Halloween party ideas 2015

 


Aliansi Perjuangan Demokratik (APD) di makasar, front perjuangan tersebut tergabung dari beberapa organisasi Perempuan Perempuan, yang Bersatu lawan penindasan. Yang tiap kali di Peringati Hari Internasional Women’s Day jatuh pada tanggal 8 maret 2022. 

Hari  yang setiap tahunnya dirayakan dan dimaknai sebagai hari perjuangan perempuan untuk menuntut kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan bagi kaum perempuan. 

Rentetan kasus diskriminasi, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, yang dialami perempuan adalah cerminan dari lemahnya perlindungan Hak Asasi Perempuan. Keterlibatan aktor Negara dan oligarkinya yang berpihak kepada modal menambah banyak rentetan kasus kekerasan. Hasilnya muncul UU yang timpang seperti Omnibus Law, UUMinerba, perubahan terhadap RUU PKS menjadi RUU TPKS yang turut menambah  rentetan ketertindasan kepada kaum perempuan.

Internasional Women’s Day tidak hanya menjadi sebuah momentum semata tetapi menjadi landasan bagi perjuangan untuk melawan segala bentuk penindasan terhadap perempuan. Hampir disemua sektor terjadi diskriminasi, misalnya di sektor Pendidikan sampai hari ini Permendikbud No 30 thn 2021 belum di realisasikan ditengah maraknya kasus kekerasan seksual, di sektor lain kita tau  bahwa Omnibus Law menjadi legitimasi perampasan lahan yang berdampak terhadap turunnya produktifitas petani, nelayan, rakyat miskin kota,masyarakat adat dan buruh perempuan. Disisi lain, banyak pula aturan yang tidak pro terhadap rakyat, seperti UU OTSUS Jilid II yang juga turut menindas  perempuan Papua.




Semua bentuk kekerasan, dan subordinasi yang dialami perempuan adalah bentuk dari ketidak mampuan  rezim oligarki yang  pro modal dalam  memberikan keadilan terhadap perempuan. Negara tidak lagi menjadi rumah yang aman untuk perempuan dan kaum minoritas lainnya.

Inilah rentetan ketidak adilan yang dialami perempuan, bahkan ditengah wabah covid-19  perempuan masih saja bergelut dengan kekerasan, kemiskinan dan subordinasi yang takberkesudahan. Sudah saatnya perempuan bersatu dan melawan segala bentuk penindasan yang dialami sampai hari ini.

Maka, dalam peringatan International Women’s Day kali ini, kami dari Aliansi Perjuangan Demokratik menuntut;

1. Tolak perubahan RUU TPKS dan segera sahkan RUU PKS

2. Sahkan RUU Perlindungan PRT

3. Tolak RUU Ketahanan keluarga

4. Berikan cuti Haid, cuti Hamil dan cuti Melahirkan untuk buruh perempuan

5. Hapuskan diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIESC

6. Hentikan kekerasan militer terhadap perempuan papua

7. Bersihkan predator seksual dari organisasi dan gerakan

8. Segera terapkan PERMENDIKBUD NO. 30 Tahun 2021

9. Berikan ruang aman bagi korban kekerasan seksual

10. Solidaritas untuk buruh perempuan, kelompok marjinal, dan penyintas korban 65

11. Naikkan upah 100% dan upah yang setara untuk kerja yang setara

12. Bebaskab seluruh tahanan politik

13. Tuntaskan segala kasus pelanggaran HAM

14. Tolak segala bentuk Penggusuran dan Perampasan ruang hidup

15. Hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat

16. Hentikan kekerasan terhadap jurnalis

17. Berikan kebebasan beragama, berideologi, berkeyakinan, berserikat, dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat

18. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan berperspektif gender

19. Wujudkan pendidikan gratis

20. TOLAK PENGGUSURAN BARA-BARAYA!


Demikainlah pernyataan ini di buat, demi kesetaraan dan kebersamaan, kami ucapkan banyak terimah kasih.



Photo Perantara. 

Karya, Grace Yeimo


Perempuan Bukan Cuman Untuk Di Tiduri
Perempuan Bukan Untuk Di XPLOITASI
Perempuan Bukan Bahan PERKOSAAN
Perempuan Bukan Di Jadikan Budak NAFSU
Perempuan Bukan Pemuas

Birahi,Tapi Perempuan Untuk Di Hargai
Perempuan Untuk Di Hormati
Perempuan Untuk Di Setarakan
Perempuan Untuk Di Sejarahkan
Perempuan Untuk Di Perlakuan Adil.

Karena Dari Rahim Perempuan Kita Dilahirkan Dari Asi Berkembang 
Dengan Baik Sebab Mereka Bertaruh Nyawa Demi Melahirkan Kita. 
Mereka Tidak Butuh Di Agung-Agungkan.
Mereka Ingin Di Setarakan 
Berilah Hak Kaum Perempuan 
Setulus Kita Mencintai Orang Tua Kita
Sayangilah Layaknya Menyayangi Ibu Kita
Dan sayangilah istrimu lebih dari apapun.

Lelaki itu di lahirkan oleh wanita .
Di besarkan oleh wanita ,
Di cintai oleh wanita ,
Menikah dengan wanita ,
maka anda sebagai pria sadarlah & hargailah wanita
dengan sepenuh hatimu seperti anda menghargai ibumu.

**Toputo Kumba**

 


Penulis, Zusan C. Griapon**
(Penulis adalah Aktivist Perempuan West Papua dan self Determination)

Melihat dari Perspektif Kolonialisme, Militerisme, dan Imperialisme

Pemerintahan Indonesia di Papua adalah Illegal. Pendudukan paksa Indonesia di wilayah Niew Guinea Barat/West Papua, dilakukan dengan pendekatan militerisme. Pemerkosaan, perampasan tanah, intimidasi, terror, pemukulan, pembunuhan merupakan cara Indonesia untuk menghancurkan kekuatan Rakyat Papua. Pemerintah Indonesia mengirimkan militer untuk memusnahkan ras/suku secara sengaja (genosida) di Papua Barat. Militerisasi Indonesia kepada West Papua didasari oleh perpektif rasis, dampaknya adalah kematian dan trauma, berdampak pada kehidupan sekarang. 

Papua Barat dijajah oleh pemerintah Indonesia. Penjajahan dibuktikan dengan dua kesepakatan Internasional yang dibuat tanpa melibatkan orang Papua sebagai Subjek. Dua kesepakatan tersebut adalah New York Agreement pada 15 Agustus 1962 dan Roma Agreement Pada 30 September 1962. Pemerintah Indonesia membohongi publik tentang nasionalisme orang Papua Barat,atau ‘Tidak ada keterlibatan orang Papua dalam perjuangan mendirikan negara Indonesia’. PEPERA sebagai langkah demokratis yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Papuadimanipulasi oleh pemerintah Indonesia.

Sumberdaya lama dan manusia Papua di eksploitasi oleh pemerintah Indonesia.Militerisasi Indonesia yang diawali dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 1961. TRIKORA dilakukan sebagai landasan awal untuk penjajahan Indonesia terhadap rakyat Papua. Tentara Indonesia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Perempuan West Papua. Pola perampasan lahan yang dilakukan oleh TNI adalah menyebarkan ketakutan, intimidasi dan stigma separatis kepada Perempuan sehingga perempuan dan anak meninggalkan tanah. Tanah tersebut merupakan tanah darisuku/marga mereka (ICP, 2015). Tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan perusahaan multi nasional melakukan eksploitasi tambang, kelapa sawit, dsb.

        Bagaimana Militerisme, Kolonialisme dan Imperialisme mengeksploitasi Perempuan Papua?

Militerisme Indonesia memperkosa Perempuan Papua Barat

Perempuan adalah ‘mama’ adalah tanah sebuah analogisosial – budaya. Analogi ini menggambarkan masyarakat komunal Papua/ Melanesia dalam melihat Perempuan. Perspektif Perempuan adalah tanah, menggambarkan Perempuan sebagai sumber kehidupan. ‘Mama’ atau Perempuan akan melahirkan anak-anak untuk keberlangsungan suku atau marga dari wilayah Perempuan itu atau suami Perempuan itu. Proses mengandung hingga persalinan menguatkan kontak batin antara mama dengan anaknya, sementara itu kehidupan komunal menguatkan naluri perempuan dikomunitas untuk ikut merawat anak-anak di suku/klannya.  Tidak semua perempuan Papua pada situasi komunal mengelola tanah, laut,  meramu untuk menyajikan makanan sehingga suku/klannya bertahan hidup ada pula Perempuan yang melakukan pemburuan juga memiliki keahlian khusus yang tidak berkaitan dengan menyajikan makanan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak memahami analogi sosial-budaya masyarakat adat Papua Barat. Rasisme adalah semangat militer Indonesia melakukan pendudukan paksa wilayah Papua.Militer Indonesia beranggapan  ‘rakyat Papua tidak beradap dan tidak berbudaya’. TRIKORA 19 Desember 1961 menjadi fakta Indonesia tidak berperspektif bahwa Papua adalah subjek yang hidup di atas tanah leluhurnya. Mobilisasi militer Indonesia tercatat 15 operasi militer yang dilakukan sejak 1962 –2004. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa pemerkosaan oleh militer Indonesia di Wilayah West Papua secara brutal di daerah tambang Grasberg (GunungNemangkawi). Laporan ini juga mengungkapkan bahwa pemerkosaan digunakan sebagai instrumen penyiksaan oleh pasukan tentara dan polisi Indonesia, ketika mengintrogasi Perempuan tentang keberadaan suami mereka yang diduga berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerkosaan yang dilakukan oleh Komando Pasukan khusus (KOPASUS) di sebuah desa sekitar Grasberg juga diungkapkan oleh Internasional Center for Transitional Justice, 2012. 

Indonesia adalah Negara keji. Pemerkosaan, indimidasi dan teror dilakukan oleh militer Indonesia secara terus-menerus. Para Peneliti (John Braithwaitedkk 2010:63) berpendapat kekerasan yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia terhadap penduduk Papua sangat keji. Kesaksian tentang penis pria yang dipotong dan vagina perempuan yang dipotong kemudian disuapi kepada suami mereka adalah fakta kekejian tersebut.

Negara terbukti melakukan pemerkosaan (merendahkan martabat/harga diri) Perempuan Papua Barat untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam dan manusia di Papua. Pemerkosaan secara sosial-budaya dan seksual memberikan dampak trauma bagi seluruh masyarakat Papua.

Aneksasi Papua : perjanjian- perjanjian Internasional

1 Desember 1961 adalah deklarasi kemerdekaan Rakyat Papua. Rakyat Papua bersatu menyatakan bebas dari belenggu kolonialisme Belanda maupun Indonesia. Soekarno merespon peristiwa tersebut dengan mengumandangkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 1961. Sementara mobilisasi militer pemerintah Indonesia melakukan lobi internasional untuk memperkuat klaim sepihak atau penggabungan paksa terhadap wilayah West Papua. Dua perjanjian internasional yang mengikat Papua dengan Indonesia adalah:

a. Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962

b. Perjanjian Roma tanggal 30 September 1962

Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 mengatur Hak asasi penduduk Irian Barat (Tanah Papua) dengan ketentuan bahwa pada tahun 1969 akan diadakan Hak Penentuan Nasib Sendiri (Act of Free Choice), apakah rakyat Irian Barat (West Papua) ingin tetap dengan Indonesia atau memisahkan diri dengan mendirikan negara yang merdeka. Pelaksanaan perjanjian ini dipenuhi tindakan rekayasa dan intimidasi dari pemerintah Indonesia dengan mengirimkan militer Indonesia ke Tanah Papua sehingga pelaksanaannya tidak adil dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia Papua.

Kelompok atau Individu yang dianggap tidak mendukung upaya aneksasi Indonesia ditangkap dan dipenjarakan serta langsung diadili melalui pengadilan-pengadilan di seluruhIrian Barat (Tanah Papua).
Pembentukan dewan – dewan musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dimana keanggotaanya ditentukan sendiri oleh pemerintah Indonesia jumlah peserta musyawarah seluruhnya 1.020 orang, dengan menggunakan cara voting dimana tim pemerintah telah mempersiapkan satu ‘ keputusan’, kemudian dibacakan dimuka sidang dan dinyatakan kepada semua peserta dengan bulat menyatakan ‘bergabung ‘ dengan orang Republik Indonesia.

Tindakan atau cara tersebut sangat merugikan rakyat Irian Barat (Tanah Papua), sebab dari jumlah penduduk 800.000 orang saat itu, hanya 1.020 yang memberikan suara, bukti bahwa Indonesia mengabaikan unsur demokrasi dan keadilan. 

Perjanjian Roma 30 September 1962 dibuat setelah perjanjian New York perjanjian ini ditandatangani oleh tiga negara, yaitu Republik Indonesia, Keranjaan Belanda dan Amerika Serikat. Perjanjian ini ditentukan bahwa ‘Indonesia berkuasa atas tanah Papua selama 25 tahun (dua puluh lima) tahun terhitung sejaktanggal 1 Mei 1963, setelah itu Indonesia melepaskan Tanah Papua untuk membentuk satu pemerintahan sendiri (merdeka). Pemerintah Amerika Menunjang dengan menyediakan dana sebesar USD 25 juta setiap tahun. Pemerintah Indonesia diperkenankan untuk mendatangkan transmigrasi ke Tanah Papua, membuka pertambangan, pengelolahan hasil hutan dan lain sebagainya. Kenyataannya, pemerintah Indonesia melakukan transmigrasi, sedangkan sektor pertambangan dan kehutanan diberikan untuk dikelolah oleh investor-investor asing.

Kedua perjanjian ini tidak disebutkan keterlibatan orang asli Papua, sedangkan persetujuannya membicarakan tentang nasib manusia dan teritori Papua dan segala isinya, sehingga Indonesia terbukti menjajah Papua. Penjajahan ini membuka akses transmigrasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada peminggiran masyarakat Papua. Perempuan dan anak menjadi kelompok sosial yang sangat dirugikan karena akses tanah (alatproduksi) hilang. Perampasan lahan berakibat padah ilangnya sosial-budaya masyarakat Papua, etnosida, serta genosida.

Kepentingan Imperialisme di Papua Barat
Walhi (Lembaga Non Pemerintah) pada tahun 2016-2017 terdeteksi 48, 6 ribu hektar dibabat habis, untuk tujuan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan lain sebagainya. Padatahun 2014 pelepasan 3 juta hektar tanah di Merauke oleh Pemerintah Indonesia untuk lahan padi. 1970-an perampasan lahan masyrakat adat Keerom oleh PT. PN II oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pembangunan kelapa sawit. 1967 Kontrak karya PT. Freeport Mc yang dilakukan oleh Presiden Indonesia, Soeharto dengan pemilik saham. Semua kontrak merupakan perusahaan multi nasional yang modal di beberapa Negara lainnya. Kontrak dilakukan sepihak tanpa melibatkan rakyat Papua, dirampas dengan cara kekerasan. Perempuan diperkosa, dibunuh, dipukuli, didiskriminasi.

Haluk 2019 menuliskan negara mempertahankan kedudukannya dengan melakukan Operasi Militer; Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II ( 1980), Operasi I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu Bersih (1985), Operasi Militer Pembebasan Mapnduma (1996), Operasi Militer Biak Berdarah (1998), Operasi dan Pelanggaran HAM di Wamena Berdarah (Oktober 2000), Pelanggaran HAM penurunan bendera Bintang Kejora di Kabupaten Merauke, Nabire, Manukwari, Kota Sorong (2000), Peristiwa Pelanggaran HAM Abepura Berdarah (2000), Peristiwa Pelanggran HAM Wasior Berdarah (2001),Operasi Militer Wamena (2003), Operasi Militer Kabupaten Puncak Jaya (2004), Peristiwa Pelanggaran HAM Abepura (2006), Operasi Timika Tembagapura (2017- 2018), Pelanggaran HAM Lanny Jaya (2016, 2018), Operasi Nduga (2018). Operasi ini menyebabkan kerugian material dan trauma bagi rakyat Papua khususnya Perempuan.

Referensi: 
Haluk, M,. 2018., TragediKemanusianNduga, Denpasar :PustakaLarasan.
ICTJ, 2012.,ISBN: 978-602-97558-4-8., New York
Braithwaite,J.. 2010., Anomie and Violance.,Canbera : ANU E-press
International Coalition Of Papua Team. 2015. Hak asasi manusia di Papua 2015. laporan keempat yang meliput kejadian sepanjang bulan april 2013 hingga desember 2015.







Design Koran Kejora

Pada hakekatnya,  perjuangan kemerdekaan Papua Barat harus dipahami sebagai suatu perjuangan pembebasan dari segala bentuk penindasan. Kemerdekaan bangsa Papua Barat akan sejati mana kala tak ada lagi penindasan terhadap setiap perempuan diatas Tanah Papua.

-PERSATUAN TANPA BATAS PERJUANGAN SAMPAI MENANG-

Oleh :Joice Etulding Uropdana (MamSe)**

Perjuangan Papua Merdeka atau Lingkup Sejarah

Koran Kejora (KJ) - Sejak, 1 Desember 1961 secara de facto dan de jure bangsa Papua Barat telah memproklamirkan diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Tetapi kemudian direbut secara paksa oleh kolonial Indonesia, diawali dengan dikumandangkan Trikora pada 19 Desember 1961 di alun-alun utara Yogyakarta, New York Agreement 15 Agustus 1962, setelah perjanjian New York dilakukan lagi Roma Agreement 30 September 1962, perjanjian ini datang karena saran dari Elsworth Bunker. Kedua perjanjian itu, ditandatangani oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda, tanpa melibatkan satu pun rakyat Papua padahal yang di bicarakan adalah nasib Bangsa Papua Barat. Kemudian terjadi Aneksasi Papua 1 Mei 1963, Kotrak Karya PTFI 7 April 1967, Proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang Ilegal 1969 dan diikuti berbagai operasi militer yang dilancarkan di Papua sampai hari ini.

Rentetan peristiwa itu merupakan sebuah Dosa kolonial Indonesia yang telah menabur bibit perlawanan dan melahirkan perlawanan-perlawanan oleh orang Papua Barat hingga detik ini. Orang-orang Papua telah di Indonesiakan secara paksa. Jika tak ada penyelesaian maka perjuangan Papua merdeka akan tetap menjadi duri dalam daging NKRI. Perlawanan ini dimulai karena adanya kesadaran rakyat Papua dan para pejuang pendahulu, para perintis kemerdekaan Papua Barat akan sejarah bangsanya yang telah dimanipulasi oleh Indonesia, Belanda dan PBB hanya demi kepentingan ekonomi-sosial-politik. Tetapi satu hal yang pasti, selama orang Papua masih ada dan hidup, perjuangan Papua Merdeka akan terus hidup dan tak akan mati.

Indonesia telah mengikuti dan mempelajari pola-pola perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua selama puluhan tahun. Kolonial Indonesia telah mengetahui setiap, kekuatan dan kelemahan perjuangan, sehingga dengan mudah mengambil kesempatan untuk mengatasi dan memutuskan gerakan perjuangan Papua Merdeka. Cara paliang mujarab yang telah digunakan oleh kolonial Indonesia adalah “rayuan & maut”. Mengapa demikian? Karena apa bila rayuan tak berhasil maka, akan berubah menjadi maut dibawah todongan senjata serta aparat militer Indonesia (TNI/POLRI). Bisa juga dilakukan operasi militer dalam skala besar jika rayuan tak mempan. Tak mengherankan jika banyak orang asli Papua bahkan menjadi kaki-tangan kolonial Indonesia, dengan iming-iming uang, jabatan, dan kekuasaan. Hal ini sudah berlaku sejak dulu hingga sekarang. Banyak “YUDAS” di Papua!

Di dalam organ perjuangan pun telah banyak disusupi oknum kaki-tangan colonial. Sehingga, kita bahkan tidak bisa membedakan mana kawan  yang sesungguhnya dan mana lawan yang hanya berpura-pura sebagai kawan. Lamanya penindasan diatas Tanah Papua, membuat model penindasan terhadap orang Papua selalu diperbaharui seiring berjalannya waktu.

Di situasi seperti ini, persatuan menjadi hal yang sangat penting agar kita tetap bertahan dan berjuang bersama. Setiap pejuang harus mempertebal iman perjuangan yang luhur agar tidak mudah tergoda oleh rayuan kolonial. Selain itu, dalam organisasi perjuangan, tidak boleh membedakan latar belakang social, suku , agama, ras, bahkan gender.

Perempuan Papua Saat Ini

Ringkasan sejarah diatas kemudian dapat menjadi acuan bagaimana proses penjajahan di Tanah Papua berlangsung sampai saat ini. Tanah Papua hari ini merupakan sebuah wilayah koloni Indonesia. Papua tak hanya dikenal dunia karena kandungan sumber daya alam (SDA) yang melimpah serta keunikan orang asli Papua (OAP)-nya, tetapi dikenal pula karena stigma-stigma negative yang dibangun oleh Kolonial Indonesia, untuk meruntuhkan mental, karakter serta harkat dan martabat orang Papua.

Pada zaman kolonial Belanda, orang Papua diklasifikasikan berdasarkan 7 wilayah adat, dengan jumlah ± 250an suku, tentu saja didalamnya termasuk kaum perempuan. Dampak pejajahan (Belanda, Jepang sampai Indonesia), tidak hanya berlaku bagi laki-laki Tanah ( laki-laki Papua) tetapi, berlaku pula bagi perempuan Tanah (perempuan Papua).  Jika ditelaah kembali, perempuan Papua telah melewati Lima fase kehidupan,  yang secara langsung maupun tak langsung membentuk karakter dan pola hidup mereka. Kelima fase tersebut antara lain fase komunal, mengenal agama (Islam & Kristen), fase koloni Belanda, fase koloni Nippon (Jepang) dan fase Koloni Indonesia (skarang). Menyebakan perempuan dari tiap fase memiliki karakter, gaya hidup dan pola berpikir yang berbeda beda.

Pada saat ini, karakter dan pola pikir perempuan Papua telah terhegemoni oleh kolonial Indonesia. Perempuan Papua terus dihadapkan pada standart–standart hidup yang dibuat oleh Indonesia. Jika perempuan Papua tak mengimbangi hal tersebut maka akan dianggap tertinggal dan terbelakang. Sehingga banyak perempuan tanah yang terjebak dalam hegemoni kolonial yang terstruktur dengan rapih. Sehingga perempuan Papua berlomba-lomba mengikuti trend kekinian yang tanpa disadari mengikis identitas diri mereka sebagai perempuan Papua. Hal-hal yang berbau etnik, kedaerahan dianggap ketinggalan zaman.

Tetapi, disisi lain banyak pula perempuan Papua yang masih menganggap bahwa keberadaan perempuan Papua itu penting adanya dan perlu menjaga keotentikan perempuan Tanah. Sebab, orang Papua sejak dulu melihat “Tanah” sebagai mama (perempuan) yang memberi kehidupan. Perempuan Papua pun akhirnya banyak yang turut mengambil bagian didalam gerakan-gerakan yang mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan leluhur dan kembali mencintai diri sendiri tanpa harus berpatokan pada standar kecantikan, gaya, atau kehidupan orang lain. .

Keterlibatan Perempuan Papua di dalam Perjuangan Papua Merdeka

Didalam perjuangan Papua Merdeka, perempuan Papua telah turut serta dalam garis Perjuangan sejak decade 60-an. Walaupun tidak begitu nampak dan tidak terlalu banyak literasi yang memaparkan secara detail mengenai keikutsertaan perempuan Papua dalam gerakan perjuangan. Kemerdekaan. Tetapi, secara lisan berdasarkan cerita, banyak sekali nama-nama pejuang perempuan yang telah terpatri sepanjang jalan perjuangan untuk merebut kembali kemerdekaan Papua Barat. Banyak pula yang pada tahun-tahun itu dengan terpaksa harus berpisah dengan sanak-famili dan mencari perlindungan di kamp-kamp pengungsi di PNG.

Keterlibatan perempuan Papua dalam perjuangan kemerdekaan bermula dari kondisi-kondisi obyektif  rakyat Papua (termasuk perempuan) diatas Tanah Papua. Dari kondisi inilah kemudian memicu pergerakan perempuan Papua untuk turut berlawan. Diera 90an-2000an banyak dari mereka telah menjadi pemimpin dalam gerakan anatara lain ; Heny ‘luna’ Lani (alm.), Olga Helena Hamadi (alm), Metty Ronsumbre (alm), mama Yosepha Alomang, Raga Kogoya, Susan Griapon, Dolly Iyowau, Julia Opki, Sayang Mandabaya dll. Semangat juang mereka tidak dapat diragukan, daya mobilisasi mereka yang kuat dan kecintaan mereka akan tanah air (Papua Barat) dan manusia Papua mendorong banyak perempuan muda Papua akhirnya sadar dan ikut terlibat aktif dalam perjuangan Papua Merdeka. Dipihak lain kehadiran Veronica Koman yang notabene bukan perempuan asli Papua tetapi begitu aktif mengadvokasi dan menyuarakan issue Papua pun menjadi api penyemangat baru bagi perempuan tanah saat ini.

Baca juga terkait: perempuan-papua-dalam-pagar kolonialisme (1)

Perempuan-perempuan hebat diatas, tidak hanya eksis sebagai pejuang tetapi  konsisten menyuarakan suara-suara kaum tertindas terutama kaum perempuan di Papua dan hak kemerdekaan Papua Barat. Beberapa dari perempuan  tangguh ini menolak rayuan kolonial Indonesia dan tetap setia hingga ajal menjemput. Contoh yang baik bagi generasi baru perempuan Papua di saat ini dan saat nanti.
Kekuatan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan suatu bangsa tidak bisa dianggap enteng atau diremehkan. Begitu pula perempuan Papua, mereka memiliki peran yang sangat besar dan penting bagi generasi penerus di masa dulu, masa sekarang dan masa datang. Dengan demikian Perempuan Papua harus terdidik!

Perempuan Papua Harus terdidik! 

Mengapa demikian? Karena untuk membebaskan sebuah bangsa yang besar seperti bangsa Papua Barat dari Kolonialisme Indonesia, mau-tidak mau perempuan Papua harus berjuang secara sadar dan terdidik, agar bisa memahami dengan baik problematika yang sedang terjadi diatas Tanah Papua. Jika perempuan Papua memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang masalah pokok maupun sektoral di Papua, maka dengan sendirinya dapat memicu kesadaran mereka akan posisinya dalam masyarakat dan dalam garis perjuangan pembebasan Papua Barat.

Perempuan Papua harus kuat secara mental, terdidik secara pemikiran dan sadar tentang akar masalah diatas Tanah Papua. Agar dapat turut serta dalam perjuangan Papua Merdeka, ini merupakan sebuah tanggung jawab moril bagi tiap perempuan Papua sebagai seorang individu yang akan melahirkan, membesarkan dan mendidik generasi baru Papua. Untuk membangun kesadaran individu tiap Perempuan Papua maka diperlukan “kawan seide” dalam topik-topik intelektual dan juga tentu saja membutuhkan “kawan mesra” dalam urusan asmara yang setia mendukung dan memberikan motivasi dalam kerja-kerja perjuangan perempuan Papua.

Sudah seharusnya perempuan Papua meggunakan kacamata yang baru dan tidak melihat segala bentuk penindasan yang dialami sebagai takdir Tuhan. Perempuan Papua harus sadar bahwa peran mereka sangat penting dalam keluarga, lingkungan sosial dan perekonomian dan masa depan Tanah Papua. Ada pun berbagai bentuk gerakan perlawanan yang dapat dilakukan tanpa kekerasan, antara lain ;  Pertama Berani berbicara (speak up), berarti bahwa setiap perempuan Papua harus bisa mengeluarkan pendapat dimuka public mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perempuan Papua di Papua. Karena jika perempuan Papua hanya berdiam diri tanpa mengungkapkan apa yang pernah atau sedang dialami, maka suara-suara perempuan Papua tidak akan pernah didengar. Hal ini mengakibatkan segala bentuk penindasan yang dialami akan terus berlangsung. Kedua Menulis. Menulis menjadi kunci yang sangat penting untuk menyuarakan penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan dan perjuangan pembebasan rakyat Papua. Jika perempuan masih merasa kesulitan menyuarakan pendapat secara lisan maka, cerita mengenai masalah yang dihadapinya dapat dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Dengan tujuan agar dapat dibaca oleh setiap orang. Karena Menulis adalah Melawan!. Ketiga Membaca. Untuk dapat menulis, setiap perempuan Papua dituntut untuk memperbanyak literasi dengan membaca. Bacaan apa pun, boleh. Asal seyogyanya bermanfaat bagi perbendaharaan kata dan menambah wawasan. Karena Membaca adalah Melawan!. Keempat Diskusi. Setelah membaca, perlu dilakukan pula diskusi ringan bersama kawan-kawan, baik perempuan maupun laki-laki. Akan lebih baik jika perempuan Papua-lah yang mempelopori kelompok diskusi yang progresif. Dengan pembahasan yang lebih tajam, agar bacaan tidak hanya menjadi sekedar bacaan kosong tanpa isi. Kelima Kelompok diskusi progressif perempuan Papua, dapat menjadi langkah awal terbentuknya gerakan perempuan Papua progressif. Sehingga bisa terlibat aktif dan ikut mengambil bagian dalam organisasi. Baik organisasi sosial maupun politik nantinya. Gerakan perempuan Papua saat ini, harus fokus terhadap masalah-masalah akar rumput di Papua. Dengan tergabung dengan kelompok yang lebih riil seperti terlibat dalam gerakan  seperti ; Gerakan Mama-mama Pasar Papua yang di inisiasi oleh kawan Roberth Jitmau (alm) dan dilanjutkan oleh beberapa kawan atau Kelompok Kerja Papua Untuk Perempuan seperti uang dilakukan oleh Dra. Mientje D.E Roembiak (alm), dkk.

Organisasi seperti apa yang sebaiknya diikuti oleh kaum perempuan Papua?

Akibat budaya patriarkis yang begitu kental di Papua, dimana kaum lelaki merasa superior dan sudah semestinya mempunyai kuasa atas perempuan. Maka, tak mengherankan bila perlakuan diskriminatif terhadap perempuan saat ini masih terjadi di tengah masyarakat kita. Perempuan dianggap lemah dan sangat rentan dalam kedudukannya sebagi individu maupun kelompok dalam tatanan sosial masyarakat Papua. Memperjelas ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki di Papua.

Sehingga dalam konteks ini, gerakan perempuan Papua harus menemukan jalannya sendiri, perempuanlah yang harus bergerak, bukan menunggu hadiah atau belas kasihan dari kaum laki-laki. Untuk dapat ‘Merekonstruksi’ sistem yang ada saat ini, yang telah berlangsung secara turun-temurun diatas Tanah Papua. Perempuan Papua “dipaksa” untuk memiliki kualitas diri yang lebih tinggi untuk membangun gerakan perempuan Papua yang progressif secara  lebih luas. Semakin banyak kaum perempuan di Papua yang sadar maka, semakin besar kekuatan kita dan semakin mudah mendorong perjuangan guna merebut kembali kemerdekaan Papua Barat dan menghapus Penindasan diatas Tanah Papua.

Baca juga terkait: Klass-Feminist-Mama-Mama-Pasar-rabik Sejarah West Papua

Membangun gerakan perempuan Papua Progressif yang sadar dan berjuang untuk kemerdekaan, kesetaraan dan keadilan adalah hal yang penting untuk dilakukan saat ini. Perspektif keadilan dan kesetaraan perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat di Tanah Papua. Perjuangan perempuan di Papua untuk menuju kesetaraan dan terbebas dari penindasan memang merupakan proses yang panjang dan tidak mudah tetapi pasti bisa dicapai. Maka, kehadiran gerakan perempuan progressif di Papua sangat penting. Teori feminism pun dapat dijadikan sebagai salah satu teori perlawanan oleh perempuan Papua sebagai acuan untuk melawan segala bentuk penindasan terhadap perempuan. Gerakan feminism juga dapat membantu perempuan  Papua menentukan sikap dan posisinya dalam perjuangan Papua Merdeka.

Didalam garis perjuangan yang paling keras seperti bergerilya, teori revolusioner aliran Guevara berargumentasi bahwa “Perempuan dan laki-laki Tua di antara pasukan dapat menghambat keefektifan.” Kekuatan perempuan disamakan dengan kekuatan pria tua. Namun argumentasi itu dipatahkan dengan realitas perjuangan revolusioner diberbagai belahan dunia yang didalamnya terlibat banyak kaum perempuan.

Selain itu, sebagian besar orang didalam gerakan progressif maupun organisasi pro demokrasi masih melihat perempuan Papua hanya sebagai Korban Penindasan ketimbang sebagai pelopor atau pelaku gerakan perubahan. Ironisnya laki-laki Papua juga cenderung melihat dengan cara serupa. Eksistensi perempuan Papua dalam organisasi/gerakan masih dinomor duakan. Keterlibatan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan Papua pun dimatikan oleh orang Papua itu sendiri. Baik oleh laki-laki maupun perempuan. Sebab ada anggapan bahwa, perempuan dalam gerakan dapat menjadi penggerak perjuangan atau malah menjadi penghancur gerakan perjuangan baik secara individu  maupun secara umum dalam gerakan perjuangan. Dengan berbagai alasan. Keberadaan perempuan dalam gerakan perjuangan pembebasan Papua pun menjadi hal yang cukup rumit. Tanpa alasan apa pun, Peranan perempuan Papua dalam gerakan perjuangan Papua merdeka harus dinilai penting. Penting !

Sebab sejatinya perempuan Papua, harus berada di garda terdepan untuk dapat merubah segala hal yang selama ini telah menempatkan perempuan Papua dalam posisi terbelakang yang merendahkan nilai seorang perempuan sebagai manusia. Dalam Keterlibatannya didalam organisasi perjuangan Papua, perempuan Papua harus memiliki dasar teori yang kuat serta taktik perlawanan sendiri. Secara tak langsung terciptanya gerakan perempuan Papua merupakan proses pembentukan posisi dan peranan perempuan Papua dimasa depan. Perempuan Papua harus aktif didalam gerakan-gerakan yang lebih luas. Mampu bersolidaritas, mengorganisir massa, dan berpartisipasi dalam demonstrasi jalanan. Mobilisasi gerakan politik oleh kaum perempuan Papua progressif, kaum feminist, perempuan Papua yang termarjinalkan dan dianggap apolitis, kaum perempuan ini sudah seharusnya bergerak maju dan berani memperjuangankan kemerdekaan yang menjadi haknya.

Tetapi, cukup miris melihat realitas di Tanah Papua. Sebab, hak untuk terlibat dalam kontestasi politik maupun gerakan perempuan, umumnya masih dikuasi oleh perempuan kelas menengah keatas (sosialita Papua) yang masih acuh tak acuh mengenai issue-issue sekotoral maupun utama Papua, sehingga issue yang diangkat cenderung sangat reformis dan tak menyentuh persoalan yang lebih radikal.

Akhir kata, hormat diberikan kepada perempuan tanah dimana saja yang tengah berjuang untuk pembebasan sejati Tanah Papua dan manusia Papua. Yepmum!

Penulis adalah Aktivist Self Determination dan Aktif di AMP Komite Kota Bali


Ilus.West Papua oleh Koran Kejora
Penulis, Stella Tebay***

Pendahuluan

Semua persoalan yang kemudian muncul bergejolak terus menerus adalah masalah klass kaum tertindas,kaum ditindas dan kaum yang menindas;  kemudian memunculkan sebuah kontradiksi antara perlawanan dan kekuasaan yang semerta-merta muncul ditatanan rakyat pada umum-nya. Hal ini tidak terlepas dari masalah politik,ekonomi dan sosial disetiap aspek kehidupan masyarakat yang luas. Dalam konteks ini topik masalah akan merujuk pada penindasan terhadap perempuan West Papua yang terus mendominasi dibeberapa klass dan menjadi budak atas tanah sendiri atau pun termarjinal.

Lingkup Sejarah

Pada umumnya perempuan dan laki-laki tidak saling menindas dan tidak ada persaingan dalam kehidupan komunal mereka yang hidup setara dan sejajar. Patriarki muncul ketika manusia mulai mengenal tanah,  komoditi untuk mengolah, mereproduksi ditempat-tempat yang sangat subur untuk produktif dan mulai mengenal bercangkul dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan komunal mereka.

Ada sedikit perbedaan antara sejarah patriarki terhadap perempuan di  Amerika, serta negara-negara yang ada di Eropa, Asia, Pasifik, Afrika dan di dunia.  Penindasan Patriarki terlihat juga terdahap perempuan West Papua. Pada massa komunal kehidupan masyarakat West papua tergolong dalam kultural/budaya dan dalam itu, ada beberapa hukum adat yang harus di patuhi pada fase -fase tersebut misalnya kepala suku, atau orang terpercaya di tempat tersebut yang mempunyai kekuasaan berhak menikahi siapa saja tergantung dia mampu atau tidak mampu walaupun tergolong didalam penindasan terhadap perempuan hal itu dikategorikan sebagai patriarki ini yang membuat perbedahan pada fase komunal di West Papua. Dengan budaya partiarki yang sangat melekat seperti itu dan tidak terlepas dengan sejarah peradaban rakyat West Papua dari sisi Hak Penentuan Nasib Sendiri menjadi kasus yang perlu di bahas.

Jika dilihat dari persoalan yang terus menjadi projek investigasi dan projek yang terus menjadi analisis secara kritis hal ini tidak terlepas dari sejarah perjuangan rakyat West Papua pada umumnya. Maka fokus utama adalah sejarah manivesto West Papua, Kemerdekaan West Papua pada 01 Desember 1961 yang bertahan 19 hari dan Soekarno mengomandankan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) di alun-alun Utara Kota Jokyakarta pada tahun 19 desember 1961 di lanjutkan perjajian New York Agreement pada tanggal 15 Agustus 1962 dan Roma Agreement pada 30 semtember 1962 (membahas PEPERA dll) pertemuan ini pun tidak ada satu orang West Papua yang mewakili perjanjian tersebut seharusnya disahkan oleh pemilik hak teritorial, hak ulayat dan hak atas tanah yang penghuni West Papua dan kesepakatan perjajian itu berhasil melahirkan aneksasi West Papua ke dalam Indonesia sejak 01 mei 1963 dan disamping itu, banyak operasi-operasi yang terus digecarkan untuk membuat rakyat pada umumnya  merasa traoma dan ketakutan akibat operasi tersebut dilajutkan Penentuan Pendapat Rakyat [PEPERA] pada tahun 1969 itu, tidak sesuai dengan mekanisme internasional dan ilegal bagi Rakyat West Papua dan di pertanyakan  kenapa sampai bisah illegal? sebelum PEPERA dimulai ada 1025 orang yang dipilih agar memilih pada saat pelaksanaan Penentuan Pendapatan Rakyat (PEPERA) dari jumlah yang ditentukan itu turun drastis menjadi 125 orang yang memilih,tetapi sudah disetingg dari Indoneia dan internasional untuk manipulasi ; sebelum PEPERA dilakukan kontra karya PT. FREEPOT pada pertama kalinya sudah masuk beroperasi di West Papua pada 19677. Jadi dua tahum sebelum PEPERA di Lakukan dengan kekerasn, pembungkaman, teror, rasis dan beragaman implementasi kekerasan yang di lakukan oleh kolonial Indonesia melalui dalil militernya.

Sejarah ini kemudian menjadi pengantar penindasan yang terus berkelanjutan didalam klass-klass sosial dari semua aspek yang terus terhegemoni dan mengkarakterkan Rakyat West Papua menjadi kaum modernisasi yang sangat meloncat dari peradaban manusia itu sendiri, artinya manusia West Papua dari komunal melompat ketahapan kapitalis dan tiga fase itu dilewatkan misalnya primitif ,komunal primitif dam feodal hal ini membuat Rakyat West Papua spontan didoktrin dan menstigmai, menjiwai kehidupan Rakyat West  Papua pada umumnya. Dari beberapa topik umum tetang penindasan diperkecilkan menjadi klass mama-mama pasar; ini kemudian menjadi klass yang kemudian dibudak dari berbagai lini dan segi kehidupan mama pada umumnya serta di West Papua.

Mama adalah payung kehidupan yang selalu memnguatkan kita pada keyakinan dan tekat untuk ber-evolusi dan mempertahankan kewajiban mereka segbagai ibu dari anak yang dilahirkan mama pada umumnya kekuatan pun akan diperkuatkan bilah proses penyadaran itu masuk melalui mama atau perempuan membahas tetang hak ekonomi dan hak politik yang kini telah tersistematis dalam klass-klass penindas itu.  Penyadaran adalah sebuah jalan untuk mencapai proses-proses dialektika pada perjuangan yang kuat dan radikal akan ideologi bangsa untuk itu, pembangunan organisasi sangatlah penting didaerah-daerah yang terisolasi dan daerah-daerah yang terhegemoni dengan arus kolonial karna kekurangan idealisme yang seharusnya menjadi agenda yang di savety untuk menjalankan hubungan menuju perjuangan sejati mama-mama pasar dan perempuan konteks West Papua.

Dalam meihat dari prekpektif sejarah West Papua dan Gerakan Feminist membutuhkan "Pembangunan organisasi" terkhusus mama-mama pasar. Dalam pandangan itu,  memabagun front taktik yang kuat sama hal dengan front yang di buat oleh negara-negara lain untuk merangkul feministme secara luas. Dengan itu, rakyat West Papua juga wajib membuat atau membangun front tersebut; dapat saya ilustrasikan seperti : FRONT PERSATUAN MAMA-MAMA PASAR ANTI IMPEARIALISME, KOLONIALISME DAN MILITERISME ( PMMP)

Realitas yang terjadi karna belum ada kakuatan front atau wadah, Sejak dilantik pada 9 April 2013 Gubernur Papua Lukas Enembe memasukan program pembangunan pasar Mama-Mama West Papua dalam program 100 hari kerja. Selanjutnya, pada 19 Juli 2013, Gubernur Lukas Enembe telah memerintahkan PU Provinsi Papua untuk membentuk tim pembangunan pasar Mama-Mama, namun kenyataannya sampai kini pembangunan pasar untuk mama-mama West Papua tersebut sama sekali belum terealisasi secara konkrit. Padahal, untuk pembangunan pasar, Pemprov sediri sudah mengalokasikan dana selama 3 tahun APBD secara berturut-turut, yakni Tahun 2010-2011 sebesar 10 Milyard; tahun 2011-2012 sebesar 10 milyard; tahun 2012-2013 sebesar 25 milyard yang dibagi dengan Damri sebesar 15 milyard dan untuk pembangunan pasar Mama-Mama sebesar 10 milyard. Jadi, total dana pembangunan untuk pasar Mama-Mama adalah 45 milyard yang nasibnya kini tidak jelas, sejalan dengan ketidakjelasan pembangunan pasar bagi Mama-Mama West Papua sampai saat ini 2019 dan itu hanya sebagai penindasan dari sebuah system yang terus mengasingkan mama-mama pasar West Papua. Inilah kasus yang sangat dapat di lihat bahwa pembohongan kelas borjuasi dengan system kolonial menjadi klass penindas yang bertahap pada massa klass mama-mama Pasar West Papua.

Sejak berlakunya otonomi khusus di tanah West Papua pada awal tahun 2001 hingga kini, belum dibangunnya pasar khusus mama-mama West Papua permanen di seluruh West Papua, seharus-nya ada suatu tempat yang layak untuk mama-mama West Papua pasarkan hasil kebun dan dagangannya mereka. realita bukannya memihak mama-mama West Papua, tetapi kasihan mereka harus berjualan di emperan-emperan seperti di lampiran gambar . Mama-mama Pasar West Papua berpikir ini adalah bentuk diskriminasi yang di lakukan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. secara langsung. pembagnunan kios pun hanya di peruntuk hanya untuk pedagang pendatang atau klass para migran. Kapan pembangunan ekonomi mau di mulai dan di bangun di West Papua secara riil, kalau rakyat kecil tidak di perhatikan dan di benahi secara serius dan bertahap. tidak dikhususkan. apakah pemerintah tidak mau atau tidak mampu untuk mengakomodasi untuk rakyat ekonomi lemah?

Pasar Mama-Mama sebagai pelaku ekonomi di Pasar tradisional yang bisa digolongkan pengusaha murni di sektor UKM ( usaha kecil menengah) ini yang memiliki modal, alat produksi, dan waktu kerja yang mereka atur sendiri, perlu dilindungi karena keberadan mereka di pasar-pasar tradisional mampu merepresentasikan lembaga ketahanan ekonomi orang asli West Papua, lembaga ketahanan sosial, sekaligus lembaga ketahanan kultural. Pasar tradisional merupakan representasi dari kultur masyarakat West Papua.

Namun mama-mama pasar ini banyak mengalami penindasan baik itu penindasan internal dan eksternal. Penindasan yang terjadi  adalah pertama persaingan dengan kolonialisme dalam hal berjualan, Apa yang mau di jual sama mama-mama West Papua pasti di jual pula dengan orang melayu;  di sana terjadi persaingan dan soal harga melayu mereka akan jual lebih murah di bandingkan mama-mama West Papua . Kedua tempat Jualan di kuasai oleh pendatang sehinga mama-mama West Papua itu, berjualan di emperan jalan sehingga harus di usir sama Satpol PP ( petugas keamanan ).ketiga Transportasi jika rumah, kebun dll terletak jauh dari pasar pasti akan memerlukan biaya yang besar sedangkan mereka punya penghasilan itu tidak seberapa.

Untuk Hak Menentukan Nasib sendiri di golongkan menjadi 3 bagian menjadi kebutuhan utama, yaitu Ekonomi, Budaya, Politik: Ekonomi pertama, Persaingan begitu banyak yang terjadi dilingkup  mama-mama pasar; langkah baiknya membangun salah satu pasar khusus untuk mama-mama pasar atau khusus rakyat asli West Papua supaya ekonomi mama-mama pasar meningkat seperti Front yang di jelaskan diatas. Kedua, Turunkan harga transportasi karena satu-satunya penghasilan yang mama-mama pasar hanya berjualan itu pun kentungannya tidak lebih dari Rp 30.000.-. atau buat peringanan terkhusus untuk rakyat West Papua sendiri. Politik pertama Perampasan lahan demi kepentingan para elit lahan pun di rampas secara skala besar di situ hilanglah mata pencaharian mama-mama pasar. Kedua janji pemerintah untuk membangun pasar mama-mama West  Papua yang layak tapi janji itu tidak di penuhi dari pemerintah provinsi dan kabupaten tersebut. Menjadi politik praktis sampai kini berlangsung. Ketiga, Meminta pemerintah untuk memberikan modal usaha karena hasil jualan saja tidak cukup untuk memenuhui kebutuhan keluarga, alangkah baiknya pemerintah buka usaha kecil-kecil dan bimbing sampai berhasil. Ke empat Militer mengancam mama-mama yang bekerja di kebun ini tahapan proses dalam praktis . Budaya pertama, Perampasan Lahan tanah yang duluhnya komunal atau klen yang di miliki dari masyarakat mayoritas daerah tersebut  di ambil ahli oleh pemerintah sebagai komoditi dan hancurlah budaya local yang duluhnya milik tanah adat berubah menjadi perusahaan atau pemerintah .kedua, Mariginalkan ketika mama di pasar tidak punya hak untuk jualan di tempat yang layak sehingga mereka ambil keputusan tidak apa dan termarjinal dari lingkup jualannya.

Dengan konsep ini, Front menjadi dasar utama dan bentuk sesuai realitas atas penghisapan,penindasan dan penganiayaan yang berkelanjutan terus terjadi terhadap  rakyat West  Papua lebih khusus terhadap mama-mama pasar yang berada diseluruh tanah West Papua,membuat penyadaran agar memuculkan kesadaran baru untuk melawan bourjiasi kecil dan tuan imperialisme,kolonialisme dan militerisme sebagai penghalang perlawanan menujuh cita-cita dan impian bangsa sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka atas teritory West Papua.

Penulis adalah Anggota Aktif Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

Komentar Anda

[disqus][facebook]
Gambar tema oleh duncan1890. Diberdayakan oleh Blogger.
Koran Kejora View My Stats