Halloween party ideas 2015
Tweet FB G+ Share Share Share

Photo Usai Konfertak AMP

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Semarang Gelar  Konferensi Taktik

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) semarang gelar Konferensi takrik (konfertak)  bertempat Asrama Untag Jl. Bendan duwur,  dihadiri  8 angota aktif, Minggu (12/07/ 2020)

Sebelum laksanakan kofertak Ney Sobolim sebagai anggota Komite Pusat langsung memimpin kritik dan oto kritik, saling tegur, saling koreksi dengan melihat kurang berjalannya organisasi AMP.

Kenapa harus kritik otokritik karena kita sayang kawan, dan jauh lebih itu kita sayang terhadap perjuangan sehingga kita harus budayakan hal itu, dan kritik otokritik juga bukan kita saling menjatuhkan ataupun menyudutkan kawan tetapi bagaimana kita tetap solid dalam satu barisan perjuangan pembebasan nasional. Sahut Ney.

Lanjut ney,  karena pasca peristiwa rasialisme banyak struktur yang mengalami kekosongan akibat beberapa pengurus pulang Papua, Ketua Rafael Yelemaken ikut pulang dan beberapa pengurus lainnya sehingga dalam kerja-kerja politik kurang berjalan baik.

Kemudian semua anggota aktif yang hadir mulai mengeluarkan kritik otokrik baik secara individu juga secara kolektif
Pantaua media ini, setelah kritik dan otokritik melanjuntkan  dengan Konfertak , sehingga anggota  AMP  aktif yang hadir mengajukan diri untuk siap mengisi struktur yang kosong.

Dengan adanya kebencian ucaran rasisme di suarabaya, mahasiswa papua mengalami eksodus besar-besaran sejak 2019, maka pengurus AMP ikut eksodus dengan situasi saat itu maka Organisasi menjadi tidak efisien dalam kerja-kerja serta mengalami kekosongan dalam struktur.

Pertimbangan itu, AMP melakukan konfertak untuk merombak struktur, maka kembali dilengkapi, mengusun program dan sturktur baru, maka Penguru AMP Komite Kota Semarang yang terpilih ketua (felix magai) Sekretaris (Stefanus Iyai) Bendahara (Mhey Tebai) dan di lengkapi dengan biro-biro lainnya.

Usai kritik otokritik dan konfertak kegiatan di tutup dengan sumpah janji dan foto bersama.

Pewarta : F.M (anggota AMP Aktif  Komite Kota Semarang)

Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

stiker kampanye turmanen amp cup II

Semarang 15/05/2017 – Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga menggelar Turnamen Bola Kaki lapangan mini (baca: Futsal) dalam perebutan piala bergilir AMP Cup ke-III. Turnamen yang berlansung selama dua hari itu, 14-15 Mei 2017, di ikuti oleh 22 Team putra dan 8 Team putri. 

Turnamen Futsal AMP CUP merupakan satu program yang lahir dari analisa bakat produktif—energi positif yang terkomunal secara induvidu; kemudian dapat berkolaborasi dalam gerak team untuk sebuah tujuan mutlak yakni menang—yang dimiliki oleh anak muda (mahasiswa) Papua di Jawa dan Bali, khususnya di kota Semarang dan salatiga. Di tahun 2017 ini merupakan Liga AMP yang ketiga, ada 30 tim futsal: masing-masing 22 Putra dan 8 team Putri.

Dari setiap glup yang mendaftakan dalam liga ini, tak hanya dari kota Semarang saja. Ada dari luar kota: Yogyakarta, Solo, Salatiga, dan ada team Putra dan Putri yang berasal dari luar negeri: Timor Timur (Timor Leste). Tim timur leste ini berasal dari mahasiswa asal Timor Timur, yang sedang kuliah di Indonesia, Kota Semarang.

Tentu sebuah permainan berujung pada konsekwensi. Hasilnya antara dua, yakni kala atau menang. Selama pertadingan berlangsung, yang di pimpin langsung oleh 8 orang wasit yang gagahnya tak kala dengan wasit liga internasional, setiap tim menampilkan permainan terbaiknya; dan permainanan berjalan ketat dan sesuai yang di harapkan oleh panitia, pemain, wasit, dan tentu para sporter yang tak kala teriakannya untuk terus menyemangati permainan tim pendukungnya.

Pada Liga AMP ke II sebelumnya, Piala Bergilir di raih oleh team Fulsat putra yang cukup kuat; skil Invididunya sangat berbakat ketika berada di lapangan, yaitu Big Brothers (BB). Tim BB ini terdiri dari anak-anak mudah, rata-rata mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus (bukan tim yang berasal dari kampus) di Kota Semarang.

Pada turnamen putaran III AMP CUP ini, pada puncak babak semi final, hingga babak final, tim BB bergeser ke posisi Juara III. Dan juara II diraih oleh tim LA. Kemudian tim Putri, juara III dan II diraih oleh Tim Putrid Mogee dan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Dan juara I Putri dan putri diraih oleh Tim Pucak; dan berhasil merebut Piala bergilir dari tangan BB. Enta lah, apakah pada Liga AMP Semarang-salatiga yang mendatang, ke IV, Puncak ada pertahankan kedudukan sebagai juara bertahan? Ataukah akan bergeser posisi kepada tim lain? akan kita saksikan nanti.

Dalam sambutan sebelum penyerahan hadia, Jhon Gobai, pengurus Pusat AMP mengatakan AMP adalah organisasi yang memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua yang dicaplok (di batasi-batasi). Salah satunya bakat-bakat alami orang Papua, energy-energi positif, ini terus di jaga, di kembangkan. Walau pun pesimisnya, seperti Persipura yang hingga saat ini dibatasi untuk tampil di dunia internasional. Olahraga adalah salah satu dari sekian elemen perjuangan maka, orang Papua yang punya bakat di bidang apa saja, terutama, olah raga, terus diasah, dikembangankan (entah perinduvidu atau dalam bentuk kelompok).


Sementara itu, Ketua AMP Komite Kota Semarang dan Salatiga, Jackson Gwijangge mengatakan Turnamen ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan antara anak muda (mahasiswa), khusus Papua, yang adalah satu kesatuan bangsa Papua. Melalui kegiatan futsal dan lainnya kita buang fikiran kesukuan dan perpecahan. Dan juga hilangkan stigma negative terhadap mahasiswa Papua di tanah Jawa. Hal senada juga dikatakan oleh ketua panitia, Luther Deba, menurutnya Turnamen bukan dilihat dari menang dan kalah. Namun diambil makna, dan kedepan AMP akan terus melakukan kegiatan futsal dan kegiatan lainnya. (Ney S)
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

KK-Sesal - Pada hari jumat 7 April 2017, 60 orang masa aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga melakukan aksi demo menolak semua kesepakatan  antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport baru-haru ini dan menuntut berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua sebagai solusi demokratis.


Aksi dimulai jam 09: 30 dan melakukan long march dari Patung kuda Universitas Diponegoro Peleburan-jalan pahlawan-keliling Bundaran Simpang Lima kemudian kembali ke titik awal aksi dengan yel-yel hancurkan imperialisme, hapuskan Konialisme dan lawan Militerisme.

Dalam orasi secara bergantian, menolak semua kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport untuk terus melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam tanah Papua. Freeport adalah awal malapetaka bagi rakyat bangsa West Papua, karena perusahaan imperialis milik Amerika ini masuk secara ilegal lewat pemerintah Indonesia pada tahun 1967 tanpa melibatkan orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat.  Padahal status West Papua belum secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Sesuai kesepakatan New York Agreement (1962 yang juga tidak adil karena tidak melibatkan rakyat dan bangsa West Papua, Indonesia merupakan Negara perwalian hingga diselenggarakannya  act of free choices. Setelah sebelumnya melakukan penjajahan sejak dideklarasikannya Operasi Trikora 19 Desember 1969 paska proklamasi kemerdekaan Negara West Papua. Pembuatan kontrak karya yang disepakati pada 7 April 1967 tersebut sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat dan bangsa West Papua secara umum. Pada tahun 1991, kembali kedua belah pihak tersebut memperbaharui kesepakatan kontrak karya, lagi-lagi tanpa melibatkan masyarakat ada dan bangsa West Papua pada umumnya. Dan pada tahun 2017 ini  pun demikian, Padahal adat sudah ada beratus-ratus tahun sebelum negara ada.

Tidak hanya keberadaan  Freeport dan NKRI yang sama-sama Ilegal di tanah West Papua. Keberadaan Freeport juga telah merampas lebih dari 1 Juta hektar tanah masyarakat adat. Sejak eksplorasi berjalan lebih dari 2 miliar ton limbah tailing telah dibuang ke Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimone. Sejak tahun 70an hingga saat ini Freeport telah memberikan dana keamanan kepada TNI dan Polri sebanyak lebih dari US 50 Juta dollar. Akibatnya berbagai kasus pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan fisik terjadi rakyat dan bangsa West Papua. Sejak keberadaan NKRI dan Freeport di Tanah West Papua lebih dari 500.000 orang dibunuh. Dan 50 tahun mengeruk isi tanah Papua namun hingga saat ini Freeport tidak pernah dijelaskan terkait penggalian bawah tanah dan dampak dari bagi kesehatan masyarakat setempat.

Setelah kembali ke titik awal aksi sekitar pukul 11: 20 dilakukan teatrikan yang menceritakan perampasan tanah adat atas  nama perusahaan dan pembangunan yang mengakibatkan masyarakat adat termarjinaliasi dari tanah leluhurnya. Berikut pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua AMP Semarang-Salatiga Jackson Gwijangge:

1.      Usir dan tutup Freeport.
2.      Audit kekayaan dan kembalikan Freeport dan serta berikan pesangon untuk buruh.
3.      Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan.
4.      Tarik TNI/Polri organik dan non organik dari tanah Papua.
5.      Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi bangsa West Papua.
6.      Usut, tangkap, adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di Papua
7.      Biarkan rakyat dan bangsa West Papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di tanah West Papua.
8.      Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat ekspotasi tambang.


Pukul 11 40 masa aksi bubar dengan aman
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Pada aksi Fron Rakyat Indonesia untuk West Papua [FRI-West Papua] dan Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] di beberapa kota di Indonesia maupun di West Papua di Jayapura dalam tutup Freeport dan tuntut hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, AMP Komite Kota Semarang-Salatiga melakukan aksi demo di kota Semarang.

Aksi dimulai pukul 9:20 dari Patung Kuda Universitas Diponegoro Peleburan, dipimpin oleh Janu Adii masa aksi bergerak  menuju rute aksi sesuai dengan surat pemberitahuan di Polrestabes Semarang dari jalan Pahlawan, Bundaran Simpang Lima dan kembali ke Patung Kuda Undip namun di saat baru masa aksi bergerak dihadang oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang pada pukul 9 : 35 masa aksi AMP menanyakan alasan penghadangan namun pihak kepolisian bersikeras dan menyuruh masa aksi untuk kembali ke titik kumpul terjadi adu mulut dan sekitar 10 menit kemudiaan pihak belasan Aparat melakukan pemukulan kepada masa aksi, sehingga sempat terjadi keos dan pihak kepolisian mendorong beberapa masa masuk ke dalam mobil Sabhara memaksa masa aksi untuk naik ke dalam truk tetapi ditolak. Kepolisian melakukan pemukulan kepada salah satu kawan bernama Yuli Gobai di kepala sehingga kepalanya berdara. Dan masa aksi kembali ke titik kumpul aksi sambil menyampaikan orasi-orasi dan yel-yel Imperialisme hancurkan! Kolonialisme lawan! Militerisme hapuskan!.

Pemukulan dilakukan oleh kepolisian  Polretabes Semarang
Setelah kembali ke titik kumpul dilakukan orasi-orasi secara bergantian menuntut Freeport ditutup dan berikan hak penentuan nasib sendiri  sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Dalam setiap orasi masa aksi menyampaikan Freeport adalah awal penajajahan dan pemusnahan rakyat bangsa Papua. Dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda yang menghasilkan New York Agreement ( 15 Agustus 1962), rakyat dan bangsa West Papua tidak dilibatkan. Padahal, bangsa West Papua sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961. 

Rakyat dan Bangsa West Papua sudah terlalu lama dirampok. Mengangkat isu “Nasionalisasi Freeport” sama dengan membiarkan perampokan terjadi  terus menerus terhadap rakyat dan bangsa West Papua.

Sesampai di titik kumpul awal, Koorlap Iche You membacakan pernyataan sikap, jalan terbaik untuk mengatasi kisruh persoalan Freeport vs Pemerintah Indonesia menurut kami, antara lain:


1.       Usir dan Tutup Freeport
2.      Audit kekayaan dan kembalikan Freeport dan serta berikan pesagon untuk buruh
3.      Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan
4.      Tarik TNI/Polri Organik dan Non organik dari tanah papua
5.      Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi bangsa west papua
6.      Usut, tangkap,adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di Papua
7. Biarkan rakyat dan bangsa West Papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di Tanah West papua

8.      Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat ekspotasi tambang

Jam 11:10 bubar



(Ney Sobolim)
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Aksi long march di Seputan Simpang Lima kota Semarang
Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga melakukan aksi di di kota Semarang mendukung 7 negara Pasifik yang membawah masalah Papua di dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Aksi dimulai pukul 09:30 WIB dari titik kumpul di Patung Kuda Undip Peleburan aksi dipimpin oleh Zan Magay sebagai Koordinator dan Janu Adii, dalam orasi yang disampaikan secara bergantian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1960-an.

Rakyat Papua secara sadar memproklamirkan negra West Papua pada 1 Desember 1961 namun digagalkan melalui TRIKORA yang dikeluarkan oleh presiden Soekarno melalui komando operasi Jendral Soeharto, untuk menghilangkan nasionalisme orang Papua ribuan rakyat Papua  dibunuh.
Saat ini pemerintah Indonesia sedang bersuara untuk memperpanjang PT. Freeport namun mahasiswa dan rakyat Papua menuntut agar ditutup. Karena PT. Freeport adalah pembawah malapetaka bagi rakyat Papua. Persoalan Freeport adalah Persoalan bangsa Papua. Karena PT. FI milik negara imprealis Amerika itu sebelumnya dilakukan kontrak karya secara sepihak antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 1967 padahal waktu itu Papua masih wilayah sengketa atau sebelum dilakukan PEPERA tahun 1969. Hal itu terbukti dalam pelaksanaan PEPERA yang tidak demokratis dari 8.800 orang Papua pada saat itu, dipilih hanya 1025 orang dan sebagian besar dikarantinakan dan hanya 125 orang yang memberikan hak suara.

Kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat bangsa Papua berlanjut sejak Papua dianeksasikan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dibawa rezim Soeharto yang berwatak militeristik wilayah Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) terhitung 8 kali operasi dilancarkan akibatnya ribuan rakyat Papua Barat yang tidak berdosa dibunuh dan ribuan lainnya mengungsi ke Papua New Guinea.
Pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Arnold Clemens Ap, Dr. Thom Wainggai, Theys Hiyo Eluay, Kelly Kwalik, Musa Mako Tabuni dan lainnya masih belum dipertanggungjawabkan oleh negara.

Dan dalam momen pilkada kolonial, provokasi Aparat juga terjadi di kabupaten Intan Jaya mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 600 orang lainnya mengalami luka berat. Maka menuntut agar usut tuntas kasus tersebut.

Dari kesalahatan sejarah dan tindakan Aparat TNI/Polri, Kopassus dan kejahatan kemanusiaan secara sistemais dan terustruktur itu saat ini terjadi genosida atau rakyat bangsa Papua menju pada kepunuhan etnis dibawa Kolonialisme dan Militerisme Indonesia dan cengkraman imprealisme global yang mengeksploitasi sumber kekayaan alam tanah Papua.
Tidak ada jalan lain untuk selamatkan manusia dan alam Papua,.

Maka,  Aliansi Mahasiswa Papua  menuntut semua perusahaan Multi National Coorporation’s (MNC’s) yang melakukan ekplorasi dan eksploitasi di Tanah Papua dan mendesak PBB beserta pemerintahan Jokowi-Jk. untuk segera pertama memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Kedua tutup Freeport dan berikan Hak penentuan nasib sendiri dan ketiga usut tuntas kasus pelanggaran HAM di Papua. Keempat menarik militer (TNI dan Polri) organik dan non organik dari Tanah Pa­pua (Papua Barat) dan kelima usut tuntas aktor konflik sengketa Pilkada di Intan Jaya.


Dan aksi berakhir ini pada pukul 10: 50.


Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

DISKUSI: Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kolonial Negara Republik Indonesia (NKRI) di Tanah Papua beberapa hari lalu, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga menyikapi dengan melakukan kegiatan nonton film Revolusi negara Venezuela yang dipimpin Hugo Chaves dan diskusi dengan thema “Pilkada dan penentuan nasib sendiri”.

Berikut  ringkasan hasil diskusi:

Keterlibatan kaum pemodal atau kapitalis dalam dunia demokrasi rakyat bangsa Papua terus terjadi hingga dewasa ini yang dapat merusak tatanan hidup dan masa depan orang Papua.  Secara historis Papua dianekrasasi (dipaksakan) masuk kedalam negara Indonesia karena keterlibatan perusahaan bernama PT. Freeport milik negara imprealis Amerika  Serikat. Pada tahun 1967 secara sepihak pemerintah Indonesia melakukan tandatangan kontrak karya dengan PT. Freeport, padahal saat itu wilayah Papua masih dalam wilayah sengketa antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Sehingga pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969 hanya formalitas, sebelumnya sudah direncanakan oleh Amerika sebagai negara adi kuasa dengan Indonesia dan menekan Belanda agar Indonesia menjadikan Papua sebagai wilayah koloni atau jajahannya.

Di bawah kolonialisme Indonesia keterlibatan kaum pemodal dalam demokrasi terus terjadi, pengajaran demokrasi buruk dibawah kolonialisme Indonesia terus merusak moral dan tatanan hidup orang Papua. Banyak dampak yang terjadi akibat demokrasi yang buruk seperti perang antar suku, rusaknya tatanan hidup berkeluarga dan masih banyak lagi.

Revolusi negara Venezuela dalam kontek Papua tidak jauh bedah, mengingat Tanah Papua sedang dieksploitas habis-habisan oleh Perusahaan-perusahaan Multi Nation Cooperation’s (MNS’s) diantaranya PT. Freeport Indonesia di Timika; BP LNG Tangguh di Bintuni; MIFEE di Merauke dan beberapa perusahaan legal dan ilegal lainnya. Disini rakyat Papua yang sudah lama menderita ini membutuhkan pemimpin berjiwa revolusioner untuk membelah hak-hak rakyat. Jika ada pemimpin yang revolusioner mahasiswa siap setuju dan siap memback-up demi membelah rakyat yang sudah lama menderita.

Seperti pemimpin Venezuela Hugo Chaves sebelum memimpin rakyat sebelumnya mensejahterahkan rakyat, di Papua berbalik. Setelah terpilih hidup berfoya-foya atas penderitaan rakyat.


Dampak lain adalah, elit-elit politik melakukan pembagian kekuasaan dalam birokrasi di setiap daerah. Kaum pemodal masih jadi donatur dalam pilkada. Otsus dan pemekaran dikasih cuma-cuma karena dianggap orang bodoh atau maka moral orang Papua dihancurkan. Ketika kaum pemodal menjadi donatur dalam pilkada perusahan-perusahaan mudah sekali untuk masuk, disitu Militer diturunkan agar menjaga perusahaan dan membuat konflik dan yang menjadi korban adalah masyarakat sipil.


Dalam hal demokrasi yang menjadi tuntutan mayoritas rakyat Papua kepada pemerintah kolonial Indonesia adalah menegakan nilai-nilai daripada demokrasi. Pilkada dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat tidak lain adalah dua hal demokrasi. Pilkada yang baru dilaksanakan di beberapa daerah di Tana Papua merupakan Pilkada kolonial untuk terus memperpanjang wilayah koloninya di atas  Tana Papua dengan kekuatan penuh Aparat Militer dan satuan Polisi. Karena terbukti di beberapa daerah demi memuluskan agendanya Aparat gabungan kolonial Indonesia melakukan teror, intimidasi bahkan pembunuhan seperti yang terjadi di Dogiay aparat keamanan membunuh dua warga atas nama Melkias Dogomo dan Otis Pekei dan puluhan lain masing-masing mengalami luka berat.


Sudah berkali-kali rakyat Papua ikut serta dalam Pilkada kolonial Indonesia namun hingga saat ini tidak ada perubahan yang yang signifikan malah menghancurkan tatanan hidup rakyat bangsa Papua. Mulai dari kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di berbagai bidang tidak ada perubahan sedikitpun,  di bidang Pendidikan dan kesehatan adalah masalah serius yang dihadapi rakyat Papua hingga saat ini. Elit-elit yang selalu memberikan janji nyatanya adalah kader-kader perpanjangan tangan dari borjuis-borjuis nasional Indonesia yang dititipkan dalam pilkada di setiap daerah untuk memuluskan kepentingan mereka. Hal ini terbukti jika salah satu calon kepala berhasil menjadi kepala daerah proyek-proyek maupun dalam birokrasi ditempatkan sesuai perjanjian dengan pihak pemodal dan disitu Militer diturunkan untuk mengamankan kepentingan kaum pemodal. Alih-alih menjaga keamanan (mengamankan kepentingan pemodal) Militer melakukan kekerasan terhadap masyarakat sekitar, tak jarang Militer membuat konflik.

Dikemukakan beberapa pihak  yang merusak dunia demokrasi rakyat bangsa Papua adalah:


Elit Politik Dalam Pilkada

Dalam setiap pilkada di setiap daerah terjadi pembagian kekuasaan antar elit-elit politik. Pembagian kekuasaan antar elit politik ini dapat merugikan sesama terlebih masyarakat pada umum. Setiap pemimpin kepala daerah bertindak sebagai penguasa tunggal yang bisa memerintahkan suluru masyarakat, ibarat membuat kerajaan dalam suatu daerah. Pengaturan dan pembagaian kekuasaan ini terjadi dalam birokrasi pemerintahan dan juga pembagian proyek yang menguntungkan minoritas elit-elit politik di setiap daerah di Papua sehingga rakyat dikorbankan.

Peran Pemodal Dalam Pilkada
Pemodal berperan sebagai donatur utama dalam setiap pilkada. Pemodal nasional Indonesia dan pemodal lokal yang pada umumnya para pendatang, menjadi donatur untuk menempatkan kader ataupun elit politik yang maju dalam pilkada untuk kepentingan mereka di suatu daerah.

Peran Militer Dalam Pilkada
Pesta demokrasi di Tanah Papua dibackup oleh Militer.  Para elit politik menciptakan konflik. Militer berperan sebagai sekurity bagi elit politik dan pemodal bukan masyarakat umum.Karena keterlibatan Militer dalam proses demokrasi salah satunya demokrasi adalah untuk memuluskan agenda kolonial. Alih-alih menjaga keamanan, Militer dan juga Kepolisian melakukan teror, intimidasi bahkan pembunuhan terhadap masyarakat. Peristiwa di Dogiay kemarin dan beberapa daerah lain dalam pilkada sebelumnya, masyarakat sudah mengetahui watak Militer kolonial Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah yang berulang kali dilakukan di Papua  adalah percuma, sebab setiap pemimpin seakan-akan menjual masyarakatnya sendiri. Pemimpin saat ini di Papua saat ini masih terikat dalam sistem sehingga sulit untuk membelokan sistem kecuali ada dorongan dari rakyat. Dalam hal ini mahasiswa berperan aktif menyadarkan rakyat, jika kita ingin menjadi pemimpin dalam sistem Indonesia tidak akan pernah memimpin sesuai untuk membelah rakyat karena sistem sudah mengharuskan untuk menindas rakyat. Namun beberapa kesulitan dalam menyadar masyarakat Papua adalah, secara historis Papua ini lahir paling terakhir di dalam dunia modern, sehingga terjadi keterlambatan dalam berbagai bidang, ibarat bayi prmatur bangsa Papua dipaksa untuk masuk dalam dunia modern.

Gereja-gereja dan elit-elit plitik berperan sebagai kapitalis lokal karena pemerintah saat ini adalah perpanjang kolonial untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satu contoh, pilkada kali ditemukan banyak kejaanggalan yang justru melecehkan nilai-nilai demokrasi dalam pilkada kolonial ada anak kecil ikut pemilu.

Disisih lain, eksekutor daripada kepentingan kolonial adalah orang Papua sendiri. Faktor ekonomi rakyat yang sudah bergantung dan lebih menikmati hasil yang serba instan ini dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk kepentingan mereka.

Pemerintah kolonial indonesia diharapkan menyadari nilai-nilai demokrasi yang tentunya diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia sendiri. Jika pemilukada diberikan, penentuan nasib sendiri kenapa tidak diberikan? Padahal keduanya adalah sama-sama hal yang menyangkut nilai-nilai demokrasi. Sesungguhnya rakyat Papua menginginkan referendum/hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai salah satu bangsa yang ada di atas bumi ini.
 Tugas daripada mahaiswa adalah membangun masyarakat, sebelum Papua merdeka terlebih dahulu membangun jiwa bangsa sehingga saat ini masyarakat Papua butuh.  Sebagai mahasiswa membangun masyarakat melalui ilmu yang kita tekuni. Secara historis bangsa Papua sudah punya pola produksi lewat kerja sendiri namun sedang dibuat serba instan. Undang-undang dipolitasi sehingga a­­­kar masalah adalah ketergantungan pangan dan hal ini adalah pergeseran budaya.  
Sehingga mahasiswa yang memiliki gagasan harus didukung oleh tindakan untuk bekerja dalam masyarakat. Mahasiswa ambil andil dan bekerja dalam masyarakat untuk membawah perubahan dalam masyarakat.

Dari sejumlah persoalan yang dikemukakan diatas, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia dan Tanah Papua selain memperjuangan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri.
Beberapa poin yang menjadi pokok dari diskusi ini adalah:

1.       Memutuskan Jembatan Penindasan atau keluarkan Kolonialisme dari Tanah Papua
2.       Rakyat Papua membutuhkan pemimpin berjiwa revolusioner
3.       Mahasiwa turun langsung bekerja dengan masyarakat berperan aktif dalam masyarakat
4.       Jika Papua sudah merdeka tidak boleh ada perusahaan-perusahaan asing
5.       Masyarakat harus mengikuti setiap pemilu kolonial indonesia dengan aman,       damai dan tertib sebagai tingkatan demokratis sebagai langkah sukses dari demokrasi dalam menghadapi penentuan nasib sendiri nantinya
6.       Mahasiswa harus membawah perubahan dalam masyarakat bukan menjadi perpanjangan tangan penjajah
7.       Mendidik rakyat agar tidak bergantung pada pemerintah kolonial
8.       Perjuangan untuk keluarkan kolonial Indonesia dari Tanah Papua harus diperjuangkan untuk selamatkan manusia Papua
9.       Uncen dan Unipa dan beberapa universitas diharapkan melakukan kajian-kajian terkait kematian orang asli Papua dan persoalan-persoalan di berbagai bidang.

Proses demokrasi kolonial yang baru saja dilaksanakan secara aman, damai, dan demokratis di beberapa daerah di Papua merupakan suatu langkah bagi rakyat Papua bahwa siap untuk menentukan nasib sendiri secara demokratis.
Demikian hasil diskusi kami, semoga dapat menjadi bagi dari sumbangan dalam memahami persoalan-persoalan pelik yang menimpah rakyat bangsa Papua.

(Ney S)
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Long march di putaran Simpang Lima Semarang


Pada hari ini Kamis, 26 Januari 2017, aksi serentak Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua [FRI-West Papua] serentak di 20 Kota. Di Semarang 65 Aliansi masa aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga melakukan aksi demo. Aksi dimulai pukul 9:30 WIB dari Patung Kuda Undip Peleburan jalan Pahlawan-Seputaran Simpang Lima menuju Polda Jawa Tengah.

Dalam orasi disampaikan hentikan kekerasan di Dogiay dan protes tindakan Aparat gabungan [TNI/Polri] di Dogiay dan Papua pada umumnya. Di Dogiay Militer melakukan sweeping alat-alat kerja dan orang-orang yang berambut gimbal dan jenggot tebal. Dan protes tindakan berlebihan Aparat yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. 

Kronologis dua korban yang meninggal adalah , korban Melkias Dogomo meninggal setelah ditahan polisi. Saat korban ditahan di Mapolsek Maonemani pada tanggal 23 Desember, polisi melakukan kekerasan dengan memasukkan pangkal senjata kedalam mulut korban; sementara korban meninggal berikutnya, Otis Pekei, ditahan di Jembatan Kali Tuka. Dalam penahanan ini, korban disiksa dan keluar dari Mapolsek Maonemani dalam keadaan tak bernyawa. Terdapat pula beberapa korban luka akibat kekerasan aparat. Masa aksi juga protes sweeping sembarang terhadap masyarat Dogiay di tempat umum. Dan juga menyampaikan bahwa sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia [HAM] di Papua itu dampak dari sejarah yang salah saat pelaksanaan Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang penuh manipulasi dan tidak demokratis. Dan juga masa aksi mendesak hentikan pasal makar terhadap empat Aktivis West Papua di Manado dan 2 Aktivis di Jayapura.

Di depan Polda Jawa Tengah orasi secara bergantian disampaikan terkaitsweeping dan kekerasan kemanusian di Dogiay dan dan Papua pada umumnya dan menuntut hentikan pasal makar terhadap 6 Aktivis West Papua.


Aksi kekerasan kemanusiaan di Papua. Pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang yang tidak diselesaikan dan semakin hari menjadi-jadi. Maka tidak ada jalan lain untuk selamatkan manusia Papua selain berikan hak untuk menentukan nasib sendiri kepada rakyat Papua sebagai solusi yang demokratis.
Pada aksi ini dengan thema “Stop Kekerasan Aparat di Dogiyai dan Hentikan Jeratan Pasal Makar terhadap 6 Aktivsi West Papua”, menyatakan sikap;

1. Copot Kapolsek Nabire dan Kapolsek Dogiyai;Hapuskan Pasal Makar;

2. Tarik pasukan gabungan dari Dogiyai;

3.Hentikan jeratan pasal makar terhadap 6 aktivis West Papua (Hiskia Meage, Emam Ukago, William Wim, Panus Hesegem, Hosea Yeimo, Ismail Alua);

3.Tarik pasukan organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua;
4. Hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyta dan bangsa Papua;

5. Menuntut Komnas HAM melakukan investigasi untuk mengungkit kekerasan dan pembunuhan di Dogiyai Papua dan Korban Pasal Makar;

6. Buka kesempatan bagi jurnalis internasional untuk melakukan peliputan di Papua; dan

7.Stop kekerasan terhadap rakyat dan bangsa Papua.



 (Ney S)
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Poster seruan aksi AMP Komite Kota Semarang-Salatiga.

"Cabut RESOLUSI PBB 2504! Berikan Kebebasan Dan Hak Menentukan Nasib Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat"

Resolusi PBB 2504 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 1969 yang mengesahkan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), Juli-Agustus 1969 merupakan bentuk penghianatan PBB terhadap demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) rakyat Papua sebagai satu kesatuan masyarakat dunia yang harus diperlakuakan dengan secara adil dan bermartabat. Pelaksanaan PEPERA yang tidak demokratis dan penuh manipulasi, teror dan intimidasi bahkan penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap rakyat Papua yang pro-kemerdekaan harus dilakukan oleh Indonesia untuk menduduki Papua. Selain itu PEPERA meningkari isi Perjanjian New York yang mengharuskan tindakan penentuan nasib sendiri di Papua harus dilakukan melalui mekanisme internasional yaitu ‘one man one vote’. 

Faktanya PEPERA yang tidak demokratis dan tidak sesuai mekanisme internasional itu dilakukan dengan 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat untuk bergabung dengan Indonesia. Fakta lain yang menunjukan keterlibatan PBB dalam peningkaran terhadap hak-hak demokratis rakyat Papua bahwa Resolusi 2504 membenarkan Kontrak Karya I Freeport dan pemerintah Indonesia yang dilakukan 2 tahun sebelum PEPERA dilakukan yaitu pada 7 April 1967. 

Maka, untuk menyikapi momen disahkannya Resolusi PBB 2504, Aliansi Mahasiswa Papua mengajak Kawan-kawan Mahasiswa Papua untuk terlibat dalam aksi demo damai yang akan dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 November 2016 Waktu             : 09:00 - selesai
Titik Kumpul :Kontrakan Koteka
Titik Aksi : Patung Kuda Undip Semarang Rute Aksi : Patung Kuda Undip Peleburan-Jl Pahlawan Bundaran Simpang Lima

 Thema : “Cabut RESOLUSI PBB 2504! Berikan Kebebasan Dan Hak Menentukan Nasib Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas partisipasi dan dukungan Kawan-kawan kami ucapkan terima kasih. Salam!

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Semarang-Salatiga (AMP KK Sesal)
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share



Foto bersama tim Big brothers legent Fc usai menerima piala sebagai juara satu pada Liga persahabatan AMP CUP II Semarang (Bleghes)


Semarang, AMPNews.org--Liga Persahabatan AMP CUP II sebanyak 40 Tim futsal ikut ramaikan: 32 tim futsal putra dan 8 tim futsal putri yang digelar oleh Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Semarang

Ketua panitia, Luther Deba, menjelaskan turnamen futsal ini berlangsung selama satu minggu, di buka pada pada 7 November lalu di lapangan futsal Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang hingga selesai pada 14 November, dan berjalan baik sesuai harapan panitia.

“Tim yang meramaikan turanamen ini tidak hanya mahasiswa Papua tetapi beberapa tim dari kawan kawan non Papua baik dari paguyuban maupun kampus-kampus yang ada di Kota Semarang”. Kata Deba usai penyerahan piala kepada AMPNews.org, Senin (13/11.2016) dilapangan futsal Merdeka, Gunung Pati Semarang

Lanjut Deba, tujuanya melalui olahraga ini menggalang solidaritas dan persatuan antar mahasiswa Papua dan warga di Kota Semarang untuk menghilangkan stigam buruk dengan Aliansi Mahasiswa Papua dikalangan rakyat Indonesia khususnya di Jawa.

"Saya mewakili kawan-kawan panitia berterima kasih atas kerjasama dari semua tim maupun penonton yang ikut meramaikan turnamen ini hingga berjalan dengan baik dan sukses sesuai harapan kami panitia semoga turnamen tahun depan lebih meriah dari tahun ini serta persahabatan dan persatuan kita tetap terjaga tanpa batas,” Pungkas Deba

Sementara itu Ketua Komite Kota AMP Semarang Jackson Gwijangge,  mengajak kepada seluruh mahasiswa Papua untuk menjaga persatuan dan persahabatan dengan mahasiswa Papua dan warga non Papua lainya yang ada di kota Semarang.

“Kita Papua satu tidak ada pantai dan gunung  persahabatan kita terus jaga dan merapatkan barisan dalam perlawanan bersama organisasi AMP di kota semarang ini untuk kita mengakhiri semua penderitaan diatas tanah air kita Papua.” Tambahnya.

Pertandingan AMP CUP II, Untuk Putra,  pada akhirnya Juara I diraih oleh Big Brothers Legent FC, Juara II Tigi D FC, dan juara III UNISBANK FC. Kemudian untuk Putri, Juara I diraih oleh UNISBANK FC, juara II Putri Puncak FC dan Juara III Putri IPMO  FC. (Bleghes)
Read more »
Langganan: Postingan (Atom)

Komentar Anda

[disqus][facebook]
Gambar tema oleh duncan1890. Diberdayakan oleh Blogger.
Koran Kejora View My Stats