Koran Kejora

Aksi Ndugama pada 27 July 2020 di kota Kenyam Ndugama.

Tim Koran Kejora.

Di bawa rezim Pemerintah Jokowi-Maruf Amin terus melakukan pembantaian terhadap rakyat sipil Ndugama dan itu tidak berhenti sejak dahulu hingga kini. Operasi militer dengan sandi Mapiduma pada Tahun 1996, bahkan sebelum itu pun Operasi militer di lakukan serta penjajahan sejak dahulu oleh Negara Indonesia. Dalam data yang di release oleh LBH Papua Bahwa ada sekitar 40.819 (empat puluh ribuh delapan ratus sembilan belas rakyat Ndugama yang mengunggsi silahkan klik link tersebut "ps://suarapapua.com/2020/03/12/lbh-papua-desak-negara-tangani-40-819-pengungsi/").

Pandangan Negara Indonesia terhadap rakyat nduga adalah Separatis bagi Negara Indonesia. Semanjak Operasi militer digencarkan sejak dulu hingga dalam Tahun 2018, 2019 serta akhir bulan juny 2020 tak ada berhenti operasi militer itu terjadi.

Dalam catatan LBH Papua bahwa ada korban yang meninggal bahkan ada yang di tembak serta di bakar Rakyat Nduga dengan rumahnya (Honay).Data Ada sekitar 255 dan meningkat menjadi 257 rakyat Nduga yang di terror, intimidasi, di tembak, di kejar, dibunuh, dll, serta pelakunya oleh Negara Indonesia melalui TNI/PORLI. Informasi saat ini, ada rakyat Ndugama yang di tembak mati oleh TNI PORLi Negara Indonesia pada 18 July 2020 di tembak Mati dua rakyat Nduga di antaranya Seorang Anak dan Bapaknya yang sebenarnya profesi sebagai Tukang Sensor kayu (masyrakat sipil biasa). Diantaranya ELIAS KARUNGGU berumur 40 Tahun dan SELU KARUNGGU anaknya yang berusia 20 Tahun. Keduanya adalah rakyat sipil asli Ndugama. Sebelumnya, pada 20 Desember 2019 HENDIRIK LOKBERE yang berumur 30 Tahun dapat di tembak oleh pihak TNI/ PORLI saat Ia mengendarai kendaraan Truk muatan di Nduga.

Penjajah dari Negara Indonesia terus berlanjut dan itu pun rakyat Nduga yang masih ada di Ndugama terus memprotest atas kejahatan Negara Indonesia terkait pembunuhan rakyat sipil Nduga yang tidak bersalah dan ada pun tuntutan-tuntutan aksi Demo damai:

1. Negara Indonesia Segera Bertanggung Jawab atas pembunuhan Rakyat Sipil di Nduga serta seluruh Rakyat Papua Barat.

2. OTONOMI KHUSUS JILID II TOLAK RESMI DI ALAM TERBUKA.

3. 2021 BERAKHIR OTONOMI KHUSUS DAN KEMBALIKAN KEMERDEKAAN NEGARA WEST PAPUA BARAT.

4. kami meminta negara Republik Indonesia  bertangung jawab atas  penembak kan ALIAS KARUNGGU.ISU KARUNGGU.Dan ENDRIK LOKBERE. warga sipil pengungsi.

5. kami meminta pelaku penembakkan 3 orang harus proses hukum yang berlaku,kenapa abaikan saja.

6. Kami Menolak dengan tegas dari kabupaten Nduga  Otsus Pluss jilid II 100%

7. kami minta lembaga kemanusiaan  Internasional dalam hal PBB Dan Gereja se dunia segera bentuk tim invetigasi ke Nduga Papua Barat

8. Kami meminta pengacara Ham PBB ke Papua Barat terkhusus ke Nduga

9. Kami cukup banyak nyawa dibunuh sebanyak 257 orang  jiwa ini habis,maka solusi perdamaian adalah Berikan lah Hak Penentuan Nasip Sendiri Bangsa West Papua.

Dan kutipan yang kami kutip dari sumber media perantara” Atas Pengorbanan ini Jokowidodo segera lepaskan Papua Barat merdeka sendiri, salah satu toko gereja Sakeus Kogeya dalam orasinya di sampaikan di adapan masa terbuka. Di tambakan salah satu mama dari pengungsi berdiri dan dalam orasinya saya lahirkan anak-anak bukan TNI/polri bunuh tidak, saya lahir kan mereka jaga tanah Nduga dan Papua Barat ini, dulu kami hanya pegang Alkitab pemerintah Indonesia belum ada di ndugama disini, kami pake sali dan bapak-bapak pake koteka dan cawat, sebelum Indonesia ada di Papua Barat tidak pernah bunuh orang Papua Barat sebarang, kalau Negara model seperti ini kami Papua Barat harus lepas pengakuan mama pengungsi itu.

Salah satu intelektual Nduga meminta kepada Presiden Jokowi Dodo menarik pasukan TNI/POLRI operasi militer yang sedang berlangsung di wilayah Ndugama ini, atas perintah Jokowi itu melalui TNI menembak warga sipil dan operasi militer sampai hari ini masih berlanjut”
Aksi demo damai bersama rakyat tersisa Nduga mulai dari 20 July 2020 Hingga 27 July 2020 dengan seluruh Masyarakat pengungsi semua elemen  di ibu kota kenyam kab,Nduga  di lapangan terbuka,bahwa Menyapaikan sikap di atas. Kami membutuhkan keterangan juga dari seluruh elemen rakyat untuk terus mengangkat kasus kejahatan Negara Indonesia di Ndugama Papua Barat.

Salam Peluk Erat untuk rakyat Ndugama.
Wa..Wa..

Design Ilst.Koran Kejora

Oleh: Musell Safkaur*

Niccolo Machiavelli menuliskan dalam bukunya yang termasyur “The Prince” bahwa pemindahan penduduk adalah salah satu cara untuk mengontrol sebuah wilayah. Cara ini dinilai lebih efektif ketimbang mengirimkan pasukan untuk menjaga wilayah koloni.

Teori Machiavelli sangat tepat menggambarkan kesulitan orang-orang Belanda menjamah tanah Papua Barat sejak paruh kedua abad ke-19. Pemerintah Kolonial tidak memiliki cukup dana untuk melakukan ekspansi ke ujung Timur Nusantara, kendati mendapat tekanan agar segera menperluas daerah jajahan. Guna mengatasi hal tersebut maka dimulailah program kolonialisasi dengan memindahkan penduduk dari Jawa pusat kolonial,ke Papua Barat (Tirto.id “Sejarah Transmigrasi Orang Jawa Ke Papua’ 22/08/2019).

Setelah Indonesia berhasil mengambil paksa (anekisasi) Papua Barat ke dalam  pangkuannya, warisan yang sama mulai dipraktekkan. Berselimut “memeratakan pembangunan,meningkatkan kesejahteraan dan mengukuhkan persatuan”. Penduduk dari luar dikirim secara gila-gilaan ke tanah Papua Barat.
Semenjak 1962 hingga hari ini belum ada data yang akurat tentang jumlah penduduk asli Papua Barat,yang disebutkan dari dulu hanya 1,5 juta jiwa. Tidak pernah ada sensus yang sungguh-sunguh oleh pemerintah Indonesia untuk mendata penduduk asli Papua Barat. Sementara lembaga-lembaga asing mempunyai data penelitian  yang sangat memprihatinkan masa depan penduduk asli Papua Barat diatas negeri mereka.

Data terbaru  Jim Elmslie dalam tulisan berjudul; West Papuan Demographic Transition and the Indonesian cencus:”Slow Motion Genocide” or not? For Comprehending West Papua Conferense,Sydney Universty,Februarary 23-24 2011 mengemukakan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Tahun 1971, penduduk asli Papua Barat 887.000 orang. Pendatang 36.000 orang. Total penduduk  923.000;dalam presentase Papua Barat 96% dan pendatang 4%.

Tahun 1990, penduduk asli Papua Barat 1.215.897 dan pendatang 414.210. Total penduduk 1.630.107. presentase 75% penduduk asli Papua Barat dan 25% pendatang.

Tahun 2005,penduduk asli Papua Barat 1.558.795 dan pendatang 1.087.694. Total 2.646.489. presntase 59% penduduk asli Papua Barat dan 41% pendatang.

Tahun 2011,penduduk asli Papua Barat 1.700.000 dan pendatang 1.980.000. Total 3.680.000. Presentase 47% penduduk asli Papua Barat dan pendatang 55%.

Tahun 2020,penduduk asli Papua Barat 1.956.400 dan pendatang 4.743.600. Total 6.700.000. presentase 29,2% penduduk asli PapuaBarat  dan 70,8% pendatang.

2030,penduduk asli Papua Barat 2.371.200 dan pendatang 13.228.800. Total 15.600.000. presentase 15,2% penduduk asli Papua Barat dan pendatang mencapai 84.80%.

Cypri J.P Dale & Jhon Jonga melaporkan “berdasarkan data BPS,Penduduk kabupaten Keerom tahun 2010 berjumlah 48.536 jiwa,terdiri dari 26.532 laki-laki dan 22.004 perempuan. Dari jumlah tersebut,penduduk asli Papua sebanyak 19.628 jiwa atau 40,44% dan non Papua sebanyak 28.908 jiwa atau 59,56%. Dari jumlah tersebut, jumlah rumah tangga dikabupaten ini adalah 11.280 rumah tangga yang terdiri dari 4.180 RT Papua dan 7.100 RT non Papua”.

Lebih jauh, Didimus Warere ketua dewan adat Skamto,Arso mengemukakan bahwa 5 suku dikabupaten tersebut telah punah yakni suku Yaper,suku Bagi,suku Tu, suku Totar dan suku Tagusom (Republika.co.id  28/08/2019)

Kembali menguntip catatan Cypri J.P Dale, Akibat dari proses transmigrasi resmi dan migrasi spontan, kompisisi penduduk Papua Barat  dan non Papua Barat berubah dari 96:4 menjadi 49:51 pada tahun 2010. Sementara tingkat pertumbuhan penduduk asli Papua Barat  hanya 1,84%, tingkat pertumbuhan 10,82%, yang menyebabkan orang Papua Barat dalam 3 dekade saja menjadi minoritas diatas tanah sendiri. Dari 3.612.854 total penduduk Papua Barat pada 2010,orang asli Papua Barat terdiri dari 1.760.557 atau 48.73%

Berdasarkan angka pertumbuhan seperti itu, diproyeksikan bahwa pada tahun 2020,orang asli Papua Barat akan menjadi hanya 29,2% dari penduduk Papua Barat dan dari tahun ke tahun presentasi ini akan menjadi kecil. (Socrates Sofyan Yoman “apakah Indonesia Menduduki & Menjajah Papua?” Hal:83-84).


Dari beberapa catatan atau laporan diatas, program transmigrasi orang Jawa,Madura,Sulawesi dll ke Papua Barat bisa kita simpulkan bahwa hanya untuk melanggengkan kejahatan kemanusiaan  karena sedang menghilangkan salah satu bangsa dimuka bumi ini.