Koran Kejora

Ilustrasi gambar sistim piramida

Ils.Koran Kejora

Oleh: NN**

Pendahuluan

Beberapa hari belakangan ini, isu yang cukup menyita perhatian kita khususnya di Indonesia adalah masalah “rasisme” terhadap “bangsa Papua” dari orang Jawa. Seperti yang terjadi di semarang, Surabaya, malang dan juga di Makassar dan “mungkin” juga terjadi juga di tempat lain di Indonesia. Dan akibat dari masalah “rasisme” ini telah terjadi gejolak di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Papua. Ribuan orang Papua dari berbagai organisasi turun ke jalan “menuntut” agar masalah rasisme terhadap “bangsa Papua” di hentikan, para pelaku rasisme di adili, menuntut agar segera bebaskan mahasiswa Papua yang di tangkap bahkan ada yang meminta agar semua orang Papua pulang ke Papua. Dan dukungan juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia khususnya di bagian “Timur” seperti NTT dan Ambon serta ada juga dukungan dari Timor Leste. Hampir tidak ada “dukungan” terhadap bangsa Papua dari daerah lain”apalagi” dari Jawa. Bisa dikatakan “hampir tidak” ada dukungan untuk “Bangsa Papua”. Mungkin ada tapi sangat kecil” kecil bangat malah”.

    Disini penulis menyampaikan pendapatnya dari sudut pandang filosofis dengan  beberapa teori tesis dan antithesis untuk sebuah sintesis yang ilmiah. 

Kata “rasisme” sendiri memilik beberapa arti dengan pendapat yang berbeda-beda. Menurut wikipedia Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu – bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Beberapa penulis menggunakan istilah “rasisme”untuk “mengurangi” hak orang asing (xenofobia), bahkan mengakibatkan penolakan terhadap hubungan antar ras (miscegenation), dan generalisasi terhadap suatu kelompok orang tertentu (stereotipe).

Masalah Rasisme telah menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, segregasi dan kekerasan rasial, termasuk genosida. Banyak sekali para pemimpin yang  menggunakan isu rasial untuk memenangkan suara. sejak 1940-an Istilah rasis telah digunakan dengan konotasi buruk dan identifikasi suatu kelompok atau orang sebagai rasis sering bersifat kontroversial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rasisme diartikan sebagai paham atau golongan yang menerapkan penggolongan atau pembedaan ciri-ciri fisik ( seperti warna kulit ) dalam masyarakat. Rasisme juga bisa diartikan sebagai paham diskriminasi suku, agama, ras ( SARA ), golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu (biologis).

Rasis, Mengapa harus ada?

Rasisme menjadi masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini. Rasisme sudah eksis dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Menurut laman Komisi Hak Asasi Manusia Australia, ada beberapa alasan kenapa orang selalu berlaku rasis.

1. Lingkungan Sosial

Manusia adalah homo socius “manusia social” artinya manusia harus hidup dan bergantung kepada orang lain. Manusia hidup dalam suatu lingkungan social. Mengapa lingkungan sosial? Kebanyakan dari kita juga menghabiskan waktu dengan orang yang memiliki minat, latar belakang, budaya dan bahasa yang sama. Hal ini akan menciptakan rasa memiliki yang tinggi. Di sisi lain, rasa memiliki yang tinggi ini dapat menyebabkan kita untuk berpikir bahwa kelompok kita adalah yang paling baik dari pada yang lainnya. Yang menjadi permasalahan disini adalah “lingkungan sosial”. Apabila lingkungan sosial dimana kita tinggal memiliki minat, bahasa, budaya, latar belakang yang sama dan  ras yang sama maka akan memunculkan sebuah pemikiran dan konsep yang sama. Kesamaan konsep dan pemikiran tersebut akan memunculkan sebuah konsep dan pemikiran lain bahwa” orang’ diluar kita adalah bukan dari kita. Seorang filsuf modern bernama Jean-Jacques Rousseau (lahir 28 Juni 1712, wafat 2 Juli 1778) adalah seorang filsuf dan komposer Prancis Era Pencerahan di mana ide-ide politiknya dipengaruhi oleh Revolusi Prancis, perkembangan teori-teori liberal dan sosialis, dan tumbuh berkembangnya nasionalisme. Melalui pengakuan dirinya sendiri dan tulisan-tulisannya, ia praktis menciptakan otobiografi modern dan mendorong perhatian yang baru terhadap pembangunan subjektivitas. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Manusia itu menjadi jahat karena pengaruh dari kehidupan sosial (tempat dimana dia tinggal). Maka dari pemikiran J.J Rousseau bisa di simpulkan bahwa konsep dan pemikiran yang collective berasal dari lingkungan sosial. entah itu positive ataupun negative (rasis) sangat di pengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitar kita.  Dan Kasus “Rasisme” terhadap bangsa Papua juga dalam konteks Pemikiran J.J Rouseau “bisa” berasal dari sebuah konsep dan pemikiran yang sama terhadap suatu kelompok atau suatu golongan. Sebuah konsep dan pemikiran yang mengatakan bahwa” Orang jawa adalah kita (Manusia), orang di luar jawa (kulit hitam) bukan kita (Monyet).

2. Faktor Keluarga. 

Semua orang akan setuju dengan saya bahwa keluarga adalah tempat awal dimana seseorang mengenal dunia, belajar mengenal dunia, belajar mencintai dunia sebelum “terjung” ke dunia sisial di sekitarnya. Artinya bahwa orang tua menjadi factor yang sangat menentukan  terhadap kehidupan “integral” seorang anak sebelum bersosialisasi. Seorang filsuf Empirisme di abad pertengaan yang bernama “John Locke”mengatakan bahwa ketika manusia dilahirkan itu seperti sebuah kertas putih kosong atau istilah filosofisnya adalah “Tabula Rasa”. Pertama kali manusia menghirup udara di dunia, manusia ibarat kertas kosong ataupun kanvas putih, yang siap dicoret dengan berbagai pengalaman hidup. Kau bisa melukiskan apapun dalam setiap perjalanan hidupmu. Tentunya, kau akan suka lukisan yang penuh warna. Filsuf empirisme lain adalah Thomas Hobbes (1588-1679) Hobbes mengatakan bahwa pengalaman merupakan permulaan segala pengenalan, pengalaman intelektual tidak lain adalah semacam perhitungan yaitu penggabungan dari data-data inderawi. Setiap yang melekat dalam diri kita, diperoleh dari setiap pengalaman hidup. Dikumpulkan melalui panca indera, sedikit demi sedikit, dan diinternalisasikan dalam diri, melekat dalam tubuh, tersimpan dalam memori otak dan bisa membentuk karakter. Dalam konsep ini karakter manusia ditentukan oleh pengalaman-pengalaman pribadi manusia. Rasisme dalam konsep Empirisme “bisa’ berasal dari pengalaman indrewi yang ditinggalkan oleh generasi ke generasi yang berhubungan langsung secara Biologis (Keluarga). Karena apa pun yang diajarkan oleh orangtua pada anaknya, pasti akan melekat dalam diri anaknya, apa itu baik atau buruk.

Ironisnya, orang tualah yang menjadi salah satu faktor penyebab rasisme muncul, sehingga hal ini akan terjadi rantai kebencian yang tidak putus karena terus didoktrin antar generasi. Masih merupakan “kelanjutan” dari lingkunga sosial segala pengalaman yang di tangkap oleh indra anak hanya merupakan suatu konsep yang “radikal” tentang seseorang sehingga mempengaruhi juga konsep dan pemikiran anak tentang seseorang. Dan disini “Rasisme” bisa dan akan muncul.

3.Keputusan Kebijakan Pemerintah

Dan masalah yang sudah menjadi sangat klasik adalah kebijakan Pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan kebijakan pemerintah sering menjadi penyebab rasisme dan inilah yang paling  terjadi di Indonesia. Kenyataan membuktikan bahwa beberapa kebijakan yang diambil pemerintah telah menjadi munculnya “akar” rasisme” di masyarakat. Contohnya setiap tahun daerah di jawa selalu ada perbaikan jalan, perbaikan sekolah, perbaikan infrastruktur dan lai-lainnya. Tetapi di daerah bagian Timur jarang sekali ada perbaikan jalan, perbaikan sekolah, perbaikan infrastrukur. Sekalipun ada “perbaikan” itu akan terjadi sepuluh tahun sekali. Menurut Alo Liliweri Pengertian rasisme adalah suatu ideologi yang mendasarkan diri pada diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang, karena ras mereka bahkan ini menjadi doktrin politis. Doktrin politis inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya Rasisme di Indonesia. Dari pendapat Alo Liliweri tentang rasisme bisa di simpulkan bahwa rasisme muncul karena doktrin politis yang diskriminatif terhadap golongan atau kelompok lain. Dan kelompok atau golongan lain yang menjadi korban doktrin politik adalah “Bangsa Papua dan wilayah di bagian Timur Indonesia. Satu hal yang perlu diakui bahwa sekarang ini sedang ada pembangunan besar-besaran di daerah bagian Timur Indonesia seperti NTT, Papua dan Ambon. Bisa dikatakan bahwa itu juga menjadi “Doktrin Politis” yang diskriminatif. karena pokok masalahnya adalah” sudah 74 tahun merdeka, mengapa baru sekarang ada pembangunan besar-besaran di wilayah Timur? Selama ini wilayah Timur bukan Indonesia? Atau selama ini fokus di bagian barat? Sekali lagi Alo Liliweri mengatakan bahwa rasisme adalah diskriminasi karena doktrin Politis.

4. Budaya serta Adat Istiadat

Budaya serta adat istiadat setiap pelosok daerah atau bangsa tentu berbeda-beda yang otomatis mempengaruhi pikiran serta pemahaman juga perasaan yang tentu mempengaruhi kultur atau pandangan penanganan dalam suatu fenomena sosial di masyarakat. Berbicara mengenai budaya dan adat istiadat maka Indonesia adalah Negara yang sangat kaya akan budaya dan adat istiadat. Bahkan budaya Indonesia sangat dikenal di seluruh dunia. Saya yang pernah berkelana di jawa mengakui bahwa “sangat luar biasa” adat istiadat yang di tanamkan dari generasi ke generasi. Dan salah satu kebiasaan yang sangat luar biasa “keramahan” orang Indonesia (jawa). Luar biasa. Respect. Yang menjadi masalah adalah”mengapa Rasisme terhadap Bangsa Papua justru terjadi di Jawa yang sangat kental budaya dan adat istiadatnya? Mengapa? Ada yang salah dengan budaya dan adat istiadat orang jawa? Atau rasisme adalah “salah satu budaya dan adat istiadat orang jawa? Menurut Bapak Jalaludi Tunsam seorang penulis berkebangsaan Arab yang lama tinggal di Aceh mengatakan bahwa, adat istiadat adalah suatu cara atau kebiasaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma, serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah. Dan menurut Soerjono Soekanto, seorang Lektor kepala Sosiologi dan hukum adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau pun seorang penulis yang menghasilkan buku berjudul Hukum Adat Indonesia. Menurutnya, adat istiadat ini memiliki pengaruh dan ikatan yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan tersebut begitu mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut. Dua pandangan tentang adat istiadat diatas “bisa”menjadi suatu referensi akan suatu kesimpulan  bahwa kasus Rasisme terhadap “Bangsa Papua” adalah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan dan memiliki pengaruh dan ikatan yang kuat dalam masyarakat. Dari kasus Rasisme terhadap “bangsa Papua” yang menjadi “memanas” beberapa hari ini apakah Kasus Rasisme ini adalah bagian dari budaya serta adat istiadat yang telah di turunkan dari generasi ke generasi? Ataukah “Bangsa Papua” adalah korban “permanent” atas “adat-istiadat” yang telah mempengaruhi pikiran orang bukan dari Bangsa Papua”?

Kesimpulan

Apapun itu, bagaimanapun itu dan mau bagaimanapun “bangsa Papua” telah “sedikit hancur” karena Rasisme. Telah sedikit hancur karena menjadi tamu dirumah sendiri. Telah sedikit hancur karena dianak Tirikan. Bukan hanya “Bangsa Papua” tapi Indonesia wilayah Timur telah menjadi Korban Rasisme. Bertahun-tahun Wilayah Timur Indonesia hidup di bawah bayang-bayang “Kolonialisme Indonesia”. Bertahun-tahun Wilayah Timur Indonesia menjadi korban doktrin Politis. Tidak ada yang salah jika Sekarang ini “Bangsa Papua” menuntut haknya, menuntuk hak yang sama sebagai Manusia yang berbangsa dan bernegara. Tidak ada salahnya jika “Bangsa Papua” berontak demi sebuah harga diri, berontak demi sebuah kehidupan yang layak, berontak atas nama kemanusiaan.

Telah 74 tahun Indonesia merdeka, dan ditengah pembangunan besar-besaran di Papua sekarang ini, justru terjadi Rasisme terhadap Bangsa Papua. Ada apa? Dan justru Rasisme terjadi Di Jawa yang satu Negara, satu bahasa dan satu tanah air dengan Papua dibawah sayap Bhineka Tunggal Ika. Apa yang salah dengan Bhineka Tunggal Ika?

Boas Saloza salah seorang Pemain sepak bola asal Papua yang pernah mengharumkan nama Bangsa Indonesia mengatakan” lebih hina mana? Monyet mencari ilmu di tempat manusia dan menusia mencari makan di tempat monyet dan salah seorang pejabat Papua mengatakan” orang Papua tidak bisa membangun gereja di Aceh tapi orang Aceh bisa membangun masjid di Papua.

Ilustrasi gambar. Sumber: revolusioner dot org

Sumber Gambar: jubi.com

Ilust.Koran Kejora

Gagasan-gagasan dalam tulisan ini, merupakan kumpulan-kumpulan artikel pendapat oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] komite Kota Bali. Gagasan ini dapat digagas secara realitas kehidupan rakyat Papua dalam orde baru [ORBA] kekuasaan sistem birokrasi pemerintah dan kekuasan militer orde baru yang sangat represif dekriminasi.

 Pada umumnya, pemerintah Indonesia dan khusus-nya aparat keamanan [militer] belum mempunyai konsep bernegara dan berbangsa yang berserikat dan berdaulat di mata dunia maupun nasional. Itu terbukti dengan wajah pemerintah dan aparat keamanan yang menduduki dan menjajah penduduk orang asli Papua, sejak tahun 1961 sampai di era Otonomi Khusus sekarang yang telah gagal. Cita-cita militer sebagai melindungi hidup bersama yang beradap kemanusiaan, tapi kini bukan lagi bermakna. Telah hancur. Tidak disangkah lagi bahwa di tanah Papua Barat, dari Sorong – Merauke telah menjadi pelanggaran hak asasi manusia [HAM] dan kekejaman luar biasa yang dilakukan oleh militer atas nama kepentingan negara Indonesia dan NKRI harga mati.

Umat Tuhan pemilik negeri dan ahli waris tanah Papua dibantai seperti hewan buruan dengan meng-stigma anggota OPM, separatis, makar, KKB, KKBS. Sehingga, namanya militer, apa yang harus disanjungkan oleh penduduk asli Papua yang biasanya mengklaim diri bahwa mereka adalah pelindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dibalik kekerasan represif yang kejam? Toh, selama ini, pemerintah dan militer sudah memperlihatkan wajah sesungguhnya kepada rakyat Papua adalah wajah kejam, Watak kekerasan, kolonialistik. Jutaan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua melalui sistem kerja anda.

 Tumpukan dari beberapa kasus nyata yang dirasakan oleh rakyat Papua bahwa, pemerintah Indonesia dan TNI/Porli tidak pernah menjelaskan. Bahkan mereka sendiri tidak mengerti definisi kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI, seperti, apa bentuk,  model, dan juga wujudnya. Jargon yang diperlihatkan dan diwujudkan selama ini adalah “NKRI Harga Mati “. Dan siapa dia yang melawan negara ini, harus ditumpas.

 Seperti diungkapkan juga oleh satu militer yang pernah berkuasa di Papua, kolonel Kav. Burhandnuddin, waktu menjadi Dandrem 172/PYW Jayapura pada 12 Mei 2007 dan di publikasikan di media Cenderawasi pos bahwa, “penghianat Negara harus ditumpas. Suatu ketika jika saya temukan, ada oknum-oknum yang sudah menikmati fasilitas Negara, tetapi masih saja menghianati bangsa, maka terus terang; saya akan tumpas. Pula, tidak usah demonstrasi atau kegiatan-kegiatan  yang tidak berguna. Jangan lagi mengunkit sejarah masa lalu.”

 Apa yang diungkapkan oleh  pak Dandrem ini,  memamg benar karena dia diajarkan dengan doktrin seperti itu. Doktrin itu tercermin melalui perilaku dan watak militer selama ini dan telah melahirkan kebencian, kemarahan dan tidak ketenangan terhadap rakyat Papua. Jujur saja, aparat militer sesungguhnya telah menjadi musuh rakyat. Sungguh bukan lagi pelindung rakyat Papua. Sejak mulai orde lama hingga detik ini, orde Jokowi-JK.

Maka, pemerintah Indonesia dan militer perlu mewujudkan konsep dasar yang harus membagaimanakan rakyat secara aman dan tentram sesuai prikemanusian dan prikeadilan. Sebaiknya pula harus posisikan diri sebagai pemimpin [gembala] yang melindungi dan menjaga rakyat [domba-domba] yang ada di Indonesia dan Papua sesuai hakikat rakyat dan dalam jaminan UUD.

Dengan harapan pemerintah dan militer jangan berwatak pencuri, pembunuh, pembinasa, dan perampok hak-hak rakyat sipil secara rasis atau intimidatif. Pemerintah dan militer harus sebagai pemimpin [gembala] yang baik sebaiknya mengenal rakyat [domba-dombanya] dan mendengar suara mereka. Sebab percaya atau tidak, diakui atau tidak, yang sesunguhnya bahwa benteng kekuatan dan pertahanan negara Indonesia adalah rakyat Indonesia. Sungguh, bukan lagi di militer yang se-enaknya represif terhadap rakyat. Kalau keyakinan seperti ini tidak diterima, maka pertanyaannya adalah, apakah negara Indonesia harus dipertahankan dengan derita dan penumpahkan darah rakyat sendiri terutama terhadap rakyat Papua yang makin berlanjut? Atau apakah Negara Indonesia harus dipertahankan dengan menginjak-injak kehormatan dan hak asasi rakyat Indonesia kepada rakyat Papua?

 Dalam konteks Papua, selama ini pemerintah Indonesia dan militer telah sukses dengan gemilang mengintegrasikan wilayah, birokrasi pemerintah dan ekonomi dengan kekuatan politik dan keamanan ke-dalam wilayah Indonesia dengan bentuk sepihak, tanpa melibatkan penduduk asli Papua. Tetapi pemerintah Indonesia dan militer telah gagal total mengintegrasikan orang asli Papua atau manusia Papua ke-dalam wilayah Indonesia dan gagal membangun nasionalisme bagi penduduk asli Papua. Sebabnya, yang diperlihatkan adalah kekerasan dan kejahatan yang dapat menjauhkan hati rakyat Papua dari Indonesia. Akibatnya, sungguh tidak ada yang terindah.  Sudah pudar kepercayaan rakyat Papua kepada tatanan pemerintah Indonesia, aparat keamanan serta militer Indonesia.

 Langkah di atas juga mengarah pada aspirasi politik rakyat Papua yang tidak pernah ditanggapi oleh presiden Indonesia yang menjabat sebagai kepala negara. Mulai dari presiden pertama hingga detik ini, di Jokowi-MA, untuk memutuskan apa yang sebenarnya masyarakat Papua harapkan atau diinginkan. Tetapi setiap presiden yang menjabat menjadi kepala negara dalam negara ini hanya jadikan permainan. Dengan tujuan membudak rakyat Papua dengan beragam cara atau sistem secara tidak prikemanusiaan dan prikeadilan sesuai pradigma undang-undang negara.

Menyangkut dengan hal tersebut, militer dan birokrasi pemerintahan gagal melindungi rakyat Papua, terutama mengenai kekerasan alih fungsi kerja militer sebagai pelaku utama dalam menggerakkan eksploitasi lahan milik masyarakat Papua.  Akan persoalan serius ini, hampir semua sektor di wilayah Papua dikuasai dan digerakkan oleh pihak militer Indonesia sampai saat ini.

Contoh kasus nyata yang terjadi adalah pertama, kasus program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFE) yang saat  ini terjadi operasi lahan besar-besaran di kabupaten Merauke, dan yang di gerakan oleh Militer. Kedua,  Industri Kelapa  Sawit dalam skala besar yang terjadi di wilayah kabupaten Kerom, sawit di Nabire, Jayapura, Sorong. Ketiga, di teluk Bintuni perusahan Inggris yang beroperasi minyak bumi dan gas. Keempat, operasi tambang terbesar di dunia, PT Freeport, Tembagapura ,Timika-Papua  yang negara sudah melibatkan kapitalis Indonesia dan korporat imperialis di seluruh penjuru dunia, serta masih banyak kasus yang sama persis terjadi di beberapa kabupaten lainnya dengan tujuan pemerintah menggunakan militer sebagai kaki tangan investasi Indonesia dan dunia.

 Faktanya lapangan bahwa, dalam pemanfaatan lahan milik masyarakat Papua, pihak militer  tidak ingin dan tidak pernah untuk kompromi dengan masyarakat yang punya hak atas lahan tersebut. Maka jadinya, pihak militer membiarkan seenaknya dan kaum perampas menjadikan hak dimiliki lahan tersebut, sehingga klimaksnya bahwa, pihak investor dan militer bekerja sama dalam melakukan eksploitasi lahan tanpa batas. Pada hal status perusahan sebagai ilegal loging.  Sementara yang terjadi di area operasi perusahaan, di mana masyarakat  tidak pernah melibatkan  untuk mendapatkan jaminan untuk kelayakan hidup sementara pun. Bahkan masyarakat dimarjinalkan begitu saja. Tidak ada kepastian hidup yang jelas dan tidak ada tanggungjawab pemerintah serta persuhaan yang beroperasi. Dan dipertanyakan lagi bahwa adakah militer dan pemerintah  mempunyai kebijakan dan pengaturan semua itu dengan baik, seperti; peran, tugas dan fungsi militer TNI/Porli? Seharusnya pihak militer dan pemerintah harus sadar dan pahami yang benar tentang  peran dan fungsi serta tugas sebagai kedaulatan negara. Bukan hanya sekedar muat ketentuan Undang-Undang di situs web di setiap lini birokrat pemerintahan Indonesia dan pun dalam dokumen Undang-Undang dasar negara Indoesia di Jakarta.

Melihat fakta yang sudah dijelaskan di atas bahwa tidak  ada pihak manapun yang memperdulikan rakyat Papua sehingga apa jadinya? Upaya pergerakan militer dan investor serta pemerintah kian semakin meningkat dan mengancam sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya/tatanan budaya yang sudah ada. Dan dampaknya masyarakat terancam serta mengalami kehilangan aktivitas keseharian sebagai petani, nelayan, buruh untuk menopang hidupnya dari hasil mata pencaharian.
Konteks ini perlu kita pahami, terutama kepada rakyat Papua pada umumnya dan khususnya anak-anak muda generasi penerus bangsa, tanah Papua; dengan catatan, harus memahami dan bertindak serta membangun langkah-langkah yang konkrit sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan secara brutal yang dilakukan oleh militer, pemerintah, dan para investasi/ investor di tanah Papua. Jadi, harus dengan langkah-langkah yang sangat dapat dibangun secara bersama, bersatu dalam persatuan dan menyikapi persoalan di tengah rakyat.

Konsep pertama, [hasil gagasan kami] adalah, melakukan pendekatan dengan pihak tokoh-tokoh agama, adat, dan kepada masyarakat, terkait situasi yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi pada lingkungan masyarkat; kedua, melakukan koordinasi di semua pihak yang peduli terhadap situasi yang terjadi; ketiga, adanya upaya sosialiasasi yang sistematis sesuai kebutuhan masyarakat. Sosialisasi juga punya ukuran. Sosialisasi harus dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan, usia, dan status sosial. Biar target sosialisasi dapat terarah. Agar juga terjadi tanpa adanya ancaman militer Indonesia maupun pihak insvestor; keempat,semua pihak bersatu dan melakukan aksi penolakan secara serentak dengan menyampaikan pernyataan sikap sesuai isi hati [arah/pandang] rakyat Papua.

Pandangan ini merupakan konsep yang sebenarnya untuk menindaklanjuti bagi para mahasiswa, masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi tanpa sunggang-sunggang. Bahwa harus terbuka dan meluas agar terlihat inti dari kebebasan berekpresi di muka bumi ini dapat membentuk koalisi pada pandangan rakyat secara demokratis.

Konsep kedua adalah, peran  militer dalam kolonisasi, eksploitasi kapital. Militer berkuasa di Papua hanya karena kepentingan politik, kepentingan negara Indonesia serta kepentingan kekuasaan sumber daya alam [SDA], yang menjadikan militer sebagai kaki tangan penguasa. Begitu juga, apa bila suatu perusahan menanam investasi di negara lain, sekutu militernya juga berkuasa di tempat yang ada investasinya, dan itu terlihat di Papua. Karena Papua memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Lalu ini bisa disimpulkan, mereka hanya mengejar kepentingan ekonomi saja. Tidak lain, itu saja. Atau mencari keuntungan isi dari "perut" kaum penguasa. Apa lagi negara Indonesia untuk membayar utang negara yang semakin menumpuk dari tahun ke tahun.

Tidak lazim. Selalu saja mereka menggunakan pengamanan militer di semua birokrasi, perusahan, CV, PT dan bidang aspek kehidupan. Kita semua mengetahui bahwa, keberadaan militerisme di tanah Papua itu sebenarnya menjaga dan melindungi masyarakat, bukan se-enaknya  membunuh, membasmikn dan menghabisi rakyat Papua. Ini malah sebaliknya seperti bukti di atas. Militer malah melindungi para kapital global maupun kapital Indonesia sendiri di tanah Papua. Penilaian terhadap cara kerja militer dan kelakukan militer merupakan otek-otek kekerasan.

Seperti pepatah/peribahasa lain pula mengatakan “Dimana ada gula, di situ ada semut.” Begitu dengan militeri Indonesia. Di mana ada "pemerintah Indonesia pasti ada militer" dan di mana ada "perusahan pasti ada militer" dan keberadaan militer di seluruh tanah Papua adalah untuk melindungi kapitalis global, kapitalis Indonesia, kapitalis orang Papua, kapitalis birokrasi; dengan sepenuhnya sesuai sumpah dan janji oleh militer sendiri; dan apa bila ketika rakyat melakukan demonstrasi atau diskusi bebas yang membangun, pasti kapitalis-kapitalis itu melakukan kekerasan terhadap rakyat melalui militer yang sangat represif.

Melihat dengan itu, kondisi Papua saat-saat ini sangat di lema besar. Dan menjadi duka yang tidak pernah berhenti-henti. Setiap hari orang Papua dikontrol oleh militer dan sistem pemerintah, sehingga kekuasaan militer menyebar luas, baik di tempat-tempat umum maupun bahkan tempat terpencil.
Banyak cara yang militer Indonesia melakukan dari garis perjuangan militer sendiri dan lebih dari sekian rakyat luas belum mengetahui dibalik kekerasan militer di tanah Papua antara lain seperti, separatis yang dibentuk oleh militer/preman bersenjata, nepotisme, narkoba, seksual, pembunuhan, penyiksaan, perampokan, keroyokan, penistaan, pencuri, pendendam, terhadap rakyat asli  di tanah Papua. Serta ada pun kasus kongkrit sebenarnya tidak menguntungkan bagi rakyat itu sendiri, seperti; militer menjadi bandar togel, militer menjadi wartawan, militer menjadi pedagang kaki lima, militer menjadi tukang ojek, militer menjadi sopir taksi, militer menjadi pembisnis bahan local [jual pinang], dan militer menjadi pegawai negeri sipil, militer menjadi berdagang PSK-PSK [seks] dengan perempuan yang mengidap HIV/AIDS, militer menjadi pembawa dan penjual minuman keras, militer menjadi bupati, militer menjadi kepala dinas, militer menjadi pengkotbha [pendeta/pastor], militer menjadi buruh, militer menjadi pembisnis kartu joger dan dadu. Jadi, hampir di setiap sektor mereka menguasai dan merajalela. Dan itu virus yang sungguh mematikan terhadap rakyat Papua.

Kemudian keberadaan militer saat ini adalah memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Papua untuk menghadirkan/menciptakan masalah-masalah seperti di atas itu. Dengan tujuannya bahwa, target mereka adalah memusnahkan rakyat asli Papua dari tanah leluhur sendiri, memecah belah nasionalis rakyat bangsa Papua, mengasimilasikan rakyat asli Papua dengan rakyat luar Papua, menggegarkan budaya bangsa Papua serta martabat orang Papua itu sendiri.

Sudah bertahun-tahun Indonesia menjajah tanah Papua hingga sampai detik ini. Indonesia telah menjajah habis-habisan, mulai dari merebut kekayaan alam Papua, mencabut hak hidup ratusan ribu jiwa orang Papua. Bahkan membunuh setiap jatih diri/budaya dan adat isti adat yang herus melestarikan. Dan pula tutup rapat-rapat soal membungkam suara hak politik bangsa Papua untuk menentukan sikap bangsa  masa depan atau hidup menentukan nasib sendiri. Semua telah dibungkamkan oleh NKRI atau kolonial Indonesia yang hadir melalui kaki tangan militer di tanah bangsa Papua.

Konsep yang ketiga, merupakan, berbicara tentang mewarisi  penguasaan militerisme di Papua. Warisan yang terpendam di tanah Papua merupakan warisan yang terstruktur dari leluhur ke leluhur untuk mewarisi tiap peradaban yakni anak cucu selanjutnya atau orang asli Papua, namum warisan tersebut kini telah diambil-ahli oleh penguasan pemerintah dalam tangan militer yang sepenuh-nya. Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai penguasaian militer di berbagai konsep kehidupan rakyat Papua. Dengan penguasaian semacam  itu, prektek dan kerja  militer terlihat jelas. Sudah nampak memang dari bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, perusahan hingga tatanan agama.

Ada contoh kasus yang sedang terjadi di tanah Papua adalah, pertama, dimana rakyat Papua dipaksa oleh militer dan dirayu dengan bahasa yang amat perkasa terhadap orang tua untuk anak-anaknya di sekolahkan dalam bidang militer; militer melakukan perselisihan yang berujung pada pemaksaan untuk mencalonkan anggota. Langsung dari tingkat SMA/SMK. Lain pula di  tingkatan perguruan tinggi maupun di lingkungan masyarakat dengan maksud siapa yang ingin mengikuti program militer (militerity produc). Kedua, militer menjadi guru dan dosen  sebagai menerapkan ahli fungsi dari militer tanpa pandang realitas kehidupan rakyat.

Penguasaian militer di bidang ini sangat kejam sekali menguasainya sebab dilakukannya pada subjektif [per-individualis]. Kemudian pada bidang kesehatan, militer menjadi dokter bayaran untuk membius atau membunuh rakyat Papua yang smenjalani perobatan di rumah sakit, militer menjadi pemakai obat-obatan melalui makanan-makanan yang dijual maupun berbagi gratisan dalam panggung-panggung pesta. Sehingga, pendekatan ruang militer yang sangat merepresifkan. Maka, tidak ada ruang bergerak dan pergerakan oleh rakyat asli Papua dari sisi ruang demokrasi saat ini. Ini lain pula dikarenakan, militer ada di seluruh pelosok-pelosok tanah Papua.

 Sekilas tentang ekonomi yang ada di tanah Papua melalui ulasan yang cukup ringkas bahwa, di tempat tinggal masyarakat asli Papua, memiliki tanah yang luas, subur, berisi segala jenis makanan. Juga air minum yang segar. Ini terpampang jelas di seluruh tanah Papua. Lain pun disuburi dengan kekayaan alam oleh berbagai unsur hara tanah yakni; emas, nikel, batu bara, uranium, tembaga.
Kemudian berbagai unsur hara tanah yang menjadikan penghijauhan kesuburan tanah, di alam leluhur Papua . Maka itu-lah tanah Papua adalah, tanah terindah yang biasa disebut “High Land Paradise” yang mana masyarakat asli Papua dari ratusan tahun berlalu telah miliki dan menikmati kekayaan alam yang ada. Lalu selanjutnya disebut alam memberikan nafkah kehidupan bagi rakyat Papua dari tanah yang subur, maka rakyat berdomisi dengan alam, budaya, sosial. Yang berarti dengan kata lain bahwa, "rakyat Papua hidup bersama unsur hara dalam tanah, dipermuakan tanah (tumbuhan/hewan bisa hidang). Sehingga, kehidupan telah terjamin dari kekayaan alam itu sendiri," tetapi apa yang terjadi? Sayangnya setelah masuknya militer masuk melalui pemerintah (kaki tangan negara) secara tiba-tiba dan berlanjut kian menakuti dan menguasai tempat, menguasai di seluruh isi alam Papua dan menghadirkan para tangan kapitalis ilegal untuk menghancurkan kehidupan rakyat asli Papua. Dengan bentuk mengelolah dan eksploitasi segala jenis sumber daya alam dari kekayaan alam yang berharga bagi kapitalis, terutama kekayaan alam dikerut dan dihabiskan secara illegal untuk oleh kepentingan kaum kapitalis dan imperialis dan negara Indonesia, ketimbang bukan untuk rakyat asli Papua yang memiliki hak ulayat tanah Papua.

Dengan demikian mulai perampasan ekonomi rakyat Papua oleh para kapitalis menggunakan militer melalui pendekatan sistem intimidasi, perampokan, pembodohan, pelecehan, penganiayaan, penipuan, ketidak adilan, pengisapan, pencurian dan telah dijelaskan sebelumnya; serta semua dilakukan secara terstruktur, yang mana rakyat asli Papua perlu dapat menngetahui juga, kekerasan itu datang dan berhenti sebagai tujuan yang dimaksud sebagai perampasan ekonomi rakyat Papua dari ketidak adilan kapitalis dan imprealisme dalam tangan militer negara Indonesia. Yang mana juga sebagai tujuan untuk mengcabut jutaan nyawa rakyat Papua. Bahkan menumpas habis-habis kekayaan dan rumpun ras melanesia di Papua Barat.

Kebodohan dan penipuan sedang dilakukan oleh militer Indonesia dengan membawa wangian taktik yakni,  "Militer yang Merakyat". Militer sedang  merakyat di tanah Papua untuk sebagai menghadirkan pengancaman terhadap rakyat Papua, dan membodohi  terhadap rakyat dengan cara  melibatkan rakyat untuk memasukan dalam sistem mereka atau budaya mereka. Jadinya hampir rata-rata rakyat Papua mengikuti sistem dari kapitalis dan imprealis melalui militer yang merakyat.
Tekanan dari militer yang merakyat sangat cukup jelas saat ini terlihat. Mulai menutup ruang gerak pembebasan dan aktivitas rakyat Papua dari mencari mata pencaharian ekonomi kehidupan hingga perjuangan untuk membebsakan rakyat. Akibat dari itu militer menjadi rakyat, rakyat Papua pun mengundurkan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas keseharian mereka dan mengosongkan tempat mereka bekerja karena merasa kesesakan. Sebab tekanan dari militer yang merakyat dan juga dibaliknya kapitalis dan imprealis yang berkuasa.

Karena konsep militer merakyat di tanah Papua; di balik itu  juga,  Papua mempunyai sisi garis “Politik Sejarah Bangsa West Papua” untuk menentukan nasibnya sendiri, sehingga di Papua mempunyai dua sisi politik yang masih bekerja. Teruatama, tentang status “politik West Papua”  dan yang kedua adalah “politik praktis Indonesia” yang membodohi orang Papua untuk tidak memperjuangkan pembebasan nasional  Papua Barat. Jadi, kedua politik ini sedang berjalan lancar di tanah Papua.

Jadinya pun kerja militer yang merakyat di tanah Papua semakain memanas secara represif dan mengintimidasi tanpa batas.

Dari sisi perjuangan pembebasan nasional West Papua; sepanjang perjuangan West Papua dari tahun 1961 sampai 2019 mempunyai perjuangan yang total untuk “Merebut hak dan kemerdekaan yang total.” Bahwa pengakuan secara nasional dan internasional untuk rakyat West Papua berjuang untuk menentukan nasib hidup mereka pada masa yang mendatang . Dan itu terlihat jelas bahwa, ada berbagai organisasi yang terstruktur dalam perjuangan ini, terutama secara Internasional dan nasional, yakni Organisasi Papua Mardeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Free West Papua Campaign, ULMWP, KNPB, AMP, FRI-WP dan lainnya, tujuan utamanya adalah, “Mempertahankan hak hidup manusia kaum melanesia West Papua dan melindungi alam West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.” Sedangkan politik pratis kolonial di tanah Papua, adalah Indonesia memberikan berbagai pemekaran kabupaten-kabupaten, provinsi hingga, desa-desa. Juga pangkalan-pangkalan militer, membangun jalan trans-Papua untuk kepentingan negara dan investor, mendatangkan perusahan-perusahan yang eksploitasi isi alam, mengasimilasikan orang asli Papua dengan orang pendatang, mendatangkan otonomi khusus [otsus], [UP4B, afirmasi, SBNPTN, beasiswa DAN LPMAKA, dst. ..], mendatangkan kaum melayu sebagai tranmigrasi yang tanpa catatan kependudukan asli, dan sebagainya yang dilakukan oleh Indonesia atas Papua dengan melalui pendekatan militer yang merakyat secara refresif makin menjulang.

sehingga dengan kedua politik inilah, rakyat Papua perlu memikirkan kembali, apakah militer yang merakyat yang salah ataukah masyarakat asli orang Papua sendiri yang salah? Dengan menyikapi, bahwa bagaimana nasib hidup orang Papua kedepan dan anak cucu kedepan? Jika saja bila mempertahankan sistem Indonesia di tanah Papua yang semakin hari-semakin kejam oleh negara melalui pendekatan militer yang merakyat ini.

Serta juga ada beberapa pertanyaan yang perlu dipikirkan secara bersama, terutama untuk rakyat Papua dan kalangan umum, bahwa “Mengapa  orang  Papua  harus mau mengikuti sistem Indonesia teruskah?”. Orang Papua yang duduk di dalam sistem Indonesia juga menjadi alat  permainan hegemonis, menciptakan kenapsuan, sehingga menjajah rakyatnya sendiri atau orang-orang lemah di bumi ini. Mereka yang sedikit terseret dalam sistem Indonesia masih meyakini bahwa pancasila sebagai dasar hidup mereka dan mempertahankan nama Indonesia di tanah Papua. Tetapi akan ini, sebagian besar tidak meyakini bahwa, Idonesia tidak ada arti di tanah Papua. Apa lagi simbol  pancasila yang berujung pada tidak ada arti sama sekali. Sebab ini dapat dilihat dari, hampir sebagain orang asli Papua mempertahankan ideologi perjuangan pembebasan nasional negara West Papua di tanah Papua. Hanya saja tidak terlihat karena takut dan traumatis.

Kemudian yang kedua adalah, bagaimana sturuktur  pemerintahan  pusat dan  daerah dengan sistem Indonesia di Papua dalam rana pembebasan nasional West Papua? Banyak kasus yang terjadi, ketika rakyat asli Papua masuk dalam sistem dan bekerja sama bersama pemerintah Indonesia dalam sistem Indonesia. Sudah sejak awal hingga detik ini, rakyat Papua rasakan adalah penderitaan dan dikucilkan. Apa bila jika rayat Papua yang bekerja dalam sistem Indonesia yang akan membela rakyat atas  kebenaran selalu disalahkan hingga ditumbangkan nyawa, berbicara keadilan dicari dan dikejar ditangkap tanpa alasan, dan diinterogasikan, bahkan mempertahankan indeologi orang asli Papua, disiksa dan dibunuh seperti hewan buruan. Lain di penjarahkan. DPO, dan lainnya dengan “cara” yang tidak manusiawi bagi orang Papua”.

 Perlakukan tidak menghargai dan tidak manusiawi terhadap manusia Papua, itulah  membuat lapisan orang Papua telah terbentur akan trauma atau rasa takut di negrinya sendiri. Akirnya menjadi budak pekerja yang tidak normal. Alias pekerja-paksa dan menjadi menonton dijajah. Atau yang di percayakan oleh sistem kolonial  Indonesia ini menjadi hanya penonton saja terhadap rakyat yang berjuang nasib bangsa Papua atau meng-supported yang  fanaktik klonial, memihak kepada pemerintah, Kapitalis dan bahkan menjadi penerus penjajah rakyat Papua.

Ketidak sadaran  rakyat  Papua  tentang sejarah perjuangan Papua yang sudah tersistem Indoneisa selalu mempertahankan negara republik Indonesia.  Akirnya   menjadi  konflik  social bertumpuk. Dan menjadi aktor dibalik konflik antar  suku dengan suku,  keluarga  dengan keluarga. Bahkan daerah dengan daerah dan propinsi dengan propinsi. Toh,  atas nama terlanjur fanatik,  sporter kepetingan penjabat-penjabat Papua di tingkat daerah maupun pusat bagi kepentingan NKRI bagi pula rakyat Papua yang tersistem dengan Indonesia.

 Oleh karena itu, masyarakat Papua maupun rakyat Papua Barat, khususnya belum  menyadari  akan sistem membodohi negara sampai  detik  ini, dan belum menyadari nasionalisme bangsa Papua Barat yang semestinya. Maka, yang dianjurkan adalah, militeris dan pemerintah birokrasi Indonesi serta kapitalis akan memanfaatkan kaum yang belum sadar ini, akan menjadikan aktor di berbagai sektor di West Papua. Hidup jangan bergantung! Sebab semuanya itu efek dari ketergantungan rakyat Papua untuk hidup dan bernapas. Oleh karena itu, orang Papua lebih buka mata  dan melihatlah kedepan, sebab penjajah semakin licik menjajah terhadap kita, kaum melanesia di West Papua.

PAPUA MERDEKA HARGA MATI . . .!!!

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda, Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Kota-Bali