Tampilkan postingan dengan label Kritik. Tampilkan semua postingan
Tweet Share Share Share Share Share

KJ. Prjock Picture
Penulis, Oskar Gie**

 "REFLEKSI 1 TAHUN TRAGEDI KEMANUSIAAN DI NDUGA - PAPUA"
 Persoalan Ndugama dan Ruang Hidup (2 Desember 2018 - 2 Desember 2019)

Awal mulanya pada tanggal 02 Desember 2018, telah terjadi Kontak senjata antara TNI-POLRI dan TPN-PB di Nduga Papua yang mengakibatkan terbunuhnya para pekerja Istaka Karya 19 orang, dengan status jelas adalah aparat TNI-POLRI. Kejadian ini pula mengakibatkan operasi Militer Indonesia besar-besaran di Nduga, baik itu terror, intimidasi, penembakan brutal, pengeboman lewat udara, pembakaran Honai (rumah warga) dimana-mana, pembakaran fasilitas umum, penghancuran rumah dan kantor-kantor (bangunan kantor distrik, puskesmas, gereja, sekolah dan rumah-rumah guru).

 Operasi sadar yang dilakukan oleh Aparat TNI-POLRI ini menimbulkan Tragedi  Kemanusiaan di Nduga, yang terus terjadi sampai saat ini tepat 1 tahun (2 Desember 2018 - 02 Desember 2019) masyarakat Nduga mengungsi lebih dari 12 distrik yang sudah tak berpenghuni lagi. Jumlah pengungsian-nya pun sudah melebihi 45 ribu orang. Mereka mengungsi ke gunung-gunung yang dikelilingi oleh hutan belantara, ada juga yang mengungsi ke Kabupaten Wamena, Puncak Papua, dan Timika.

Dari pengungsian tersebut, telah mengakibatkan nasib 700-An lebih Pelajar SD – SMU Nduga terbengkalai dan tidak dapat menerima pendidikan dengan baik sampai hari ini. Belum lagi seluruh mahasiswa Nduga yang terlantar nasib pendidikannya akibat exodus besar-besaran di seluruh kota study yang ada di Negara Indonesia, yang dikarenakan kejadian rasisme Surabaya oleh perlakuan beberapa aparat TNI-POLRI dan Ormas Reaksioner pada tanggal 16-17 Agustus 2019 lalu, dan juga kejadian terror dan intimidasi dimana-mana akhir dari rasisme itu.

Sampai saat ini (Desember 2019) telah tercatat 238 lebih Rakyat Nduga yang meninggal, yang diakibatkan oleh kurangnya Makanan, Sakit, Dan Lelah Saat Mengungsi. Bahkan adapula yang dibunuh oleh Militer Indonesia, yang secara membabi buta menyerang rakyat sipil di Nduga, dengan kejadian pengeboman pada tanggal 04 Desember 2018, dan penyerangan-penyerangan lainnya. Tanpa disadari, ini adalah penindasan manusa Nduga yang sangat tidak manusiawi oleh system pendekatan hukum degara lewat aparat Militer Indonesia yang bisa dibilang telah melakukan pelanggaran HAM Berat (Pembunuhan Manusia), terror dan intimidasi secara langsung kepada masyarakat Nduga, Papua.

Melihat masyarakat yang dipaksa keluar dari tempatnya untuk bertahan hidup dikarenakan konflik bersenjata yang terjadi sejak 2 Desember 2018 hingga saat ini masih terus berlangsung, terjadi pengiriman pasukan besar-besaran di Nduga Papua. Menurut data investigasi berita online (jubi.co.id; tirto.id; bbc.com; merdeka.com), tercatat bahwa pada tanggal 04 Desember 2018, terjadi pengiriman 153 pasukan gabungan TNI dan POLRI dikirim sebagai pasukan khusus untuk memburu TPN-PB di Nduga; 

Pada tanggal 05 Desember 2018, terjadi penambahan pasukan RAIDER dengan keahlian tempur dikirim oleh KODAM XVII Yonif 751/Vira Jaya Sakti yang bermarkas di Sentani, Jayapura; Pada tanggal 09 Maret 2019, penambahan 600 pasukan TNI dikirim oleh Batalyon 432 KOSTRAD Makassar dan Batalyon Zipur 8 Makassar; Pada tanggal 04 Juli 2019, Seorang anak perempuan berusia 1 tahun diduga disandera aparat setelah ibunya dibunuh; Pada tanggal 12 Agustus 2019, 200 personil BRIMOB didatangkan ke Timika dan selanjutnya ditempatkan (tugas) di Nduga, Puncak dan Puncak Jaya; dan pada tanggal 10 Oktober 2019, tercatat juga 5 orang Jenaza pengungsian ditemukan di Mbua, ditemukan dalam satu lubang yang ditutupi oleh daun-daunan sebelum ditimbun tanah. Hal ini, perlakuan pembunuhan dilakukan oleh aparat TNI-POLRI yang lagi bertugas disana.

Dalam situasi krisis kemanusiaan yang sangat serius ini, pemerintah Papua dan Pemerintah Pusat hanya sibuk dengan membahas DOB (Pemekaran Provinsi dan Kabupaten Baru di Papua). Bahkan yang menjadi trending topik adalah rekrutmen relawan untuk mensukseskan PON 2020 di Papua, yang dikerjakan oleh KNPI dengan dana yang sangat besar sampai setiap orang relawan digaji jutaan Per- bulan. Bagi saya ini adalah pengalian isu oleh Negara Indonesia untuk melupahkan, menghilangkan dan membiarkan isu tragedi Nduga-Papua tetap dalam kekejaman (Pembunuhan Manusia) Pelanggaran HAM berat tanpa ada solusi kemanusiaan bagi keselamatan masyarakat Nduga.

Sebagai sesama Orang Papua, ketika melihat saudara kita (Masyarakat Nduga) yang dibunuh, mengungsi, dan mengalami krisis kemanusiaan yang belum berakhir. Pertanyaan-nya, apakah Nduga Bukan Papua ? Apakah Pengungsi Nduga bukan manusia sebagai sesama rakyat Papua ? Apakah Pemekaran Provinsi (DOB) lebih penting dari pengungsi dan pelajar-mahasiswa exodus yang terlantar di Nduga ? Apakah PON 2020 lebih penting dari 238 lebih korban meninggal di Nduga ? Kita semua sama-sama manusia yang terlahir sebagai orang asli Papua (OAP) dan seharunya hidup bebas tanpa Intimidasi, Teror dan Pembunuhan dalam bentuk penindasan apa pun di atas negeri kita sendiri.

Sebelum memasuki perayaan Natal 2019, mari kita refleksikan sejenak Tragedi Kemanusiaan yang terjadi di Nduga semenjak tanggal 02 Desember 2018 hingga kini. Kiranya pemerintah Papua dan seluruh masyarakat Papua harus sadar bahwa rakyat Papua, khususnya masyarakat Nduga telah menjadi pengungsi diatas tanah-nya sendiri dan telah menjadi korban pembunuhan dari kebiadaban (klonialisme) pendekatan militer Indonesia, yang telah mengakibatkan 238 jiwa rakyat Nduga meninggal dunia dan ribuan rakyat Nduga mengungsi selama setahun.

Perlunya kita sebagai Rakyat Papua baik itu Pemerintah, LSM, Agama, Akar Rumput, Pelajar dan Mahasiswa, maupun juga lembaga hukum Indonesia dan Internasional harus menekan kepada Pemerintah Indonesia (Pusat) agar segerah membuka akses jurnalistik nasional dan internasional di Nduga, dan melakukan suatu tindakan hukum yang kongkrit untuk menyelesaikan kasus tragedi kemanusiaan ini. Sebab kalau tidak maka masyarakat Nduga akan punah dengan sendirinya. Saran kongkrit saya kepada pemerintah Papua dan seluruh elemen-sosial masyarakat yang peduli kepada Tragedi Kemanusiaan Nduga agar segera meminta Presiden Jokowi Dodo untuk menarik seluruh operasi aparat TNI-POLRI yang ada di Nduga, baik itu pasukan organik maupun non organik sebagai solusi kongkrit penyelesaian masalah ini. 

Penulis adalah aktivist Self-Determination

Sumber:

- Media Online (jubi.co.id; tirto.id; bbc.com; merdeka.com)
- Kajian data diskusi ilmiah Mahasiswa Nduga, 03 Desember 2019
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

gambar ilustrasi

Tulisan ini dirangkum oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

Beberapa waktu lalu, kita dikagetkan oleh debat (selanjutnya baca: diskusi) terbuka di facebooktentang wawancara Benny Wenda dan Rex Rumakiek soal mimpi “sebuah negara West Papua merdeka?” yang awalnya diterbitkan oleh Majalah News Internationalist dan diterjemahkan oleh koran online Tabloid Jubi.

Hal tersebut merupakan hal baru dalam perjuangan pembebasan nasional Papua, yang semakin memasuki usia 55 tahun. Cukup tua untuk usia manusia Papua sekarang. Dan hal-hal baru seperti ini kita mesti menciptakannya sendiri dengan lompatan-lompatan mendadak, perubahan yang cepat, atau yang sering kita sebut revolusi, khususnya dalam hal berpikir. Namun dalam disiplin-disiplin tertentu.

Tentu menjadi hal baru, bagi pandangan kawan-kawan Papua. Dan memang bukan hal aneh, bahwa hal baru selalu mejadi hal yang asing dan selalu memicu berbagai pertanyaan bahkan ada yang pro dan kontra terhadap diskusi ini. Dalam diskusi ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: kawan-kawan yang memiliki kesadaran maju dab kesadaran rata-rata.

Berkesadaran maju yang dimaksud adalah  mereka yang telah mengambil bagian dalam gerakan pembebasan nasional, mengetahui akar persoalan penjajahan di Papua dan jalan keluarnya, telah mengambil bagian dalam perjuangan pembebasan nasional Papua, namun masih dalam tahap dan kesepakatan-kesepakatan tertentu, belum tegas mengambil sikap untuk menyerahkan seluruh hidupnya dalam perjuangan pembebasan umat manusia seutuhnya.

Berkesadaran rata-rata yang dimaksud adalah mereka yang belum jauh memahami dinamika gerakan, sepakat dengan perjuangan pembebasan nasional Papua, belum terlibat (belum mengenal budaya alternatif untuk menentang budaya penjajah) dalam gerakan pembebasan nasional, dan secara umum pola pikirnya masih terhegemoni oleh budaya dan pandangan penjajah (kelas borjuis dalam tatanan kapitalisme).

Banyak kalangan awalnya pesimis terkait diskusi terbuka tersebut. Baik kawan-kawan Papua yang berkesadaran maju maupun berkesadaran rata-rata. Dan menimbulkan berbagai macam pertanyaan, apakah hal tersebut baik atau buruk, memajukan atau memundurkan, menyatukan atau justru menciptakan perpecahan.

Diskusi terbuka yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, telah menarik minat banyak kalangan untuk mengikuti dan mengonsumsinya. Dalam pengikut diskusi tersebut, kami membagi atau memetakkan para pengikut diskusi tersebut dalam dua kelompok: pertama adalah pengikut pasif (berkesadaran rata-rata). Mereka yang hanya mengikuti namun tidak memberikan komentar sama sekali. Kedua adalah kelompok pengikut aktif (berkesadaran maju). Mereka yang mengikuti, juga memerikan pandangan, tanggapan dan juga komentar.

Tulisan ini dirangkum guna mengarahkan pandangan para penikmat diskusi tersebut, khususnya kawan-kawan Papua yang berkesadaran maju dan berkesadaran rata-rata agar tidak salah paham dengan diskusi terbuka yang telah dilakukan. Tujuannya agar tidak terjebak dalam budaya dan cara berpikir penjajah yang selalu kayak momok dan terjebak dalam cara berpikir budaya-budaya lama yang menjadikan perjuangan ini statis.

Latar Belakang Munculnya Diskusi Terbuka

Ide atau pemikiran untuk memosting status awal di facebook yang kemudian memicu diskusi yang panjang, tentu tidak muncul dari langit. Bahwa ide selalu lahir dari situasi. Ide atau pemikiran tersebut lahir dari situasi dan kondisi objektif yang terjadi di lapangan. Ide tersebut lahir dari kondisi organisasi atau wadah gerakan yang semakin tidak demokratis, terbang tinggi jauh dari realitas, dan lupa bahwa rakyatlah kekuatan yang dapat menghancurkan sistem yang menindas rakyat itu sendiri.
Tujuan daripada diskusi terbuka adalah untuk mengkritisi wawancara Benny dan Rex yang terkesan menghayal, ambisius, ambigu, dan tidak didasarkan pada realitas objektif Papua hari ini.

Selain itu juga mencoba untuk  mendorong perjuangan ke arah yang merakyat, agar hal tersebut dapat didiskusikan oleh berbagai kalangan. Bahwa pemerintah maupun bentuk pemerintahan yang dibentuk semestinya harus keluar dari kondisi real dan kebutuhan-kebutuhan mendesak guna memenuhi syarat-syarat materialnya menuju pembebasan nasional Papua.

Kenapa Harus Mengkritik?

Kritik merupakan sebuah proses penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Perlu diketahui bersama, bahwa dunia bergerak dengan pertentangan-pertentangan. Bumi berputar dengan gaya saling menarik dan menolak. Manusia berkembang dari zaman hingga zaman kapitalisme ini dengan melalui berbagai pertentangan-pertentangan dan perdebatan-perdebatan yang kemudian saling memajukan.

Kritik adalah sebuah aktivitas yang penting untuk sebuah kemajuan, seperti seorang kawan yang memarahi kawannya yang salah dalam bertindak untuk kebaikan bersama. Seperti kata kawan Marta Harnecker dalam tulisan Kritik Yang Tidak Substansial Harus Dihukumbahwa, “sejarah kita menunjukan bahwa menjadi kiri tidak membuat kita jadi orang suci. Kita punya kelemahan, kita bisa melenceng.” Artinya bahwa tidak selalu seorang pejuang berlaku benar, siapapun selalu memikul hal positif dan negatif.

Kritik harus dipahami tidak seperti yang sering digunakan oleh kaum penjajah. Penjajah selalu menggunakan kritik sebagai cara untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Contoh kritik-kritik politikus (pejabat dalam pemerintahan kolonial) Papua yang saling mengkritik untuk saling menjatuhkan. Namun berbeda dengan hal tersebut, tujuan dilakukannya kritik adalah untuk memperbaiki dan menyatukan perspektif atau pandangan, dan wacana untuk membangun sebuah bangsa dan Negara yang sejahtera secara ekonomi, adil secara sosial, demokratis secara politik, dan partisipatif secara budaya.

Kritik Terbuka: Menguntungkan Musuh atau Revolusi?

Hal yang bersifat terbuka, sering dilakukan agar khalayak umum dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan. Sama halnya dengan debat terbuka yang beberapa waktu lalu dilakukan, bahwa hal tersebut dapat menjadi konsumsi umum agar dapat diketahui secara umum baik gerakan maupun masyarakat luas, apa yang harus dilakukan/dikerjakan dalam kondisi yang seperti ini.

Seperti yang dilakukan kawan Martha Harnecker, saat menjabat sebagai editor jurnal politik Chile Hoy. Hal yang selalu dilakukannya adalah kriitik terbuka. Maetha sering dikritik oleh intelektual-intelektual atau wartawan yag tidak disukai karena mereka terkadang sedikit arogan. Tapi mereka memberikan pemahaman dan pandangan kepada massa luas agar dapat memahami arah yang seharusnya dilakukan menuju perubahan.

Dalam  kondisi seperti ini, Evo Morales juga pernah mengatakan ketika wawancaranya dengan Walter Martinez dari media teleSUR   bahwa adalah hal penting kita belajar mendengarkan, karena terkadang pejabat pemerintahan tidak mendengar atau mendengar hanya dari mereka yang disekelilingnya, yang dapat menyebabkan pejabat pemerintah mendapat gambaran salah tentang negeri itu (Bolivia). Hal yang sama juga terjadi dan tercermin dalam wawancara Benny dan Rex di atas yang juga ditafsirkan dipahami oleh beberapa kawan-kawan sebagai sebuah keniscayaan. Sebenarnya tidak.

Tentu musuh selalu memantau aktivitas kita. Bahkan, Sun Tsu, seorang Jenderal dari Cina, ahli strategi militer, dan filsuf mengatakan bahwa tiada yang lebih dekat dengan jenderal perang, kecuali intelijen musuh. Namun, kritik yang dipahami sebagai kemajuan justru dapat membuat musuh kalang kabut akibatnya. Maka, sepakat bahwa apa yang dikatakan Fidel Castro, “Kita membutuhkan praktek kritik di ruang-ruang kelas, alun-alun publik. Musuh akan memanfaatkan itu, tapi revolusi akan diuntungkan darinya melebihi musuh”.

Catatan untuk Kawan-Kawan Berkesadaran Maju dan Rata-Rata

Penjajah mempertahankan kekuasaannya tidak hanya dengan kekerasan. Dalam kondisi Papua, cara penjajah untuk memepertahankan kekuasaannya adalah dengan menyebarkan pengetahuan, ideologi, nilai-nilai, norma-norma, bahkan filsafat yang disebarkan melalui pendidikan, gereja, dan segala ruang dimana rakyat mencari pengetahuan.

Manusia adalah seperti alat konversi. Manusia adalah produk sejarah. Apa yang dipahami manusia adalah apa yang didengar, dilihat, dirasa, diraba, dan dihirup di jaman di mana ia hidup. Proses yang dialami terus menerus, kemudian dengan kemampuan otak untuk mengelola sejarahnya menjadi kesimpulan-kesimpulan sementara. Kesimpulan ini yang disebut kesadaran. Kesadaran merupakan pemahaman yang ditransformasikan melalui sikap tanggap untuk dapat mengenali situasi-situasi di sekitarnya.

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa, hal baru selalu menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru dalam menanggapinya. Dalam hal ini, misalnya kawan-kawan Papua yang masih berpandangan rata-rata maupun sebagian yang berkesadaran maju, berpandangan bahwa diskusi atau perdebatan yang beberapa waktu lalu dilakukan adalah hal yang bersifat memecah persatuan, memberikan peluang untuk lawan baca, dan lain-lain. Sebab, masih terbawa cara berpikir budaya lama yang terhegemoni oleh budaya penjajah.

Dalam organisasi-organisasi gerakan revolusioner, terdapat sebuah ruang yang sering disebut ruang kritik oto kritik. Kritik oto kritik merupakan sebuah senjata ampuh untuk memecahkan segala macam masalah dan memperbaiki kesalahan guna mendapat kemajuan dalam praktek-praktek atau kerja-kerja revolusi.

Oleh karena itu, siapapun (termasuk pemimpin) tidak perlu takut terhadap kritik. Justru dengan kritik oto kritik seseorang dapat membersihkan kesalahan, kekeliruhan di masa lalu dan memperbaiki hal tersebut guna kemajuan bersama menuju perubahan di masa depan. Kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di masa lalu perlu dikupas secara ilmiah, agar lebih hati-hati dan lebih baik di masa depan. Maka sangat diharapkan bahwa, organisasi-organisasi perlawanan di Papua sudah harus menyediakan ruang-ruang kritik oto kritik, sebagai ruang untuk menilai kembali hal-hal di masa lalu, guna memajukan siasat-siasat dan strategi perlawanan di masa depan.

Dalam kondisi kita hari ini, kritik oto kritik harus dibiasakan. Di waktu-waktu yang lalu, hal yang bersifat kritik, tanggapan, dan masukan sudah sering dikeluarkan, dalam bentuk surat maupun proposal. Namun hal tersebut tetap belum melahirkan perubahan yang baik untuk mendorong kemajuan gerakan. Maka seperti kata Fidel Castro, dalam kondisi tersebut maka kritik di ruang terbuka sangat penting untuk mencoba mendorong batu yang tidak pernah maju-maju.

Dalam kondisi ini, yang perlu ditanam dan dirawat dengan baik dalam pemikiran, bahwa kritik merupakan proses untuk mencari kebenaran sesungguhnya. Seperti yang sering dilakukan gerakan kiri pada umumnya yang selalu melalui perdebatan-perdebatan dalam mengambil langkah yang terbaik dalam proses merubah dunia. Seperti perdebatan Marx dan Wheitling di Brussel, yang kemudian membuat Marx dengan keras mengatakan bahwa “Ketidaktahuan tidak pernah menolong siapapun”.

Catatan:
Kritik atas wawancara Benny Wenda dan Rex Rumakiek akan tetap dipublikasikan secara terbuka.
Read more »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.