Koran Kejora

Aksi Ndugama pada 27 July 2020 di kota Kenyam Ndugama.

Tim Koran Kejora.

Di bawa rezim Pemerintah Jokowi-Maruf Amin terus melakukan pembantaian terhadap rakyat sipil Ndugama dan itu tidak berhenti sejak dahulu hingga kini. Operasi militer dengan sandi Mapiduma pada Tahun 1996, bahkan sebelum itu pun Operasi militer di lakukan serta penjajahan sejak dahulu oleh Negara Indonesia. Dalam data yang di release oleh LBH Papua Bahwa ada sekitar 40.819 (empat puluh ribuh delapan ratus sembilan belas rakyat Ndugama yang mengunggsi silahkan klik link tersebut "ps://suarapapua.com/2020/03/12/lbh-papua-desak-negara-tangani-40-819-pengungsi/").

Pandangan Negara Indonesia terhadap rakyat nduga adalah Separatis bagi Negara Indonesia. Semanjak Operasi militer digencarkan sejak dulu hingga dalam Tahun 2018, 2019 serta akhir bulan juny 2020 tak ada berhenti operasi militer itu terjadi.

Dalam catatan LBH Papua bahwa ada korban yang meninggal bahkan ada yang di tembak serta di bakar Rakyat Nduga dengan rumahnya (Honay).Data Ada sekitar 255 dan meningkat menjadi 257 rakyat Nduga yang di terror, intimidasi, di tembak, di kejar, dibunuh, dll, serta pelakunya oleh Negara Indonesia melalui TNI/PORLI. Informasi saat ini, ada rakyat Ndugama yang di tembak mati oleh TNI PORLi Negara Indonesia pada 18 July 2020 di tembak Mati dua rakyat Nduga di antaranya Seorang Anak dan Bapaknya yang sebenarnya profesi sebagai Tukang Sensor kayu (masyrakat sipil biasa). Diantaranya ELIAS KARUNGGU berumur 40 Tahun dan SELU KARUNGGU anaknya yang berusia 20 Tahun. Keduanya adalah rakyat sipil asli Ndugama. Sebelumnya, pada 20 Desember 2019 HENDIRIK LOKBERE yang berumur 30 Tahun dapat di tembak oleh pihak TNI/ PORLI saat Ia mengendarai kendaraan Truk muatan di Nduga.

Penjajah dari Negara Indonesia terus berlanjut dan itu pun rakyat Nduga yang masih ada di Ndugama terus memprotest atas kejahatan Negara Indonesia terkait pembunuhan rakyat sipil Nduga yang tidak bersalah dan ada pun tuntutan-tuntutan aksi Demo damai:

1. Negara Indonesia Segera Bertanggung Jawab atas pembunuhan Rakyat Sipil di Nduga serta seluruh Rakyat Papua Barat.

2. OTONOMI KHUSUS JILID II TOLAK RESMI DI ALAM TERBUKA.

3. 2021 BERAKHIR OTONOMI KHUSUS DAN KEMBALIKAN KEMERDEKAAN NEGARA WEST PAPUA BARAT.

4. kami meminta negara Republik Indonesia  bertangung jawab atas  penembak kan ALIAS KARUNGGU.ISU KARUNGGU.Dan ENDRIK LOKBERE. warga sipil pengungsi.

5. kami meminta pelaku penembakkan 3 orang harus proses hukum yang berlaku,kenapa abaikan saja.

6. Kami Menolak dengan tegas dari kabupaten Nduga  Otsus Pluss jilid II 100%

7. kami minta lembaga kemanusiaan  Internasional dalam hal PBB Dan Gereja se dunia segera bentuk tim invetigasi ke Nduga Papua Barat

8. Kami meminta pengacara Ham PBB ke Papua Barat terkhusus ke Nduga

9. Kami cukup banyak nyawa dibunuh sebanyak 257 orang  jiwa ini habis,maka solusi perdamaian adalah Berikan lah Hak Penentuan Nasip Sendiri Bangsa West Papua.

Dan kutipan yang kami kutip dari sumber media perantara” Atas Pengorbanan ini Jokowidodo segera lepaskan Papua Barat merdeka sendiri, salah satu toko gereja Sakeus Kogeya dalam orasinya di sampaikan di adapan masa terbuka. Di tambakan salah satu mama dari pengungsi berdiri dan dalam orasinya saya lahirkan anak-anak bukan TNI/polri bunuh tidak, saya lahir kan mereka jaga tanah Nduga dan Papua Barat ini, dulu kami hanya pegang Alkitab pemerintah Indonesia belum ada di ndugama disini, kami pake sali dan bapak-bapak pake koteka dan cawat, sebelum Indonesia ada di Papua Barat tidak pernah bunuh orang Papua Barat sebarang, kalau Negara model seperti ini kami Papua Barat harus lepas pengakuan mama pengungsi itu.

Salah satu intelektual Nduga meminta kepada Presiden Jokowi Dodo menarik pasukan TNI/POLRI operasi militer yang sedang berlangsung di wilayah Ndugama ini, atas perintah Jokowi itu melalui TNI menembak warga sipil dan operasi militer sampai hari ini masih berlanjut”
Aksi demo damai bersama rakyat tersisa Nduga mulai dari 20 July 2020 Hingga 27 July 2020 dengan seluruh Masyarakat pengungsi semua elemen  di ibu kota kenyam kab,Nduga  di lapangan terbuka,bahwa Menyapaikan sikap di atas. Kami membutuhkan keterangan juga dari seluruh elemen rakyat untuk terus mengangkat kasus kejahatan Negara Indonesia di Ndugama Papua Barat.

Salam Peluk Erat untuk rakyat Ndugama.
Wa..Wa..

KJ. Prjock Picture

Penulis, Oskar Gie**

KJ, Projeck

 Karya, Oskar H.  (Gie)

Pagi hingga siang
di negeri Ndugama ini
alam semakin menangis
menyaksikan tragedi kemanusiaan
yang terjadi

Bisu rasanya disini
yang terjadi terlihat semakin nyata
Semua terasa musnah
dan semakin musnah
manakalah disini sedang perang,
namun di buat seperti tidak perang

Kini hanya terlihat di mata alam
Alam negeri semakin menjerit
tertindas dalam tangisan lara duka
melihat mama-mama menangis

Oh kawan di kiri jalan

Alam menangis sepanjang hari
sayang ini mesti kita atasi
jangan biarkan ini terjadi
Mari hapuslah tangisan
di atas Negeri Ndugama West Papua

Photo ilust. Gambar Aliansi Mahasiswa Papua

Pada 01 Desember 2018, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB] kodap III Ndugama di bawa pimpinan komandan Operasi Penme Kogoya dan Egianus Karunggu telah menyerang dan menembak 24 anggota Tentara Nasional Indonesia [TNI/PORLI].  Kejadian Berawal dari diselenggarakan-nya upacara Hari kemerdekaan West Papua oleh [TPN-PB]Kodap III Nduga pada 01 Desember 2018 yang ke 57 tahun embrio nasionalisme West Papua. Sejak itulah sebagai antisipasi jangan sampai terjadi penyerangan atau pemantauan oleh tentara atau polisi Indonesia; warga dan pekerja yang hadir saat itu, di periksa oleh [TPN-PB] sesudah upacara. Di periksa 40 orang dan di ketahui indentitas KTP [Kartu Tanda Pengenal] 24 orang murni adalah TNI/PORLI yang menyamar menjadi pekerja/buruh di PT. ISTAKA KARYA  pembangunan jalan Trans Papua di Nduga sehingga [TPN-PB] telah menembak  dan sedangkan 30 orang warga sipil pekerja biasa di antar oleh [TPN-PB] ke Wamena, juga di Kenyam menyelamatkan masyarakat sipil pekerja tersebut. Sebab [TPN-PB] mengetahui tentang perang hukum Humaniter, sehingga melawan pada militer kolonial Indonesia.

Peraturan [TPN-PB] adalah menjalankan Surat Perintah Operasi [PO] Panglima Tertinggi [TPN-PB] bahwa melawan Freeport, Menghancurkan Jalan Trans Papua, dan menghentikan beragam produk-produk kolonialisme Indonesia yang bersifat eksploitasi serta memperjuangkan  Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua. Maka, [TPN-PB] telah mengetahui bahwa apa pun jalan Trans Papua yang di lakukan adalah sebagian TNI/PORLI seperti yang di siarkan melalui situs resmi tniad.mil.id pada 12 Mei 2017, dan Presideen Joko Widodo mengatakan pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 4.3000 KM merupakan kerja sama antara TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat [PUPR]. Pada 2016, TNI AD sebagai mitra kerja membuka Jalan Trans Papua, proyek pembangunan jalan di ruas Wamena-Mumugu, distrik Mbua, Kab.Nduga.

Kemudian, ada juga Harian Kompas mengungah video dokumenter di You Tube berdurasi 3 menit; 59 detik tentang aktivitas kerja pembangunan jalan yang sedang dikerjakan oleh Tim Denzipur XII Nabire dan Denzipur XIII Sorong. Terlihat di tonton ada satuan pengamanan yang sedang berjaga-jaga dengan mengunakan senjata laras panjang di sekitar lokasi kerja. Berita yang bersumber dari pihak militer di angkat bicara lagi oleh pejabat tinggi Negara Kolonial Replublik Indonesia: Ryamizard Ryacudu, menegasakan tidak akan mengambil posisi negosiasi dalam iniden ini yang terjadi di Nduga. Sementara Menteri Poitik Hukum dan HAM Wiranto perintahkan untuk “kejar habis-habisan”.

Akibanya militer Indonesia mulai mengerakan pasukan dalam jumlah yang banyak melebihi rakyat setempat dan melakukan penyerangan melalui darat serta udara mengunakan helikopter dengan Operasi terkhusus, serangan bertubi-tubi membanjiri peluruh timah panas juga serangan bom serangan udara terhadap masyarakat sipil. Karna Operasi yang  di lakukan oleh pihak TNI/PORLI Indonesia, seluruh masyarakat Nduga melakukan pengungsian di belantara hutan  termasuk masyarakat di Mbua, Yigi, Mbulmu Yalma, Ndal dan sekitar-nya dengan jumlah data masyarakat sekitar 30.000-an masyarakat masih mengungsi. Dan ada juga, yang mengungsikan diri ke wilayah-wilayah terdekat termasuk Balingga, Kwiyawage, Lani Jaya dan Puncak Jaya demi mencari perlindungan dan keselamatan serta juga ada yang mengugsi di hutan belantara tanpa minum dan makan hingga saat ini berlanjut.

Kondisi Masyarakat Nduga Mengungsi ke hutan dan ke wilayah  terdekat, secara umum menilai bahwa pertama, karena serangan militer TNI/Porli sangat berlebihan melakukan operasi penyisiran bahkan menimbulkan fobia terhadap masyarakat Nduga atas operasi-operasi militer pernah digencarkan seleuruh tanah Papua termasuk Operasi Mapenduma tahun 1996 dengan serangan dari udara mengunakan helikopter dan dari darat, serta telah mengakibatkan 35 orang tertembak mati, 14 perempuan di perkosa, 13 Gereja dimusnahkan dan 166 rumah di bakar, kemudian 123 masyarakat sipil meninggal dunia karena sakit dan kelaparan. Kedua, Militer TNI/PORLI dengan jumlah berlebihan melakukan operasi penyisiran dari rumah kerumah dan militer masih beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah [TPN-PB] sehingga melakukan penembakan, pembakaran rumah warga, penyisiran di rumah-rumah warga, serta melakukan operasi  dengan se-enaknya tanpa melihat hukum perang humaniter antara perbedaan  masyarakat sipil  dan [TPN-PB].

Selama Operasi yang di lakukan oleh Satuan TNI/PORLI  ada pun data korban yang terjadi terhadap masyarakat sipil Nduga antara lain, Nison Umangge umur 18 tahun siswa SMU Kelas 3 di temukan tewas saat operasi di lakukan, Mianus Lokbere umur 20 tahun siswa SMTK Kelas 2 jenasah di temukan dan dikubur, Mentus Niminagge umur 25 Tahun masyarakat sipil di tembak dengan siniper saat kerja kebun, Yarion Pokneangge Umur 50 Tahun meninggal saat peniyisiran TNI/PORLI, Alilius nimiange dibakar bersama honai, Keri lilbib Gwijangge meninggal karena tembakan, Rabu ilbi Gwijangge meninggal karena tembakan di luruh tubuh, Rocky Lani di tembak bagian dahi, Mentas Kelnea meninggal karena kaget bunyi granat, bom dan tembakan, Gemin Nirigi Umur 70-an tahun seorang Pendeta masih belum di temukan dan menghilang di rumah. Dan ada pun meninggal saat pengungsian, Ubugina Unue Umur 2 tahun meninggal saat pengungsian, Raina Kogoya Umur 5 Tahun meninggal saat pengungsian, Bugun Unue 1 Tahun meninggal saat pengungsian dihutan; pada saat pengungsian ada masyarakat yang hamil dan meninggal saat melahirkan, nama Leribina Gwijangge Umur 20 Tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Lerni Gwijangge Umur 18 Tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Elsina Kogoya Umur 35 Tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Bobina Kogoya Umur 16 tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Selfina Lokbere Umur 32 Tahun meninggal saat melahirkan anak kembar. Dari Opersai ini, masih banyak masyarakat yang korban di hutan belantara  serta belum mendata korban akibat di batasi oleh TNI/PORLI. Proses ini, dapat di lihat juga bahwa  hewan peliharaan yang mati akibat di tembak, dibunuh oleh TNI/PORLI yang melakukan penyisiran serta juga Honai Masyarakat di bakar, alat perabot rumah seperti panah busur, tas/noken dan lain-lain di hancurkan/dirusak ketika operasi  tersebut di lakukan di Nduga dalam bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019.

Kondisi ini, pihak apa pun masih belum memperhatikan terhadap rakyat sipil Nduga dan masih membatasi untuk mengambil data tentang situasi lingkungan, bahkan pihak pemerintahan Lokal, Nasional belum partisipasi aktif dan media Nasional, Internasional masih di batasi oleh pemerintah birokratis Indonesia untuk akses serta militer TNI/PORLI masih membatasi untuk mengambil data, meriset, investigasi tentang kondisi Masyarakat sipil Nduga. Dengan melawan cara kolonialisme yang diskriminasi, represif terhadap rakyat sipil di Nduga, maka  Menyikapi dan menindaklanjuti-nya, Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme menuntut:

1. Aparat Gabungan TNI/PORLI wajib Menjamin Hak hidup Masyarakat sipil Nduga-West Papua

2. TNI/PORLI Hentikan lakukan pengejaran, pembunuhan dan penyerangan terhadap rakyat sipil Papua di Nduga

3. Menuntut ULWP menyikapi perjuangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di West Papua dan Khusus-nya di Nduga

4. Berikan Akses bagi Jurnalis Indenpendent, Internasional dan Nasional di West Papua terlebih khususnya Nduga

5. Tarik TNI?PORLI Organik maupun Non-Organisk dari Seluruh Tanah West papua Terutama di Nduga

6. PBB segerah membuat Tim Investigasi Indenpenden dalam menangani seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua dan Khususnya Nduga

7. Rezim Jokowi/JK hentikan melakukan pembohongan Publik terkait kasus Nduga melalui media Mainstream.

8. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat West Papua 

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap Rakyat dan Bangsa West Papua Terutama di Nduga.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!