Koran Kejora

Saat di Kaporles, 49 orang di tanggkap Asrama Papua Kemasan III Surabaya

Pada rabu, 15 Agustus2018, Penghuni asrama Papua Camasan III Surabaya dikejutkan dengan adanya tindakan pemaksaan memasang Bendera Merah Putih dengan cara represif oleh Organisasi Masyarakat (ormas) reaksioner yang menamakan diri Sekber Benteng NKRI, Pemuda Pancasilah dan TNI/Polri kota Surabaya. Kondisi pengepungan itu terjadi sampai malam hari, hingga 49 mahasiswa Papua di angkut ke Polrestabes Surabaya.

Berikut kronologi singkat yang Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) himpun dari Mahasiswa Papua Surabaya melalui via telephone saat mereka sedang di angkut Mobil Dalmas menuju Polrestabes Surabaya.

Siang hari, sekitar pukul 12:30 wit penghuni Asrama Papua dikagetkan dengan adanya aksi pengepungan asrama oleh Pemuda Pancasilah, Ormas reksioner dan TNI/Polri . Pengepungan tersebut disertai dengan tindakan dobrak pintu asrama dan pengrusakan pagar menuntuk/memaksa pasang Bendera Merah Putih didalam Asrama. Aksi reaksioner tersebut terjadi hingga pukul 15:00.

Pada sore hari (sebagian) para reaksioner bersama TNI/Polri masih tetap berada di depan Asrama Papua Camasan III Surabaya.

Malam hari, sekitar pukul 20:30 wit, TNI/Polri, Ormas reaksioner dan Pemuda Pancasilah (dalam jumlah yang banyak) kembali mengepung asrama dengan membawa surat Penggeledahan dan penangkapan salah satu mahasiswa Papua berinisial E.Y sebagai tersangka.

Setelah 30 menit kemudian pintu Asrama Papua berhasil didobrak dan TNI/Polri serta ormas reaksioner menggeledah asrama. Pukul 22:00 wit mahasiswa Papua diangkut kedalam Mobil Dalmas milik Polrestabes Subaya tanpa alasan yang jelas. Hingga kronologis ini ditulis, Mahasiswa Papua sedang berada di halaman Polrestabes.

Berdasarkan tindakan yang reaksioner ini, AMP menilai telah terjadi beberapa bentuk kekerasaan secara ferbal, yakni:

Pertama, terjadi tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua Surabaya atas pemaksaan pemasangan bendera merah putih di dalam Asrama dengan cara represif yang mengakibatkan pengrusakan pagar dan pintu pagar asrama.

Kedua, tanpa landasan hokum dan alasan logis Polisi bersama TNI dan Ormas rekasioner kembali melakukan pengepungan pada malam hari dengan membawa surat penggeledahan dan penangkapan salah satu mahasiswa yang ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka. Surat tersebut melegitimasi TNI/Polri bersama ormas reaksioner merepresif, mendobrak pintu pagar, menggeledah serta menangkap 49 orang mahasiswa Papua secara sewenang-wenang.

Ketiga, disisi lain, tindakan tersebut berindikasi terror psikologi mahasiswa Papua yang berdampak pada fokus proses belajar dalam menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa di Kota Surabaya.

Juga mengingat beberapa kejadian pengepungan, diskriminasi rasial dan persekusi diskusi beberapa waktu belakangan ini yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri bersama ormas reaksioner, serta pernah juga ada keterlibatan camat Tamkbaksari Surabaya dalam aksi persekusi diskusi “20 tahun Biak Berdarah” di asrama Papua Surabaya pada 6 Juli 2018, bahwa aksi diskriminasi rasial dan represif tersebut dilakukan secara tersistemis dan terstruktur dibawa kontrol Negara, dalam hal ini Camat sebagai wakil Negara di tingkat distrik dan TNI/Polri sebagai serta ormas rekasioner yang arogan (berwajah militeristik).

Maka, pertama, AMP mengecam tindakan Pemerintahan Indonesia, dalam hal ini institusi POLRI dan Tentara Nasional Indonesia dan lembaga pemerintahan atas tindakan berlebihan anggota kepolisian dan TNI Surabaya serta ormas reasioner atas tindakan represif, diskriminasi rasial, penggeledahan serta penangkapan secara sewenang-wenang.

Kedua, AMP mengecam atas tindakan pemeliharaan dan pembiaraan terhadap Ormas yang menamakan diri Sekber Benteng NKRI dan Pancasilah dalam melakukan tindakan pengrusakan pagar, penggeledahan Asrama Papua Camasan III hingga terlibat dalam aksi penangkapan Mahasiswa Papua.

Secara terpisah, Aliansi Mahasiswa Papua juga mengatakan sikap perlawanan terhadap Negara penindas rakyat, khususnya rakyat west Papua, yang melanggengi kepentingan modal Kapitalis Birokrat dan Internasional serta Militerisme sebagai alat prepresif Negara. Tugas kami, Mahasiswa Papua di luar Papua tugasnya hanya satu: Belajar. Belajar ilmu pengetahuan, belajar realitas (bentuk-bentuk penjajahan Negara Kolonial Indonesia serta Kapitalis di West Papua) sambil berjuang melawan sistim tersebut untuk West Papua yang lebih baik.

Salam Pembebasan!

Tanah Kolonial, Rabu, 15 Agustus 2018

Hormat kami,
Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua
Sekertaris Umum II

Albert Mangguar

Photo-Photo saat pengepungan Asrama:

Aliansi Mahassiswa Papua Komite Kota Surabaya, saat melakukan aksi demo damai mengenai PEPERA 1969 Ilegal Bagi Rakyat Papua Barat

Surabaya- Pada Kamis, 02 Agustus 2018 Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya melakukan aksi demo damai menyangkut dengan Pepera 1969 yang telah ilegal bagi Rakyat Papua Barat. Dengan tempat titik aksi Gedung Negara Grahady, Aksi di mulai  Pukul 06:30 sampai dengan Selesai. Ada pun Kronologis menyangkut aksi demo damai yang di Lakukan:

Kronologis

Tepak Pukul 06.49 Wib, Massa Aksi ketika keluar dari Asrma Papua, pemantauan dari 2 intel kepolisian sudah mulai memantau, tepat didepan Asrama  Papua sebelah jalan raya dekat peremptan Jl. Pacar Keling Surabaya.

Pukul 07.15 Wib, massa aksi berkumpul di Titik Kumpul Aksi depan Monumen Kapal Selam surabaya. Sebelum massa aksi berkumpul di sekitar Monumen Kapal selam Surabaya, sudah ada gabungan Kepolisian dan Intel Polrestabes dan Ormas yang mengenakan Baju Linmas kehitam-hitaman, dengan jumlah keseluruhan hampir 100-an lebih Orang anggota gabungan. Dan pula 1 truk kepolisian, belasan mobil biasa dan motor yang digunakan oleh anggota-angota tersebut.

Pukul 07.45 Wib. Massa aksi di arahkan untuk melakukan Long Mars, tetapi dapat dihadang di titik kumpul aksi, tanpa alasan yang tepat, namun dapat di tutup rapat jalan hingga tidak di berikan ruang untuk melakukan aksi.

Lagi pula, dalam aksi tersebut kordinator umum (Step Pigai) mulai berorasi dan melakukan orasi-orasi, dalam orasinya, menyinggung terkait kebijakan pemerintah terhadap pengusuran di daerah keputih Surabaya dan beberapa tempat di Surabaya, salah satu oknum intel kepolisian mengatakan bahwa, “Anda stop mengungkit masalah yang di Surabaya, kalau tidak akan kami tangkap anda, jangan sekali lagi mengungkit persoalan yang terjadi di surabaya maka secara tak segang-segang kami akan giring ada ke dalam mobil yang sudah kami siap” itulah tutur oknum tersebut.
Dan korlap (Step Pigai) di ancam-ancam sampai hampir didorong oleh intel tersebut, dan tegas-nya oknum intel itu "anda jangan berlebihan akan kami siap tangka, dan satu hal ingat jangan sekali pun singgung Persoalan PEPERA maupun persoalan basis-basis penindasan yang terjadi di kota Surabaya".

Pembungkaman ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum jelas dibatasi rapat-rapat, hingga dalam kondisi itu pun kata-kata  rasisme pun di ungkap oleh oknum-oknum kepolisian ketika di titik kumpul momumen Kapal Selam Surabaya.

Sekitar hampir satu jam, masih pada posisi dan melakukan upaya-upaya agar ada ruang sedikit pun untuk bisa melakukan Long Mars, tetapi ditutup rapat,  dan pihak kepolisian, intel dan ormas yang menutup perangkat aksi seperti  spanduk dan poster-poster yang sedang di pegang oleh massa aksi. dengan tujuan di lakukan itu, masyarakat Surabaya yang melewati jalan raya tidak membaca atau mengetahui aksi yang di tuntut.

Pukul 09-30 Wib akhirnya dipaksa dan bubarkan oleh kepolisian, intel dan ormas yang ada, tanpa alasan yang jelas ketika bernegosiasi secara spontan oleh Kordinator umum.

Akhirnya, tepat pukul 19.45 terpaksa meninggalkan titik kumpul aksi lalu segera kembali atau pulang. Reprensif yang dilakukan oleh pihak kepolisian gabungan ini adalah suatu tindakan untuk membatasi ruang menyampaikan pendapat di muka umum.


Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

Katika Ormas, Militer, Intel Kepng Asrama Papua di surabaya saat diskusi 20 Tahun Tragedi Biak Berdarah "Siaran Pers: LBH Surabaya Kasus Kriminalisasi Terhadap AMP Surabaya dan Malang"

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SURABAYA – JAWA TIMUR

No : 132/SK/LBH/VII/2018

Pada hari Jumat, 06 Juli 2018 Aliansi Mahasiswa Papua mengadakan diskusi Mingguan di Asrama Mahasiswa Papua yang terletak di Jalan Kalasan No. 10 Tambaksari, Surabaya. Pada sekitar jam 20.30 WIB, Camat Tambaksari bersama ratusan anggota Kepolisian, TNI dan Satpol PP kota Surabaya mendatangi Asrama Mahasiwa Papua dengan dalih melaksanakan operasi Yustisi. Namun ketika perwakilan Mahasiswa Papua dan dua orang mahasiswa peserta diskusi serta salah satu Pengacara Publik LBH Surabaya menanyakan Surat Perintah/Surat Tugas, Camat Tambaksari tidak bisa menunjukkan surat tersebut. Dua orang peserta diskusi, Isabella dan Anindya berusaha untuk berdialog dengan damai dengan pihak camat namun di tengah dialog tersebut, salah seorang polisi meneriaki Anindya dengan kata-kata kasar kemudian situasi mulai memanas. Isabella dan pengacara publik LBH Surabaya diseret oleh aparat kepolisian, sedangkan Anindya juga dilecehkan oleh oknum aparat kepolisian, dadanya dipegang dan kemudian diseret beramai-ramai. Camat Tambaksari Bersama ratusan anggota Kepolian, TNI dan Satpol PP kota Surabaya meninggalkan lokasi Asrama Mahasiswa Papua sekitar jam 23.00 WIB.

Alasan Camat Tambaksari mengatakan bahwa operasi tersebut merupakan Operasi Yustisi merupakan hal yang tidak rasional. Karena jika memang Camat Tambaksari sedang melaksanakan Operasi Yustisi, seharusnya camat bisa menunjukkan Surat Perintah/Surat Tugas. Selain itu, jika memang melaksanakan Operasi Yustisi kenapa harus melibatkan anggota Kepolisan dan TNI, bahkan polisi bersenjata laras Panjang.

Tindakan represif aparat Kepolisian terhadap mahasiswa Papua, tidak hanya sekali terjadi. Pada 1 Juli 2018, diskusi yang dilaksanakan oleh Mahasiwa Papua di Asrama Mahasiswa Papua dibubarkan paksa oleh aparat Kepolisian dan di Malang diskusi Mahasiswa Papua dibubarkan secara paksa sehingga mengakibatkan beberapa Mahasiswa papua terluka. Menurut keterangan Mahasiswa Papua di Surabaya, mereka sering mendapatkan larangan untuk melaksanakan aksi-aksi demonstrasi.
LBH Surabaya sebagai lembaga yang concern untuk mendorong pemajuan, pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia mengecam keras tindakan-tindakan kekerasan terhadap Mahasiswa Papua. Apalagi kekerasan tersebut justru dilakukan oleh aparat negara (state apparatus), lebih-lebih dilakukan oleh aparat keamanan yang sejatinya harus memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 24 ayat (1) memberikan jaminan atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berserikat. Sehingga tindakan kekerasan secara fisik dan psikis yang dilakukan aparat negara kepada Mahasiswa Papua, merupakan pelanggaran HAM.

Selain itu, tindakan pelecehan Seksual yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum aparat Kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, LBH Surabaya menyerukan agar:

1. Presiden Republik Indonesia memerintahkan Kepolisian dan TNI untuk menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat khususnya Mahasiswa Papua;

2. Kapolda Jatim untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya terhadap Mahasiswa Papua di Jawa Timur;

3. Kapolda Jatim untuk menindak tegas anggota Kepolisian yang melakukan pelecehan seksual Kepada Mahasiswi peserta diskusi di asrama mahasiswa Papua (Surabaya) pada tanggal 6 Juli 2018;

4. Pemerintah kota Surabaya tidak bertindak diskriminatif terhadap Mahasiswa Papua yang berada di Kota Surabaya;

5. Pemerintah dan aparat penegak hukum menegakkan jaminan kebebasan berkumpul,berserikat,berekspresi, dan menyampaikan pendapat yang merupakan hak setiap Manusia tanpa terkecuali.

Surabaya, 06 Juli 2018
Moh. Soleh - LBH Surabaya
Cp:082330332610
Hendrik - Aliansi Mahasiswa Papua;
Cp:081344093962
Anindya - Front Mahasiswa Nasional
Cp:O87855942829
GMKI Surabaya

Photo Gambar ilustrasi oleh Aliansi Mahasiswa Papua "Penerobosan dan Pendobrakan Pada minggu, 01 July 2018, Aparatus Gabungan Saat Diskusi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya "

Pada hari, minggu, 01 Juli 2018, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya menlakukan diskusi bersama di Asrama Papua surabaya, dengan TOPIK Nasional Sejawa-Bali yaitu “Momentum Proklamasi Kemerdekaan 47 Tahun West Papua sebagai Hak Dasar Bangsa Papua Barat dari 1 Juli 1971-2018”.

Kronologis  diskusi:

Sekitar pukul 15.20 Wib, beberapa orang aparat gabungan Intelkam Polrestabes  dan TNI Surabaya, yang mengenakan pakaian sipil, sudah mulai terlihat berada di sekitar luar halaman asrama Papua.
Pada pukul 17.15 Wib, kurang lebih berjumlah 15 orang tanpa permisi menerobos masuk pintu gerbang utama asrama Papua.

Pada pukul 17.17 Aparat gabungan tersebut mendobrak masuk pintu aula asrama, yang mana kegiatan diskusi baru akan di mulai.

Secara  membabibuta, pihak aparatus menerobos masuk ruang aula tempat berlangsungnya diskusi, dan kemudian salah satu anggota Intelkam tersebut  mengeluarkan kalimat “periksa-periskas” kepada kawan-kawan-nya. Dan salah satu dari anggota Intelkam polrestabes surabaya, mengambil Copyan materi diskusi dan melihat judul dari materi yang telah disiapkan oleh Pemantik (Step Pigai).

Setelah membaca isi topik diskusi kami, salah satu dari anggota Intelkam tersebut mulai menegaskan dengan kata bahwa “kami melarang Diskusi maupun Aksi yang bersifat menentang negara, dan diskusi ini sudah menentang negara, maka secara tegas kami membubarkan diskusi ini dan tidak usah ada lagi untuk melanjutkan, karena kalian berada didalam negara kesatuan NKRI” tutur anggota intel tersebut.

Spontan adu mulut pun terjadi antara oknum intel tersebut dengan salah satu mahasiswa Papua peserta diskusi hingga situasinya mulai memanas. Yang mana turut terpancing emosi peserta diskusi lainnya sebab intel tersebut mengeluarkan kata-kata kasar berupa cacian dan makian.

Peserta diskusi yang hadir dalam kegiatan juga mendapatkan tekanan oleh gabungan aparat Intelkam Surabaya, untuk tidak melanjutkan diskusi. Ketika ditanyai apa alasan pelarangan tesebut oleh salah satu perseta diskusi, oknum tersebut menjawab bahwa; “Topik diskusi berbau politik perjuangan Papua merdeka”. Tidak hanya itu, oknum dari pihak intelkam juga mengarahkan kami untuk mengantikan topik diskusi yang tidak bersifat menentang negara, katanya. Jika tidak atau masih di ada diskusi-diskusi serupa, maka tidak segan-segan mereka kembali dan membubarkan paksa.
Kurang lebih 15 menit, mereka berada dalam ruangan aula asrama mahasiswa Papua, tempat diskusi berlangsung. Setelah itu, rombongan / kelompok Intelkam polrestabes keluar ke halaman asrama.

Di halaman asrama pun adu mulut masih terjadi, sekitar 8 menit, sebab salah stu anggota AMP atas nama (Step Pigai) Mempertanyakan lagi surat Perintah opersi yang dikeluarkan dari kesatuan kepolisian polrestabes, namun jawaban dari salah satu oknum aparat intelkam tersebut, katanya “Kami (intel) bertindak sudah sesuai prosedur, yaitu : Pertama Penggeledahan, Kedua Penangkapan dan yang ketiga pemeriksaan”, pada hal  tanpa menunjukan surat perintah seperti yang kami minta atau pertanyakan. Sebelum  akhirnya mereka keluar dari halaman asrama Papua,
Pada pukul jam 17.40 Wib akhirnya rombongan atau kelompok aparat Intelkam Surabaya keluar dari halaman asrama Papua.

Kurang Lebih 4 jam, kelompok / rombongan gabungan aparat intelkam Polrestabes surabaya dan TNI, masih memantau dari luar halaman asrama Papua. hingga sekitar 20.40 kondisi luar akhirnya mulai stabil kembali.

Lampiran Photo:

Penerapan pendidikan bermutu akan membawah perubahaan terhadap sebuah negara atau daerah dimana sistem pendidikannya baik diaplikasikan terhadap anak didiknya. Karena sebuah pendidikan itu sangat membutuhkan dalam membentuk pola pikir terhadap seseorang, dan pula pembentukan karakter dan mental seseorang atau anak didik tersebut agar bisa menjadi manusia yang kritis untuk melihat dan menyikapi demi perkembangan  perubahaan (problem social) ini.

Banyak ahli toko pendidikan yang memberikan pencerahaan terhadap pendidikan melalui pendidikan informal, formal maupun non formal. Semua pemikiran dari toko-toko ahli, ini kami bisa menjadikan dasar utama dalam penerapan dimasa kini demi perubahan terhadap daerah kita agar ada perubahaan yang nampak secara karakter dan pola pikir kita demi menyikapi secara kritis untuk perubahaan dalam perjuangan hidup secara pengertian kita masing-masing terhadap ketekunan ilmu yang kita miliki.

Sangat Jauh Beda proses penerapan pendidikan terhadap anak didik di indonesia, dan lebih khusus ada perbedaan penerapan sistem yang di rancang dari pusat, Jakarta, proses penerapan di indonesia barat, tengga  dan Papua.

Maka dalam fokus tulisan ini hanya ingin mengungkapkan sebagian bahwa sistem pembelajaran dan kuriklum di Papua tidak dihadapkan pada masalah sosial di lingkungan dimana keberadan sekolah dan siswa, dan tidak berbasis lokal, seperti di daerah lain.

** Sistem Pembelajaran di Indonesia Barat dan Tengah

Sistem belajar dan mengajar terhadap anak didik berpola Regional dan Cultural Pola budaya sesuai dimana tempat sekolah itu berada atau dimana  lingkungan/daerah sekolah itu ada. Tanpa ada tekanan yang menjadi pengaruh terhadap siswa, maka karakter dan pola pikir sangat kritis dalam membanggun perubahaan terhadap siswa tersebuat. Keterapan pelajaran yang di ajarkan oleh guru terhadap murid pun menyesuaikan dengan sistem mengajarnya. Lebih fokus pembelajaran pada pelajaran-pelajaran langka seperti Matematika, Fisika, Kimia Bahasa Inggris dan Biologi bahkan Sekolah Teknik lebih fokus pada jurusan yang siswa/i memilih (praktek Lebih lebih dibanding teori/materinya).

Pendidikan Cultural atau berbasis budaya pengajarannya lebih fokus pada mengajar mengenali budaya sendiri seperti; Nilai-nilai kehidupan, Bahasa daerah, peralatan atribut budaya dan seterusnya (berbasis lokal). Dengan keterapan pola pembelajaraan secara cultural/Berbudaya tersebut ini maka, siswa/i tersebut menjadi dewasa dan sangat kental terhadap budayanya. Hal ini tampak nyata terlihat ketika saya berada di kampus, Pulau Jawa, Surabaya. Dengan beberapa pengalaman yang sering saya dapati di kalangan mahasiswa di Kampus saya, komunikasi atau percakapan antara kawan-kawan dari luar Papua, khusunya dari Pulau Jawa, dan saya terkadang sulit untuk mengerti tuturan atau ucapan di lingkungan kami. Ternyata logat atau campuran bahasa sangat kental. Berarti bahasa ibu atau bahasa daerah mereka sendiri sudah tidak dipengaruhi oleh situasinya. Karena sejak di bangku Sekolah Dasar benar-benar diajari baik oleh Guru bahasa daerahnya.

Pola pembelajaran atau sistem keterapan di sekolah di Pulau Jawa dan sekitarnya sangat teratur dan membangun terhadap anak didik-Nya. Sebab ilmu yang membangun tentunya akan membawah perubahaan terhadap anak didik yakni karakter seseorang, mental, peinsip dan kritis.

Pelajaran yang tidak saya sebut diatas seperti; Sejara, Bahasa indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan (PPKN), Geografi, Sosiologi dan lain-lain ini sebagai mata pelajaran tambahaan yang tidak lebih difokuskan dalam pola belajar dan mengajar di sekolah, karena diangap bhawa pelajaran-pelajaran tersebut bukan pelajaran yang sangat langka terhadap perubahaan atau dunia kerja Nyata dikemudian hari-Nya, itulah prinsip oleh pemerintah dan sekolah setempat.

Mudah diterapkan pola atau sistem pengajarnya di daerah jawa dan sekitar-Nya, karena tidak ada penekanan sistematis oleh petingi negara atau pemerintaan tertingi, sehingga pengaturan pola pengajaran berjalan baik, aman dan lancar.

** Sistem Pembelajaran di Papua

Pola belajar dan mengajar tertipuh, yang tersistematis ditekan oleh petinggi Negara dan Para aktor-aktor tertentu, sehingga pada Umum-Nya pola pengajaran di papua hanya untuk membutakan muda-mudi dengan sistem yang diterapkan.

Kikisan pengalaman semenjak saya masih dibangku study Sekolah Dasar (Selanjutnya SD) yakni teringat kembali saat ini bahwa saya ditipuh oleh pola pengajaran atau penerapan pengajaran terhadap saya. Karena saat masih duduk di bangku kelas I SD saya disuruh tidak diperbolehkan mengunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. kemudian, lanjut Kelas II hingga kelas VI SD Saya dipaksa agar wajib harus menggafal. sistemnya memang harus menghafal materi yang tidak pernah ada di lingkungan dimana saya berada.

Ada beberapa hal, yakni Lagu-lagu perjuangan Negara Republik Indonesia atau Lagu-lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia, Pancasila 05 Dasar Negara Republik Indoneaia atau Ideologi Negara Republik Indonesia, Isi Pembukaan atau Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Nama-Nama Pejuang Indonesia dan menghapal Peta Kekuasaan Negara Republik Indonesia atau batas wilayah Provinsi, Kabupaten yang ada di kekuasaan Indonesia. Hingga diwajibkan saya harus menghapal pula Suku-suku dan  Budaya atau adat istiadat yang ada di semuanya kawasan wilayah kekuasan Indonesia. Saya memang saat itu ditekan oleh sistem pembelajaran yang diterapkan. Tetapi apa boleh buat. Karena memang saat itu dan juga sekarang, pun pola pengajaran atau sistem didiknya diatur oleh Pusat, Jakarta atau aktor-aktor tertentu yang mengarakan Pendidikan di Papua, bukan mengatur sendiri oleh Pemerintah setempat dan guru-guru setempatnya.

Artinya bahwa sistem pengajaran yang diterapkan di Papua dirangcan serupa wajah Jawa atau kemauan mereka tanpa mengetahui karakter manusia Papua dan tidak satu pun rancangan sistem pembelajaran berbalik ke lokal kepapuaan.

Pendidikan dipapua menjadi sasaran utama oleh para coloni untuk menjadi jalan utama membunuh karakter dan ideologi terhadap pelajar/murid melalui keterapan dan cara belajar dan mengajar yang diaplikasikannya.

Pendidikan yang diaplikasikan secara sistematis tentunya membutakan dan mematikan sifat kritis dan jelih melihat situasi dan persoalannya.

Tujuaan coloni untuk meng-Indonesia anak bangsa Papua adalah wujud pembunuhan karakter dan salah satu sistem licik halus yang diterapkan di setiap sekolah di Papua. Kelicikan coloni terhadap pendidikan yang sangat serius dilakukan dengan banyak cara dan tindakan berpura baik terhadap para aktor-aktor tertentu, sehingga perlu kita semua perhatikan baik terhadap perkembangan kemajuan di bidang pendidikan.

Situasi membuat kendangkalan untuk kritis berpikir dan jelih melihat perkembangan perubahaan pendidikan, dan perkembangan situasi secara umum di west papua, akhirnya banyak muda-mudi yang berpikir dan melihat situasi aman dan baik berjalan dalam seiring waktu yang penuh kedaruratan ini. Karena pola berpikir kami sudah terkena virus saat awal kita mengenal dunia pendidikan ini. coloni itu licik dalam mematikan karakter kita yang sebenarnya untuk mengubah gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan ideologi sebagai dasar hidup bangsa Papua.

Penulis adalah Mahasiswa asal Papua, Ketua AMP Komite Kota, Kuliah di Surabaya, Pulau Jawa

Edited by Steb P

Melangkah demi satu langkah..
Derap langkah kaki selalu menjelajah..
Pikiran dan hati ku kadang tergoyah..
Tapi mimpi berkata jangan menyerah..

Ku berjalan di atas lintang dunia,
Ku menatap dibawah sinar dunia,
Terkadang cobaan melintas di sekitar Ku,
Tapi hati berkata jangan menyerah

Pengorbananpun dilalui meskipun terkucurnya darah..
Kesungguhan pun membuat kita menjadi resah..
Terkadang detak jantung slalu bergulir cepat..
Tapi mata berkata lakukanlah yg terbaik..

Biarlah masa lalu membelah jiwa, anganku hnya sebatas mata..
Biarlah masa lalu merobek pita, tapi masa depan membuka jiwa..
Gerbang kebebasan didepan mata..
Meniti kehdupan yang slalu berputar..
Yakin Kemerdekaan pada puncak-Nya.

Oleh; Step M Pigai
penulis adalah Ketua AMP KK Surabaya