Halloween party ideas 2015
Tweet FB G+ Share Share Share

ilustrasi gambar

Tatanan Kapitalisme hingga hari ini terus tidak mampu keluar dari penyakit krisis yang terus berulang. Ia terus bergerak dari krisis yang satu ke krisis-krisis lainnya. Dunia telah kembali ke abad 19, dengan peran Negara  dalam  urusan  pasar  yang  semakin  dipangkas,  meskipun  di  sisi  lain  peran  negara  masih difungsikan untuk melindungi aktivitas eksploitasi (stabilitas politik dan keamanan). Negara hanya menjadi satpam pemilik modal.

Sementara kondisi kehidupan rakyat semakin parah, timbul berbagai reaksi kemarahan rakyat. Perang dagang, rasisme, konflik batas wilayah, konflik-konfik horizontal berdasarkan ras, agama, etnis berkecamuk di mana-mana. Sebut saja perang dan krisis kemanusiaan di Yaman, Perang Afganistan, konflik dagang antara Amerika dan China yang mengalami kebuntuan.

Di Indonesia akibat program neoliberalisme ala Jokowi, timbul berbagai aksi perampasan, penghisapan dan  PHK yang  masif  terhadap buruh, konflik-konflik agraria, pembungkaman ruang demokrasi, dan permainan isu sara (untuk mengalihkan perhatian rakyat) untuk kepentingan kelompok politik tertentu.

Rasisme  bukanlah  isu  baru  di  Indonesia.  Politik  rasial  adalah  cara-cara  lama  yang  terus  dirawat, terutama oleh kelompok militer, untuk kepentingan politik, misalnya rasis terhadap kaum Tionghoa, kelompok minoritas LGBTIQ, hingga Orang Papua.

Tindakan persekusi dan diskriminasi rasial serta upaya penyudutan terhadap Orang Papua di Surabaya, pembungkaman  aspirasi  Mahasiswa  Papua  di  Malang  dan  pengepungan  Asrama  West  Papua  di Semarang yang terjadi beberapa waktu lalu kemudian melahirkan reaksi dari berbagai pihak.

Rakyat Indonesia secara umum, mengutuk aksi tentara dan negara, walaupun hanya sebatas HAM; kaum cendekiawan (Universitas-Universitas, LSM, akademisi) mempertanyakan kembali perkembangan pemikiran dan kebudayaan Indonesia yang belum tuntas; kaum gerakan rakyat Indonesia yang mempertanyakan persoalan kebangsaan dan kolonialisme di Papua dan tatanan Kapitalisme, dan rakyat Papua secara umum yang menolak kata rasis “Monyet”.

Pihak pemerintah kolonial, walikota Malang mengeluarkan opsi pemulangan terhadap mahasiswa Papua. Gubernur Papua menyatakan siap memulangkan mahasiswa Papua. Pernyataan tersebut didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Rakyat Papua dan berbagai kepala adat Papua dari berbagai wilayah. Walaupun dalam perkembangan terakhir, elit-elit Papua agak ingkar janji.

Sementara,  pernyataan  pejabat  pemerintahan  tersebut  menimbulkan  situasi  di  internal  mahasiswa Papua di berbagai daerah perbincangan hangat yang menjurus ke dalam dua opsi, yakni: Harus pulang atau tidak Mahasiswa Papua?

Tentu situasi tersebut memiliki alasan logis untuk terjadi.

Internasional

Melalui dua perang Imperialisme (Perang Dunia I dan Perang Dunia II) dunia telah habis terbagi di antara beberapa  kekuatan  monopoli  (Amerika  Serikat,  negara-negara  Uni  Eropa,  dan  Jepang).  Sementara perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan produksi komoditi terus meningkat.

Di lain sisi, tenaga kerja manusia menjadi tidak berguna (buruh menghadapi aturan perburuhan baru di berbagai yang rawan). Barang Dagangan (komoditi) yang terus meningkat, tidak mampu membeli, mendesak para pemilik modal membutuhkan pasar-pasar baru yang lebih luas.

Hal tersebut memaksa negeri-negeri imperialis memikirkan kembali batas-batas baru bagi wilayah perdagangannya. Hal yang kemudian menimbulkan konflik-konfik batas wilayah, batas laut, dan perang dagang yang kian memanas antara Amerika Serikat dan China.

Pada awalnya, perdagangan bebas globalisasi-neoliberalisme merupakan jalan keluar untuk bebas dari bahaya krisis over produksi (kelebihan komoditi/barang jualan tanpa daya beli masyarakat). Namun akhirnya membuka jalan bagi krisis yang lebih luas dan lebih rusak serta mencakup seluruh dunia.

Negeri-negeri kapitalis pusat memikirkan kembali untuk menyelamatkan diri mereka dari krisis yang saling mempengaruhi.

Tahun 2017 lalu, Trump mengeluarkan kebijakan ‘American First’ atau ‘Mengutamakan Amerika’ yang merupakan refleksi dari menguatnya tendensi proteksionisme (kecenderungan untuk melindungi pasar domestic/dalam negeri dari barang-barang luar); mengembalikan lapangan pekerjaan, pemangkasan tarif  pajak,  dan  menata  kembali  perjanjian-perjanjian  perdagangan,  terutama  dengan  China  dan Meksiko; merobek perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Transatlantic Trade and Investment Partnership  (TTIP);  dan  mengancam  membatalkan  perjanjian  perdagangan  bebas  NAFTA  dengan Meksiko dan Canada.

Sementara Inggris,  yang  beberapa tahun belakangan hangat dengan isu Brexit. Inggris menyatakan keluar dari lingkungan dagang Uni Eropa, untuk menyelamatkan pasar domestic (dalam negeri) dari ancaman krisis yang menjangkit Yunani, Spanyol, dan Italia. Walaupun di sisi lain inggris masih ingin mengakses pasar-pasar Uni Eropa. Sementara di Prancis, dunia dikejutkan dengan aksi Yellow Vest akibat kenaikan pajak bahan bakar dan program neoliberalisme.

Sementara  perang  dagang  antara  Amerika  versus  China  menguat,  yang  tentunya  mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia, termasuk India yang menjadi motor penggerak ekonomi asia. Di samping timbulnya resesi ekonomi (melemahnya pertumbuhan ekonomi) global, termasuk Amerika Serikat.

Krisis pun melanda beberapa negeri Amerika Latin, seperti Argentina. Juga Mexico dan Barzil. Tanggal 21 Agustus 2019, Sri Mulyani memberi lampu kuning sebagai tanda hati-hati untuk ekonomi Indonesia akibat pelemahan ekonomi global tersebut.

Sementara dunia bergerak ke arah yang tidak pasti, akibat kelimpahan produksi dan perang, fokus kerja komunitas-Komunitas Internasional, termasuk PBB, diarahkan untuk membersihkan puing-puing yang tersisah dari pertempuran antara kelas penindas dan kelas yang ditindas. Diarahkan untuk merapikan isu-isu  kontemporer,  seperti  isu  obat-obatan  (drugs),  migrasi  penduduk,  lingkungan  hidup,  populasi, tantangan ekonomi global, krisis demokrasi liberal, fusi dan pembelahan, dan produksi senjata ringan, serta perubahan iklim (di kawasan pacific). Dan menghilangkan persoalan kebangsaan, yang sedang berkembang di mana-mana dan persoalan pertentangan kelas di dalam tatanan kapitalisme. Dan persoalan obat neoliberalisme yang tidak manjur.

Kondisi Kolonial

Persoalan neoliberalisme di Indonesia sudah dimulai ketika Soeharto menandatangani Letter of Intent (LOI), yang lanjutkan dengan mejalankan Program Penyesuaian Struktural (Structural Ajustment Program). Mengurangi peran negara dalam urusan pasar (walaupun di Indonesia justru borjuisnya menghamba pada negara), Membuka pasar yang lebih luas, mengurangi subsidi dan anggaran belanja negara di bidang pendidikan, kesehatan, dan memangkas kebijakan yang menjadi penghalang investasi modal internasional.

Perubahan lingkungan ekonomi yang terjadi tahun 2008 paska krisis ekonomi yang mengguncang Tiongkok, turut mengubah lingkungan investasi. Indonesia kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok MIST (Meksiko, Indonesia, South Africa, dan Turky) sebagai negara yang nyaman untuk melakukan investasi.

Tahun 2010, Indonesia mengagendakan program bersama yang bertumpuk di bawah naungan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memetakkan Indonesia menjadi beberapa koridor. Dan meletakkan 8 Program Utama, yaitu pertanian, pertambangan, energy, industri, kelautan, pariwisata, dan telematikal serta pengembangan kawasan strategis. Yang biaya pembangunannya sebagian ditanggung oleh modal swasta internasional dan pemangkasan anggaran belanja negara dan subsidi. Papua dan Maluku menjadi Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.

Guna mengejar kelancaran tersebut, beberapa program umum colonial Indonesia diluncurkan. Di bawah rejim Jokowi, untuk mengejar pekerjaan yang belum diselesaikan SBY, terutama infrastruktur, sebagai factor penunjang paling penting untuk menunjang percepatan eksploitasi dan akumulasi modal. Jokowi menekankan pentingnya pekerjaan pembangunan dengan jargon “kerja, kerja, kerja”. Proyek pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan, jalan/jalan tol, dan proyek infrastruktur lainnya yang dikemas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2017.

Di atas situasi ekonomi global yang semakin tidak menentu, Jokowi jilid II kembali meneriakkan jargon yang sama. Memprioritaskan pembangunan Infrastruktur, liberalisasi pasar, perampingan lembaga pemerintahan, dan perluasan serta kemudahan bagi penanaman modal asing di Indonesia.

Dampak dari kebijakan pemerintah colonial yang pro terhadap modal internasional tersebut terjadi penindasan yang masif terhadap rakyat. Utang menjadi kekuatan bagi badan-badan keuangan internasional untuk mendesak Indonesia menjalankan programnya. Dalam masa pemerintahan Jokowi, terhitung 2 Mei 2018, telah terjadi 334 kasus konflik agrarian di Indonesia; pemangkasan terhadap subsidi listrik, BBM, dll; dan program fleksibilitas ketenagakerjaan yang kemudian memperbesar keleluasan bagi  majikan  untuk menghisap dan membuang buruh dalam kemiskinan dan membawa rakyat dalam kesengsaraan.

***

Sementara pertarungan politik di Jakarta antara kubu Jokowi-Mega dan Prabowo untuk menjadi kaki tangan modal internasional semakin akur. Jokowi, sekalipun berlatar belakang sipil, tidak menguasai partai atau mesin politik manapun. Akhirnya berkompromi dengan sisa-sisa Orde Baru, yakni: tentara, golkar, dan Keluarga Cendana. Kemudian menjalankan kebijakan-kebijakan yang berwatak Orde Baru, seperti control terhadap media massa (dengan wacana hoax), pembatasan internet di Papua, dan anti- demokrasi.

Meskipun Orde Baru telah runtuh bersama tumbangnya Soeharto, namun sisa-sisanya masih berkeliaran dan berusaha memperlebar kekuatan dan kekuasaannya dengan berusaha berada dalam lingkaran pemerintahan. Sebab, secara aturan maupun modal Borjuis Nasional tidak dapat berkembang tanpa menguasai negara.

Penciptaan konflik horizontal berdasarkan SARA, juga rasisme merupakan pola tradisional yang terus dipertahankan dan digunakan, terutama dari kelompok tentara dan sisa-sisa Orba untuk kepentingan- kepentingan politik. Misalnya rasisme terhadap kaum Tionghoa di tahun 1998 yang digunakan Soeharto sebagai ajang tawar-menawar dengan modal Internasional. Atau dalam isu penistaan agama yang dituduhkan pada Ahok, dan komplotan sisa Orde Baru di balik pemenangan Anis dalam pilkada Jakarta. Atau yang lebih dengan dengan kasus gerakan Papua adalah kasus pukul mundur gerakan Republik Maluku Selatan. Pukul mundur gerakan dengan dalil SARA.

Kini kelompok tersebut tengah membagi-bagi kue kekuasaan, setelah   bertarung mati-matian dalam Pilpres bulan lalu. Dalam tawar-menawar kekuasaan terjadi kemelud yang menimbulkan saling serang di antara mereka. Prabowo dan Megawati bersatu melalui politik 'Nasi Goreng' membentuk kubu Teuku Umar sementara 4 pimpinan partai politik (PKB, PPP, Golkar, dan Nasdem) membentuk kelompok Gondangdia.

Walaupun mereka berdiri di atas latar belakang kelas yang sama, kelas borjuis nasional dan bagian dari sisa-sisa Orde Baru, turut terlibat dalam penciptaan panasnya situasi politik terakhir demi kepentingan politik masing-masing. Kepentingan bagi-bagi jatah kekuasaan.

Papua  menjadi  salah  satu  wilayah  prioritas  pembangunan  infrastruktur:  pembangunan  jalan  Trans Papua, Bandar Udara, Pelabuhan, guna mempercepat proses eksploitasi sumber daya alam. Hal tersebut diikuti dengan pembangunan pangkalan-pangkalan baru militer dan pengiriman militer yang massif.

Aksi pembungkaman ruang demokrasi di Malang, pengepungan asrama Papua di Surabaya, dan Semarang   merupakan   turunan   dari   pidato   Jokowi   yang   mengatakan   bahwa   “Siapapun   yang menghambat investasi harus ditumpas” bukan hanya terhadap gerakan Pembebasan Nasional Papua namun kepada gerakan rakyat secara menyeluruh di Indonesia.

Di bawah rezim Jokowi yang membuka lebih lebar jalan Neoliberalisme, HAM dan Demokrasi Indonesia berada di titik terendah di jaman reformasi. Untuk menggambarkan secara singkat dampak dari rejim neolib Jokowi, singkat bisa kita mengambil cuitan Dandhy Laksono "Sistem jaminan kesehatan terancam ambruk, masalah Papua memburuk, KPK makin rentan dihabisi, kerusakan lingkungan berbuah bencana, ibadah dibubarkan paksa, buku disita, internet dibatasi, konflik agraria bertaut kekerasan". Bahwa kebijakan yang dipaksakan kemudian melahirkan kesengsaraan bagi rakyat, baik rakyat Papua maupun Rakyat Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, Aliansi Mahasiswa Papua merupakan barometer untuk mengukur ada atau tidaknya demokrasi di Indonesia. Maka bukan sesuatu yang mustahil bahwa AMP merupakan hitungan dalam pemerintahan colonial untuk kenyamanan dalam menjalankan program penghisapan.

Surabaya merupakan wilayah strategis yang menjadi pusat distribusi logistic baik ekonomi maupun keamanan, akibat letak geografisnya yang masuk dalam garis jalur laut nasional maupun internasional dan orientasi pembangunan yang semakin ke arah timur. Maka upaya pembungkaman berkali-kali terhadap aksi-aksi AMP Surabaya dan Malang merupakan aktivitas kaum penindas untuk membungkam perjuangan rakyat secara umum.

Kondisi Papua

Secara umum peta ekonomi (pusat perputaran modal) ditempatkan dalam beberapa wilayah, yakni: Sofifi,  Ambon,  Sorong  (sebagai  pintu  gerbang),  Manokwari,  Timika,  Jayapura,  dan  Merauke.  Peta tersebut kemudian diikuti dengan peta transportasi (laut, udara, dan darat), pemekaran provinsi, dan bangunan politik serta keamanan (pembangunan kekuatan militer).

Proyek besar yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak main-main. Biaya yang besar tersebut yang kemudian mendorong beberapa pimpinan daerah (kabupaten) membentuk asosiasi (seperti di Meepago atau Lapago, atau di daerah Provinsi Papua Barat dengan agenda Provinsi Papua Barat Daya) agar dapat mengambil keuntungan dari program tersebut.

Tema umum pembangunan Papua, adalah Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, berbagai kebijakan diturunkan untuk menciptakan ruang investasi yang nyaman.

Minimnya infrastruktur sebagai faktor pokok perkembangan ekonomi menjadi latar belakang Jokowi menjadikan Pembangunan Infrastruktur sebagai program prioritas di Papua. Dan penguatan basis-basis militer (TNI & POLRI).

Dalam menjalankan program-program kolonial di Papua, terjadi berbagai penindasan terhadap rakyat Papua. Perampasan tanah untuk investasi, penemuan sumberdaya alam dan relokasi masyarakat dari tempat tinggalnya, Stigma terhadap masyarakat hingga Operasi Militer.

***

Di atas proyek besar Imperialisme dan kolonialisme tersebut, konsekuensi yang harus dibayar guna kelancarannya adalah dengan memaksa mundur gerakan Pembebasan Nasional Papua.

Dalam situasi yang normal, massa rakyat merupakan korban pasif dari sistem Imperialisme, kolonialisme, dan militerisme. Rakyat dipaksakan menggantungkan hidup pada sistem yang menindasnya secara menyeluruh. Sementara gerakan Pembebasan Nasional Papua dipecah-pecah oleh kebudayaan anti demokrasi milik kolonial.

Kondisi tersebut menciptakan peluang yang besar bagi siapapun mampu memainkan kepentingannya (asal punya uang). Namun, secara menyeluruh aksi spontan yang terjadi di Papua merupakan akumulasi dari tumpukan kemarahan yang sejak lama terbendung oleh senjata dan kekerasan.

Aksi spontan rakyat yang timbul tanpa kepemimpinan 'gerakan'--Kini kita sedikit mendapatkan pencerahan ketika pimpinan aksi jilid I di Jayapura (BEM Uncen dan USTJ) ternyata membawa kepentingan  Gubernur.  Jilid  berikutnya.  Kawan-kawan  bisa  baca  tulisannya  Nesta  Suhuniap  yang dibagikan oleh Akun Facebook Sonamapa Tambuna.

Sebab telah menjadi barang mainan oleh elit-elit politik kolonial, Papua maupun Jakarta. Misalnya Pemerintah provinsi, telah menjadikannya  sebagai tekanan untuk Jakarta agar menyepakati draf Otsus Plus. Majelis Rakyat Papua (dan lembaga" adat di bawahnya) pun turut berada di samping pemerintah Papua, sebab Otsus adalah jantung bagi MRP, dan tanpa Otsus MRP mati. Sementara itu, militer memanfaatkannya untuk menggiring isu Pembebasan Nasional menjadi perang antar ras. Serta dengan menggunakan manajemen konflik dan provokasi aksi tolak rasisme, militer menggunakannya sebagai momen untuk menambah jumlah militer (TNI/Polri) di Papua.


Medan Juang, 13 September 2019

Aliansi Mahasiswa Papua


Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Ilust.Gambar oleh Koran Kejora Aliansi Mahasiswa Papua
Oleh: Gilo Logo***

Belajar sejarah perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat sejak tahun 1940-an sampai dengan saat ini, dengan berbagai macam cara perjuangan yang dilakukan untuk merebut hak politik rakyat Papua Barat untuk menentukan Nasib Sendiri yang selalu memperlambat oleh Kolonial Indonesia, dan juga dengan belajar dari wilayah Papua Barat yang terbentang dari Sorong sampai Samarai dengan berbagai macam budaya, adat isti adat, bahasa, kebiasaan kepercayaan/agama dengan berbagai kelas penindasan yang disebabkan oleh penjajahan kolonial dan imperialisme di Papua Barat; maka dalam upaya untuk mengerakan masa rakyat Papua Barat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang-nya tersebut,  dari Sorong sampai Samarai untuk keluar dari hegemoni/penjajahan system colonial dan imperialisme tersebut di butuhkan satu Front Persatuan Nasional untuk mempersatukan semua elemen rakyat Papua dari Sorong sampai Samarai. 

Namun untuk memenangkan gerakan rakyat untuk keluar dari penjajahan Kolonial dan imperialisme ini dibutuhkan dan harus diusahakan secepat-cepat-nya adalah Persatuan Nasional, dan Front Persatuan Nasional harus berdiri secara demokratis dan terdiri dari perwakilan semua elemen rakyat Papua Barat yang mengalami  penindasan dari Kolonial dan Imperialisme, agar Front tersebut untuk menggerakan perjuangan rakyat sebagai penyadaran akan penindasan dan mengorganisir kelas-kelas rakyat yang mengalami penindasan di Papua Barat mulai dari kaum tani, kaum buruh, kaum nelayan, kaum mama-mama pasar dan lain-lain,  dan memperhatikan gerakan rakyat sebagai dari semua sektor penindasan dan mengontrol maju-mundur-nya kesadaran sektor-sektor rakyat dari penindasan yang di alami dengan pendidikan-pendidikan politik dan lain-lain.  Penting-nya Front Persatuan Nasional di dalam mempersatukan seluruh gerakan Rakyat Papua Barat yang mengalami penindasan untuk memikirkan penting-nya Persatuan Nasional dalam menuju pada Pembebasan Nasional Papua Barat dan mengukur sebab akibat dari penindasan yang dialami oleh seluruh rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Samarai, Front Persatuan Nasional tersebut harus mempunyai platform perjuangan yang berlandaskan pada Anti Kolonial, Anti Militerisme dan Anti Imperialisme dan Front juga, mempunyai peranan penting dalam menyiapkan gerakan rakyat yang sadar akan mepunyai persatuan yang kuat dan demokratis sehingga mempunyai garis perlawanan yang jelas untuk melawan system Kolonial dan Imperialisme di tanah Papua Barat dan juga menghapus segala perjuangan/Perlawanan yang dilakukan secara  kelompok-kelompok atau individu, tetapi semua yang tergabung dalam wadah Front Persatuan Nasional merupakan menyatukan pandangan untuk menghadapi musuh bersama rakyat Papua Barat Hari ini, yaitu kolonialisme,Militerisme dan Imperialisme.

Tugas-tugas utama dari Gerakan rakyat dalam Front Persatuan, dan sebagai kewajiban bagi para kaum Nasionalis/gerakan pro kemerdekaan yang tergabung dalam Front adalah  agar mengedepankan/mengutamakan rasa persatuan tanpa memandang latar belakang masing-masing, persatuan yang di bangun harus demokratis yang terdiri semua elemen gerakan rakyat Papua Barat yang mengalami penindasan dan ingin keluar dari belenggu penindasan tersebut dan menghapus system perjuangan secara kelompok,individu dan sikap egoisme yang dapat mengotak-kotakan gerakan perjuangan. Tugas pokok untuk menghilangkan kepentingan dan sikap egoisme, kelompok-mengelompokan/individu-individu dan lain-lain adalah tugas utama dan amanat dari revolusi 1 Desember 1961 yang harus disadari oleh seluruh elemen gerakan rakyat dan kaum nasionalis Papua untuk lebih mendorong Persatuan Nasional untuk merebut kembali revolusi 1961 tersebut. Yang saat itu, direbut secara sepihak oleh pihak kolonial melalui militerisme untuk kepentingan imperialisme global.

Dan Pembebasan Nasional Papua Barat dinyatakan sebagai hal  mutlak yang harus di dorong oleh semua elemen gerakan dalam Front Persatuan, harus menjadi bagian dari seluruh rakyat Papua Barat dengan tujuan- yang sama untuk merebut kembali revolusi 1 Desember 1961 dengan prinsip-prinsip bahwa Front harus  menjadi Front Persatuan yang Demokratis dan Front yang tidak mengotak-kotakan gerakan di tanah Papua Barat. Ini berarti bahwa tanpa ada suatu wadah Persatuan Nasional yang demokratis di tanah Papua Barat, Rakyat Papua Barat akan terus binggung dan berjuang secara sendiri-sendiri maka secara kuantitas gerakan, kita akan menjadi lemah dan  tidak mungkin bangsa Papua Barat bisa keluar bayang-bayang penindasan yang dilakukan oleh System kolonial dan imperialisme, karena-nya Semua elemen rakyat dan kaum nasionalis/organ-organ yang nanti-nya berada dalam Front tersebut harus mendorong sunguh-sunguh Persatuan Nasional yang utuh merangkul semua sektor rakyat tertindas dari sorong sampai samarai untuk menuju Pembebasan Nasional Papua Barat.

Program umum yang harus di dorong oleh Front Persatuan antara lain harus menyatakan bahwa jika bangsa Papua Barat ingin bebas dan keluar dari penjajahan Kolonial dan Imperialisme dan merdeka secara demokratis dan makmur, maka soal pokok yang harus di dorong untuk merebut kembali revolusi Demokratik 1961 adalah Persatuan Nasional yang arti-nya dalam Front Persatuan tersebut bertujuan untuk menghapus penjajahan kolonial dan kekuasaan Imperialisme di Papua Barat.

Dapat disimpulkan bahwa tugas pokok revolusi Papua Barat saat ini adalah Persatuan Nasional untuk membawa bangsa Papua Barat keluar dari belenggu penindasan kolonial dan imperialisme dan untuk mewujudkan Persatuan Nasional tersebut dibutuhkan sebuah Front Persatuan yang bersifat demokratis dan menghilangkan sifat perjuangan yang egoisme, sukuisme, agamaisme kelompok-mengelompokan/individu dan menghapus pemikiran yang seolah-olah hanya satu elemen gerakan atau satu individu menjadi pahlawan yang bisa membawa Bangsa Papua keluar belenggu penindasan pikiran-pikiran seperti ini yang harus di hapuskan di karena-kan wilayah Papua Barat yang terbentang dari Sorong sampai Samarai dengan berbagai macam kebiasaan, adat/istiadat bahasa keyakinan dan lain- lain, ini dibutuhkan suatu wadah yang bisa mempersatukan semua itu, guna menjadi satu kekuatan yang besar; kekuatan yang lahir dari kesadaran rakyat tertindas di seluruh Papua Barat untuk keluar dari belenggu penindasan Kolonial dan Imperialis dan ingin menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi yang demokratis bagi rakyat Papua Barat itu sendiri.

Dilihat dari sudut strategi perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat sudah sangat maju dewasa ini, namun yang menjadi soal utama adalah kurang-nya pemahaman rakyat Papua Barat dan organ gerakan mengenai penting-nya makna Persatuan Nasional.  Maka dari itu, untuk menpercepat perjuangan bangsa Papua Barat untuk keluar dari belenggu penindasan kolonial dan imperialisme ini berarti kita harus menggulingkan sikap-sikap egoisme, sukuisme, agamais dan lain lain, sampai ke akar-akar-nya dan menargetkan untuk Persatuan Nasional yang demokratis untuk menuju pembebasan Nasional Papua Barat.

Pembebasan Nasional di Papua Barat sendiri bisa terjadi bila rakyat Papua yang mengalami penindasan tersebut bertekad untuk melepaskan diri dari system Kolonial dan imperialisme yang sedang menghisap dan menindas dari setiap kativitas rakyat.

Ini menjadi pertanyaan yang menarik bagi elemen gerakan/organ-organ yang berbicara Papua Barat Merdeka perubahan di tanah Papua Barat (pembebasan nasional di Papua Barat) hanya bisa terlaksana atau terjadi apabila dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa “hanya Rakyat Papua Barat dari Sorong hingga Samarai yang sadar akan penindasan yang mampu mengeluarkan diri-nya dari belenggu penindasan” arti-nya tidak ada yang dapat membebaskan rakyat Papua Barat dari belenggu penindasan tersebut kecuali kekuatan dan persatuan rakyat Papua Barat itu sendiri menyatu. Hal ini sedikit bisa di benarkan karena dewasa ini banyak kaum Nasionalis Papua Barat dengan berbagai macam organ-nya yang memperjuangkan soal pembebasan Nasional Papua Barat, namun belum menemui titik temu dikarenakan gerakan-gerakan ini tidak megedepankan kepentingan rakyat Papua Barat yang sedang mengalami penindasan dan mengorganisir seluruh elemen rakyat Papua Barat yang ingn keluar dari belnggu penindasan dan mempersatukan-nya untuk menjadi kekuatan yang utuh untuk membawa rakyat Papua Barat keluar dari belenggu penindasan ini.

Karena seluruh rakyat yang mengalami penindasan di Papua Barat pasti dapat mengetahui bentuk-bentuk penindasan yang menindas-nya dan bisa mengeluarkan dirinya dari belenggu penindasan tersebut apabila ada satu wadah Front yang bisa mempersatukan mereka dan konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat yang mengalami penindasan ini, untuk keluar dari belenggu penindasan tersebut dan menentukan nasib sendiri serta terlepas dari belenggu penindasan System kolonial dan dari  imperialisme serta juga mengimbangi tugas sejarah untuk merebut kembali revolusi 1961 yang karena-nya memikul tugas sejarah untuk memimpin revolusi, untuk mengimbaggi tugas tersebut Front Persatuan harus dibangun sehingga mampu merangkul seluruh sektor yang mengalami penindasan di Papua Barat dari Sorong sampai Samarai, Melalui membangun kesadaran yang kuat akan penindasan yang menindasnya, untuk menunaikan tugas sejarah tersebut melalui Front Persatuan tersebut, bahkan harus bersandar penuh pada kebutuhan gerakan seluruh rakyat Papua
Barat dari Sorong sampai Samarai yang mengalami penindasan dari kolonialisme dan imperialisme.

Dengan Begitu akan memunculkan syarat Subjektif dan Objektif sandar-menyandar antara Front Persatuan yang dibangun dengan sektor-sektor yang mengalami penindasan di Papua Barat  mulai dari kaum Tani, Buruh, Anak Aibon, Mama-Mama Pasar dan Lain-Lain; untuk memenangkan revolusi Demokratik  menentukan Nasib Sendiri, dan sektor yang mengalami penindasan sandar pada Front persatuan membebaskan diri-nya dari penindasan yang di alami-nya.

Front persatuan sendiri harus memperluas dan memperkuat persatuan gerakan rakyat Papua Barat serta mempertinggi taraf perjuangan ke tingkat perjuangan yang konsisten anti Kolonial, Militerisme dan Imperialisme dalam Front Persatuan sendiri akan benar-benar luas dan kuat apabila Front tersebut bekerja secara teguh mendorong kebutuhan rakyat yang ingin keluar dari berbagai belengu penindasan dan mendorong revolusi tahap pertama revoluisi demokratik untuk menentukan Nasib Sendiri.

Front yang di bangun mencapai pada titik kemenangan untuk menghapus system Kolonial dan Imperialisme dan merebut kembali hak-hak politik rakyat Papua Barat untuk menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis Bagi rakyat Papua Barat apabila Front Persatuan Nasional Papua Barat tersebut bersandar penuh pada kebutuhan rakyat Papua Barat yang mengalami penindasan.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat.

Penulis Adalah Biro Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Ilust. Gambar oleh Koran Kejora.
Oleh: Armand Axel***

Sejarah Papua Barat adalah sejarah yang termanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik dari bangsa lain terutama Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua Barat. Proses politik yang terjadi sebelum-sebelum Pelaksanaan Pepera tahun 1969 adalah sebuah proses dimana kepentingan system dunia mengambil peran yang cukup penting dalam proses sejarah Papua Barat. Adalah Blok Kapitalis (Barat) yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Blok Sosialisme yang dimotori oleh Uni Soviet yang memiliki peran politik sangat besar atas bargaining politik bagi nasib politik Papua Barat hari ini.

Disatu sisi Amerika memainkan peran dengan memotong akses politik Belanda atas jajahan-nya di Papua Barat dan mendorong Belanda untuk menerima rancangan diplomasi politik yang ditawarkan oleh diplomat Amerika, yaitu Ellsworth_Bunker yang melahirkan Dokumen Buncker dimana merancang gagasan politik penting soal penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat. Dari gagasan Buncker lahirlah UN Resolution yang terkenal dengan the New York Agreement (NYA) dimana ditetapkan prinsip-prinsip teknis tentang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang sangat tidak adil, tidak demokratis dan sangat diskriminatif bagi Bangsa Papua Barat.

Selain memainkan peran diplomasi politik dalam Blok Barat, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan ekonomi atas akses-akses Sumber Daya Alam di Papua Barat yang sangat kaya akan gas alam, deposit tambang, mineral, minyak bumi, hasil hutan, hasil laut, perkebunan dan beberapa sumber ekonomi lain yang sangat menguntungkan bagi kepentingan eksploitasi modal asing (Barat), terutama Amerika Serikat, di Papua Barat. Sudah jelas kepentingan ekonomi tersebut, adalah Freeport McMoran Gold & Copper yang berbasis di New Orleans, salah satu perusahaan tambang terbesar di Amerika Serikat, yang dikemudian hari menjadi masalah bagi hak-hak politik Rakyat Papua Barat. Akibat ada-nya intervensi politik AS terhadap Belanda mengakibatkan tidak berarti-nya dukungan politik Belanda atas penentuan nasib sendiri bangsa Papua Barat dan juga dukungan AS atas klik dalam tubuh TNI-AD pada tahun 1965 – 1966 yang mematangkan kehadiran Regime Otoriter-Militeristik Orde_Baru dibawah kepemimpinan Jendral Fasis Soeharto menyebabkan Papua Barat hari ini menjadi daerah aneksasi dan menjadi System bagi kolonisasi ekonomi dan politik serta ladang pembantaian (killing field) kemanusiaan oleh Indonesia yang dikontrol secara penuh oleh Amerika Serikat dan kepentingan-kepentingan ekonomi negara-negara Imperialis.

Seperti diuraikan diatas, kehadiran Freeport Indonesia, sebagai contoh, di Papua Barat adalah karena pertarungan kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat untuk menguasai ladang-ladang eksploitasi sumber daya alam di Papua Barat dengan kelompok kepentinga lain. Rancangan Kontrak Karya Generasi I (KK I) PT. Freeport_Indonesia yang dibuat antara Replublik Indonesia dan Amerika_Serikat tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat pada tanggal 7 April 1967 adalah satu kenyataan politik dimana susungguh-nya PEPERA 1969 sudah ada dalam rekayasa politik AS-Indonesia untuk menganeksasi Papua Barat sebagai wilayah jajahan Indonesia. Secara logis, pelaksanaan Kontrak Karya sebelum adanya penentuan nasib sendiri secara demokratis oleh rakyat Papua adalah merupakan diskriminasi dan tindakan politik yang sangat tidak manusiawi oleh AS – Indonesia dan perlu mendapat tekanan politik dari gerakan Papua Barat saat ini untuk melakukan PEPERA ulang atau Referendum bagi Bangsa Papua Barat.

Disisi lain, Blok Timur (Sosialisme) yang dimotori oleh Uni Soviet yang juga membuka front politik dengan gerakan kiri Indonesia dan memberi dukungan politik kepada Gerakan Kiri Indonesia dalam makna perlawanan terhadap kepentingan Imperialis di Indonesia ternyata berdampak sangat buruk dan telah menjadikan rakyat Papua Barat sebagai korban sejarah yang seharus-nya tidak perlu terjadi. Kedekatan Regime Soekarno dengan Uni Soviet dan China untuk memblokade kepentingan ekonomi-politik AS dkk diwilayah Pasifik telah menjadi tumbal sejarah bagi rakyat Papua Barat yang menjadi korban kepentingan ideologis tersebut. Kritik terhadap gerakan kiri Internasional maupun Indonesia saat ini adalah kesalahan mereka dalam melihat posisi dan hak-hak demokratik rakyat Papua Barat yang harus-nya juga turut diperjuangkan sebagai bagian dari perjuangan demokrasi kerakyatan diseluruh dunia.

Perjuangan mewujudkan demokrasi yang benar-benar menjadi kedaulatan penuh rakyat adalah tujuan utama dari setiap organisasi yang berjuang menegakan demokrasi tersebut ditengah berbagai pilihan demokrasi yang berkembang, harapan akhir dari perjuangan demokrasi adalah terbentuknya sebuah tatanan masyarakat baru yang partisiptaif, berdaulat penuh dan mengakses suluruh keputusan yang menggunakan mekanisme demokrasi bagi kepentingan banyak orang.

Secara praksis, rakyat Papua Barat telah diajarkan secara budaya bagaimana cara berdemokrasi yang baik, hampir setiap struktur massa-rakyat yang terbentuk lewat suku-suku di Papua Barat, telah diperlihatakn oleh hampir sebagian besar suku di Papua Barat bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, anggota suku berhak menentukan masa depan atau hal-hal yang terjadi diantara suku maupun keluar. Artinya dalam tindakan praksis demokrasi di Papua Barat, sesungguh-nya telah secara sistematis dilakukan lewat mekanisme-mekanisme demokrasi yang dijalankan oleh masing-masing suku berdasarkan kebiasaan mereka.

Maka dalam merumuskan Strategi dan Taktik Perjuangan, walaupun pembacaan kita terhadap Sejarah Perkembangan Massa-Rakyat Papua Barat belum selesai, akan mengacu pada pijakan-pijakan politik atau arahan politik yang lebih fokus dari pembacaan kita terhadap sejarah perkembangan massa-rakyat Papua Barat sehingga proses perjuangan kita akan tepat sasaran dan mengarah pada kualitas perjuangan yang lebih baik. Cita-cita akhir kita dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat adalah menciptakan tatanan massa-rakyat Papua Barat yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya, semua hal itu akan terjadi jika Papua Barat bebas dari cengkeraman Kolonialisme Indonesia dan Imperialisme.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Gambar Ilust. Koran Kejora
"Menolak dan Hentikan Eksploitasi Alam Di Intan Jaya, West Papua"
Oleh: Bisem Abugau***

Perusahan yang sedang proses untuk di ekplorasi di Intan Jaya tersebut berasal dari perusahan PT. MONI SEJAHTERA LANGOWAN yang akan melakukan Satu Juta Hektar Tanah adat moni untuk eksploitasi emas, tembaga, uranium, perak dan lainnya. Dari batas wilayah seluruh tanah di Intan Jaya akan di ekplorasi secara menta dari garis batas antara  Distrik Biandoga, Wandai, Homeyo dan menyusul pada distrik lainnya. Sebelum berdirinya perusahan ini, mempunyai sejarah tersendiri ketika ekspedisi Geologs dari Belanda tahun 1936 menemukan 5 titik tempat bahwa daerah moni terdapat unsur hara tanah yang bermanfaat bagi dunia, seperti  dimuat di Majalah Geological Scientist of America tahun 2005.  Sehingga, kondisi ini mendiamkan secara dunia World Hidden Weald. Dan Pada tahun 2007 PT MONI SEJAHTERA LANGOWAN didirikan. Perusahan ini, telah tentukan garis kordinat atau batas eksploitasi Kordinat : N.3.40.60 and E.136.40.59. Sejak berdirinya, perusahan ini mempunyai dasar hukum yang di keluarkan yaitu akte notaris no.32 yang di notariskan oleh Sri Widodo, SH dengan beralamat Jl. Yos Sudarso No.35 Timika, Papua. Sedangkan SK MENKUM HAM RI PT.Moni Sejahtera Langowan sebagai Pertambangan Khusus AHU-0080722 A.H.01.09 Tahun 2011, yang di sahkan pada 06 Oktober 2011. Sehingga melalui UU MINERBA NO.4 THN 2009. PASAL.135 akan di eksplorasikan.

Dalam berita yang beredar di media sosial bahwa pendiri PT. Moni Sejahter Langowan tersebut dengan melibatkan masyarakat adat tetapi belum tetentu sebagai keterlibatan itu, seperti Welly Maningkas sebagai Direktur Utama dan pensehat lemasmo,Salmon Nagapa sebagai Direktur dan Tokoh Pemuda Moni, Moses Selegani sebagai Komisaris Utama dan kepala suku besar Moni, Bernadus Bagau sebagai Komisaris dan Sekjen Lemasmo, Anggimbau.SH sebagai Direktur Kepala Suku, Matius Somau sebagai Komsaris Kepala Suku, Marten Mayani Komisaris Kepala Suku. Inilah yang mendirikan PT. Moni Sejahtera Langowan untuk mengeksploitasi Alam Kekayaan suku moni, Intan Jaya West Papua. PT. Moni Sejahtera Langowan yang dikendalikan oleh TOBA GROUP yang pemiliknya Jend.Tni Luhut Binsar Panjaitan dan pemilik PT. Moni Sejathera Langowan adalah Welly Maningkas. Perusahan ini telah melakukan hubungan konsorsium bersama perusahan-perusahan raksasa Eropa dengan dana investasi perkiraan 25 Miliar di Hote Grand  Tropic Jakarta Barat Tahun 2016 yang di hadiri oleh Grace Lumangkun, Laksdya TNI [Purn] Fred Lonan (mantan Wakasal), Boike Wurarah, Bernad Saisab, Welly Maningkas, Brigjen TNI [Purn] Paulus Prananto (Toba Group), Salmon Nagapa, Vence Nayoan, Heinz Rauball  dan para pelaku perusahan-perusahan Eropa.
Dari Melihat kondisi seperti dan Terkait dengan Perusahan Pt.Moni Sejahtera Langowan  yang sedang masuk di Intan Jaya wilayah suku Moni maka secara tegas dari Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat, Intelektual Intan Jaya dan seluruh lapisan masyarakat PAPUA menolak PT.Moni Sejahtera Langowan. Realitas penolakan ini di pandang dari Sejarah gerakan rakyat West Papua, dan mencatat Papua Barat dipandang oleh dunia Papua adalah sebuah pulau di ujung timur yang begitu berlimpah dengan kekayaan Alam-nya (surga kecil yang jatuh ke Bumi) sehinggga telah sekian Tahun lama-nya Indonesia dijadikan alat untuk eksploitasi besar-besaran di tanah West Papua dan negara-negara yang punya kepentingan atas West Papua menjadi aktor utama terjadilah perebutan West Papua  ke dalam bingkai NKRI secara Paksa, secara tidak demokratis.

Oleh sebab itu sementara kita masih dalam penjajahan bingkai NKRI, Rakyat West Papua tidak akan merasa sejahterah, aman, damai, dan tentram kerena sejak 19 Desember 1961 adalah awal mula pemusnaan bangsa West Papua, yang telah merdeka dan telah berdiri sebagai negara sama seperti bangsa lain di dunia sejak 1 Desember 1961.

Dan sekarang, tahun 2019 bangsa West Papua telah 57 tahun bersama kolonialisme Indonesia dan kolonilaime Indonesi masih melakukan  eksploitasi dan perampasan ilegal, Pembunuhan, Pemenjaraan, Penangkapan, Intimidasi,teror, tabrak lari dan lain sejenis-nya di atas tanah West Papua hanya karena kepentingan Ekonomi, Poliik, dan Kekuasaan dari kolonalisme Indonesia sertakan negara-negara imprealis yang rakus akan eksploitasi kehidupan rakyat.

Sehingga, Perusahan apa pun yang masuk di tanah West Papua yang ada hanya membawa malapetaka bahaya bagi generasi penerus bangsa West Papua  dan lebih khususnya masyarakat di kabupaten Intan Jaya dengan karna persuahan yang akan hadir di tengah wilayah Meepago dan Wilayah Moni. Maka dengan tegas kepada genarsi mudah ini, harsu memiliki Tugas kita bangsa West Papua  adalah Persatuan dalam satu komando satu tujuan melawan militerisme, hapuskan kapitalisme, hancurkan imperialisme dan sejenis-nya dan fokus pada perjuangan kemerdekaan West Papua sertakan menolak maupun meminta semua perusahan-perusahan asing yang ada di seluruh tanah West Papua harus tutup dan kekuatan TNI/POLRI organik dan non-organik yang sedang kuasai seluruh tanah Papua harus ditarik kembali ke pangkuan kolonialisme Indonesia itu sendiri.

Sampaikan dan memberikan kesadaran, dan pemahaman kepada keluarga, dan sesama kita di seluruh tanah West Papua dan lebih khusunya Intan jaya , keluarga di dugindoga, kemandoga, mbiandoga dan weandoga. Perusahan tambang Emas terbesar di dunia yang lebih besar dari PT.Freeport seluas 1 juta Haktar yang sedang mau masuk daerah Intan jaya ini harus tolak. Perusahan besar ini akan membawa dampak buruk bagi generasi bangsa West Papua yaitu kekuasaan imprealisme, kapitalisme, militerisme dan lain sejenisnya besar-ran di tanah West Papua terutama di Intan jaya, kalau perusahan ini masuk di Kemandoga, Dugindoga dan Mbiandoga  suku moni/migani dan suku wolani mau bawa kemana kalau daerah ini sudah dikuasai militer dengan kekuasaan lahan, dan  sewenangan-wenangnya hanya atas kepentingan kolonialisme indonesia atas West Papua.

Suku Moni/Migani dan Wolani mau pindakan lokasi kemana? Intan Jaya adalah daerah yang cukup sempit daerah ini hanya terdapat gunung-gunung yang besar menjulang tinggi sehingga tidak terdapat daratan rendah dan daerah ini hanya dialiri sungai-sungai besar yaitu sungai Mbiabu, Kemabu dan Dogabu Wabu, dismpiang-samping  itu masyarakat telah sekin lama hidup mengikuti setiap aliran sungai-sungai besar tersebut sehingga apa bila perusahan tersebut masuk maka untuk pembuangan limbah tambang Emas akan terjadi pencemaran lingkungan hidup masyarakat melalu sungai besar Kemabu sampai di Napan Nabire, West Papua.

Dengan itu, ingatlah bahwa kami mempunyai sebuah bahasa yang musti kita jaga bersama adalah ""Aga maine dune data aumba menene dogee nae dogoo, agati jinggiga menego dudigi magamigi dapoga mimbuame"" Orang tua-tua kami yang sudah tanda-tangan maka secara tegas juga kami Pelajar, Mahasiswa, Intelektual dan masyarakat Intan Jaya dengan tegas menolak serta tidak mengizinkan Perusahan apapun masuk di Intan Jaya  karena setiap perusahan yang hadir di Papua ini membawa dampak buruk bagi generasi penerus bagi bangsa West Papua. Karena alam West Papua dan segalah isi-nya adalah titipan maha pencipta (TUHAN) bagi leluhur kami khususnya rakyat West Papua di Intan jaya dan seluruh tanah West Papua menjaga kekayaan yang ada bukan untuk bangsa dan negara-negara lain. Sebab, tanah leluhur ini yang punya adalah bangsa West Papua itu sendiri.

Pada Dasarnya, bahwa eksploitasi tersu sedang di lakukan oleh kolonialisme Indoensia dengan caranya mereka, yang secara licik serta merta pembohongan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia untuk menjalankan aset mereka di West Papua dengan mencuri ataupun mengeksploitasi sumber daya alam West Papua tanpa melihat sumber daya yang lainnya sekita eksploitasi yang di lakukan oleh kolonialisme Indonesia seprti kasus Freeport yang memakan korban nyawa manusia West Papua yang kini berjuamlahan ribuan orang serta hukum adat Amugme dan kamoro di rusaki oleh kolonialisme Indonesia dan negara-negara imprealisme yang melakukan eksplotasi  tanpa memperhatian wilayah adat pemilik serta limbah Freeport menjalar ke seluruh tanah West Papua.

Dengan, demikian kita harus waspada terhadap perusahan dan eksploitasi yang akan masuk ini di Intan jaya untuk melakukan tambang terbesar lebih besar Freepot dari pada di Intan Jaya yang akan di bangun tersebut. Sehingga kebutuhan kita bersama adalah menolak segala bentuk eksploitasi yang akan di lakukan di Intan jaya dan seluruh pelosok-pelosok West Papua untuk genersai massa depan rakyat melanesia West Papua.

Penulis adalah Pemerhati Intan Jaya

Sumber:
http://wwwmaleakitipagauj.blogspot.com/2016/06/ptmoni-sejahtera-langowan.html

 Ikuti Kami di gambar di bawa ini, Gambar-gambar tersebut di mana perusahan itu di Proses:
Kontrak karya yang dilakukan




Surat-surat Perjanjian 








Lembaga Moni






Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Doc Koran Kejora : Illustrasi Operasi Mliter Di Tanah Papua

Seperti kata sukarno “bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarahnya”, maka persoalan sejarah menjadi penting untuk dibahas kembali. Dengan melihat persoalan yang begitu banyak dipapua akan menjadi sangat penting untuk mencari persoalan pokok.

Sejak TRIKORA yang keluarkan oleh soekarno pada 19 desember 1969 di alun-alun Yogyakarta, awal praktek-praktek pelanggaran HAM kepada orang papua, memobilisasi militer besar-besar untuk melanggengkan Operasi besar-besaran di Papua. Tidak terlepas dari papua itu pada perjanjian internasioanal yakni Perjanjian Roma dan perjanjian new york pada 15 agustus dan 30 september 1962, orang papua tidak pernah terlibat dalam menyepakati perjanjian-perjanjian internasional itu dan pada penyerahanan kekuasaan pada 1 mei 1963 oleh PBB kepada Indonesia untuk melaksanakan PEPERA terjadilah Operasi besar-berasan yang dipimpinan soeharto, mirisnya PEPERA (Penentuan Pendapat Rayat) yang dilaksanakan pada tahun 1969 tidak demokratis dan melanggar HAM dimana diwakilkan 1025 orang dan PEPERA yang dilaksanakan dibawah bayang-banyang Ancaman intimidasi, terror, pembunuhan, dll. Sebelum pelaksanaan PEPERA yang lebih miris lagi adalah penanda tanganan kontrak karya Freeport pada 1967 sebelum PEPERA dilaksanakan.

Pelaggaran HAM 1962 sampai sampai saat ini kasus pelanggaran HAM di Papua tidak pernah terlesesaikan hingga saat ini, mulai dari operasi besar-besaran yang dipimpinan soeharto pada 1962 hingga sampai saat ini yaitu pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi, terror,  dll, belum pernah menjadi wacana yang serius bagi pemerintah Indonesia untuk menyelasaikan persoalan HAM di papua.

Militer indonesia sebagai salah satu actor penyebab kekerasan di papua, mulai dari 1962 sampai saat ini operasi demi operasi dilakukan dan menyebabkan pelanggaran HAM. Proses penyelesian kasus HAM berat pernah diwacanakan oleh Indonesia ada  4 kasus yaitu BIAK berdarah 1998, Wamena berdarah 2003, Wasior berdarah 2001, abepura berdarah 2006. Dan pernah di ajukan bandingnya pada tahun 2005 yaitu hanya biak berdarah tahun 1998 tapi kalah di pengadilan negeri makasar 2005. Ini membuktikan kalau tidak pernah serius penuntasan kasus HAM berat di indonesia .

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dimana menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam konstitusi Negara dimana menjamin kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, dll. Dengan melihat realitas dipapua tidak seperti hukum yang berlaku diindonesia dimana penangkapan sewenang-wenang, pengeledahan tanpa ada perintah tugas, tidak ada kebebasan berkumpul dan berpendapat. Tidak hanya pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi, terror, dll, tapi pencurian terhadap sumberdaya alam pun dilakukan oleh pemodal dilegetimasi dengan pemberian izin operasi dari indonesia.

Pembangunan yang dibanggakan jokowi dipapua adalah pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan, badar udara, bbm satu harga, adalah syarat yang disiapkan untuk memperlancar arus Kapital. Selain itu pemekaran kabupaten juga menjadi salah satu syarat mempercepat arus Kapital.
Pemodal dengan modal yang begitu besar membangun perusahaan-perusahaan untuk mengeruk  SDA ( sumber daya alam ) untuk kepentingan pemodal sendiri maka Papua sebagai sasaran utama dan akan sangat rentan terjadi perampasan tanah, marginalisai, dll. untuk dibangunnya perusahaan raksasa yang membutuhkan lahan yang begitu luas, dampak dari pembangunan perusahaan akan berakibat buruk bagi ekosistem alam rusak, pencemaran lingkungan. 

Berlandaskan sejarah kemerdekaan yang sudah dirampas dan konsitusi Hukum internasional yang berlaku dalam EKOSOP, SIPOL, Deklarasi HAM, HAK-Hak masyarakat adat, dll serta kenyataan sosial yang membuat rakyat Papua menjadi trauma yang berkepanjangan dari kekerasan Militer sehingga berdampak bagi orang papua yang berpengaruh pada phisikis orang papua yang menjadi mental terjajah yang merasa tidak mampu, rendah diri, melihat bangsa lain lebih superior serta hilangya kebanggaan atas jatidiri orang papua sendiri yang dimana prakteknya melalui sistem pendidikan yang sentralitik, dan ekonomi dengan melihat potensi sumberdaya alam yang ada contohnya ; disuruh makan nasi padahal orang papua tidak menanan padi dengan dipaksa makan nasi.

Meskipun pemenuhan atas pelaku pelanggar HAM diadili dan pemerintahan yang baik dan adil dilakukan tetapi keinginan rakyat papua tidak ingin bersama dengan Indonesia, keinginan rakyat papua adalah berdiri sendiri sebagai sebuah Negara merdeka yang bermartabat yang berdiri sejajar sama seperti bangsa-bangsa lain didunia.


Oleh : Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Semarang.
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

ilustrasi gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua
"AMP Menolak IMF-World Bank Dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat"
                                       Aksi Bersama
                 Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua            [FRI-WEST PAPUA]
______________________________________________________________________________

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak
Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!

AMP Menolak IMF-World Bank Dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat

Kepentingan ekonomi politik melalui negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga, terus meningkat membuka lahan bisnis, saham, investasi dan terutama perdagangan bebas ekspor dan Inport yang mendistribusikan penambahan dan pertumbuhan utang negara terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, malaysia dan lain-lain-nya. Ketetapan IMF (International Monetary Fund), WB (World Bank), WTO (World Trade Organisation) di atur  oleh negara-negara maju sebagai lahan bisnis ekonomi politik secara Hukum Internasional kemudian berunjuk dampak negatif pada negara-negara berkembang; ikut sertakan dengan dampak negatif yang paling menghiraukan terhadap wilayah-wilayah yang ingin memperjuangkan Hak Penentuan Nasib sendiri untuk bebas dari negara jajahan-nya dan juga dari peraturan internasional yang mempunyai kepentingan dalam wilayah-wilayah tersebut, akan di persulitkan perjuangan penentuan nasib sendiri diakibatkan oleh kekuasaan ekonomi politik melalui IMF-WB tersebut. 

Kondisi seperi itu, Hak Penentuan nasib sendiri Bagi Bangsa Papua Barat turut ikut sertakan di klaim dan ataupun dimanipulasi oleh negara koloni Indonesia dan negara-negara yang mempunyai bisnsi, ivestasi, saham di Papua Barat bahkan dengan hal itu, dalam sejarah gerakan rakyat Papua Barat terus di perjuangakan untuk merebut kembali revolusi 1 Desemeber 1961 sebagai kedaulatan bangsa Papua Barat dan bebas dari IMF, WTO dan WB. Perjuangan Rakyat Papua Barat,  telah mendapatkan sebuah momentum penentuan nasib sendiri di tanah Papua Barat sejak 1 Desember 1961 di deklarasikan sebagai  kebangsaan secara konstitusional de jure dan de facto bahwa kemerdekaan sebagai kebangsaan dan kedaulatan rakyat Papua Barat di nyatakan secara resmi di Holandia (Jayapura) dengan perlengkapan ideologi bangsa Papua Barat serta-kan juga di siarkan melalui radio Australia dan radio Belanda.  Berunjuk-nya, Sejarah kemerdekaan di tangan rakyat Papua Barat dan hak sebagai kebangsaan Papua Barat telah di sah-kan pada tangan rakyat Papua Barat, sejak 1 Desember 1961. Namun Status kemerdekaan West Papua dari pihak kolonial Indonesia mempunyai citra buruk untuk penguasaan ekonomi politik yang berkedok imprealisme di seluruh tanah Papua Barat sehingga, presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno mengumandangkan 'TRIKORA" (Tri Komando Rakyat)  di Alun-alun Utara Kota Jogja, tepat pada 19 Desember 1961 dan ketika itu, bangsa Papua Barat telah merdeka namun, kemerdekaan bangsa Papua Barat berumur 19 Hari.  Itulah,  awal mula-nya bangsa Papua Barat di aneksasasi atau dimanipulasi sejarah oleh kolonial  Indonesia dan negara-negara yang mempunyai kepentingan di tanah Papua Barat yakni negara-negara adhi kausa (Iprealis). Isi dari "TRIKORA" yang di keluarkan adalah per-tama  bubarkan Negara Boneka Papua Buatan Belanda, ke-dua Kibarkan berdera Merah Putih di Seluruh Irian Barat (Papua Barat), ke-tiga Bersiaplah untuk Mobilisasi Umum.

Dengan kepentingan dari kolonial Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat serta PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), membuat beragam perjanjian-perjanjian yang kepentingan atas tanah Papua Barat sepihak tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat satu pun, setelah isi 'TRIKORA" di cetuskan di alun-alun Utara Kota Jogja tersebut itu,  ada pun perjanjian pertama New York Agreement  pada 15 Agustus 1962 antara Belanda, Indonesia dan Amerika sebagai penengah  dan perjanjian yang sama juga di lakukan, yakni Roma Agreement 30 september 1962 pada tahun yang sama serta dengan aktor yang sama dari negara-negara kepentingan atas Papua Barat.

Dari kedua perjanjian yang di atur secara sepihak mendatangkan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) pada tahun berikutnya 1963, sehingga dari Belanda penyerahan  Papua Barat ke UNTEA dan UNTEA menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia, pada 1 Mei 1963 secara paksa aneksasi (keterpaksaan) dan sesuai dalam ketentuan New York Agreement dan Roma Agreement tersebut yang cacat hukum.  Dalam perjanjian "roma agreement" di tegaskan menjamin pembangunan di Papua Barat melalui Bank Asia dari UNDP (United Nation Development) yang tidak sama sekali menguntungkan rakyat Papua Barat melainkan merugikan atas peradaban kemerdekaan bangsa Papua Barat.  Eksploitasi sumber daya alam di Papua Barat yang di lakukan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan menguras sumber daya alam kekayaan Papua Barat seperti PT. Freeport , pada 07 April 1967 Kontrak karya pertama antara Indonesia dan Amerika serikat. Sementara Status Perjuangan dan kemerdekaan rakyat Papua Barat belum berakhir, tetapi Negara Kolonial Indonesia dan Negara Imprealis Amerika Serikat telah saling mendatangani secara ilegal maupun tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat pada kontrak karya pertama PT Freeport. Setelah, Kontrak Karya Pertama PT. Freeport  masuk di Papua Barat dengan ilegal dan ada pun sebuah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 yang di atur dalam New York Agreement dan Roma Agreement tahun 1962. sehingga, PT. Freeport masuk secara ilegal di Tanah Papua Barat sebelum  PEPERA tahun 1969 di lakukan di Tanah Papua Barat dan Pepera dilakukan dengan secara cacat hukum yang banyak teror, pembunuhan, pemaksaan, penganiyaian, penipuan, manipualasi serta intimidasi yang secara terstruktural.  Dengan melihat sejarah gerakan Rakyat Papua Barat yang di klaim oleh negara-negara maju (imperialis) serta kolonialisme Indonesia, dan   pertemuan IMF-WB sedang melakukan pertemuan tahunan (Anual Meeting) di Nusa Dua Bali- Indonesia, dari tanggal 8-14 Oktober 2018, dalam pertemuan itu dana yang di keluarkan sebesar 6,9 Triliun dan  mendatangkan menteri keuangan, gubernur bank sentral serta pelaku bisnis dari 190 Negara, membicarakan mengenai tansaksi keuangan dan nilai tukar (moneter), Pembangunan dan Pembiayaan, perdagangan dunia; sehingga efek dari itu akan mempengaruhi pada perjuangan hak penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua Barat.

Maka, Kami Front Rakyat Indonesia untuk West Papua [FRI-WP] dan Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Menyatakan sikap Kepada Rezim Jokowi-JK, serta PBB dan 190 Negara:

1. Menolak IMF-WB  Serta WTO dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis  Bagi Rakyat Bangsa Papua Barat

 2. Hentikan Pembangunan yang berkedok Ekploitasi dan Kepentingan Sumber daya Alam di Seluruh Tanah Papua yang secara Taraf Internasional, Nasional, Lokal.

 3. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Barat. 

 4. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, MIFE, dan yang lainnya, yang merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua Barat. 

 5. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa Papua Barat. 

 6. Jaminan Kebebasan Jurnalis Nasional, Internasional dan akses terhadap informasi di Papua Barat.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, pastisipasi dan kerjasama oleh semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!


Rabu,  10 Oktober 2018

Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Ilustrasi - AMP

May Day atau 01 Mei adalah hari bersejarah bagi buruh Internasional dan rakyat West Papua. Sejarah dimana diwarnai dengan tumpahan darah-darah berjuta buruh dan rakyat West Papua. Merayakan 01 Mei di tahun 2018 ini adalah bukan sebuah kemerdekaan atau merayakan anugrah sejarah atas kemenangan buruh, juga rakyat West Papua, tetapi kesengsaran yang berkepanjangan—yang berkomitmen pada perlawanan selama sekian tahun untuk menciptakan kondisi buruh dan rakyat Papua yang lebih baik dan bermartabat.

Perjuangan kaum buruh Indonesia hari ini yang percaya terhadap keyakinan untuk Indonesia lebih baik, serta perjuangan rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri secara demokratis, adalah kekuatan kita yang saling terkonsolidasikan (walau kita adalah yang sedikit tapi demokratis) untuk melawan siapa musuh kita bersama. Siapa musuh kita hari ini? Siapa penguasa hari ini? Siapa pemegang kebijakan dan eksekutor di West Papua, di pabrik-pabrik, pedesaan? Jawabannya ada di realita sejarah dan hari ini.

Kapitalisme-Imperialisme membawa umat manusia, bangsa Indonesia (yang tertindas) juga rakyat West Papua ke dalam kesengsaraan.

Kebijakan Rezim negara serta tindakan Aparatus reaksionernya telah membuat rakyat terasing dan sengsara. Peniadaan hak-hak buruh: upah murah, jaminan sosial dan keselamatan kerja tak diprioritaskan kepada buruh, serta jam kerja yang tinggi yang menguras jam aktivitas sosial, dan lain-lainnya.

Begitu pula rakyat West Papua, sejak 01 Mei 1963 secara tanpa sepengetahuan orang West Papua, atas kesepakatan sepihak Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat di New York (1962) Papua dianeksasi kedalam Indonesia. Tindakan memaksakan orang Papua pun diberlakukan secara tak manusiawi. 12 rangkaina operasi milter sejak tahun 1962 hingga tahun 2004, tercatat telah menelan 100 ribu nyawa manusia West Papua—hingga kini populasi orang West Papua tinggal 1,98% saja.
Berbicara soal 01 Mei adalah hari Aneksasi Rayat West Papua mengenal ABRI (sekarang TNI--militer) sebagai wajah Indonesia. Wajah indonesia mencerminkan pembunuh, pemerkosa, perampok, penjaga pertambangan, sawit, perusahan minyak, gas, musuh rakyat West Papua dan sebagainya. Setiap regulasi pemerintah Indonesia, bahkan kedatangan Presiden Indonesia ke Papua, orang Papua tetap berada di posisi rakyat terjajah.

Kebijakan penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 1967 serta pendudukan perusahaan raksasa milik AS, PT. Freeport Indonesia di Papua pada 2 tahun sebelum Pepera (1969), merupakan orientasi yang sungguh jauh dari nasionalisme Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dibangun atas dasar anti terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Belanda, serta Fasisme Jepang, justru jauh dari kata merdeka landasan nasionalisme tersebut. Setelah kemerdekaan, semangat perjuangan tersebut tak ada nilainya ketika watak penjajah masih tersisah didalam otak kaum brengsek itu. Dan mempraktekannya yang salah.

Nasionalisme NKRI hanya menjadi kedok bagi pemodal, petinggi militer serta rezim untuk mempertahankan sistim yang menindas tetap terus ada. Pancasilah hanya menjadi ayat hafalan kaum borjuis, rakyat merasahkan kemiskinan, ketidak adilan dan sebagainya. Nasionalisme menjadi tak bernilai dan tak bermanfaat ketika Indonesia menganeksasi West Papua hanya untuk merungguh pada kekayaan alam West Papua demi kapital dan terus menjajah rakyat West Papua.

Sehingga kontradiksi pokok kita hari ini, buruh dan rakyat West Papua adalah Kapitalisme-Imperialisme, Militerisme, serta rezim negara RI (bagi Buruh dan Rakyat Indonesia) dan Kolonialisme (bagi Rakyat West Papua).

Itu lah mengapa 01 Mei menjadi hari perlawanan Buruh dan rakyat Indonesia yang melawan dan rakyat West Papua (bersatu) untuk Indonesia lebih baik dan Rakyat West Papua dapat menentukan nasibnya sendiri.

Medan Juang, 28 April 2018

Jhon Gobai
Ketua Umum AMP
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Gambar ilustrasi: 47th kontrakkarya freeport. Sumber: nobodycorp.org

Penulis: Soleman Itlay*

Mengapa kekayaan alam Papua sedang dihancurkan? Kenapa orang Papua sudah di ujung kepunahan? Jean Jaqueaz Dozy boleh dikatakan informan bagi Amerika Serikat, Belanda dan kolonial Indonesia memusnahkan etnis Melanesia, Papua. Dozy pernah ikut Ekspedisi dibawah pimpinan Cartenz pada 1935 di Papua. Dozy lah yang menemukan tembaga di gunung sakral yang bernama Nemangkawi (nama asli). Dia membuat laporan itu dan simpan di perpustaakaan Belanda.

Kemudian, Jan Van Gruisen, direktur Earst Borneo Company, secara diam-diam menggunakan laporan itu. Gruisen boleh disebut penghianat juga, sebenarnya. Karena dia yang membocorkan laporannya kepada Folber Wilson, direktur Freeport Sulphur. Mereka berdua melakukan pertemuan pada Agustus 1959. Saat itu, Wilson yang menghancurkan alam Papua ini, berada di ujung kebangkrutan yang luar biasa di Kuba. Mengapa?

Fidel Castro, pada tahun itu menasionalisasikan seluruh perusahaan pada saat diktator rezim Batista. Gruisen yang berjiwa Yudas Iskariot ini, mendekati Wilson untuk melakukan perundingan tanpa melibatkan pemilik Nemangkawi. Laporan Dozy yang dimanfaatkan Gruisen membuat Wilson tertarik dan membaca seksama. Sampai pada akhirnya Wilson jatuh cinta pada alam Papua.

Selama beberapa bulan, Wilson melakukan survei di gunung Ersberg. Hasil temuan pria berjiwa imperialis ini, ditulis dalam buku berjudul “The Conquest of Cooper Mountain”. Pada 1 Februari 1960 Freeport Sulphur menekan kerja sama dengan East Borneo Company untuk mengerus isi perut bumi Papua ini. Perlu mencatat baik bahwa, yang dilakuan Wilson maupun Gruisen bertepatan dengan status politik Papua makin tidak jelas alias memanas.

Dimana Belanda untuk Sri Baginda Raja Nederland, Pangeran Orangje VAN Nassau, Hertog Agung Luxemburg menetapkan west Irian dengan nama Nederlands Nieuw Guinea pada 24 Agustus 1928. Sementara Indonesia melalui mulut tidak masuk akal akal Soekarno, mengatakan wilayah jajahan bekas Nederland Indie, dari Sabang sampai Merauke adalah satu bagian dari Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945.

Status politik Papua yang kelabu, dimanfaatkan oleh kaum imperialis dan kolonial, antara Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia. Disini, Central Intelegenci Agen (CIA) bermain dibelakang Indonesia dalam upaya merebut Papua dari tangan Belanda. Gruisen kemungkinan besar bersama juga di samping dan belakang Hertog Agung Luxemburg. CIA langsung di back up oleh Wilson dan Gruisen.

Keterlibatan CIA bisa lihat dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, selama 7 tahun (1949-1955). Proses ulur waktu ini ada kaitannya dengan Mohamad Hatta yang mengakui Papua adalah bangsa sendiri. Pernyataan kembali diangkat dalam dokumen “Hasil Renungan, Aspirasi Politik Bangsa Papua Barat”, yang disampaikan kepada presiden Republik Indonesia oleh tim 100 Dialog Nasional (hal 4).

Semakin diperkuat dengan kematian Jhon F. Kennedy dan pelengserang Soekarno. Hal ini semakin benderang di dalam buku “The Incubus of Intervention”, yang ditulis oleh Greg Poulgrain yang merupakan hasil riset selama 30 tahun. Poulgrain melakukan penelitiannya sekitar 80-an. Status politik Papua menimbulkan dua tokoh ini mengalami imbas yang tidak manusiawi. Sebenarnya semua karena CIA yang bekerja sama dengan Wilson dan Gruisen.

Presiden  ke 35 US itu, ditembak pada 22 November 1963 di Texas. Beliau disebut-sebut tidak punya niat untuk berpihak pada Indonesia dan Papua. Ia menempatkan diri di tengah-tengah. Artinya, Kennedy tidak ingin menipu Indonesia demi kekayaan alam Papua. Bahkan sama sekali tidak pikir untuk mempersusah orang Papua, menentukan status politik yang diperbincangkan antara Belanda dan kolonial Indonesia.

Sementara presiden Indonesia, Soekarno dilengserkan dengan sanggahan komunisme. CIA mendekati Soeharto dan mengulingkan beliau pada 1 Oktober 1965. Kondisi ini berujung pada pergantian posisi orang nomor satu, baik Amerika Serikat dan Indonesia. Salah satu mantan direksi Freeport Sulhur termasuk  orang memenangkankan Jhonson pada kampanye politik di US pada 1964, sangat jengkel dengan sikap Soekarno yang tidak pro dengan Freeport.

Dikatakan, “orang ini, Soekarno harus dilengserkan”. Setelah Johnson mengantikan Kennedy, akses Freeport Sulphur semakin terbuka. Karena CIA berhasil mendekati Soeharto untuk melengserkan Bung Karno. Asvi Marvan Adam, selaku sejarahwan Indonesia mengatakan, Soekarno lengser karena tidak mau kekayaan alam di Indonesia, dalam hal ini Freeport tidak mau dikuasai oleh imperialis asing, AS. Silahkan baca artikel berjudul, “Soekarno akan menangis tahu kekayaan Papua habis dikerut Amerika” di merdeka.com.

Tidak sampai disitu. CIA juga disebut-sebut sangat bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat yang menewaskan sekejen PBB, Hammarskjold. Dikatakan Hammarskjold beserta 15 orang lainnya jatuh di Rhodesia Utara, sekarang Zambia. Hal itu disampaikan oleh mantan ketua Mahkama Agung Tazania Mohamed Chande Othman. Laporan tersebut diserahkan kepada Sekertaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada 9 Agustus lalu.

Allen Dulles, disebut-sebut sebagai aktor dibalik kecelakaan pesawat itu. Menurut Othman, Dulles merupakan pimpinan dari agen CIA yang menewaskan sekjen PBB yang pro Papua merdeka itu. Greg Poulgrain, dalam bukunya berjudul "The Incubus of Intervention, Conflicting, Indonesia Strategies of Jhon F. Kennedy” menyebut Hammarskjold tidak menginginkan Papua dikuasai oleh Indonesia maupun Belanda.

Ia lebih memilih Papua menentukan nasib sendiri. Oleh karennya,  ia membuat proposal tentang Papua sebagai wilayah sengketa antara kolonial Indonesia dan belanda (1949-1962). Proposal itu berjudul “Papua for Papuans”. Menurut Pdt. Phil Karel Erari, proposal beliau disiapkan agar bisa sampaikan pada Sidang Umum PBB Pada Oktober 1961. Namun tidak bisa lagi melanjutkan atau dibacakan karena CIA berhasil mengagalkan almarhum pada peristiwa yang menyedihkan itu.

Permainan CIA semakin gila ketika Augustus A. Long terpilih sebagai direktur Chemical  Bank, salah satu perusahaan Rockeffeler. Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen AS untuk masalah luar negeri. Setelah mengulingkan Soekarno, Folber Wilson mendapat telfon dari ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams. Apakah sudah siap eksploitasi gunung emas Irian Jaya?

Lisa Pease telah memperlihatkan semua goresan jahat di dalam artikel berjudul “JFK, Indonesia, CIA, and Freeport” di majalah Probe. Lisa mendapat jawaban, bahwa petinggi Freeport sudah mempunyai kontak penting dalam lingkarang para tokoh Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di lingkup kementerian Pertambangan dan Perminyakan, yakni; Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Ibnu jadi penghubung dekat dengan Freeport.

Ingat! UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dirancang dan ditetapkan di Jenewa, Swiss. Mengapa hal ini dibahas di luar negeri setelah KMB di Den Haag, Belanda selesai? Oh, tidak lama lagi, 7 April 1967, Kontrak Karya I dilaksanan dibawah tangan berdarah, Soeharto di Timika. Tentu, ini pun tanpa ada yang melibatkan pemilik Nemangkawi, khususnya suku asli Amungme dan Kamoro.

Freepot kemudian mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang mempkerjakan pentolan CIA, untuk membangun konstruksi pertambanagan di Mimika. Tahun 1980, Freeport mengandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa di dunia dengan laba ± 1,5 milyar dollar AS/tahun. Semua ini bermain disamping sengketa status politik Papua. Jadi semua sejarah yang berkaitan dengan orang Papua dianekasi ke Indonesia “pukul rata” sampai “sekarang” ini demi kepentingan ekonomi Amerika Serikat, Indonesia, dan Belanda.

Kalau Hammarskjold masih hidup, Papua tidak perlu “kacau” seperti hari ini. Tidak perlu lagi melakukan: Perang atau Daerah Operasi Militer (19 Desember 1961-2010), New York Agrrement (15 Agustus 1962), Roma Agrement (30 September 1962), Hari Aneksasi (1 Mei 1963), PEPERA yang Cacat (Prinsip) Hukum dan Demokrasi (24 Juli-2 Agustus 1969, dan lain sebagainya. Sebenarnya, pemerintah sadar bahwa “ Papua Bukan Satu Bagian Dengan Indonesia”.

Buang alasan Soekarno tidak mengikat pada dasar pijakan yang objektif. Karena Papua punya “sendiri” terutama batas wilayah, suku, agama, dan rasnya. Papua juga telah mempunya bintang pagi sejak 1961.  Jangan karena kertas bicara berat pada warna putih dan merah. Bicaralah karena kebenaran yang tertulis pada Kitab Suci, Alquran, Weda, Tripitaka, Wu Jing, Si Shu, dan Xiao Jing. Biarkan kebenaran bicara seturut kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Pancasila (kan) dalam segala tidakan. Perbuatlah orang Papua sebagai manusia yang punya martabat. Tunjukkanlah itu dalam perkataan, kelalaian dan perbuatan. Katakanlah terus seperti kata-kata mati Ali Mortopo dan Luhut Panjaitan. Pada 1969 Jenderal Ali Mortopo berkata, “Kalau orang Papua mau merdeka, minta Amerika satu pulau dan tinggal disana”. Pada 2016, sekitar 47 tahun lewat, Luhut Panjaitan berkata, “Orang Papua yang mau merdeka, pindah saja di pasifik dari tanah Papua”.

Hari ini orang Papua di planet bulan yang bernama Papua. Hari ini orang Papua sudah minta Amerika harus berbuat apa. Hari orang Papua di Pasifik. Apa lagi yang harus dilakukan? Apa yang Indonesia lakukan untuk orang Papua? Oh tidak lain adalah Genosida di Papua Barat. Apalagi yang Belanda lakukan? Meninggalkan orang Papua guna dihancurkan oleh Amerika Serika yang bekerja sama dengan Indonesia. Bukan main-main. Sekitar 64 tahun lalu bertiga melakukan Roma Agreement, pada 30 September.

Kurang lebih 20 hari lagi, akan peringati Perjanjian Roma yang diurus kala itu. Sudah 50 tahun mengerut isi perut bumi Papua. Sudah mengorban ribuan orang asli dan non Papua. Banyak karyawan/ti tidak bekerja lagi. Banyak bencana muncul dimana-mana. Lalu, 51 persen yang pemerintah Indonesia urus itu untuk siapa? Orang Papua atau (Birokrat-Kapitalis) Indonesia? Freeport Bertanggung Jawab Atas Kehacuran Alam dan Manusia Papua!  

Penulis adalah anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Efrem Jayapura, Papua




Read more »
Langganan: Postingan (Atom)

Komentar Anda

[disqus][facebook]
Gambar tema oleh duncan1890. Diberdayakan oleh Blogger.
Koran Kejora View My Stats