Tujuh The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969). Dan pada  The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969) nomor ke-lima untuk melakukan investasi  eksploitasi  Freeport Mc Moran seperti yang di jelaskan bagian awal bahwa penandatangan Freeport Mc Moran Pertama 07 April 1967. Setelah dua tahun sebelum  Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Freeport Mc Moran sudah masuk , inilah ilegal  konstitusi yang di lakukan oleh sepihak Amerika Serikat, Belanda, Indonesia. Pepera di lakukan dari 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 sesuai aturan New York Agreement dan plebisit (Musyawarah) yang di lakukan lewat system perwakilan, bukan satu orang satu suara (One man One Vote) Sekitar 1025 orang yang terpilih untuk mewakili 800.000 Juta populasi manusia Papua Barat tetapi dengan ancaman penuh militer Indonesia sehingga yang hanya memilih Indonesia 175 orang saja . Kemudian hasil dari PEPERA membuat Resolusi SU PBB No. 2504 (XXIV) pada November 1969 tetapi banyak kekerasan yang di lakukan dalam PEPERA tersebut dan deskriminasi menangani PEPERA di ancam dengan pembunuhan, pemerkosaan, pengancaman dengan senjata dll.  Dan pada 1971, Organisasi Papua Merdeka di pimpin oleh Seth Jafet Rumkorem ; sekarang OPM di sebut TPNPB  mendeklarasikan kembali kemerdekaan di desa Waris jayapura  perbatasan kota PNG dan sebagai menentang Indonesia bahwa harus menghargai kemerdekaan Papua Barat yang pernah berevolusi sejak, 01 Desember 1961. Dan sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka terbentuk sejak 1965 yang di pimpin oleh Jhon Aris dari Partai Orang Newgunea (PON) membentuk OPM tersebut dan TPNPB sebagai sayap militer terbesar yang sekarang pun masih melakukan aksi-aksi gerilya melawan system dan Tentara Indonesia. Kemudian lanjut dengan Aksi militer Indonesia yang membunuh Arnold C. Ap di Pantai pasir Enam di Jayapura 26 april 1986, Arnold C. Ap sebagai seniman Papua Barat dalam membangkitkan nasionalisme rakyat Papua Barat. Pada 1 July 1988 Dr. Thomas Wanggai mengibarkan Bintang Empat Belas menuntut sesuai perjanjian The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969) pada nomor ke-enam bahwa Indonesia menduduki Papua Barat selama 25 Tahun dari tahun 1963 sampai 1988, maka Dr. Thomas wanggai mengibarkan  di Lapangan Sepak Bola Mandala Jayapura. Namun, dia dapat  di penjarahkan dan meninggal dalam penjara  tahun 1996 akibat racun oleh militer. Pembunuhan Theys Hiyo Eluay secara misterius oleh militer Indonesia di Papua Barat, Theys adalah Pemimpin Presidium Dewan Papua (PDP), di mana theys dapat diundang oleh Komandan Kopassus Satgas Tribuana dan dalam agenda itulah theys dapat di bunuh pada 10 November 2001.

Beragam opersai Militer Indonesia Lakukan di Tanah Papua Barat sejak bangsa Papua Barat di aneksasi  masuk dalam NKRI, inilah beragam operasi yang di lakukan Operasi operasi Militer lewat udara dan jalur darat dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu, Operasi Sadar. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus), Operasi Wisnumurti, Operasi Brathayudha, Operasi Wibawa, Operasi Mapiduma, Operasi Khusus Penenganan Pepera, Operasi Tumpas, Operasi Koteka, Operasi Senyum, Operasi Gagak, Operasi Kasuari, Operasi Rajawali, operasi maleo.  Beragam derita rakyat Papua Barat mengalami diskriminasi dalam system Indonesia dan kehadiran Freeport merupakan dalang pembungkaman sejarah Papua Barat yang terus menerus meresahkan rakyat Papua Barat yang ada di tanah Papua Barat.

Solusi

Akhir dari rangkaian di atas, bahwa  kondisi terpenting adalah analisis mengenai Freeport Mc Moran yang hadir di tanah Papua Barat dan Sejarah untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat menjadi sebuah catatan yang terpenting untuk menggali beragam informasi menuju pada tahapan revolusi kemerdekaan yang sejati. Dan dengan menegasikan konsep kebangsaan menuju pada persatuan nasional Papua Barat untuk menemukan kedaulatan kedaulatan

Sumber
https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-freeport
https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1
https://vik.kompas.com/freeport/
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia
https://geografie.nl/knag
http://m.kajanglako.com/id-6068-post-ekspedisi-perhimpunan-ilmu-bumi-kerajaan-belanda-di-nusantara---.html
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekspedisi_Papua_Selatan_(1907)
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jean_Jacques_Dozy
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Carstenszoon
https://www.tambang.co.id/ekspedisi-colijn-temukan-ertsberg-si-gunung-emas-17949/
https://www.kompasiana.com/liayuniar/5c2008396ddcae7dc0505354/merangkai-jejak-trah-soemitro-terhada
http://viyaya-life.blogspot.com/2018/07/sejarah-awal-diplomasi-indonesia-dengan.h
https://m.merdeka.com/freeport-mcmoran/profil/
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160523142242-20-132789/riwayat-freeport-memburu-harta-karun-di-papua
http://www.wacana.co/2009/12/kisah-kelam-di-balik-gunung-emas-nemangkawi/
https://www.google.co.id/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/berita/pusat-minta-papua-selesaikan-polemik-saham-freeport
https://korankejora.blogspot.com/2017/04/ptfreeport-dalam-kewaspadaan.html?m=1
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Amungme
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Kamoro
http://megaroroajeng.blogspot.com/2013/02/mengenal-sejarah-suku-kamor
https://www.google.co.id/amp/s/www.mongabay.co.id/2017/04/05/masyarakat-amungme-dan-kamoro-sikapi-soal-freeport/amp/
https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/@kumparannews/suku-amungme-dan-kamoro-beberkan-dampak-tambang-pt-freeport-indonesia
https://tirto.id/catatan-pembunuhan-demi-freeport-ckkc
https://www.google.co.id/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1157108/temuan-lengkap-bpk-soal-kerusakan-lingkungan-freeport-indonesia
https://tirto.id/klhk-klaim-sudah-antisipasi-dampak-tailing-freeport-ddQJ
https://tirto.id/1965-kekerasan-brutal-perdana-militer-indonesia-di-papua-cAYZ

Ilust. Gambar Koran Kejora

Karya, Armand Axel***
Gunung gresbegku,
Aku rindu sosokmu yang dulu
Tatkala aku yang masih kecil sering menjamahmu
Aku rindu rimbun pepohanan
Air mengalir menjadikanmu sumber penghidupan
Aku rindu burung-burung menyanyi
Sedangkan gemercik air bagai melodi

Di kemarau ini,
Mata airmu tak lagi mengalir deras
Isak tangis warga membuat air mata menetas
Ketamakan, keserakahan membuatmu terancam
Perusahaan, akan mengorbankan banyak kehidupan

Gresbegku di sini kami berbaris
Air mata kerinduanku kan ku rubah,
Menjadi suara lantang perlawanan:
Pada mereka yang ingin memperkosamu

Alamku, alam kita
Kehidupanku, kehidupan kita bersama
Keutuhanmu menjadi surga bagi kita

Ilustrasi Photo oleh Bima Waine saat aksi 07 April 2018 di Semarang "FRI-WP dan AMP SEMARANG-SALAHTIGA dan SOLO: Kronologis Aksi Demo  Freeport 56 Tahun Ilegal di Tanah Papua

Pada hari Sabtu, 7 April 2018 Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] melaksanakan aksi demo serentak di  beberapa kota, bertepatan dengan dilakukannya Kontrak Karya I PT. Freeport pada tahun 1967 antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asal Amerika tersebut. Di Semarang Aliansi Mahasiswa Semarang-Salatiga dan Solo menggelar aksi demo bersama. dengan thema umum; Tutup PT.Freeport dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa Papua Barat.  Berikut kronologis selengkapnya:

Kronologi

Aksi demo gabungan AMP Semarang-Salatiga dan Solo dimulai pada Pukul 09:00 WIB dari depan Patung Kuda Universitas Diponegoro (Undip), Pleburan, Kota Semarang. Saat massa aksi hendak memulai aksi, di titik aksi sudah didatangi oleh Aparat Kepolisian (Brimob) dengan persenjataan lengkap, massa aksi dibawah pimpinan Sagintak Wasiangge, Merry Nawipa dan Bima Waine langsung menyampaikan orasi-orasi politik.

Selanjutnya massa aksi bergerak menuju Seputaran Simpang Lima. Dalam menyampaikan orasi-orasi politik setiap masa mahasiswa intinya megutuk penandatangan kontrak karya Pertama PT. Freeport secara sepihak atara pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran pada tahun 1967 yang mengorbankan hak politik dan masa depan bangsa Papua tersebut. Dan mendesak pemerintah Indonesia dan dunia internasional untuk memberikan hak kebebasan kepada rakyat bangsa Papua Barat agar menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis sesuai prinsip-prinsip hukum Internasional.

Selain itu, mengutuk tindakan brutal Aparat Indonesia terhadap masyarakat Sipil di Area Tambang PT. Freeport, dimana beberapa hari yang lalu terjadi penyerangan terhadap dengan sasaran TPNPB namun masyarakat sipil dikorbankan.

Sekitar Pukul 11 : 20 massa aksi kembali ke titik kumpul (Patung Kuda Undip), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian orasi-orasi politik. Dalam penghujung aksi, tiba-tiba dari arah Universitas Diponegoro Pleburan massa aksi tandingan datang sambil menyampaikan orasi-orasi dan lagu-lagu nasional Indonesia.

Massa aksi tandingan tersebut, langsung dihadang pihak kepolisian yang sudah lebih duluh berjaga-jaga di sekitar lokasi. Selanjutnya, pada pukul 11 : 50 dibacakan pernyataan sikap oleh koordinator lapangan aksi dan massa aksi kembali ke tempat persiapan dan selanjutya bubar.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

Gambar Ilustrasi oleh AMP KK Bali saat usai aksi Demo di Konsulat Amerika	"AMP KK Bali: Freeport Ilegal di Tanah Papua dan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua"

Gambar Ilustrasi oleh AMP KK Yogyakarta Setelah usai "Diskusi dan Bedah Film ALKINEMOKIYE"

Liputator: Julia Opki***

Yogyakarta, 27 Maret 2018 bertempat di Asrama Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP-KK Yogyakarta) mengadakan diskusi dan bedah film “Alkinemokiye” yang dihadiri oleh 48 orang mahasiswa/i.  Kegiatan dimulai pada pukul 19.10 WIB sampai pukul 23.30 WIB dan diakhiri dengan foto bersama para peserta diskusi dalam  pemutaran film “Alkinemokiye”.

Film dokumenter “Alkinemokiye” yang berdurasi kurang lebih satu (1) jam, yang menceritakan tentang kondisi buruh PT.Freeport yang tidak mendapatkan upah minim serta tidak setara dengan keselamatan kerja (nyawa) mereka dalam bekerja pada tahun 2011, dan juga perbandingan upah yang bagai langit dan bumi antara, para petinggi penguasa PT. Freeport yang hanya berpangku tangan dan menerima hasil yang begitu tinggi. Hal ini juga yang menjadi penyebab para buruh PT. Freeport melakukan demostrasi dan mogok kerja yang kemudian juga dibalas dengan represifitas militer yang diturunkan oleh perusahaan PT. Freeport untuk menghentikan demonstrasi yang berujung pada tewasnya beberapa buruh PT. Freeport.

Film tersebut juga menceritakan tentang perjuangan TPN/OPM yang kesadaran penuh akan PT. Freeport yang menjadi akar penindasan, pembantaian, pemerkosaan dan penyiksaan berjutaan orang Papua, serta secara langsung memenjarakan ideologi politik ‘Papua Merdeka’ dengan menyetir negara Indonesia untuk melakukan kolonisasi yang diawali  dengan operasi militer yang dilakukan diseluruh wilayah Papua.

Setelah film selesai dilanjutkan oleh moderator, Bingga, yang kemudian dijelaskan oleh pemantik, Aworo salah satu kader AMP, tentang sejarah sistem ekonomi-politik yang dimonopoli Individu/kelompok tertentu, Kapitalis, yang dahulunya sudah ada di Papua.

Ulasan  dari Pemateri

Sekitar tahun1920-an terdapat perusahaan minyak yang dipegang oleh Amerika Serikat, Jepang serta beberapa negara kapitalis yang memiliki saham mencapai 60% ,serta Belanda namun memiliki saham lebih kecil. Penemuan mineral emas awalnya ditemukan oleh 3 orang pendaki dari Belanda setelah itu Belanda melakukan pendekatan ke Amerika Serikat untuk bekerja sama, tetapi Amerika Serikat menolak karena Amerika Serikat membaca bahwa akan sangat menguntungkan jika memanfaatkan Indonesia untuk merebut Papua dan dengan leluasa menguasai mineral emas yang terkandung di Papua.

Didalam pihak Amerika Serikat sendiri juga terdapat dua kubu yaitu John F Kennedy yang baru dilantik sebagai presiden Amerika Serikat yang memandang bahwa presiden Indonesia, Ir. Soekarno merupakan seorang nasionalis yang patut dijadikan presiden seumur hidup, tetapi di pihak Allan Dulles, agen terbaik CIA pada masa itu, menganggap bahwa Ir. Soekarno sebagai seorang komunis yang akan menghambat kepentingan ekonomi kapitalis untuk menguasai perekonomian di Indonesia, terlebih khusus pertambangan emas yang akan dibangun di Papua. Sehingga pada saat setelah pertemuan John F Kennedy dan Ir. Soekarno bertemu lalu Kennedy kembali ke Amerika kemudian setelah mau balik kembali, ia dibunuh dan sampai sekarang belum diketahui pelaku penembakannya. Di sisi lain Allan Dulles memainkan politiknya dengan memakai para petinggi militer di Indonesia untuk melakukan pembantaian terhadap kaum PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menelan jutaan korban, hal ini juga dapat dilihat sebagai stimulus untuk melancarkan kepentingan ekonomi kapitalis di Indonesia, termasuk juga di Papua sendiri.

Ini adalah sejarah dan pembacaan yang dipaparkan oleh pemantik, kemudian diskusi mengalir begitu saja, ada seorang kawan simpatisan dari Indonesia yang mengajukan beberapa pertanyaan yang juga ditanggapi antusias oleh kawan-kawan AMP KK Yogyakarta, terkait dengan dampak yang sudah diberikan oleh PT. Freeport kepada orang Papua khususnya di bagian kabupaten Timika. Pertanyaan tersebut kemudian dijelaskan oleh salah seorang kawan dari Papua yang memang hidup langsung di daerah sekitar Kokonau (dekat pembuangan limbah PT. Freeport)  menurutnya dampak PT. Freeport ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan masyarakat di sana serta juga pola berpikir masyarakat setempat yang juga agak lambat. Di lain sisi memang ada dana bantuan yang diberikan oleh PT. Freeport tetapi hal ini tak lain hanya memanjakan dan membuat masyarakat di sekitar semakin ketergantungan terhadap PT. Freeport dan ia juga menjelaskan bahwa hal ini merupakan sebuah sistem kapitalis yang juga merampas kekayaan secara liar dan menyisihkan sedikit terhadap orang Papua itu sendiri.

Ada juga adegan cuplikan dalam film tentang dimana tentara orang Papua menyiksa orang Papua sendiri yang menjadi pertanyaannya, seorang kawan dari AMP, Jo menjelaskan bahwa sejak 1 Desember 1961 Papua telah mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara yang berdaulat tetapi selang 18 hari kemudian TRIKORA dikumandangkan oleh Ir. Soekarno melalui agresi militer yang terus digencarkan dari 1961-1990an yang dimana terjadi penyiksaan, pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan besar-besar yang merupakna pelanggaran HAM berat yang tidak pernah diselesaikan dari hal-hal ini juga yang menjadi trauma besar para orang tua untuk berbicara tentang ideologi politik Papua serta sebagian orang tua juga ada yang melarang anaknya berbicara atau menyinggung tentang masalah Papua, hal ini juga yang menjadi penyebab kenapa generasi muda Papua menjadi acuh tak acuh dalam perjuangan politik Papua sehingga mereka juga menganggap bahwa perjuangan politik rakyat Papua lainnya adalah perjuangan separatis, sehingga ia bisa melakukan kekerasan terhadap sesama orang Papua yang berbeda ideologi politiknya, karena sistem kolonialisasi tidak hanya merampas suatu daerah tetapi juga dengan menyetir pemikiran manusianya. Ungkapnya.

Beberapa kawan-kawan dari Indonesia, khususnya dari organisasi Pembebasan yang juga tergabung dalam PPRI dan FRI-WP mendukung jelas-jelas sikap politik terhadap bangsa Papua untuk merebut kembali kemerdekaan yang telah mereka raih, dan juga mereka berharap bahwa bangsa Papua harus berjuang bersama untuk melawan salah satu akar permasalahan terbesar di Papua yaitu dengan memberhentikan kontrak kerja Freeport yang merupakan dalang dari kolonialisasi Indonesia di tanah Papua, yang juga dibarengi dengan agresi militer yang juga untuk kepentingan para kapitalis yang  ingin menanamkan modal di sana sehingga berdampak pada pemenjaraan Ideologi politik Papua merdeka. Ditambahkan lagi oleh seorang kawan yang mengatakan bahwa Papua merupakan Surga sekaligus neraka yang ada di dunia ini, karena ia menyimpan begitu banyak kekayaan alam yang sangat melimpah tetapi hal ini juga merupakan sumber bagi penindasan rakyat Papua sendiri dimana para kapitalis dengan rakusnya semakin mengguritakan saham-sahamnya di Papua.

Penulis adalah Kader Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta