Halloween party ideas 2015

 

Doc.KkJogja


korankejora - Konfertak AMP KK-Yogyakarta dilakukan selama satu hari kurang lebih. Pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 di tempat yang tidak jahu dari secretariat AMP siang hari ini.

Konfertak AMP KK Yogyakarta dipimpin oleh kawan Jupe, agenda ini dimulai Pukul 10.30 sampai selesai pukul 221-an. 

Kemudian lanjutkan dengan pembukan Doa Hadir (para pejuan yang telah mendaluhi kita) dan Salam Nasional dipimpin oleh kawan Paul.

Amp kk jogja ini sebelumnya di pimpin oleh Sam sebagai ketua, Paul sebagai sekretaris dan Yunita sebagai bendaraha. Dan kini sekarang pimpinan baru terpili sebagai ketus Yepson, sekretaris Late dan bendaraha M’ Sifik. Dipimpin selama beberapa bulang kedepan.

Konfertak yang dihadiri oleh biro pendidikan pusat LA dan JO, dilanjutkan dengan pengusunan biro-biro perkuat fungsi-fungsi kerja dari organisasi. Dan progam atau kerja-kerja organisasi akan dilanjut setelah pembacaan situasi saat ini terjadi di papua dan lebih khusus lagi di jogyakarta.

Kemudian di lanjutkan dengan materi. JG lanjutkan pemetan gerakan papua secara umum. JG dimulai dengan Persatuan paling besar dimulai pada 1961 yaitu Dewan Nui Guinea. Pada masa pemerintahan ratu elisabet iya memvbentuk UUD yang memberikan kebebasan pada rakyat Papua. Jika dilihat secara structural maka Belanda memiliki kekuasaan yang mutlak untuk memberikan kedaulatan pada papua namu sebagai negara pesemakmuran. 

Pd th 1971, terbentuk front OPM (PAPERNAS, TPN-PB, DLL) dibawah pimpina J pray dan kawan-kawan yang sudah bersentuhan dengan bacaan marxis. Terdapat 3 kelompok yang tergabung di dalam front ini, Nasionalis ( Seth Y R, dll) , marxis dan liberalis (diplomasi). Kondisi memaksa ketiga kelompok ini bersatu.  Beberapa orang juga dikirim ke luar negri.


Pada tahun 1973 terbentuk pemerintahan sementara yang diketuai oleh J. Pray dan Zeth Y. Banyak perdebatan yang terjadi karena perbedaan ideologi antara keduanya.  Pd tahun ini di terbentuk TPN-PB. OPM pecah karena 2 (dua) faktor yaitu operasi militer (eksternal) dan perbedaan ideology Yakob dan Seth (internal).

Pada tahun 2000-an pergerakan semakin massif. Pada thn 2001 DPP terbentuk. Sebelumnya dibentuk FORERI juga lainnya. Pada massa itu juga terbentuk tim 100 yg terdiri dari berbagai kalangan namun usai aspirasi mereka ditolak di jakarta mereka balik dan membentuk gerakan oposisi. Gerakan ini mulai menglami kemunduran setelah Theis E meninggal.

Dan terakhir menjelaskan sedikit terkait dengan Gerakan politik memgalami kendala dalam proses persatuan karena pengorganisiran yang dilakukan tidak menyatu dengan akar rumput.

Didalam gerakan Indonesia, banyak perbedaan pandangan dari masing2 gerakan dalam melihat akar persoalan papua juga solusinya. Ada gerakan yang memandang papua dari perspektif maois juga leninisme namun ideology tersebut belum mampu menjawab persoalan juga solusi bagi papua. secara organisasi, AMP sepakat melihat papua dengan pandangan marxis namun ini masih jadi perdebatan di internal. 

Selain JG, Beberapa kawan kawan yangbterlibat juga bawahkan materi dalam konfertak tingkat kota di jogja ini.

Pimpinan lama, Memberikan spirit Kepada ketika pimpinan terpilih perlu memahami PPO dan perlu main-main ke paguyuban dan ke kawan-kawan Indonesia pendekatan secara emosional serta membagun kesadaran ke massa luas. 

Penyusunan Program akan dilanjutkan setalah pembacaan situasi lebih mendalam dan detail sebagai mungkin.


Pewarat: Agipro kk yogya

Editor: Redaksi




 

Doc.Agiprop kk jogja


Koran kejora - Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) KK Yogyakarta telah menggelar   Seminar dan Lounching Buku  “ Spirit Mambesak : Mencari dan Mendudukan Persatuan Dalam Semangat Mambesak”. Pertemuan tersebut dihadiri  20 mahasiswa, yang di dominasi oleh Mahasiswa Papua dan sebagian kecil Mahasiswa Indonesia ini, dimulai pada Sabtu, 04 /03/2023,  pukul 14.30 WIB. 

Seminar diawali doa pembukaan dan dilanjutkan dengan sambutan dari ketua AMP KK Yogya, Samrad Murib, “Buku ini dapat membawa pembaca melihat realitas di Papua dari awal TRIKORA hingga saat ini dan bagaimana perjuangan Mambesak menggunakan seni sebagai alat perlawanan dan persatuan, Ia berharap budaya menulis dan diskusi dapat terus di kembangkan dalam setiap organisasi” tegasnya. 

Seminar Dan Lounching Buku Sprit MAmbesa Tentang ”PERSATUAN : DARI MANA KITA MULAI ?  dibawakan oleh dua pemateri yaitu Jhon Gobay  perwaklian Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sebagai pemateri I dan Mahe sebagai pemateri II  dari Perserikatan Sosialis (PS). 

Dalam diskusi pertama, Gobay menjelaskan bahwa, “ Buku Spirit Mambesak merupakan hasil pemikiran kolektif sebagai bahan refleksi individu maupun gerakan dalam melihat upaya persatuan yang dilakukan dari tahun 1960-an hingga saat ini”.

Gobay melanjutkan sejak lahirnya pemberontakan Gerakan Bersenjata pada 28 juni 1965 di Manokwari, diikuti dengan konsolidasi organisasi perlawanan dari OPM Sorong yang di pimpin oleh P. F Awom, OPM Biak dibawah pimpinan Melkianus Awom dan beberapa wilayah basis OPM lainnya terbentuklah Front Persatauan yang diberi nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 juli 1971.  Pada tahun 1980-an OPM sudah tidak berkoordinasi lagi secara nasional. Ditengah situasi ini muncullah “ Gerakan Mambesak”. 

Melihat situasi dan kondisi gerakan saat ini, tidak hanya faktor eksternal (kondisi penjajahan) namun persatuan juga sulit tercipta karena faktor internal seperti, budaya patronisnisasi, anti-kritik juga terciptanya sekat dan perpecahan diantara Gerakan. Lalu, bagaimana menemukan  “Spirit” dari Mambesak dan hubungannya dengan gerakan ”Pembebasan” sesuai konteks hari ini? tutupnya. 

”Persatuan dan Perpecahan adalah dua hal yang tak bisa terpisahkan dari membangun sebuah perjuangan. itu merupakan bagian dari dalektika. yang terpenting dalam membangun organiasi adalah motivasi dari setiap individu dalam melihat dan memaknai tujuan perjuangan karena merupakan kesatuan dari aksi massa” jelas Mahe. 

Persatuan bisa dilakukan dengan melakukan aksi massa melalui, membaca, menulis, diskusi, seminar dan lainnya. Aksi massa harus dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi yang objektif, dimulai dari pemetaan kondisi sosial, permaslahan status sosial , kelas  menengah ( buruh, tanih, nelayan ). Terdapat dua hal yang harus di perhatikan yaitu tujuan aksi yang dilakukan dan evaluasi. Pemahaman dalam perjuangan harus dipahami dengan sangat bijak bahwa ” perjuangan itu bukan untuk mencapai kekuasaan tetapi mencapai suatu persatuan” tegas Mahe.

Usai pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi diskusi, terdapat beragama pertanyaan, saran dan kritik dari mahasiswa. Tutur Renold, salah satu mahasiswa” saya mengapresiasi buku yang sudah dikaji, harapannya kedepan banyak lagi buku yang diterbitkan oleh AMP  sesuai dengan kondisi objektif masyarakat Papua.

Seminar diakhir dengan doa penutup pada  pukul 16.50 WIB  dan dilanjutkan dengan sesi foto Bersama.



Pewarta: Oceanie

Editor: Admin







Foto kolektif setelah DIKPOL AMP KK Yogyakarta. (Foto: Agi-Pro KK Yogya)
 

 

Koran Kejora - Pendidikan Politik atau DIKPOL Tahap 1 terselenggara dengan aman dan tertib selama dua hari di Komite Kota Yogyakarta, Minggu 25 September 2022.

 

Pendidian Politik berlangsung mulai tanggal 24 hingga 25 September 2022 di Kota Jogyakarta. Yang terlibat dalam DIKPOL adalah sejumlah Mahasiswa Papua dari Tujuh Wilayah Adat, telah aktif mengikut dari awal hingga akhir kegiatan.

 

Pendidikan politik tersebut di selenggarakan selama 2 (dua) hari.   Kawan-kawan Anggota Aktif AMP menyampaikan materi politik dengan metode-metode yang gampang agar peserta yang terlibat mudah memahaminya.

 

Adapun beberapa materi yang dibagikan oleh pemantik. Materi di hari pertama tentang SGRP atau Sejarah Perjuangan Gerakan Rakyat Papua  yang disampaikan oleh Jhon, materi berikutnya oleh Paul terkait Sejarah Gerakan Mahasiswa Papua (SGMP).

 

Kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya; dengan ibadah Minggu bersama ditempat kegiatan. Seusai ibadah terus dilanjutkan dengan beberapa materi DIKPOL. Materi pertama diisi oleh Ratna tentang Asal Usul Penindasan Perempuan (APP) , materi kedua tentang ISAK atau Investigasi Sosial dan Analisis Kelas yang dibagikan oleh Jupe.  Selanjutnya disampaikan oleh Sam terkait Prinsip-Prinsip Organisasi (PPO), materi terkahir terkait Pengorganisasian dan Mobilisasi Massa serta Manajemen Aksi yang di pantik oleh JO.

 

Pelaksanaan Pendidikan Politik melihat dari situasi Papua yang semakin memanas sehingga, AMP Jogjakarta melakukan DIKPOL agar bersama-bersama menyalakan api perjuangan rakyat Papua. Adapun mahasiswa baru yang lanjut kuliah di Jogjakarta, maka kami berusaha untuk rekrut mereka kedalam AMP.

 

Pendidikan juga di laksanakan demi membangkitkan dan memajukan Pelopor Revolusioner, Progresif dan Militan sebagai kaum terdidik yang sadar serta semangat moril juang cinta atas Tanah dan Alam Leluhur Moyang tulang belulang Bangsa West Papua.

 

Berdasarkan situasi nasional yang saat ini di alami oleh rakyat Papua dari berbagai sektor kehidupan. Musuh rakyat West Papua adalah kolonialisme, dan  imperialisme/kapitalisme, serta militerisme. Tiga itulah musuh besar dari pada Rakyat West Papua.

Pendidikan Politik pun diakhiri dengan agenda sumpah janji dan doa hadir bagi para pejuang yang telah mendahului.

Berjuang merebut cita-cita sejati yaitu Pembebasan Manusia dan Tanah Air Papua Barat dari cengkeraman kolonial Indonesia, dan Imperialisme/Kapitalisme global, serta Militerisme.

 

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!

Salam Revolusi!

PAPUA MERDEKA!.

 

Reporter: Late 

merupakan Anggota Aktif Agitasi & Propaganda AMP KK Yogyakarta


Saat Membaca dan berdiskusi, Halaman Asrama Papua Yogyakarta, Kamis ( 14/04/2022). Foto  Lameck/amp


Pada Kamis, 14/04/2022 Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP KK ) Yogyakarta mengadakan Lapak Baca Buku Gratis di halaman Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I Yogyakarta yang di mulai dari pukul 16.00 hingga 20.00 WIB.

Kegiatan ini dilaksankan karena melihat minat membaca mahasiswa Papua yang semakin menurun. Sebanyak 15 orang mahasiswa Papua dan Rakyat Indonesia yang bersolidaritas membentuk lingkaran dan memegang buku bacaan masing-masing. Adapun lapak buku dipenuhi dengan bacaan dari berbagai genre: Fiksi Ilmiah, Sejarah, Sastra, Humor, Romansa, petualangan juga fantasi.

Selama membaca, salah satu mahasiswa Papua tersenyum sambil berkata” ah kenapa nama tokoh laki-laki dalam novel Hutan Rahasia ini mirip dengan nama seseorang?”. “ Dari semua novel kaka Aprilia, Mawar Hitam yang benar buat sa baper. Pembawaan ceritanya yang dibalut dengan alur maju-mundur sungguh menarik. Berlatar belakang cerita tentang operasi militer di wamena yang menyisahkan anak-anak “haram” hasil nafsu bejat militer Indonesia terhadap perempuan Papua” balas seorang kawan di sampingnya. Selama itu, sesering mereka berhenti dan mendiskusi hal-hal yang berkaitan dengan bacaan mereka.

Usai lapak, Koran kejora menemui penanggungjawab lapak Jufri Silak. “kegiatan lapak baca ini bertujuan untuk menarik minat membaca mahasiswa Papua, karena ketika membaca kita dapat bertukar pikiran dan menyampaikan pendapat dari berbagai macam perspektif juga menambah wawasan. Harapannya Lapak Baca Buku terus berlanjut, dan semakin banyak orang yang terlibat dalam agenda literasi seperti ini, serta kedepannya meningkatnya kampanye edukasi melalui media online “ujarnya.

 

Reporter : Agi-Pro AMP KK Yogyakarta

 

Foto pada saat seusai konfertak Alainasi mahasiswa papua kk jogja, kamis  (Jumat, 21/1). Doc AMP


Korankejora - Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta, Melakukan konfertak Tingkat komite kota,  Samran Murib dan Paulus Tekege terpilih dan Memimpin Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK – Yogyakarta di bantu lagi dengan Biro biro untuk memperkuat kerja keja organisasi, dalam proses Penyadaran dan pengkaderan, demi pembebasan, kamis  (Jumat, 21/1).

Konfertak AMP KK – Yogyakarta di lakukan selama 2 hari (20 sampai 21 Januari 2022) bertempat di 105, Sekretariat AMP Jogja.  

AMP Jogja sebelumnya di pimpin oleh Yunita Penggu sebagai Ketua, Henny Sesa sebagai sekertaris Maksimus Sedik sebagai Bendahara Komite Kota. Lantas  Yunita Penggu, ketua AMP sebelumnya, terpilih sebagai Bendahara Komite Kota. 

Konfertak yang di hadiri oleh Yance Yobe sebagai Sekertaris II Pusat AMP ini dilanjutkan dengan penyusunan biro – biro untuk perkuat fungsi-fungsi kerja organisasi.

"Kawan tetap progres, militan dan patriotik," kata Yance Yobee dalam sambutannya saat serah terima kepengurusan,  "dan terus gelorahkan perjuangan pembebasan nasional sesuai dengan stratag AMP diatas tanah kolonialisme demi cinta serta cita-cita sejati rakyat west papua. Hari-hari perjuangan akan selalu digambarkan dengan dinamika suka dan duka, sedih, menangis dan senang, dst. Disitu ujiannya, disitu konsistensi akan digoda”  


"Panjang umur hal hal baik".


Pewarta: Agitasi dan propanda Aliansi mahasiswa Papua (AMP) kk jogaja 


 

Ils.Gambar FRI-WP

PERS REALESE & PERNYATAAN SIKAP 


Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Yogyakarta & Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP)


" BEBASKAN TAHANAN POLITIK PAPUA & BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI BANGSA WEST PAPUA "


Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Amakanie, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak  Wawawawawawa...wa...wa...wa...wa!


Semakin lama Pelanggaran HAM yang ada diwilayah Papua semakin bertambah numpuk, intimidasi, represif dan rasisme terhadap rakyat papua tidak pernah ada henti-hentinya. Semenjak adanya penambahan Angkatan Militer TNI-POLRI yang diterjunkan ke wilayah Papua tahun 2019, dengan dalih untuk mengamankan rakyat papua dari aktivitas TPN-PB OPM yang telah di anggap sebagai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) oleh Pemerintah Indonesia. Hal itu membawa efek yang sangat merugikan bagi rakyat papua. Bayangkan, tujuh SSK (Satuan Setingkat Kompi), lima SSK dari Marinir dan dua SSK Kostrad, yang tujuannya hanya untuk mengamankan objek-objek vital di wilayah Jayapura dan wilayah papua lainnya. Tentu keberadaan militer TNI-POLRI bukan untuk melindungi rakyat papua, melainkan meneror dan semakin membuat masyarakat adat terusir dari tanahnya sendiri. Sesuai dengan pesan tertulis Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/CEN Eko Daryanto. Dimana, sekitar 2.529 personel TNI-POLRI diterjunkan ke wilayah Papua pada 21-30 Agustus 2019. Pengiriman Militer tersebut sebagai reaksi dari gerakan yang dilakukan oleh rakyat papua atas masalah rasisme yang dilakukan oleh aparat dan ormas reaksioner indonesia terhadap mahasiswa papua yang ada di surabaya, yogyakarta dan wilayah indonesia lainnya. Dan penambahan (Pasukan Setan) sekita 400 personil terakhir pada 1 mei 2021, yang ditempatkan pada distrik ilaga, Kab. Puncak Papua, dengan dalih yang sama.


Perlindungan hak atas kebebasan berekspresi pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih mengkhawatirkan. Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks demokrasi tahun 2019, Indonesia berada di angka 6.48 dan termasuk dalam demokrasi yang cacat. Salah satu penyebab rendahnya indeks tersebut adalah adanya pembatasan dan tindakan represif dalam bentuk pelarangan atas kebebasan berkumpul dan berekspresi. Pembatasan kebebasan sipil terhadap demonstrasi Mahasiswa, kriminalisasi aktivis, petani dan mahasiswa hingga pembatasan kebebasan berekspresi terhadap ekspresi politik Orang Asli Papua (OAP).


Pendekatan militerisme dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik dan masalah HAM yang ada di wilayah papua, hingga akhirnya mengakibatkan penangkapan dan penahan secara paksa terhadap aktivis dan rakyat papua secara paksa. Aparat keamanan semakin massif melakukan penangkapan terhadap aksi-aksi yang dilakukan OAP. Sebagian besar tindakan penangkapan tersebut berakhir dengan penangkapan dan penahanan. Data menunjukkan per tanggal 28 Januari 2020, ada sekita 109 Tapol Papua yang masih mendekam di penjara, kemudian Roland Levy dan Kelvin Molama ditahan pada 3 maret 2021 dengan tuduhan pengeroyokan dan perempasan barang yang tak mereka lakukan. Kemudian penangkapan JUBI KNPB Victor Yeimo pada 9 mei 2021 karena melanggar pasal makar. Yang sejak 2019 telah ditetapkan sebagai (DPO) atas aksi rasisme yang dilakukan oleh rakyat papua, pada hal aksi tersebut memuncak sebagai reaksi atas kasus rasisme. Lalu diikuti dengan penangkapan 20 aktivis KNPB oleh Satgas Nemangkawi pada 11 mei 2021, saat membagikan selebaran di Jayapura dengan tuduhan terlibat dengan Victor Yeimo. 


Pemerintah Negara Republik Indonesia gagal dalam memberikan kesejahteraan, keadilan sosial kedaulatan (demokrasi) untuk rakyat tidak hanya terjadi di wilayah papua, tetapi juga terjadi diwilayah indonesia sendiri. Seperti kondisi masyarakat jomboran dan wadas, yang saat ini sedang mengalami musibah. Dimana keberadaan tambang membuat mereka merasa tidak aman dan nyaman, karena tanah mereka dirampas untuk kepentingan tambang dan pemerintah daerah seolah-olah melegitimasi sikap aparat militer yang membungkam ruang gerak rakyat yang ada di jomboran dan wadas dalam melawan pihak tambang. Mereka di intimidasi, dipukul, ditahan dan dibatasi hak-hak untuk bersuara, berkumpul dan melawan sikap tambang yang mengabaikan lingkungan hidup. Ketika rakyat jomboran dan wadas melakukan aksi protes terhadap tambang, Aparat TNI-POLRI dan Ormas Reaksioner selalu saja menentang hak-hak politik sipil rakyat dengan menodongkan senjata, bersikap arogan dan tidak segan-segan melakukan penangkapan tanpa melewati prosedur dari hukum aacara pidana.


Berangkat daripada kondisi dan situasi diatas, maka kami dari Aliansi Mahasiswa Papua KK Yogyakarta & Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, menyatakan sikap dan menuntut :


 1. Berikan Hak Menentukan Nasib Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua.


2. Bebaskan kawan kami Victor Yeimo, Rolan dan Kelvin serta 19 Orang Rakyat Papua Yang ditahan.


3. Tolak Otonomi Khsus Jilid 2.


4. Tuntaskan Dan Adili Pelaku Pelanggaran Ham Di Papua.


5. Hentikan Operasi Militer Di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua Dan Seluruh Wilayah West Papua Dan  Indonesia Lainnya.


6. Hentikan Kriminalisasi Aktivis Pro-Demokratis.


7. Tarik Militer Organik Dan Non-Organik Dari Seluruh Tanah West Papua.


8. Tutup Freeport, Bp ,Lng Tangguh, Mncs, Mife, Blok Wabu Dan Lainnya, Yang Menjadi Dalang Kejahatan Kemanusiaan Di West Papua.


9. Berikan Ruang Demokrasi Dan Akses Bagi Jurnalis Dan Media Nasional Dan Internasional Di West Papua.


10. Hentikan Berbagai Diskriminasi Realis Dan Program Kolonial Indonesia Di West Papua.


11. Stop Pemekaran Kabupaten Dan Provinsi Di West Papua.


12. Bebaskan Seluruh Tahanan Politik West Papua.


13. Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan Papua.


14. Lawan Seksisme, Sahkan RUU Pk-S.


15. Hapus UKT Dan Seluruh Biaya Pendidikan Selama Masa Pandemi.


16. Hentikan Kriminalisasi Gerakan Rakyat.


17. Tolak PHK Sepihak, Bayar Upah Buruh 100% Ditengah Pandemi.


18. Cabut Izin PT. CMK Dan PT. ADP Di Jomboron Dan Kaliprogo, Yogyakarta.


19. Cabut Izin IPL batu endisin di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.


20. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja No 11 2020.


Medan Djuang, 14 Mei 2021.

***


Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Yogyakarta & Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP)


#FreeWestPapua #PapuaLivesMatter

#BebaskanTAPOLpapua #LawanMiliterisme

#LawanKolonialisme #LawanKapitalisme #LawanImperialisme #Internaionale

  • Gambar dok arb (16/7)

Tolak Otsus Jilid 2 dan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat West Papua diangkat dalam tuntutan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB). 

Aliansi yang tergabung oleh 22 organisasi yang terdiri dari: Pelajar, Mahasiswa, Buruh, Tani, LGBT Q, kaum miskin Kota, melancarkan aksi protes di kota Yogyakarta pada hari ini, Kamis (16/07/2020). 

Demonstrasi dengan thema Pandemik Dibajak Oligarki: Lawan Rezim Rakus, Gagalkan Omnibus menduduki jalan Gejayan massa menduduki sepanjang Jalan Gejayan pada pukul 13:30 WIB--selesai sebelum Magrib. Sebelumnya massa aksi melakukan Long March dari Bundaran Univ. Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Pantauan Korankejora di lapangan, isue tentang Papua terus diangkat dalam orasi-orasi politik dari berbagai organisasi secara demokratis menyampaikan gagasan tentang Papua yang berkaitan langsung dengan Onibus, penindasan yang berkepanjangan yang diakibatkan langsung oleh penguasa yang berpihak kepada korporasi nasional juga internasional, seperti yang dituliskan di dalam liris ARB. 

Berikut tuntutan Aliansi Rakyat Bergerak:

1. Gagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

2. Berikan Jaminan Kesehatan, ketersediaan Pangan, Pekerjaan dan Upah Layak untuk Rakyat terutama di saat Pandemi.

3. Gratiskan UKT/SPP Dua Semester selama Pandemi.

4. Cabut UU Minerba, Batalkan RUU Pertahanan, dan tinjau ulang RUU KUHP

5. Segera sahkan RUU PKS

6. Hentikan Dwi Fungsi POLRI yang saat ini banyak menempati jabatan publik dan akan dilegalkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

7. Menolak Otonomi Khusus Papua dan berikan hak penentuan nasib sendiri dengan menarik seluruh komponen militer, mengusut tuntas pelanggaran HAM, dan Buka ruang demokrasi seluas-luasnya. 

Reporter: JG

Gambar usai konfertak, Minggu (28/6/). Doc. AMP

Korankejora--Yance Yobe terpilih sebagai ketua dan Maximus Sedik sebagai sekertaris AMP Komite Kota Yogyakarta melalui Konferensi Taktik (Konfertak) tingkat Komite Kota yang diselenggarakan di Asrama Papua Camasan I pada 28 Juni 2020 kemaring.

AMP Yogyakarta yang sebelumnya di pimpin oleh Rigiton Yigibalon sebagai ketua, Clara Daby sebagai Sekertaris, Raimon Mofu sebagai bendahara, dilengkapi dengan biro-biro. Mereka dipilih dalam konferensi tingkat kota pada 8 September 2019.

Dalam perjalanan, sejumlah anggota AMP juga ketua terpilih harus pulang ke Papua pada pertengahan Agustus 2019 lalu. Sehingga struktur dan kerja-kerja AMP diambil alih oleh Clara Daby sebagai Sekertaris, Frans Mofu, dan anggota AMP lain yang masih aktif di Komite Kota.

Melalui Konfertak ini telah menyusun kembali program dan struktur baru: Maximus Sedik sebagai Sekertaris, Yuberson Giyai sebagai Bendarah Komite Kota, dan dilengkapi (dibantu) dengan biro-biro lainnya.

Pantauan Korankejora, ruangan 105 (sekret AMP) yang berukurang satu kali dua itu dipenuhi oleh belasan anggota AMP aktif. Tampak semua saling bicara, saling tegur, saling koreksi, tak satu pun tinggal diam. Mereka awali kegiatan konfertak dengan acara kritik oto kritik, lanjut evalusi kerja-kerja progam sejak konfertak sebelumnya.

Konfertak tersebut diakhiri dengan foto bersama setelah janji organisasi.

Reporter: JG

Saat kordinator aksi membacakan pernyataan sikap. 0 km, Yogyakarta, Selasa (6/7/2019). Foto: Lala/amp.

Memperingati 3 tahun pengepungan asrama Papua Yogyakarta, Mahasiswa Papua Yogyakarta melakukan aksi bagi-bagi bingkisan sebanyak 100 bingkisan berisi snack dan selebaran kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya disekitaran Malioboro, Selasa (16/07/2019) pukul 13.00 WIB. 

Berjumlah 20an massa aksi Mahasiswa Papua dan rakyat Indonesia yang bersolidaritas awalnya berkumpul di asrama Papua Kamasan I Yogyakarta, kemudian bergerak ke taman Pintar. Selanjutnya massa terbagi dalam 2 kelompok kemudian melakukan bagi-bagi bingkisan kepada warga, Kelompok pertama mulai membagikan bingkisan ke arah Barat hingga di titik nol (0) km dan kelompok lainnya mulai bergerak dari arah timur hingga ke titik nol. 

Aksi bagi-bagi bingkisan mengundang perhatian warga hingga mendapatkan banyak komentar dari warga: pedagang kaki lima di pinggiran jalan malioboro, juga beberapa wisatawan serta mahasiswa dan pelajar yang ditemui di jalan.

Salah satu bapak yang juga adalah pedagang pinggiran jalan berkata “Saya menyukai mahasiswa Papua tapi tidak suka kalau mabuk-mabuk,” ungkapnya. Massa juga menjelaskan tujuan pembagian bingkisan tersebut kepada masyarakat sebelum membagikan bingkisannya dengan tujuan tidak terjadi lagi diskriminasi dan rasial terhadap mahasiswa papua di Yogyakarta. 

Akhir dari pembagian bingkisan, seluruh massa berkumpul dititik nol dan menyerukan pernyataan sikap. Pada pukul 15.00 WIB pernyataan sikap diselesaikan dengan aman tanpa ada gangguan dari aparat maupun ormas setempat.

Usai aksi, korankejora menemui Pimpinan AMP Jogja, Julia Opky mengatakan aksi bagi-bagi bingkisan ini themanya bingkisan anti rasialisme. “Jadi selain bagi bingkisan juga kita tetap bangun hubungan social dengan warga Jogja ditengah berkembangnya rasisme yang sangat tinggi ini. Itu yang penting,” Tutupnya. Sementara itu massa aksi lainnya Ita Penggu mengatakan kita lakukan aksi yang berbeda. Sebab warga sudah tahu kalau mahasiswa Papua di Jogja sering demo. “Artinya dengan aksi bingkisan ini bentuk aksinya yang berbeda untuk menyampaikan pesan tentang anti rasisme itu,” Pungkasnya.

Berikut Pernyataan sikapnya:

Peringatan 3 Tahun Pengepungan Asrama Kamasan

Tentu masih hangat dalam ingatan kita, peristiwa pengepungan Asrama Papua Kamasan I Yogyakarta pada tanggal 15-16 Juli 2016. Aksi Negara (Kepolisian Republik Indonesia) yang membungkam hak bebas berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum, melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis, diskriminasi, dan rasialisme.

Peristiwa tersebut bermula ketika Mahasiswa Papua dan beberapa Organisasi Prodemokrasi Indonesia yang tergabung dalam front Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua barat (PRPPB) hendak menyelenggarakan beberapa rankai kegiatan, yang rencananya akan dimulai pada tanggal 13-16 Juli 2016.

Rencana kegiatan tersebut berangkat dari hasil kesimpulan atas kondisi penindasan dan pembungkaman ruang demokrasi terhadap Rakyat Papua yang semakin massif terjadi, baik di Yogyakarta maupun di Papua. Salah satunya adalah penangkapan yang pernah dilakukan oleh kepolisian Indonesia di Papua terhadap hampir 2000-an orang massa aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang terjadi pada tanggal 2 Mei 2016. Dan berlanjut di bulan Juni hingga awal Juli.

Pada tanggal 15 Juli, Aksi damai dilakukan. Aksi tersebut bertujuan menuntut diberikannya ruang demokrasi yang seluas-luasnya bagi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri; menutup seluruh perusahaan Multynational Corporation (MNC); menarik militer (TNI/POLRI) dari Papua; dan mendukung pengajuan keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam organisasi regional di kawasan Melanesia atau yang sering disebut Melanesian Spearhead group (MSG).

Namun, aksi demonstrasi damai tersebut disambut oleh kepungan gabungan Kepolisian dan beberapa Ormas Reaksioner yang mengatasnamakan warga Yogyakarta. Pengepungan tersebut dimulai dengan Apel Pagi pukul 07.00 WIB di Jl. Kusumanegara, depan Asrama Papua Kamasan I Yogyakarta. Aksi massa dihadang agar tidak keluar dari asrama Papua untuk menyampaikan aspirasi; beberapa mahasiswa yang hendak menuju asrama ditahan diperjalanan melalui praktik sweeping mendadak khusus Orang Papua; terjadi penyitaan dan pengrusakan terhadap beberapa motor milik penghuni asrama; kriminalisasi terhadap kawan Obby Kogoya; dan ujaran rasis oleh ormas-ormas reaksioner backing-an polisi.

Peristiwa pengepungan tersebut tentu memberikan aroma busuk bagi praktik HAM dan Demokrasi di Indonesia yang mengakui diri sebagai negara hukum. Setidaknya peristiwa tersebut telah melahirkan noda-noda yang mengotori lemari buku-buku UU yang tersusun rapi di dalam istana. Terdapat beberapa aksi pelanggaran terhadap UU yang terjadi saat pengepungan.

pertama, adalah pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang bertentangan dengan UU no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU no. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, UU no. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

Kedua, terjadi tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap Mahasiswa Papua di luar lingkungan asrama. Hal tersebut bertentangan dengan UU no. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU no. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan UU no. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Kovenan Menentang Penyiksaan.

Ketiga, terjadi hate speech berupa kekerasan verbal mengandung unsur rasisme dari ormas intoleran yang juga ikut mengepung asrama, terhadap mahasiswa Papua. Hal ini bertentangan dengan UU no. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Keempat, terjadi pembiaran oleh aparat keamanan atas orasi berisi hate speech rasis dari ormas intoleran. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kelima, terjadi penangkapan dan penahanan terhadap mahasiswa Papua. Satu di antaranya dijadikan tersangka tanpa alat bukti yang kuat. Hal ini tentu bertentangan dengan UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 12 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Keenam, terjadi penggunaan kekuatan berlebihan oleh kepolisian yang terlihat dari pengerahan jumlah aparat secara besar-besaran, penggunaan senjata, dan adanya tembakan gas air mata yang diarahkan ke Asraman Mahasiswa Papua.



Pengepungan dan pembungkaman terhadap Asrama dan Mahasiswa Papua yang terjadi pada tanggal 15-16 Juli 2016 lalu, tentu hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan kelas berkuasa atau kaum pemilik modal agar tetap melanjutkan aksi penghisapan terhadap kekayaan alam Papua dan membuang manusianya ke dalam lubang pemusnahan—seperti yang telah terjadi selama setengah abad lebih, sejak aneksasi (penggabungan paksa) Papua ke dalam bingkai NKRI, yang dilakukan 1 Mei 1963.

Menjadi pelajaran yang berharga, bahwa UU seindah apapun tidak berlaku bagi Bangsa tertindas (Mahasiswa/Orang Papua) juga kaum pekerja dari bangsa penjajah. Negara, hukum, dan alat kekerasannya (TNI/POLRI) akan selalu berpihak pada kelas yang berkuasa. Memotong lidah-lidah kelas buruh dan rakyat pekerja yang ingin bersuara.

Maka, bertepatan dengan peringatan 3 tahun pengepungan Asrama Papua Kamasan I Yogyakarta, atau yang kita sebut dengan peringatan “HARI RASIS DAN DISKRIMINASI TERHADAP ORANG PAPUA DI YOGYAKARTA”. Maka Aliansi Mahasiswa Papua menyerukan bahwa, tak ada masyarakat yang lebih sejahtera, adil, partisipatif, dan dunia yang lebih baik tanpa demokrasi.

 “Hak Menentukan Nasib Sendiri, Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua”


Reporter: Lala

Editor: Jhe

Gambar Ilustrasi oleh AMP KK Yogyakarta Setelah usai
"Diskusi dan Bedah Film ALKINEMOKIYE"
Liputator: Julia Opki***

Yogyakarta, 27 Maret 2018 bertempat di Asrama Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP-KK Yogyakarta) mengadakan diskusi dan bedah film “Alkinemokiye” yang dihadiri oleh 48 orang mahasiswa/i.  Kegiatan dimulai pada pukul 19.10 WIB sampai pukul 23.30 WIB dan diakhiri dengan foto bersama para peserta diskusi dalam  pemutaran film “Alkinemokiye”.

Film dokumenter “Alkinemokiye” yang berdurasi kurang lebih satu (1) jam, yang menceritakan tentang kondisi buruh PT.Freeport yang tidak mendapatkan upah minim serta tidak setara dengan keselamatan kerja (nyawa) mereka dalam bekerja pada tahun 2011, dan juga perbandingan upah yang bagai langit dan bumi antara, para petinggi penguasa PT. Freeport yang hanya berpangku tangan dan menerima hasil yang begitu tinggi. Hal ini juga yang menjadi penyebab para buruh PT. Freeport melakukan demostrasi dan mogok kerja yang kemudian juga dibalas dengan represifitas militer yang diturunkan oleh perusahaan PT. Freeport untuk menghentikan demonstrasi yang berujung pada tewasnya beberapa buruh PT. Freeport.

Film tersebut juga menceritakan tentang perjuangan TPN/OPM yang kesadaran penuh akan PT. Freeport yang menjadi akar penindasan, pembantaian, pemerkosaan dan penyiksaan berjutaan orang Papua, serta secara langsung memenjarakan ideologi politik ‘Papua Merdeka’ dengan menyetir negara Indonesia untuk melakukan kolonisasi yang diawali  dengan operasi militer yang dilakukan diseluruh wilayah Papua.

Setelah film selesai dilanjutkan oleh moderator, Bingga, yang kemudian dijelaskan oleh pemantik, Aworo salah satu kader AMP, tentang sejarah sistem ekonomi-politik yang dimonopoli Individu/kelompok tertentu, Kapitalis, yang dahulunya sudah ada di Papua.

Ulasan  dari Pemateri

Sekitar tahun1920-an terdapat perusahaan minyak yang dipegang oleh Amerika Serikat, Jepang serta beberapa negara kapitalis yang memiliki saham mencapai 60% ,serta Belanda namun memiliki saham lebih kecil. Penemuan mineral emas awalnya ditemukan oleh 3 orang pendaki dari Belanda setelah itu Belanda melakukan pendekatan ke Amerika Serikat untuk bekerja sama, tetapi Amerika Serikat menolak karena Amerika Serikat membaca bahwa akan sangat menguntungkan jika memanfaatkan Indonesia untuk merebut Papua dan dengan leluasa menguasai mineral emas yang terkandung di Papua.

Didalam pihak Amerika Serikat sendiri juga terdapat dua kubu yaitu John F Kennedy yang baru dilantik sebagai presiden Amerika Serikat yang memandang bahwa presiden Indonesia, Ir. Soekarno merupakan seorang nasionalis yang patut dijadikan presiden seumur hidup, tetapi di pihak Allan Dulles, agen terbaik CIA pada masa itu, menganggap bahwa Ir. Soekarno sebagai seorang komunis yang akan menghambat kepentingan ekonomi kapitalis untuk menguasai perekonomian di Indonesia, terlebih khusus pertambangan emas yang akan dibangun di Papua. Sehingga pada saat setelah pertemuan John F Kennedy dan Ir. Soekarno bertemu lalu Kennedy kembali ke Amerika kemudian setelah mau balik kembali, ia dibunuh dan sampai sekarang belum diketahui pelaku penembakannya. Di sisi lain Allan Dulles memainkan politiknya dengan memakai para petinggi militer di Indonesia untuk melakukan pembantaian terhadap kaum PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menelan jutaan korban, hal ini juga dapat dilihat sebagai stimulus untuk melancarkan kepentingan ekonomi kapitalis di Indonesia, termasuk juga di Papua sendiri.

Ini adalah sejarah dan pembacaan yang dipaparkan oleh pemantik, kemudian diskusi mengalir begitu saja, ada seorang kawan simpatisan dari Indonesia yang mengajukan beberapa pertanyaan yang juga ditanggapi antusias oleh kawan-kawan AMP KK Yogyakarta, terkait dengan dampak yang sudah diberikan oleh PT. Freeport kepada orang Papua khususnya di bagian kabupaten Timika. Pertanyaan tersebut kemudian dijelaskan oleh salah seorang kawan dari Papua yang memang hidup langsung di daerah sekitar Kokonau (dekat pembuangan limbah PT. Freeport)  menurutnya dampak PT. Freeport ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan masyarakat di sana serta juga pola berpikir masyarakat setempat yang juga agak lambat. Di lain sisi memang ada dana bantuan yang diberikan oleh PT. Freeport tetapi hal ini tak lain hanya memanjakan dan membuat masyarakat di sekitar semakin ketergantungan terhadap PT. Freeport dan ia juga menjelaskan bahwa hal ini merupakan sebuah sistem kapitalis yang juga merampas kekayaan secara liar dan menyisihkan sedikit terhadap orang Papua itu sendiri.

Ada juga adegan cuplikan dalam film tentang dimana tentara orang Papua menyiksa orang Papua sendiri yang menjadi pertanyaannya, seorang kawan dari AMP, Jo menjelaskan bahwa sejak 1 Desember 1961 Papua telah mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara yang berdaulat tetapi selang 18 hari kemudian TRIKORA dikumandangkan oleh Ir. Soekarno melalui agresi militer yang terus digencarkan dari 1961-1990an yang dimana terjadi penyiksaan, pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan besar-besar yang merupakna pelanggaran HAM berat yang tidak pernah diselesaikan dari hal-hal ini juga yang menjadi trauma besar para orang tua untuk berbicara tentang ideologi politik Papua serta sebagian orang tua juga ada yang melarang anaknya berbicara atau menyinggung tentang masalah Papua, hal ini juga yang menjadi penyebab kenapa generasi muda Papua menjadi acuh tak acuh dalam perjuangan politik Papua sehingga mereka juga menganggap bahwa perjuangan politik rakyat Papua lainnya adalah perjuangan separatis, sehingga ia bisa melakukan kekerasan terhadap sesama orang Papua yang berbeda ideologi politiknya, karena sistem kolonialisasi tidak hanya merampas suatu daerah tetapi juga dengan menyetir pemikiran manusianya. Ungkapnya.

Beberapa kawan-kawan dari Indonesia, khususnya dari organisasi Pembebasan yang juga tergabung dalam PPRI dan FRI-WP mendukung jelas-jelas sikap politik terhadap bangsa Papua untuk merebut kembali kemerdekaan yang telah mereka raih, dan juga mereka berharap bahwa bangsa Papua harus berjuang bersama untuk melawan salah satu akar permasalahan terbesar di Papua yaitu dengan memberhentikan kontrak kerja Freeport yang merupakan dalang dari kolonialisasi Indonesia di tanah Papua, yang juga dibarengi dengan agresi militer yang juga untuk kepentingan para kapitalis yang  ingin menanamkan modal di sana sehingga berdampak pada pemenjaraan Ideologi politik Papua merdeka. Ditambahkan lagi oleh seorang kawan yang mengatakan bahwa Papua merupakan Surga sekaligus neraka yang ada di dunia ini, karena ia menyimpan begitu banyak kekayaan alam yang sangat melimpah tetapi hal ini juga merupakan sumber bagi penindasan rakyat Papua sendiri dimana para kapitalis dengan rakusnya semakin mengguritakan saham-sahamnya di Papua.

Penulis adalah Kader Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta




Komentar Anda

[disqus][facebook]
Gambar tema oleh duncan1890. Diberdayakan oleh Blogger.
Koran Kejora View My Stats