Koran Kejora

Diskusi 01 July 2021 AMP KK Makasar

Updetan kronologi pembubaran diskusi Ilmiah (Peringati 1Juli) di Asrama Dogiyai Kota Makassar oleh ormas gabungan Pemuda Pancasila (PP) dan Brigade Muslim Indonesai (BMI)

1.Pada sekitar pukul 16.50 Wita mahasiswa Papua bersama massa solidaritas berkumpul di Asrama Dogiyai di Skarda 4 untuk memulai diskusi peringatan 1 Juli Proklamasi Papua.

Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Ketua Ormas BMI Makassar Zulkifli tiba-tiba masuk sendirian menyerang peserta diskusi lalu disusul oleh pasukannya masuk dan menarik satu persatu mahasiswa dan pemuda yang tengah duduk untuk diskusi.

17.05 Wita setelah peserta diskusi ditarik keluar dari ruang tengah lalu dipukuli oleh Ormas BMI bersama Pemuda Pancasila.

17.15 Wita asrama mahasiswa Papua masih terus dikepung dan polisi dan intel makin banyak berdatangan.

17.30 Wita Ormas masih di lokasi dan terus mengintai mahasiswa Papua untuk dipukul, sementara Anggota Ormas yang lainnya meneriaki mahasiswa Papua dengan sebutan "Simpatisan OPM", "Teroris" dan memaki-maki.

Tak lama setelah itu tepat sekitar pukul 17.50 Wita terlihat seorang intel tengah mengintrogasi mahasiswa Papua dan massa solidaritas.

Bahkan hingga pukul 18.00 Wita Ormas, TNI dan kepolisian masih di lokasi, sementara Jatanras dan Panikam juga datang ke lokasi membawa mobil 3 dan motor 4, polisi terlihat membawa senjata laras panjang dan senjata gas air mata.

Tapi sekitar pukul 18.25 Wita Panikam dan Jatanras balik/ meninggalkan lokasi asrama mahasiswa Papua.

18.30 Wita intel masih berada di lokasi dan Kapolsek setempat juga datang ke lokasi, sementara kawan-kawan mahasiswa dikurung dalam asrama dan tidak dibiarkan keluar, bahkan massa solidaritas juga tak dibuatkan keluar. Hingga pukul 20:05 TNI/POLRI beserta Ormas gabungan BMI  dan PP membubarkan diri. 

20:15 masi terlihat beberapa anggota ormas gabungan tongkrongi beberapa lorong-lorong yang tidak jauh dari asrama.

20:50 kawan kawan solidaritas dari Indonesia berhasil keluar dari asrama.

Kemudian sekitar 20.20 Wita situasi kembali tenang, TNI/Polri meninggalkan lokasi sementara Ormas masih berjaga di lorong masuk, sementara kawan solidaritas dari Indonesia sendiri berusaha satu persatu meninggalkan lokasi Asrama dari intaian Ormas dan intel TNI/Polri.

#freewestpapua

#tolakotsusjilid2

#bebaskanvictoryeimodkktanpasyarat

 

Koran Kejora (Koker) - Makassar, 06-Febluary 2021 – Dalam rangka memperingati Injil masuk tanah Papua yang ke-165, KNPB, AMPTPI,FRIWP, AMP KK Makassar dan Mahasiswa Papua di Makassar yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Peduli Masyarakat Papua ( atau disingkat FSMPMP ) telah melaksanakan diskusi dengan judul “ Otonomi Khusus (otusus) dan Hak menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua.

Diskusi diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan menilik kembali sejarah lahirnya Otsus.  Penjelaannya bahwa “ …Dalam menangani masalah West Papua, Jakarta selalu menggunakan caranya sendiri tanpa menanyakan apa yang diingikan masyarakat West Papua Papua. Cara yang sama yang dilakukan penjajah, yang tidak pernah mengikutsertakan rakyat West Papua dalam membicarakan nasibnya sendiri, seperti dimulai saat KMB, New York Agreement, Pepera hingga Otsus. Semua punya kedok yang sama, yang terlalu memaksakan kehendaknya sendiri supaya tidak lain hanya menguasai Tanah West Papua bukan focus kepada kesejahteraan rakyat Papua..” jelas,salah satu partisipan.

Dalam diskusi tersebut para partisipan saling melempar argument akan Otsus yang sudah cacat sejak lahirnya dalam menjawab permasalahan Rakyat West Papua. “…Otsus itu hasil pikiran Jakarta bukan hasil pemikiran rakyat West Papua atau permintaan rakyat West Papua, Jika (Otsus) diterus-teruskan Orang Papua seperti sedang bunuh diri..” Ujar partisipan solidaritas rakyat Indonesia.

Ketika topic Otsus mulai diangkat, para partisipan mengeluarkan argument mengenai dampak Otsus ditiap daerah nya masing-masing di West Papua, mereka membeberkan kegagalan Otsus yang merambak kedalam struktur sosial, ekonomi, kesehatan, ekologis dan pendidikan masyarakat di daerahnya masing-masing. Seperti kurangnya minat masyarakat untuk kembali berkebun, hingga minimnya tenaga berprofesi guru disekolah-sekolah diakibatkan oleh dana otsus yang terlalu menggiurkan masyarakat dan guru untuk berlomba-lomba mengisi jabatan di birokrasi pemerintahan disbanding mendidik Rakyat West Papua.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh 42 partisipan itu, disinggung pula masalah pemekaran dan rasisme yang marak sedang diperbincangkan di jagat maya hari ini, yang dinilai oleh para partisipan diskusi bawasannya akan menilmbulkan konflik horizontal di West Papua.

Seorang  pembicara berpendapat bahwa otonomi khusus kini bukan saja sebagai suatu program yang berbahaya terhadap rakyat West Papua namun sudah menjadi gaya Pemerintah untuk menimbulkan konflik horizontal antara Rakyat West  Papua. Menciptakan pro-kontra Otsus dan menggiring opini masyarakat West Papua kepada permasalahan yang lain sehingga tuntunan tolak Otsus mengalami penurunan konsentrasi.

Kurang lebih 3 jam lamanya diskusi berjalan dengan efektif walaupun ditengah pembicaraan terjadi misskomunikasi, namun hal ini telah diatasi dan diskusi berjalan tanpa intimidasi atau gangguan dari pihak luar seperti sebelum-sebelumnya.

Pada akhir diskusi, secara koletif para partisipan sepakat untuk mendokumentasikan tuntutan mereka agar pemerintah berhenti membahas perpanjangan Otsus di prolegnas dan memberikan hak politik yang sesuai dengan asas demokrasi kepada bangsa West Papua, yakni Referendum.

Pewarta:Melvin You (Biro Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Makasar)

Aksi di Makasar

Aksi di Makasar

Menyikapi itu, Belum sampai selesai kasus pelanggaran HAM masa lalu di tanah Papua Barat, rentetan pelanggaran HAM menumpuk sampai pada era presiden Jokowi periode ke-dua ini, hingga kasus pelanggaran HAM terkini dimana-mana orang siswia asal Intan Jaya diperkosa oleh aparat militer Indonesia beberapa hari silam,  “semua ini terjadi diluar mata publik lantaran akses jurnalis yang dibatasi di Tanah Papua”, ujarTuti Kastury selakuKoordinator Umum dalam aks iitu(10/12).Dilansir dari Jubi (10/12)- Pekerja Hak Asasi Manusia Papua (HAM Papua) Latifah Anum Siregar mengatakan "Presiden Jokowi memiliki catatan buruk dalam penyelesaian HAM di Papua Barat. Ia mengatakan, patut di diduga pemerintah tidak berkomitmen, dan atau tak memilki Etikad baik yang sungguh menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua".

Aksi di Makasr (10/12)

Photo Alinsi Mahasiswa Papua Komite Kota Makasar "Gabungan Organisasi  Diskusi Tentang TRIKORA Di Makasar"

Makasar, pada Rabu 19 Desember 2018 Gabungan Organisasi dan Solidaritas berdiskusi mengenai TRIKORA 19 Desember 1961 di antaranya Aliansi Mahasiswa Papua (Amp) Komite Kota Makasar, Komite Nasional Papua Barat  (KNPB), Geraka Revolusi Demokratik (GRD), dan Front Rakyat Indonesia Untuk Wast Papua (FRI WP) dengan thema nasional “ Tikora 19 Desember 1961 Ilegal Berikan Kebebasan Dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Bangsa Papua Barat”. Dimulai dari  pukul 17 : 50 WITA  hingga  pada pukul 22 : 31 WITA. Massa diskusi yang hadir 25 Orang dengan pembicara Che De Goo dan notulensi Yulianus Obaipa

Diskusi dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan pembahasan yang di bahas mengenai TRIKORA 19 Desember 1961- 2018 yang telah 57 tahun tahun bangsa Papua Barat dalam penjajahan Kolonialisme dan militer Indonesia. Kondisi itu, terlihat sampe saat ini pun militer malakukan operasi-operasi militer Seperti di NDUGA distrik JIGI dan lainnya.

Diskusi berjalan dengan lancar dan terarah dan membacakan pernyataan sikap bersama.
Salam Pembebasan Nasional Papua Barat