HIMBAUAN NASIONAL
ALIANSI MAHASISWA PAPUA 
SALAM PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT
MENUJU 65 TAHUN DEKLARASI KEMERDEKAAN BANGSA WEST PAPUA
(01 Desember 1961 – 01 Desember 2026)
BANGUN PERSATUAN NASIONAL, TOLAK INVESTASI, LAWAN MILITERISME, HAPUSKAN KOLONIALSIME DAN BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA WEST PAPUA.

Kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menghimbau kepada seluruh Rakyat serta Mahasiswa Papua maupun Indonesia dan kepada dunia Internasional untuk menuntut Kembali cita-cita mulia rakyat Bangsa Papua Barat untuk bebas dari segala bentuk struktur Penjajahan. Hal itulah yang dinyatakan Rakyat Papua melalui Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua pada 1 Desember 1961, di Holandia (Sekarang Jayapura) yang sudah 65 Tahun lamanya. Deklarasi Kemerdekaan Rakyat Papua tersebut merupakan bentuk sikap rakyat menolak tunduk di hadapan Penjajah yang berwatak Militeristik, Kolonialistik, Kapitalistik dan Imperialisme.

Papua merupakan satu wilayah di negara ini yang tidak lekas dari cacatan Operasi Militer dan Operasi Perusahan (Eksploitasi). Jejak Militerisme yang dibarengi dengan operasi perusahan di Papua, jadi cacatan yang lekat di kepala orang Papua sejak perebutan serta penguasaan wialyah Papua sejak awal Negara Indonesia mencablok atau menaneksasi Papua. Cacatan-cacatan tersebut terus menerus menjadi teror bagi orang Papua dalam kehidupannya sepanjang masa.

Sejak 60-an Tahun yang lalu, upaya perebutan wilayah Papua yang dipraktekan oleh Indonesia adalah menggunakan kekuatan Militer. Hal tersebut dapat dijumpai dalam perintah Tri Komando Rakyat (TRIKORA), pada 19 Desember 1961. Implementasi dari Trikora ini, terjadi operasi militer secara masif di wilayah Papua yang langsung dikomandoi oleh Jendral Soeharto.

Tercatat sejak 1961 hingga 2025 sebanyak 25 jenis operasi Militer yang dipraktekan oleh Negara Indonesia untuk merebut dan menduduki Papua. 25 jenis operasi militer tersebut, terdiri dari Operasi Trikora (1961-1962), Operasi Jayawijaya (1963-1965), Operasi Wisnumurti (1963-1965), Operasi Sadar (1965), Operasi Bharata Yudha (1966-1967), Operasi Wibawa (1967), Operasi PEPERA (1961-1969), Operasi Tumpas (1967-1970), Operasi Pamungkas (1971-1977), Operasi Koteka (1977-1978), Operasi Senyum (1979-1980), Operasi Gagak 1 (1983-1986), Operasi Kasuari 1 (1986-1987), Operasi Kasuari 2 (1988-1990), Operasi Kasuari 3 (1989-1990), Operasi Rajawali 1 (1989-1990), Operasi Rajawali 2 (2000-2015), Operasi Sadar Matoa 1 (2003-2024), Operasi Sadar Matoa 2 (2004-2005), Operasi Damai Cartenz 1 (2005-2020), Operasi Damai Cartenz 2 (2022 – 2026) dan yang terakhir Satgas Komando Operasi Hebema dan Satgas Pamtas Mobile (2024-sekarang/2026). 

Dalam operasi militer tersebut meninggalkan  berbagai cacatan-cacatan pelanggaran HAM, warga sipil, pemerkosaan, penangkapan hingga pengungsian besar-besaran di Papua. Dalam Laporan United Nation Involvement in West New Guinea During the 1960 yang dipublikasi pada Tahun 2000, mencatat bahwa pada Januari 1967, Pesawat Militer Indonesia melancarkan tembakan di Manokwari dan menyebabkan sekitar 40-an warga sipil tewas. Pada 12 Agustus 1968, dalam operasi Militer di Papua, tercatat sebanyak 162 Warga Papua ditembak mati dan sebanyak 3.200 orang ditahan dengan dalih kelompok separatis. Lalu pada April 1969 terjadi operasi militer di Pegunungan Tengah Papua yang menyebabkan 14 ribu warga sipil mengungsi. Pada 1 Mei 1969, 300 warga Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora dan 2 warga ditembak oleh Militer. Juga dalam Laporan “Riset Amnesty Internasional Indonesia” pada Juli 2018, mencatat telah terjadi 71 Kasus Pembunuhan warga sipil Papua di luar hukum yang melibatkan pihak aparat negara. Sejak 2010 hingga 2018, tercatat korban warga sipil Papua sebanyak 86 orang. 

Kekejaman terhadap Orang Papua tidak berhenti di masa lalu, pendekatan yang sama, praktek yang sama dengan kekuatan Militeristik sama juga masih digunakan oleh negara Indonesia hingga detik ini. Sejak 2018 hingga 2026, dalam data terbaru yang dihimpun oleh Human Rights Monitor (HRM) mencatat jumlah pengungsi internal bertambah menjadi 127.031 jiwa per Agustus 2026 dan berdasarkan riset terbaru Project Multatuli dan laporan Lembaga masyarakat sipil untuk periode 2025-2026, rincian jumlah pasukan Organik (TNI dan Polri) 83.177 personel pasukan organik dan gabungan TNI dan Polri yang bertugas di Papua, sedangkan total tantara Non-Organik terdapat 17.780 personel tantara non-organik (melalui skema BKO/Bawah Kendali Operasi). Jika ditotalkan keseluruhan pasukan TNI dan Polri Organik dan Non-Organik mencapai 100.957 personel yang ada di Papua. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber (OSINT, setidaknya tercatat sejak 1960-an hingga 2026 sekitar 50-an- ribu lebih warga sipil Papua yang tewas di tangan militer.

Selain catatan Operasi Militer, Eksploitasi Hutan Papua juga sangat massif. Berbagai laporan pemantaun lingkungan terbaru, laju deforestasi di seluruh tanah Papua mengalami lonjakan signifikan pada periode 2025-2026 yang didorong oleh pembukaan lahan skala besar, perkebunan kelapa sawit dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Data pemantau Auriga Nusantara dan catatan pers mencatat luas deforestasi di Papua mencapai 77.678 hektare sepanjang tahun tersebut, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 17.341 hingga 91.248 hektare. Jika diakumulasikan jangka Panjang dalam rentang waktu 2000 hingga 2024-2025, Tanah Papua telah kehilangan lebih dari 1,1 juta hectare tutupan pohon, di mana Sebagian besarnya merupakan hutan primer besar. Wilayah paling terdampak ialah Kab. Merauke mencatat kehilangan tutupan pohon terbesar mencapai 180.000 hektare, Boven Digoel (76.000 hektare), Mappi (62.000 hektare), Nabire (59.000 hektare), dan Mimika (50.000 hektare). Dan areal Proyek Strategi Nasional (PSN) di Papua, meng-klaim luas lahan hingga 20 juta hutan primer untuk perkebunan. Data konsensi Tambang di Papua, mulai dari PT GAG Nikel di Raja Ampat (13,136 Hektar), IUP PT SDIC Indonesia di Manokwari (200 Hektar batu Gamping), IUP PT Abisha Bumi Persada di Teluk Wondama (23.324 Hektar/Emas), IUP PT Freeport Indonesia di Mimika (116.784 Hektar/emas, perak, tembaga), PT Iriana Mutiara Idenburg di Pegunungan Bintang dan Kerom (92.280 hektar/ emas), IUP PT ANTAM di Pegunungan Bintang (49.830 Hektar/emas, perak, tembaga, seng), IUP PT Sentra Sukses Kencana di Nabire (21.160 hektar/emas). 

Selain itu juga, berikut areal Blok. Blok Weiland, memiliki cadangan emas di Mapiha, Dogiyai. Blok Warim di Agimuga, Mimika memiliki cadangan minyak sebesar 25,968 miliar barel dan cadangan gas sebesar 47,37 triliun kaki kubik. Cadangan tersebut dikatan lebih besar dari Blok Marsela di Ambon. Blok Wabu di Intan Jaya memiliki cadangan emas sebesar 8,1 juta Ton emas dengan keuntungan penjualan bisa mencapai 2.217 Triliun. Blok Bobara, melintasi wilayah Kaimana dan Fakfak, memiliki cadangan minyak dan gas sebesar 6,8 miliar barel, dengan luas areal sebesar 8.444 kilo meter persegi. 

Dalam data yang dilaporkan bahwa PT Freeport Indonesia menyimpan potensi emas dalam bentuk sumber daya indikatif sebesar 2,30 miliar ton. Grasbergbawah tanah memiliki 692 juta ton, area kunci liar akan berproduksi hingga 2052, dan Grasberg kini digali hingga capai 1.500 meter dibawah permukaan tanah yang dilakukan dengan teknologi kendali jarak jauh. Bahakan kontrak karya PT Freeport diperpanjang oleh negara hingga tahun 2060.

Tekanan tambahan adalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Tanah Papua sepanjang tahun 2026 mengalami eskalasi yang signifikan dan berdampak luas terhadap ekosistem serta masyarakat adat. Misalnya Papua Selatan, menjadi wilayah paling terdampak karhutla dengan angka berdasarkan data Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), total area terbakar di Papua Selatan mencapai 319.000 hektare. Temuan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan WALHI menunjukan  banyak titik api beririsan dengan Kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) – termasuk food estate dan perkebunan tebu/sawit – serta konsesi perusahan perkebunan dan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Dampak lingkungan, krisis ekologis, merusak lanskap gabut, menghilangkan habitat satwa liar serta merusak sumber daya penunjang kehidupan masyarakat adat seperti pohon, hutan dan lainnya. Dari aktivitas kebakar hutan, asap tebal menyelimuti wilayah seperti Sungai Digul dan Merauke serta beberapa daerah terdekat menurunkan jarak pandang si bandara, serta memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi masyarat sipil. Dengan kondisi tersebut pemerintah pusat dan derah masih lambat merespon maupun tindakan mencegah persoalan tersebut, ataupun tidak menjadikan isu kebakaran sebagai isu nasional.
Hal ini tentu sangat mengganggu dan merusak masa depan rakyat Papua yang ratusan ribu tahun hidup bergantung pada hutan. Ada 300 lebih kelompok Masyarakat Adat yang hidup bergantung pada hutan. Dan ada 20 Kabupaten di Papua yang mengalami masalah deforestasi sepanjang 2011-2020. Seperti di Sorong, PT Inti Kebun Sejahtera merusak 407 hektar Hutan, PT Inti Kebun Sawit di Sorong yang merusak 1.675 hektar hutan, PT Subur Karunia Raya di Teluk Bintuni yang merusak 294 hektar hutan, PT Permata Nusa Mandiri di Jayapura yang merusak 190 juta hektar hutan, PSN Merauke 2,7 juta hektar hutan. Dalam setahun, hutan Papua seluas 19,426 hektar hutan lenyap. Sejak 2002 hingga 2023, Indonesia peringkat 2 dalam kehilangan hutan primer tropis lembab, seluas 10,5 juta hektar.

Hancurnya hutan Papua tersebut juga diikuti dengan meningkatnya operasi militer, palanggaran HAM, penangkapan, penyiksaan, represifitas, hingga pembunuhan terhadap warga sipil Papua. Dibawah Rezim Prabowo yang sangat arogan dan berwatak militeristik, menggunakan kekuatan militer dalam urusan-urusan sipil, termasuk dengan membungkam hak orang menyampaikan pendapat.  Rezim yang berwatak militeristik ini dapat dilihat dari kebijakannya dan situasi belakangan kini. Mulai dari pengesahan UU TNI hingga UU Polri, berserta kebijakan lainnya. Lalu, per-Agustus 2025, Probowo resmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam Baru), 20 Brigade Infanteri Teritorial Pambangunan dan  100 Batalyon Teritorial. 5 Batalion yang sudah dibentuk meliputi Kerom, Sarmi, Boven Digoel, Merauke dan Sorong. Di rezim yang arogan ini dapat dilihat dari refresifitas negara terhadap gelombang Protes Agustus 2025, sepanjang Januari hingga November 2026, sejumlah Lembaga bantuan hukum dan pmantau HAM di Indonesia – seperti YLBHI, Kontras, Amnesty Internasional Indonesia dan ELSAM – mencatat pola represi negara, penangkapan sewenang-wenang, hingga kriminalisasi terhadap massa aksi mencatat setidaknya 1.773 aduan dugaan pelangaran HAM hingga Agustus 2026. Data lain memaparkan Demostrasi 27 Agustus 2026, sebanyak 387 orang menjadi korban, yang terdiri dari 65 orang yang ditangkap sebelum aksi, 322 orang yang ditangkap dalam aksi, 22 orang mengalami luka-luka dan 1 orang lansia meninggal Bernama Bambang Setiyawan (59). Hasil identivikasi korban yang mengalami luka tersebut mayoritas berupa luka memar, luka tusuk, sayatan sundutan dan patah tulang serta luka bakar karena selongsong gas air mata.

Akasi Oktober 2026, terjadi penangkapan sewenang-weang oleh aparat kemanan di berbagai kota dalam aksi protes, penangkapan terhadap 11 orang di Surabaya, Yogyakarta sebanyak 31 orang (20/10) selain itu penangkapan berlajut pada aksi 28 Oktober 2026, yogjakarta sebanyak 34 orang, Jakarta sebanyak 19 orang dan Polesta Malang Kota menetapkan 12 orang sebagai tersangka dari 13 orang yang ditangkap. Aksi penangkapan, represi negara terus berlanjut di bulan November 2026, mencatat sebanyak 154 orang, sementara, LBH Yogyakarta melaporkan 64 orang hilang dan mencatat puluhan demonstran sempat ditahan. 

Kekerasan negara terhadap rakyat Papua, dalam beberapa laporan Lembaga pemantau HAM, bantuan hukum dan koalisi sipil mencatat penangkapan, pembungkaman aksi protes, penyiksaan hingga pembunuhan sepanjang 2026, eksekutif ULMWP (Januari-Semptember 2026) tercatat sebanyak 1.115 korban dalam 126 kasus dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua, diantaranya 828 korban. Rincian kasus berasal dari pengkapan massal terhadap aksi damai, tercatat 223 korban pembungkaman ekspresi dan 223 korban pelanggaran kebebasan berkumpul, (ODIYAIWUU, 2026). Selain itu Human Rights Monitor (HRM) sepanjang Juli-September 2026, mendokumentasikan 42 serangan kekerasan dan bentrokan bersenjata. Komnas HAM mencatat rangkaian peristiwa tersebut mengakibatkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka, serta memicu gelombang pengungsian internal di wilayah seperti Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong dan Teluk Bintuni. Misalnya kasus di Distrik Kemburu, Puncak Papua. Pada 13-14 April 2026, terjadi operasi militer yang menewaskan 12 warga sipil, melukai 8 orang dan 1 orang hilang. Selain itu, Amnesty Internasional melaporkan eskalasi kekerasan di tujuh wilayah Dogiyai, Puncak, Tolikara, Yahukimo, Tambrauw, Merauke dan Biak, setidaknya 20 kasus penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan di Yahukimo dan Tambrauw. 17 orang tewas dan 11 orang luka-luka dalam insiden penembakan serta kekerasan aparat di Dogiyai (31 Maret, Tolikara (13 April) dan Yahukimo (20 April) serta penembakan terhadap 3 warga sipil di Kampung Nogonwait, Distrik Kenyam (23 Oktober) yang menewaskan 2 orang dan melukai 1 orang.

Pendekatan Militer dalam merespon seluruh persoalan Papua tersebut, sudah dipraktekan Indonesia, bahkan sejak awal mencaplok wilayah Papua. Dengan sangat mudah kami akan menyimpulkan bahwa Operasi Militer di Papua tidak lain adalah upaya negara merebut wilayah tersebut untuk dijadikan sebagai areal operasi perusahaan. Dengan kata lain, operasi militer di Papua adalah demi kepentingan Ekonomi (Kapitalisme).  Hal tersebut, dapat kami baca melalui bagaimana perusahaan raksasa milik Amerika Serikat, PT Freeport Mc Moran meng-eksploitasi Tanah Papua. Operasi Militer dimasifkan sejak Komando Trikora 1961, Pengiriman Militer secara masif, Pencaplokan wilayah Papua yang ditandai dengan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) menyerahkan Papua ke Pemerintahan Indonesia pada 1 Mei 1963, dilanjutkan dengan berbagai perjanjian terkait status Papua yang tidak melibatkan orang Papua (Roma Agreement 1962, New York Agreement 1962). Lalu, bagaimana proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera 1969) yang dihantui dengan intimidasi, represif dan tekanan oleh Militer. Bahkan, lebih mirisnya, tanda tangan kontrak PT Freeport dilakukan pada 1967, padahal PEPERA dilaksanakan pada 1969. “Papua belum diambil alih oleh Indonesia secara paksa, tetapi Presiden Indonesia, Soeharto sudah lebih dulu menandatangani Kontrak Karya PT Freeport”. Dari skenario licik itu, kami menyimpulkan bahwa penggunaan militer secara masif di Papua, hanya untuk memastikan jalannya operasi Perusahaan. 

Menghadapi sebuah rezim militeristik yang masif dan tersistematis ini, membuat kami menyaksikan lajunya kerusakan hutan, pembunuhan warga sipil terus berjatuhan. Pertanyaannya, kapan ini berakhir? Bagaimana mengakhirinya? Apa yang harus kami lakukan? Maka dalam kesempatan ini kami juga menyerukan pentingnya “Persatuan Nasional” antara rakyat tertindas. Hanya melalui persatuan-lah, rezim hari ini mampu ditumbangkan dan cita-cita mulia rakyat Papua untuk bebas dari cengkraman Penjajah segera diwujudkan. Bersatu untuk Merdeka. 
Demikian himbauan nasional yang kami umumkan ini, kepada seluruh rakyat Papua untuk persiapkan diri, memobilisasi massa, bersatu pegang erat tali komando dan menolak tunduk terhadap sistem yang menjajah.

Persatuan Tanpa Batas 
Perjuangan Sampai Menang 
Papua Merdeka
Wujudkan Sosialisme 

Medang Juang, 16 November 2026

#hancurkankapitalisme
#hapuskankolonialisme
#lawanmiliterisme
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.