Halloween party ideas 2015

Gambar: Asrama Mahasiswa Papua Makassar

Oleh: Beyas C Ap

Masih ingat kah peristiwa rasisme Surabaya hingga orang Papua protes dengan berbagai demonstrasi di mana-mana? Anda adalah salah satu korban, juga menjadi bagian dari ribuan mahasiswa Papua yang pulang akibat ujaran rasis itu? Masih ingatkah ormas-ormas bentukan tentara itu mengatasnamakan warga Makassar lalu mengepung asrama Mahasiswa Papua pasca rasisme Surabaya?

Karena kejadian itu banyak Mahasiswa alami trauma yang panjang. Belum lama pulih, muncul lagi isu miring atas peristiwa kecelakaan lalu lintas dan kelalaian lakalantas (Pada 27/02) di Dogiai. Sekelompok manusia tak bertanggung jawab memanfaatkan peristiwa tersebut menyebarkan informasi provokatif, kebencian yang berujung mengadu-domba, bahkan mengundang ujaran rasis kepada orang Papua. Dampaknya mahasiswa Papua di Sulawesi kembali terteror. Banyak mahasiswa yang tak dapat beraktivitas kuliah dengan baik. Ketakutan itu kembali menguasai pikiran.

Darimana sumber ketakutan itu?

Begini, kawan! Rasisme, kebencian antar-sesama manusia, saling membunuh, itu semua ulah dari penjajahan Indonesia di Papua. #Tudepoin saja! Keberadaan Pemerintah Indonesia di Papua hanya untuk mengambil semua sumber Daya Alam Papua. Mereka menguasai Papua, mengambil semua Kekayaan, lalu dipakai untuk kepentingan mereka sendiri. Orang Papua dapat apa? Rasisme, pembunuhan, pembantaian, pengejaran, kemiskinan, terpinggir di atas negerinya sendiri, juga penderitaan. Kebaikan Indonesia hanya satu, Iaitu membiarkan orang Papua menentukan Surga atau Neraka. Kalau hidup didunia ini, mesti harus dikontrol setiap hari. Mau jadi DPR Kah, Bupati Kah, Gubernur kah, Tentara Kah, Polisi kah: orang Papua itu sama di mata NKRI: Monyet terjajah.

Kembali ke propaganda murahan atas Peristiwa Kecelakaan dan kelalaian Lakalantas tadi. Peristiwa yang tak ada kaitannya dengan OPM, KNPB tapi media massa dan social media terus mengkriminalisasi ketua KNPB Dogiai. Padahal Beliau klarifikasi bahwa Ia tak ada di TKP saat itu. Tidak hanya itu! Mahasiswa Papua terteror psikologi akibat postingan-komentar provokaitf di sosial Media, mencoba mengadu domba antara sesame rakyat tertindas. Media Nasional juga akun-akun FB palsu banyak memberikan komentar, memberitakan informasi yang miring. Mereka membangun opini seakan-akan kejadian Dogiai adalah tindakan OAP vs Warga Sulawesi. Atau mencoba mengadu domba antara warga kulit putih dengan hitam. Itu tidak benar. Dan warga Sulawesi juga tauh siapa dalang dibalik itu semua. 

Anda tahu siapa yang memainkan sentimen rasis itu? Mereka adalah Buzzer. Buser ini sekelompok orang yang didanai oleh Negara untuk memprovokasi isu tentang Papua, mengadu domba antara sesame rakyat. Mereka ada dibawa pemerintah Kolonial Indonesia. Mereka gunakan akun-akun palsu untuk sebar kebencian, kreasi video-video provokatif di youtube, buat berita-berita miring. Misalnya mereka gunakan diksi “Babi sama harganya dengan Nyawa” untuk kejadian Dogiai ini. Padahal kronologi dan hasil olah TKP oleh Kapolda Papua mengatakan bahwa ini murni kecelakaan lalu lintas dan kelalaian lakalantas; semua anggota Polisi yang di TKP juga akan diperiksa, juga pelakunya meninggalnya Sopir YY akan diusut oleh Polisi.

Sekalipun demikian, Mahasiswa Papua Makassar tetap terteror dengan bom informasi miring disebar yang diatur sedemikian rupa. Sampai ada rekaman suara yang beredar via akun WhatsAp bahwa “orang Papua di Makassar jangan dulu keluar asrama, Kos-kosan”. Tambah meneror lagi dengan komentar-komentar rasis, tak sedap oleh akun-akun FB palsu. Lebih gila lagi video kejadian pengepungan Asrama Papua Makassar tahun lalu (2019) itu di sebar ulang dengan #hestek  #AramaPapuaMakassardiserang|#Babi_samaharga_dengan_nyawa, dll. Tentu jelas motifnya. Hal itu membuat Mahasiswa Papua Makassar terteror dan sulit beraktivitas siang juga malam hari.

Mereka (Mahasiswa) masing-masing terkurung dalam asrama, juga kos-kosan. Sangat berhati-hati keluar masuknya. Minggu, 1 Maret kemarin disebar informasi tentang akan ada penyerangan ke asrama Papua. Entah darimana sumbernya, informasi itu masuk ke Asrama Papua, bahkan mahasiswa Papua satu kota Makassar dapat kebagian; tak banyak mahasiswa yang bisa tidur dengan nyaman akibat Bom Info Hoax tersebut.

Kapolda sudah memberitakan hasil olah TKP Kejadian itu murni kecelakaan dan kelalaian lakalantas. Artinya taka ada hubungannya dengan orang Papua dan Sulawesi, kulit putih dengan Hitam, atau sentiment lainnya. Kecelakaan lalu lintas itu tak direncanakan. Tidak juga dibicarakan, direncanakan bersama oleh kelompok, atau masyarakat Papua. Dalam kejadian itu dua orang telah meninggal dunia, dan kita semua tidak menginginkan kejahatan itu terjdi.

Artinya bila itu ada orang yang senantiasa mengadu domba, menggiring opini public ke dalam pandangan rasis, sentiment hitam dan putih, maka itu tak jauh beda dengan kejadian di Surabaya pada 2019 lalu. Kita semua tahu siapa pelaku rasisme, siapa yang suka mengadu domba antara warga. Mesin pembuat HOX, isu-isu miring, provokatif itu Negara. Karena Negara memiliki sarana produksi: Media, Tentara, Penjara, dan UU. Peristiwa Surabaya mesti jadi pelajaran untuk mencari tahu siapa dalang penyebar kebencian dan provokator itu. Aparat Tentara RI dan Ormas-ormas binaan Tentara itu pelakunya. Ormas-ormas itu selalu menggunakan nama besar warga setempat. Kejadian di Surabaya ormas-ormas (pelaku) itu mengatasnamakan warga Surabaya. Tapi pelakunya tak semua warga Surabaya. Mereka adalah ormas-ormas bayaran. Buktinya banyak solidaritas yang datang dari mana-mana, termasuk warga kota Surabaya sendiri. Begitu juga di Makassar. Banyak warga yang mengalami sengsara akibat ulah pemerintah dan peraturannya serta tindakan-tindakan main hakim sendiri oleh aparat Negara. Banyak warga yang tergusur sepanjang jalan Petterani. Ada pula warga yang tergusur di Bara-Baraya. Banyak wartawan menjadi korban kekerasan aparat saat meliput. Warga Sulawesi juga sering jadi korban represif, ruang-ruang demokrasinya dibungkam saat mereka perjuangkan nasib mereka, mempertahankan hidup mereka di Sulawesi tanah tumpa darah mereka ini. Bahkan terjadi DO besar-besaran di sejumlah kampus hanya karena mahasiswa-mahasiswa itu berdiri di barisan ketidak-adilan dan berjuang bersama rakyat ketika reformasi dikorupsi. 

Pendeknya Penguasa ingin dan selalu putar otak untuk perpecahan itu terjadi. Warga tertidas terus saling benci, saling bermusuhan, itu kebahagiaan kaum penguasa. Sebab Ia tak ingin rakyat Papua, Sulawesi, Jawa, rakyat tertindas lainnya di Negeri ini bersatu, dan melawan penindasan. Ia hendaki tak boleh rakyat bersatu, apa lagi bersama bergerak mengakhiri tirani. Oleh itu kebencian itu ia terus produksi, disebarluaskan melalui sarana yang negara miliki: media, tentara, UU yang diskriminatif, memproduksi kebijakan pro pemodal, dan seterus. 

Negara ini telah menciptakan sengsara bagi umat manusia di Negeri ini. Tidak hanya kepada bangsa Papua, juga di Sulawesi, Jawa, di mana-mana. Bila NKRI ini sedang baik-baik saja tak mungkin buruh dan mahasiswa turun ke jalan, kepalkan suara perlawanan. Tak mungkin buruh turun ke jalan-jalan menuntut hak mereka. Tak mungkin mahasiswa itu berdemonstrasi. NKRI itu penjajah bagi bangsa-bangsa di Nusantara ini. Negara ini manfaatnya diperuntukkan kepada pemodal, yang dong sebut Kapitalisme Global; kesengsaran yang dinikmati warga kelas bawa.

Salam Perjuangan!

Medan Juang, 4 Maret 2020

*Penulis adalah penulis lepas di koran kejora

   Kronologi Represif Aparat dan Penangkapan Empat Mahasiswa di Asrama Papua Makassar
Makasar, Pada hari Sabtu, 13 Oktober 2018. dalam gabungan ruang panggung pembebasan AMP, KNPB, PEMBEBASAN dan AMP TPI Makassar melakukan kegiatan "Panggung Pembebasan" dengan thema "Papua Darurat Kemanusiaan" di Asrama Papua Makassar, Jl. Lanto Dg. Pasewang. dalam agenda tersebut telah saling koordinasi untuk melakukan agenda bersamaan seperti di utarakan dalam tulisan Melihat Panggung Pembebasan Di Makassar dan terjadi, penangkapan terhadap kawan-kawan yang bersolidaritas untuk berpartisipasi bersama dalam kegiatan tersebut. Dengan itu, malah terjadi penagkapan terhadap kawan-kawan solidaritas oleh kepolisian dan melalarang untuk melakukan kegiatan tersebut di lingkungan Asrama Papua, Makassar.

Kronologisnya: 

Sejak pukul 16: 27 WITA belasan anggota Polisi tak berserangam sudah berada di halaman Asrama; dan mencabut spanduk, lalu melarang acara tersebut karena, menurut Polisi, tak mendapatkan surat izin dari kepolisian.

Pukul 19:00 WITA acara panggung di mulai. Sejak itu Puluhan Polisi tak berseragam itu menghadang kawan yang datang di depan pintu masuk Asrama, dan memeriksa barang bawaan, dan menyita Satu buah Gitar.

Dalam tekanan Aparat yang sangat ketat, teriakan puisi, orasi, nyanyian perlawanan terus getarkan pangggung. Acara digelar dengan damai bersama kawan-kawan Papua, Mahasiswa Indonesia dan aktivis pro demokrasi. Aparat Polisi/TNI semakin banyak di depan Asrama dan terus menekan panitia untuk segerah dipercepat. 4 Anggota Intel berada di dalam Asrama bersama-sama sejak awal mulai hingga berakhirnya acara.

Pada pukul 22:00 WITA acara ditutup dengan doa dan nyanyian "Tanah Papua".
Seketika kawan-kawan Pulang meninggalkan Asrama, Aparat dengan brutal menyeret 3 (tiga) Mahasiswa Indonesia dan satu aktivis Pro demokrasi, anggota PEMBEBASAN Makassar ke dalam Mobil. Sisahnya dikepung dalam kurungan Aparat di dalam Asrama. Beberapa kawan di incar/dicari. Dengan semaunya mereka (aparat) memeriksa setiap kamar penghuni Asrama Papua.

Aduh mulut, saling dorong antara Mahasiswa Papua dan kepolisian pun makin mendidih. Polisi makin gila dengan kejar kawan-kawan yang diterget mereka, membuat situasi arsama makin panas.
Kawan-kawan Papua menuntuk landasan HUKUM yang membenarkan tindakan pengepungan, pelarangan acara dalam asrama, serta tindakan penangkapan 3 orang Mahasiswa Indonesia yang di undangan dan 1 anggota Pembebasan; serta menuntuk untuk harus dibebaskan tanpa syarat. Sementara Polisi dengan sikap arogannya mengincar beberapa kawan yang ditarget Polisi.
Satu anggota Aparat yang tak berseragam membawa senjatah laras panjang ke dalam Asrama saat Mahasiswa dikepung.

Pukul 23:30 WITA Puluhan mahasiswa Papua sepakat untuk jalan kaki menduduki penjarah Polrestabes Makassar hingga 4 kawan dibebaskan dan setelah kepolisian memberikan alasan logis atas tindakan berlebihannya.

Pukul 23:50 WITA Kapolsek Tamalate tiba diasrama dan Mahasiswa Papua terus menanyakan dasar hukum tindakan Polisi melarang aktivitas mahasiswa berkumpul, bernyanyi, berpuisi, mop hingga berujung represif dan penangkapan.

Kapolsek mengatakan “Masalah selesai. Sekarang kita bubarkan diri masing-masing.” “4 kawan Anda akan dipulangkan sesegerah mungkin.” Lanjutnya. Mahasiswa Papua mengatakan “hingga satu jam kedepan belum juga dipulangkan, kami akan bergerak menduduki Polrestabes”.

Pukul 12:50 WITA. Belum juga dipulangkan. 11 orang Mahasiswa Papua segerah ke Polrestabes untuk memastikan keberadaan mereka. Dari Polrestabes kota Makassar mengaku tak tahu keberadaan mereka. Ternyata 4 kamerad itu dikurung dalam mobil polisi hingga pukul 00:10 WITA.
00:30 WITA. Setelah didampingi oleh LBH Makassar dan dari organisasi, kawan-kawan Indonesia dan Papua membubarkan diri masing.

4 orang ditangkap dan dipukul

Dalam kronologi yang terpisah:

Setelah kegiatan selesai, 3 orang mahasiswa dan 1 aktivis pro demokrasi yakni Amri, Fariz, Fahri dan Wildan yang merupakan peserta yang diundang hendak meninggalkan lokasi, namun tiba-tiba bebrapa anggota polisi yang berada di lokasi melakukan dugaan kekerasan dan menangkap 4 orang peserta tersebut.  Amri, dicekik, dipaksa membuka jaket dan pakaian lalu dagunya ditodong dengan senjata. Ia kemudian dipukul di bagian kepala dan dirampas HP serta tasnya, lalu dibawa ke mobil Patroli Polisi. Wildan dengan diseret dan ditarik paksa, lalu polisi menampar dan memasukkannya ke dalam mobil Patroli Polisi.

Hal yang serupa juga dialami oleh Fahri yang ditangkap dan diseret disekitar parkiran Asrama. Ia kemudian dipukuli di bagian kepala dan dibawa paksa ke mobil Patroli Polis. Sedangkan, Imam, yang masih berada di dalam asrama Diseret ke mobil patrol dan dipukul pada bagian ulu hati hingga ia merasa mual didalam mobil polisi.

Tak sampai di situ, salah satu peserta undangan juga mengalami dugaan tindak kekerasan oleh polisi, yakni Atu Peserta Undangan. Pada saat kejadian, ia sedang merekam proses penggerudukan pihak kepolisian  didalam asrama Mahasiswa Papua. Ia didatangi oleh salah satu aparat kepolisian dan kemudian seorang aparat polisi menunjuknya. Kemudian, dia ditarik paksa hingga jatuh  lalu ditendang. Namun mahasiswa Papua menarik Atu kedalam asrama. 

Sekitar jam 00:10 Wita 4 orang Peserta Undangan tersebut yang berada di dalam Mobil Polisi (unit jatanras) lalu dilepaskan.
Kami menilai,

Pertama, tindakan Aparat TNI/Polri melakukan pembatan ruang berekspresi, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi kepada Mahasiswa, khususnya Mahasiswa Papua.
Kedua, aparat mendiskriminasi mahasiswa Papua ke dalam pandangan yang sangat subjetif sehingga mencerminkan adanya praktek rasis (rasisme: tindakan yang dinilai, dipandang, diperlakukan oleh kelompok tertentu yang menganggap diri superior).

Ketiga, Aparat TNI/Polri melakukan pembrangusan ruang demokrasi dan membatasi hak mahasiswa untuk belajar, bergeskpresi, berkumpul, dan beroganisasi, yang sesungguhnya juga telah dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia.

Keempat, terlihat ada maksud tertentu yang disembunyikan dibalik tindakan Aparat TNI/Polri yang berlebihan itu. Sangat berlebihan dan melenceng dari Eksistensi tugas pokok dan tanggungjawab Aparat TNI/Polri. Junjungan HAM dan Demokrasi tak diutamakan dalam hal bertugas. Sehingga tindakan Aparat tetap mencerminkan mempertahan kekuasaan Rezim Jokowi-JK yang anti terhadap persoalan kemanusiaan, HAM dan demokras dan tidak pro rakyat.

Sehingga dalam liris ini tak ada pernyataan sikap yang dibuat, sebab tugas pokok mahasiswa dan rakyat adalam berjuang merebut Demokrasi, HAM, dan kedaulatan Rakyat dari rezim anak boneka Imperialisme, Jokowi-JK.

Nara Hubung,
Jhon (Komite Persiapan AMP Makassar)/082136948015
Demis (AMP TPI Makasar)/0821399177921 
Yeti (KNPB Makassar)/085398684079

Photo-Photo












Panggung Pembebasan di Makasar, Ilustrasi oleh Pangung bersama
Kondisi Rakyat West Papua
Papua, hingga akhir tahun 2018 persoalan kemanusiaan terus berlanjut. Makluk yang bernama Darurat kemanusiaan ini telah menjadi bagian dari kehidupan panjang orang West Papua.
Tanggal 7 Oktober 2018, satu (1) orang meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas (tabrakan) di Dekai, Yahukimo. Tragedi itu memicuh saling perang antar-kelompok korban dan pelaku pengendara. Akibatnya telah menewaskan 4 orang dan 71 orang (masyarakat sipil) lainnya mengalami luka berat. Ironisnya, anggota Brigadil Mobil (BRIMOB) menewaskan 1 orang remaja dan 3 remaja lainnya luka berat akibat terkena peluru senjatah laras panjang saat sedang terjadi pertikaian. Hingga detik ini konflik masih memanas. Di Oksibil-Pegunungan Bintang, pada 2 Oktober 2018, akibat perebutan jabatan Bupati, terjadi konflik antar-kelompok yang terbagi dalam massa pro dan kontra Bupati terpilih Oksibil, Costam Oktemka, 1 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka akibat kena serangan peluruh senjatah milik anggota Polisi dan Brimob (yang saat itu berposisi dibarisan massa pro Bupati) dan anak-panah.  Di tanggal yang sama terjadi pula konflik yang mengakibatkan belasan rakyat berjatuhan di kota Wamena. Begitu juga juga di Kab. Puncak Jaya.

Peristiwa kemanusiaan lainnya adalah Mati Misterius. Peristiwa ini dikenal dengan pembunuhan dengan pola pembunuhan di malam hari. Pelakunya hanya Tuhan saja yang tahu. Aparat Kepolisian pun tak pernah mengusut satu kasus pun. Rakyat selalu dikagetkan ketika mayat berjatuhan di dimana-mana. Peristiwa ini sudah lama terjadi dan setiap hari. Disusul lagi peristiwa tabrak lari. Pelakunya selalu melarikan diri dan pihak berwajib tak pernah menangkap hingga terungkap siapa pelaku kejahatan itu. Selanjutnya, peristiwa penyakit misterius. Rakyat Papua terus berduka ketika puluhan manusia papua mati serentak dalam waktu yang bersamaan. Misal, kematian 174 anak di Yahukimo pada 2015; 86 anak meninggal akibat Gizi Buruk di Asmat, 68 anak di Deiyai (2018), dan kini makluk misterius itu menyerang warga Pegunungan Bintang.

Permasalahan lain yang berhubungan erat dengan kemanusiaan adalah praktek sistim tanpa masa depan di Papua. Proyek-proyek negara Indonesia, pertambangan, perkebunan dan jenis-jenis investasi-investasi lain, dan proyek keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Indonesia mengancam kehidupan rakyat West Papua.

Diatas kondisi darurat kemanusiaan di West Papua, Jokowi terus masifkan pembangunan jalan dan infrastruktur tanpa melihat dan memahami nilai kemanusiaan rakyat West Papua. Kepentingan Pilpres, Jokowi dan Prabowo juga terus bangun propaganda murahan di Papua. Elit politik lokal saling merebut kekuasaan rakyat yang jadi tumbal. Spanduk dan Poster Calek anggota legislatif masif dikampanyekan dengan melegitimasi persoalan kemanusiaan di West Papua untuk mencari jabatan dalam sistim Indonesia yang mengkoloni.

Disisi lain, Rezim Jokowi-JK, Elit Papua dan Pihak PT. Freeport Indonesia terus melakukan negosiasi Perpanjangan galian dan status PT.FI tanpa melihat persoalan kemanusiaan dan mendengarkan Aspirasi Rakyat Papua selama ini. Selanjutnya Elit Lokal Papua dan Jakarta juga membicarakan status Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, yang sesungguhnya tak berdampak signifikan bagi kemajuan dan perbaikan realita sosial rakyat Papua.

Sehingga berkesimpulan bahwa Papua menjadi idola kaum penguasa dan kepentingan vital Kapitalis Global serta kapitalis-birokrat. Modal menjadi hasrat kaum pemodal sehingga rakyat Papua menjadi tumbal atas akumulasi kepentingannya. Dan sejarah membenarkan hal itu.

Pendudukan Indonesia dengan pola militeristik membuka lahan bagi Amerika dan sekutunya tanam jangkar modal barang dan Uang di West Papua. Sehingga Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969 prakteknya cacat hukum Internasional dan memperoleh suara manipulatif dibawa tekanan Militer. Pepera harus dimenangkan untuk membenarkan pendudukan Indonesia di hadapan dunia Internasional sehingga mendapatkan legalitas Hukum Penanaman Modal Asing di Indnesia bagi keberadaan Freeport di Gubung Nemangkawi. Freeport sudah beroperasi di Timika sejak 2 tahun sebelum Pepera dilaksanakan. Sehingga pendudukan Indonesia dan perusahaan raksasa milik AS itu, sebanyak 500.000 juta jiwa orang Papua telah hilang dalam pembantaian Militer sejak 1962 hingga 2004. Hingga detik ini, rakyat West Papua adalah sebagian dari jutaan rakyat korban kepentingan Imperialisme di dunia.

Masyarakat dunia terus menjadi tumbal rakusnya sistem kapitalisme monopoli dunia (Imperialisme), yang kenyataannya terus membawa krisis demi krisis yang bebannya selalu ditimpakan diatas pundak rakyat. Imperialisme terus memaksakan kebijakan ekonomi Neoliberalnya diberbagai negeri melalui berbagai skema dan menggerakkan seluruh Instrumen penghisapannya. Lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan globalnya seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF), Bank Dunia (World Bank-WB) dan, organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization-WTO)yang dilahirkan dari sistem Bretton Woods yang dibentuk sebagai penggerak ekonomi dan keuangan global paska Perang Dunia dan Depresi besar (Great Depression) tahun 1930an. Pada tahun ini, pada 12-14 Oktober 2018 mendatang, Indonesia menjadi Tuan Rumah AM IMF-WB yang akan diselenggarakan 2018 di Nusa Dua Bali. Pertemuan ini merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang menghadirkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota serta sektor privat, akademisi, NGO dan media. Pertemuan tersebut akan mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini, antara lain: a). Pengurangan kemiskinan; b). Pembangunan ekonomi internasional; dan c). Isu-isu global lainnya.
IMF, Word Bank dan WTO Menumpas Rakyat

Organisasi perdagangan Dunia/Word Trade Organization (WTO) menciptakan kesengsarahan manusia di dunia dengan menguasai pasar dan lahan pertanian. WTO juga disuport oleh Bank Dunia (Word Bank) dan Bank Moneter Internasional (IMF). Organisasi perdagangan ini didominasi oleh beberapa negara industri maju, seperti Amerika Serikat, dan Inggris Raya.

Dalam kenyataannya, WTO mempraktekan aturan bebas investasi dan perdagangan murah kepada semua anggota WTO. Sehingga negara berkembang, seperti Republik Indonesia tetap menjadi korban dan rakyat Indonesia, terutama Petani meanggul beban deritanya. Dengan dibuatnya aturan batas maximun dan minimun ekspor/impor produk diatas 10% dan pembatan produk lokal dengan adanya aturan hak paten dan banjirnya barang-barang murah di pasar, Produk Indonesia (lokal) makin ditekan oleh arus pasar bebas itu.

Indonesia pernah berada dalam daftar negara eksportir Beras. Tetapi krisis sejak 1998 yang berkepanjangan hingga 2008, sampai saat ini IMF memberikan jerah kepada Indonesia dengan pinjaman menghadapi kritis tersebut. Hingga detik ini Indonesia termasuk Negara Importir beras murah dari luar negeri sehingga dampaknya problem persaingan produk beras lokal. Apa lagi sekarang sudah ada hak paten biji beras tertentu dari AS. Ini mengancam perkembangan produk lokal. Lebih parah lagi adalah kondisi keberadaan rakyat West Papua.

Kenyataannya, rakyat West Papua terus berada dalam pengaruh kekuasaan yang dominasi. Hegemonik imperialisme membuat rakyat bergantung kepada Uang dan produk dari luar. Sejak Indonesia menerima beras Bulog, Impor dari luar, dibanjirkan kepada rakyat West Papua dengan semangat mengatasi produk tradisional. Tetapi tak diberdayakan bagimana bercocok-tanam padi! Begitu pula dengan banjirnya Uang Otonomi Khusus, 1 Miliyar Dana Desa tampa memoderenisasi rakyat West Papua. Tentunya makluk ketergantungan kepada uang dan barang impor itu diciptakan kepada rakyat west Papua untuk kepentingan pasar barang dan Modal.

Rakyat West Papua dialihkan pandangan dengan konflik horizontal, pemilukada, Dana Desan, Togel; pembunuhan, penangkapan, tabrak lari, mati misterius, dan sebagainya. Sementara Sawit sedang babat hutan dan rawah mengelilingi pulau Papua dari Pesisir pantai hingga pegunungan; penggalian Bumi legal dan ilegal terus menguras isi SDA; pembangunan pangkalan-pangkalan Militer dan pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan. Semua ini kepentingannya akses modal kapitalisme internasional.

Sehingga, kaum penjajah, Imperialis (pemodal bank dan pemodal Industri) dan kapitalis-Birokrat tetap bersemangat ketika melihat rakyat west Papua tenggelam dalam konflik-konflik horizontal yang diciptakan oleh oknum-oknum tertentu. Mereka membiarkan kita terus baku bunuh, memelihara konfik, dan terus memperbesar agar kita dan energi kita habis disitu. Sementara perampasan lahan dan pengeruhkan SDA sangat ganas dilakukan. Mereka mengingikan persoalan darurat kemanusiaan itu terus terjadi di West Papua.

Sehingga kondisi ini mengharuskan rakyat West Papua menentukan kondisi objektif yang baru, yakni bebas dari penindasan dan cengkraman kekuasaan yang menindas, memenjarah, dan menguras SDA. Tak ada jalan lain merebut pembebasan itu didalam kerangka Rezim (Indonesia) antek Imperialis ini, selain jalan revolusi menuju Pembebasan Nasional West Papua.

Salam Pembebasan Nasional West Papua

Komentar Anda

[disqus][facebook]
Gambar tema oleh duncan1890. Diberdayakan oleh Blogger.
Koran Kejora View My Stats