Koran Kejora

doc.amp @korankejora

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-WP), Carkrawala Muda Kerakyatan (CMK) dan Serikat Pembebasan Perempuan (SIEMPRE); meyelenggarakan Diskusi Publik Refleksi 3 Tahun Rasisme. Pada kamis, 18 Agustus 2022 waktu 17.00 mulai dari pukul 18.30 sampai selesai, di kontrakan puncak Papua Yogyakarta.

Rasisme adalah prasangka buruk berdasarkan keturunan bangsa. sebuah paham ras diri sendiri  ras yang paling unggul dan melihat dari perlakuan negara Indonesia terhadap rakyat Papua bahwa orang Papua dianggap sebagai manusia yang tidak layak hidup dan primitif. Anggapan seakan mereka saja yang dapat layak hidup dan kami manusia OAP (Orang Asli Papua) bukan manusia tapi binatang begitu....Rasisme itu melihat dari negara-negara yang pernah Jajah seperti Indonesia. Rasisme sudah ada sejak bangsa Papua masuk dalam kolonial Indonesia. Rasisme itu produk dari kolonial itu sendiri. Indonesia sudah merdeka tapi masih terjajah oleh Amerika, Inggris, Jepang, dan China dan negara imperialisme lainnya.

PT Freeport mensejahterakan suku Amume dan Kamoro bahasa yang di bangun oleh negara colonial. Mana buktinya?

Yang jelas terjadi di Papua adalah genosida dan penggungsian, tidak sejahtera, sisi ekonomi sosial, pendidikan budaya, dll.

Rakyat Papua adalah korban rasisme sepanjang perjuangan rakyat Papua bukan pelaku Rasisme.

Dan Melihat dari sejarah prasangka yang menganggap seolah ras tertentu (dibandingkan ras lainya) memiliki sifat maupun kelakukan buruk sebagai bawaan hakikat, biologis, maupun turun-temurun, sekaligus perseksusi atau pun penindasan penindasan sistematis berdasarkan prasangka tersebut. Rasisme dalam beberapa kasus juga diiringi mitos kemahaunggulan ras ras dari pelaku rasisme tersebut muncul dari perbudakan modern pada masa awal kapitalisme oleh para kapitalis Eropa dan Amerika untuk memperbudak kaum kulit hitam Afrika di perkebunan-perkebunan wilayah mereka. Dalam perkembangan, rasisme bukan lagi hanya menggunakan superioritas biologis, namun juga perbedaan etnis, budaya, dan bahkan agama. Rasisme demikian juga berkembang di Indonesia.

            Sejak awal perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan colonial Belanda, Bangsa Papua tidak pernah terlibat dalam pembentukan Negara-Bangsa Indonesia, baik itu melalui sumpah pemuda maupun dalam rapat-rapat BPUPKI dan PPKI. Para nasionalis Papua memproklamasikan kemerdekan pada 1 Desember 1961. Namun ambisi rezim Soekarno untuk meluaskan kekuasannya ke setiap wilayah bekas Hindia Belanda menggagalkan proklamasi tersebut dengan melakukan dengan operasi militer Tri Komando Rakyat (Trikora) di Alun-alun Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961.

Kemudian melihat lagi rasialistik yang dialami oleh rakyat Papua selama perjuangan, dan kembali melihat beberapa bentuk rasisme yang terjadi terhadap orang asli Papua (OAP). Hal itu terjadi karena mindset yang dibentuk dari para imperialis.

Mulai dari hinaan bentuk fisik seperti warna kulit, rambut, dan bentuk fisik. Bahkan diskriminasi di tempat belajar, tempat kerja, pengadilan, hingga tindakan intimidasi oleh aparat keamanan. Hampir seluruh manusia kulit hitam dibelahan dunia di diskriminasi hanya karena warna kulit.

Merebaknya protes anti-rasisme seperti Black Lives Matter, Papuan Lives Matter, dan yang terkini Stop Asian Hate adalah akumulasi kemarahan terhadap diskriminasi rasial yang melanggar hak orang sejak berabad-abad lalu, yang menyebabkan berbagai kesenjangan yang merugikan sampai sekarang.

            Mari kita kulik lebih jauh apa yang dimaksud dengan rasisme dan mengapa harus dibasmi tuntas. Rasisme adalah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang.

Rasisme juga sering diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok terpisah berdasarkan ciri biologis yang disebut “ras”. Gagasan ini juga menyakini ada hubungan sebab akibat antara ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, kecerdasan, moralitas, dan ciri-ciri budaya dan perilaku lainnya, yang membuat beberapa ras secara ‘bawaan’ lebih unggul dari yang lain.

            Lilian Green, pendiri North Star Forward Consulting ( Konsultasi Lanjut Bintang Utara ), organisasi yang merekomendasikan kebijakan, praktik, dan prosedur untuk melawan opresi sistemik di AS, menyebut bahwa rasisme punya empat dimensi: internal, interpersonal, institusional dan sistemik.

Rasisme internal mengacu pada pikiran, perasaan dan tindakan kita sendiri, sadar dan tidak sadar, sebagai individu. Contohnya seperti mempercayai stereotip ras yang negatif, atau bahkan menyangkal adanya rasisme.

Rasisme interpersonal adalah tindakan rasis dari seseorang ke orang lain, yang bisa mempengaruhi interaksi publik mereka. Misalnya perilaku negatif seperti pelecehan, diskriminasi, dan kata-kata rasis.

Rasisme institusional ada dalam institusi dan sistem politik, ekonomi, atau hukum yang secara langsung atau tidak langsung melanggengkan diskriminasi atas dasar ras. Ini menyebabkan ketidaksetaraan kekayaan, pendapatan, pendidikan, perawatan kesehatan, hak-hak sipil, dan bidang lainnya. Misalnya, praktik perekrutan diskriminatif, membungkam suara orang dengan ras tertentu di ruang rapat, atau budaya kerja yang mengutamakan sudut pandang kelompok ras dominan.

Rasisme sistemik melibatkan institusi atau entitas berwenang yang menegakkan kebijakan rasis, baik di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, pemerintah, dan lain-lain. Ini adalah efek riak dari ratusan tahun praktik rasis dan diskriminatif yang masih berlangsung hingga kini.

Pemikiran rasis bisa membuat seseorang punya prasangka buruk terhadap ras tertentu. Prasangka buruk ini bisa berdampak negatif terhadap orang yang terdiskriminasi. Bahkan rasisme mengawali banyak peristiwa mengerikan dalam sejarah dunia, seperti pembantaian Yahudi oleh Nazi.

            Rasisme memandang mereka yang berbeda sebagai bukan manusia, tapi objek yang bisa diperlakukan semena-mena. Di negara yang terbelah konflik rasial, penyiksaan dan perlakuan buruk sering menimpa kelompok yang menjadi target perilaku rasis.

Misalnya, di AS, meski setengah dari orang yang ditembak dan dibunuh polisi berkulit putih, tapi jumlah orang kulit hitam yang ditembak tidak proporsional dibandingkan komposisi demografi AS. Jumlah orang kulit hitam kurang dari 13 persen populasi, tapi yang dibunuh polisi lebih dari dua kali lebih banyak dibanding orang kulit putih.

Setiap satu juta populasi orang kulit hitam, ada 30 orang tewas ditembak polisi. Jumlah ini timpang dengan statistik yang menyatakan dalam setiap satu juta populasi orang kulit putih, 12 orang tewas ditembak polisi. Data ini mengindikasikan dugaan rasisme atau diskriminasi terhadap orang berkulit lebih gelap.

Hal ini dapat di saksikan tiap hari dimana rakyat Papua mati di tangan Militer, di rumah sakit, kecelakaan lari, keracunan makanan, pembunuhan, dan meninggal akibat operasi militer Indonesia.

            Diskusi ini menimbulkan analisa terkait Papua, untuk menyeselesaikan rasisme yang terkontruksi dalam pemikiran sistemik birokratis Indonesia serta cara superior melihat kekuasaan rasialis maupun jalan keluar bagi rakyat tanah air Papua Barat, mengenai Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai akhir rasisme di Tanah air Papua Barat. 

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta.

Editor: Komite Pusat AMP AGI-PRO

Photo saat Usai Diskusi AMP KK Bali

Pembawa Materi: Joice U
Moderator: Zanches T
Notulensi: Yesaya G

Kronologis.

Diskusi Aneksasi bagi  bangsa Papua Barat 01 Mei 2020  yang di lakukan di kontrakan  Yamewa Bali tersebut didatagi Intel, TNI /PORLI  berpakayaan lengkap, Intel serta Banjar setempat hingga datang  membubarkan sebelum dua (2) jam kemudian akan memulai diskusinya, tindakan yang dilakukan Aparat juga  tanpa memberi surat pemberitahuan ke pada pihak pengghuni dan juga mendobrak pintu pagar tersebut tepat pada Pukul 13:14 WITA Siang di asrama Yamewa Bali.

sebelumnya tanggal 30 April 2020 malam memasuki tanggal 01 Mei 2020, tepat Pukul  12 :11 WITA malam pihak kepolisian mengutus beberapa intel datang memantau di Yamawe, sambil bernegosiasi degan warga setempat yang ada di sekitarnya, intel-intel tersebut juga memantau aktivitas pengghuni di asrama selama malam memasuki 1 mei itu dan memarkirkan mobil Polisi Patroli di samping Asrama Yamewa.

Kemudian Pukul 13: 44  tepat tanggal 1 Mei tersebut pihak aparat kurang lebih  sembilan (9) orang berpakaaian lengkap mendatagi  kontrakan Yamewa hingga membuat keributan di depan asrama untuk memancing situasi dan membuat penghuni Yamewa  dan warga setempat salih baku tidak senang,  kemudian sekitar beberapa menit kemudian Pukul 13: 51 WITA,  Polisi membuka pintu pagar yang sebelumnya di kunci tersebut, namun kami tidak memberikan izin untuk mereka masuk karena tidak ada surat izin yang mereka bawah sebagai barang bukti tersebut.

Numun Pukul 14: 03 WITA kemudian pagar yang di tutup tersebut di buka oleh pihak intel yang sebelumya sudah saling negosiasi degan banjar tersebut untuk merencanahkan hal yang tidak di inginkan, tepat Pukul 14: 03 WITA itu  juga;  kami telah diperhadapkan degan banjar-banjar yang telah di panggil oleh TNI/PORLI tersebut, kemudian  setelah pihak aparat membuka pintunya secara paksa dan saling bertatap muka dengan warga setempat . Kemudian ada pihak Aparat mencaritahu pihak tuan kontrakan Yamewa tersebut hingga menelpon dan menyuruh untuk datang  mengatasi masalah degan Mahasiswa Papua yang ada di Yamewa tersebut tepat Pukul 14: 14 WITA;  hingga terjadi di adu dombakan degan pihak warga setempat. Beberapa jam  di perhadapkan degan banjar setempat dan pihak kontarakan, sedangkan aparat hanya santai dan melihat hal ini semacam biasa.

Pada pukul 14: 25 WITA tersebut Pembicaraan mulai tidak terarah dan Intel-Intel memprovokasi warga masyarakat yang ada dan  juga provokasi tuan kontarakan agar dapat membenci pengghuni kontrakan Yamewa Bali. Pukul 14: 30  kemudian Banjar, Intel juga tuan kontakaan meminta nama-nama penghuni Yamewa katanya “degan alasan agar kami tahu siapa saja penguhi di sini dan berapa jumlanya” pada hal pernah memberikan kepada pemilik kontrakan, namun sempat mengatakan bahwa akan di kasih ketika pihak kepolisian, intel-intel pergi dan akan berbicara sesuai kekeluargaan setelah TNI/PORLI,  Intel bersama tuan kontarakan mereka pergi, dan negosiator mengatakan “kami tidak bisa kasih saat ini apalagi bicara, saat ini kami lagi trauma melihat mereka berpakaiyaan lengkap di depan Kita”.

Namun karena desakan oleh TNI/PORLI tersebut, tuan kontakan bersama beberapa intel menggeluarkan beberapa  kata yang tidak berkenan hingga pemilik kontrakan berbicara soal akan  berakhirnya kontrakan, hingga mau mengeluakan dari kontrakannya.

Namun Pukul 14: 37 WITA kemudian pembicaran sudah mulai tidak terarah sempat negosiator  mengatakan “kami bilang ini bukan berbicara masalah untuk kontrakan, meperpendek dan panjang tetapi ini masalah untuk membatalkan diskusi jadi jagan tarik kesana sini” kemudian tuan kontrakan pun mendesak untuk “ketua segera memberikan nama-nama dan identitas bahkan untuk tandatagan surat perjajian tetapi kami tolak karena semua identitas sudah pernah kami kasih di ibu kontrakannya tersebut akhinya beberapa kawan bubar dari kontrakan Yamewa”.

Kemudian karena melihat pembungkaman ruang demokrasi tersebut tepat Pukul 14:40 WITA Kemudian, mengahlikan tempat diskusi tersebut dan kemudian sebagian mengikuti diskusi tersebut yang akan dimulai Pukul 15: 00 WITA  tersebut dan beberapa kawan kawan menjaga kontrakan Yamewan karena beberapa intel belum pulang dari yamewa tersebut namun hingga Pukul 18:02 WITA malam kemudian, intel tersebut pergi dan meninngalkan asrama.

Namun unutk soal indentitasnya yang di minta oleh tuan kontrakannya akan lanjutkan pembahasannya tanggal dua (2) besok,. Setalah persoalan pembungkaman ruang demokrasi di Asrama tersebut dan pengalihan tempat dilakukan di Asrama selain Kontarakan Yamewa. Kemudian, dibawa ini adalah hasil diskusi menyikapi tentang 01 Mei 2020 sebagai hari Aneksai Bangsa Papua Barat yang ke-57 Tahun.

Diskusi di mulai pada pukul 15:00 WITA
Materi yang dibawakan tentang  “Sejarah aneksasi Bangsa West Papua oleh kolonial Indonesia [01 Mei 1963], sejarah kemerdekaan bangsa PapuaBarat, Manivesto perlengkapan kebangsaan Papua Barat, Operasi militer menjelang 01 Mei 1963, Alasan mengklaim Bangsa Papua Barat oleh Ir. Sukarno DKK. Pengaruh Imprealisme di Asia Tenggara, Perjanjian Ilegal The New York Agreement 15 Agustus 1962 dan The Roma Agreement pada 10 September 1962. Pengertian Intergrasi dan Aneksasi.

Hasil dari sesi diskusi

Dalam sesi diskusi ada beberapa pembahasan bahwa pada saat Proses Trikora juga merupakan beragam kontradiski yang terjadi soal militerisme dan kepentingan negara-negara yang ingin kuasai tanah bangsa West Papua. Dan lahirnya banyak cengkaraman gaya kolonial seperti rasisme hingga pada pembungkaman ruang demokrasi.

Kembali lagi bahwa soal perjanjian-perjanjian yang dilakukan tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat dan secara tersembunyi dilakukan perjanjian-perjanjian atas nama rakyat bangsa Papua Barat. Selain itu,  tentang mengklaim wilayah Papua Barat,  Indonesia terus mengklaim terjadi sejak Tahun sebelum 1960-an. Dan itu juga bahwa proses perjanjian dijalankan dengan eksploitasi yang akan dikerut di wilayah Papua Barat mulai saat Belanda menguasai Papua Barat. Dengan secara nyata, sejarah dan gerakan rakyat Papua Barat dengan sesungguhnya di bungkam selama proses aneksasi bangsa Papua Barat. Dan ketentuan yang dibuat dijalanan melalui kondisi perjanjian yang manipulatif. Namun, itu dengan nyata di langgar secara politik dan budaya bangsa Papua Barat dari hukum Internasional maupun hukum kolonial Indonesia.Pembelajaran sejarah yang terstruktur harus memahami soal terbentuk-nya bangsa Papua barat, prasejarah rakyat Papua Barat dan sampai hingga ini tenatang gejolak kolonialisme. Perjuangan sejarah merupakan salah satu impek perjuangan untuk menikdaklanjuti tentang sejarah pradaban Papua Barat. Kembali lagi bahwa sejarah Aneksasi dan Intergaris perlu dipetakan untuk perjuangan keberlanjutan generasi saat ini dan memahami bangsa Papua Barat harus dibawa kemana. Dalam Sejarah Indonesia mengatakan bahwa Intergrasi Papua Barat adalah Indonesia mengusir Belanda dari tanah Papua Barat Namun rakyat Papua barat melihat bahwa itu adalah Aneksasi tanpa keterlibatan Rakyat Papua Barat.

Maka Pandangan Indonesia mengembangkan Ideologynya di Papua Barat terutama melalui pendidikan tentang soal sejarah Indonesia yang sebenaranya terhadap bangsa Papua Barat dan itu memang terlihat di dunia Pendidikan di Papua Barat. Ideologisasi merupakan konsep utama yang sedang dikembangkan oleh Indonesia di tanah Papua Barat seperti “harus menghapal Pancasila, Lagu Indonesia Raya, memakai Pakaian Merah Putih dll, meskipun di teritory Indonesia mempunyai sejarah tersendiri yang berbeda dengan bangsa Papua Barat yang tak terpisahkan. Jati diri-nya Indonesia terus di kembangkan di Papua Barat melalui beragam cara system Pemerintahan Indonesia. Selain itu, catatan sejarah yang tidak pernah akan dilupakan adalah seperti Operasi koteka Tahun 1970-an merupakan Militer melakukan Operasi Koteka dimana Koteka sebagai Pakaian adat harus di gantikan dengan Pakaian kain terutama di wilayah Pegunungan Papua Barat [Wamena, dll]. Inilah system Indonesia di tanah Papua Barat.

Selanjutnya, setalah 01 Mei 1963, ada juga terjadi soal PEPERA [Penentuan Nasib Sendiri] yang penuh dengan maipulasi tanpa mengikuti prosesdur Internasional untuk hak penentuan nasib sendiri; sebelum PEPERA 1969 dilaksana ada sekelompok orang dibawa ke Jakarta yang di pilih untuk melakukan MUSYAWARA, namun apa yang terjadi Pihak Indonesia  menamkan Ideologi Indonesia untuk saat ketika PEPERA berlanjut harus memilih bergabung bersama Indonesia (NKRI) dan sebagain yang tidak ingin memilih terjadi teror, Intimidasi, Penganiyaiaan serta beragam ancaman apabila tidak memilih Indonesia dan itu memang terjadi bahwa sebagian rakyat Papua Barat di hilangkan oleh Pihak Indonesia.

Sebuah kontek yang lebih baik adalah dalam pengembangan sejarah Papua Barat itu kembali pada rakyat Papua Barat untuk menuliskan, mendiskusikkan, serta memahami untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat untuk penyadaran yang luas tanpa pandang kelas. Pada hari ini, juga kita bisa merasakan soal 01 Mei ini mempunyai ketegangan kolonial di Papua Barat dengan militersime, eksplotasi, dan pembungkaman ruang demokrasi, rasisme, kekerasan fisik militerisme dan pengembangan pembodohan Ideology Indonesia di Tanah Papua Barat. Proses ini, merupakan ketidakadilan terjadi yang tanpa tiada akhirnya.

Dalam memepertahankan kemerdekaan itu dengan  sesunggungnya telah  di capai oleh rakyat Papua Barat sejak dahulu, tetapi bangsa lain menduduki Papua Barat dengan alasan penuh untuk kepentingan kekuasaan kekeyaan alam Papua Barat terutama negara-negara yang mempunyai beragam eksploitasi.

Tidak lupa bahwa tentang Kenendy serta Sukarno mempunyai cerita tersembunyi tentang sejarah Papua Barat dan kekuasaan sumber daya alam Papua Barat, kedua Pemimpin ini telah mengatur strategy menguasai Papua Barat seperti perjanjian eksploitasi alam di Papua Barat (PT.Freeport,dll), mengatur tentang Perjanjian The New York Agreement, The Roma Agreement serta menghadirkan UNTEA di Papua Barat, Melakukan PEPERA 1969 yang manipulatif.

Dengan cara itu, Maka hari ini harus di gagas soal bagimana mempertahankan sejarah perjuangan bnagsa Papua Barat di tangan Rakyat serta yang ingin mengtahui tenatang Papua Barat tersebut. Dengan beragam manipulasi yang dilakukan tenatang bangsa Papua Barat dan hari ini, desakan Rakayat Papua Barat tersu masih memperjuangkan Hak Penentuan Nasin sendiri sesuai Manivesto 1961. Dan sebagian dari rakayat Papua Barat memepunyai pertanayaan bahwa Apakah Papua Barat harus Refrendum ulang atau tidak, ataukah harus Pengakuan oleh Indonesia serta sekutunya yang telah manipulasi sejarah Papua Barat?. Ada beberapa tanggapan bahwa bila Refrendum harus di lihat dengan jumlah Populasi rakyat Papua Barat, ketentuan Refreendum dalam kepihakan, pengendali dan siapa yang harus bertanggung jawab. Sedangkan pengakuan adalah merebut kembali sejarah yang telah direbut kemudian di kembalikan ke tangan rakyat secara demokratis. Tetapi tahapan perjuangannya Merdeka antara Pengakuan dan Refrendum sama namun, proses perjuangannya sangat berbeda merebut itu. Maka, catatan penting juga soal Refrendum atau kah Pengakuan merupakan harus kodisikan dengan system kolonial Indonesia, Implementasi Internasional  dan arus deras kekuasaan bangsa luar di Papua Barat maupun konteks hari ini. Maka, subjek yang perlu di pahami dari kedua pandangan ini.

Dalam rabik sejarah bahwa 01 Mei merupakan hari buruh Internasional yang selalu dirayakan oleh belahan dunia dan bagi bangsa Papua Barat merupakan hari aneksasi yang kini berlanjut sedang dijajah Indonesia saat ini. Telusuri kembali saat Belanda berkuasa di Papua Barat selama 64 tahun (1898-1962) dan  penjajahan Belanda beda jauh dengan penjajahan Indonesia hari ini. Belanda mendidik Rakyat Papua Barat dengan cara halus tanpa kekerasan namun ekonomi dikuasai oleh Belanda serta mengkaliam Papua Barat bagian dari kerajaan Belanda, sedangkan Penjajahan Indonesia yang 58 Tahun (1961-2020) prakteknya di Papua Barat pendekataannya dengan militer dan kekuasaan ekonomi secara fisik.

Kedua kondisi ini, harus mampu untuk diliterasikan untuk pemahaman luas dan melawan system kolonialisme yang masih mencekam. Jadi, kewaspadaan dan pertimbangan ini terus menjadi reaksi bagi rakyat Papua Barat yang masih memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri. Tidak pada tahapan ini saja, tetapi hari ini perjuangan TPNPB serta organ gerakan kiri yang sedang terus memperjuangkan untuk Hak Penentuan Nasib sendiri di tangan rakyat Papua Barat. Selanjutnya juga, selain 01 Mei; ada juga tentang Produk-produk kolonial seperti PONXX 2020 yang akan di jalankan di Papua Barat, pembangunan rumah ala penguasaa, pembangunan pos-pos militer yang berdekatan,pemekaran-pemekaran baru serta lainnya. Proses pengembangan sejarah itu sangat kontitusional bagi setiap orang untuk mempelajarinya dan membeda serta ontekstualisasikan sesuai prexisme rakyat Papua Barat.

Melihat hal ini di Papua Barat, semenjak sesudah di aneksasi oleh  Indonesia, semenjak itulah  orang Papua Barat masih di anggap primitif karena saat itu sebelumnya juga telah membuktikan saat The New York Agreement 15 agustus 1962 dan Roma Agreement 30 September  1962  tidak ada ketelibatan rakyat Papua Barat di dalamnya saat itu. Nah hal ini yang membuktikan juga bahwa aneksasi west Papua Barat tersebut di buat atas kepentinggan  kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme di atas tanah Papua Barat itu sendiri.

Hinggah hari ini bagi Rakyat  Papua Barat secara umum mengetahui Indonesia menganeksasi bangsa Papua Barat namun dalam sisi lain indonesia masih keliru dengan aneksasi,  hal ini harus diketahui  hingga memberi pelajaran kepada rakyat Papua Barat bahwa Rakyat Papua sendiri harus sadar dan menuliskan sejaranya, berdiskusi juga bercerita tentang semua pelaggaran HAM [Hak Asasi Manusia] yang terus terjadi di atas tanah Papua Barat

Anekasi ini juga memberi sebuah tantagan juga kewajiban yang harus di lakukan di Papua Barat, hal ini agar Rakyat Papua Barat terus menyuarahkan juga menolak semua produk-produk kolonial yang di jalankan di West Papua karena ini sebagai tanda penolakan terhadap Aneksasi tersebut karena ini merupakan pemaksaan yang telah di lakukan oleh kolonial Indonesia dan indonesia memandang ini sebagai integrasi serta menjalankan bisni Imprealisme, Kapitalisme, Kolonialisme di tanah Papua Barat.

Sekian dan Terimkasih!

kondisi kesehatan Suku Korowai. sumber gambar: majalah akar rumput

Pembebasan kolkot Ternate: sedang gelar lapak baca di kampus FKIP.

Ternate, 4 September 2017, kampus FKIP dilangsungkan agenda (Lapak Baca) yang
dilaksanakan oleh kawan-kawan Pembebasan Nasional. Agenda tersebut adalah bagian
dari program organisasi menuju pendidikan politik nantinya.

Dimulai pada pukul 08.00-15.52 wit. Lapak Baca sudah mulai berlangsung. Semua kawan-
kawan diwajibkan membawa buku bacaan yang dibutuhkan dalam agenda tersebut,
diantara kawan-kawan yang datang juga diberikan tanggung jawab untuk melibatkan
simpatisan ikut terlibat membaca, begitupun dalam persiapan-persiapannya, Lapak Baca
ini juga disisipkan dengan formulir dan selebaran sebagai bahan Rekruitment anggota
baru. yang hadir dalam agenda tersebut selain kawan-kawan Pembebasan sendiri juga
ada beberapa mahasiswa baru maupun dari anggota organisasi panguyuban, minat
membaca masih sangat sedikit orang, tidak pasti jumlahnya sebab ada yang datang
sedikit membaca langsung beranjak pergi, dan silih berganti. Disaat membaca seiring
juga dilangsungkan diskusi, apa maksud dari tujuan dilaksanakannya Lapak Baca
tersebut kepada setiap mahasiswa yang datang. Begitupun dengan setiap buku yang
dibaca bila tidak mengerti berlangsung diajak diskusi, selain itu berbagi cerita dan
pengalaman dalam berorganisasi.

Jumlah bacaan (BUKU) yang digunakan sebagai bahan bacaan adalah beragam judul,
mulai dari ilmu sosial, panduan berorganisasi dan berjuang, terutama bacaan-bacaan
sejarah masyarakat, serta beberapa buku novel dari Pramoedya Ananta Toer dan Marxim
Gorky. Sekitar 40-an buku, yang dipakai belajar. Sebagai catatannya, buku tersebut bisa
dibaca langsung dan gratis tanpa pungut biaya, bila dibawah harus dilengkapi nama
peminjam, alamat, dan juga dibayar sebagai modal akan dilangsungkan agenda kembali.
Dengan berlangsungnya (Lapak Baca) tersebut tidak ada masalah apa-apa, hingga
berakhirnya pada pukul 15.52 wit. Dan kawan-kawan akhirnya merapikan semua buku-
buku, dan bergegas kembalikan buku pada tempatnya.

Keterangan:

Kronologis di buat oleh Waode Mayani, dan setelahnya dirubah redaksionalnya oleh
Rudhy Pravda

Penulis: Maikel Pigai*

Ketergantungan

Pertanyaan ini memang sulit sekali untuk kita jawab secara kasat mata. Apa lagi sebagai pemula, ketika menganalisis persoalan yang ada. Tetapi setidaknya saya akan memberikan sedikit pandangan tentang dampak ketergantungan ekonomi borjuis di Papua.

Lingkungan masyarakat Papua, secara khusus terkait dengan dampak dan akibat dari ketegantungan oleh ekonomi kapitalis yang bergulir secara transparan dan dinamis. Memang tak semudah itu kita menganalisanya. Setelah mempelajari sedikit demi sedikit, salah satu masalah utama kita orang Papua akibat terciptanya ketetantungan adalah adanya Otonomi Kusus (Otsus) bagi Papua.

Dengan masuknya Otsus sesudah reformasi 1998 di Indonesia, masyarakat kita semakin hari dimanjakan oleh penguasaan kapitalis di Indonesia.
Bagaimana tidak?

Salah satu dampak dan akibat yang sedang terjadi adalah mulai tersingkirnya cara hidup dan pandangan hidup kita yang lama (budaya), yang dahulunya dipraktekan dan dilakukan oleh orang tua-tua kita dulu menjadi kehidupan dimana kita diperhadapkan dengan sistem yang begitu luar biasa hebat (membunuh).

Orang tua kita dulu, untuk menghasilkan sistem ekonomi dalam sistem kesukuan, pastinya membuat sebuah usaha dalam masyarakat. Misal, kebun, pelihara ternak, dan lain-lainnya yang mampu membangkitkan ekonomi dalam masyarakat itu.

Tetapi paska masuknya Otsus di Papua, semakin hari semakin banyak uang yang beredar dalam masyarakat kita. Diperparah dalam tubuh pemerintah daerah kita sendiri.

Akibat paling fatal adalah orang asli Papua menjadi konsumerisme tertinggi di Indonesia (apa lagi di Papua?).

Disamping itu, pada tubuh pemerintah daerah kita sendiri atau sistem borjuis-borjuis lokal, malah membenarkan siasat itu terjadi.

Ketergantungan itu pun mengerucut juga pada tingkatatan kita mahasiswa. Setidaknya kita mahasiswa Papua se- Jawa dan Bali.

Yang rillnya adalah ketika bantuan-bantuan dana dari pemerintah yang hampir setiap tahunnya di salurkan. Semakin berjalannya waktu, kita yang intelektual sendiri diciptakan ketergantungan yang begitu fatal. Akibatnya penguasaan dan kesadaran akan persoalan, kesadaran akan ekonomi bersama, yang juga pernah dilakukan oleh orang tuah kita dulu semua luntur ditelan sistem kapitalis ini.

Alternatif dan Tawaran Pemikiran!

Saya sebenarnya masih awam. Tidak begitu pahami secara mendalam. Tetapi tawaran pemikiran ini mudah-mudahan bisa diterima oleh kita orang Papua, terlebihnya mahasiswa Papua.

Pertama, membuat sebuah planing yang mampu merangkul semua golongan mahasiswa Papua. Entah dari gunung hingga pantai dan bagaimana kita membicarakan dan mendiskusikan sistem kapitalisme yan sedang menghancurkan Papua.

Kedua, dengan melihat persoalan yang kompleks di masyarakat kita, kita sebagai generasi muda penting untuk memahami, bagaimana membentuk seseorang atau kelompok yang revolusioner dan progresif. Minimal mampu menanggal sistem-sistem tersebut.

Ketiga, Sitem feodal dan sistem komunal yang terbawa hingga tingkatan mahasiswa kita, penting untuk membuka ruang, bagaimana memikirkan langkah menuju masyarakat yang sosialisme. Sosialisme dalam hal ini adalah menciptakan sistem kekerabatan dan penguasaan ekonomi yang berputar hanya di lingkungan mahasiswa Papua saja, minimal. 

Keempat, dari berbagai suku yang ada di Papua, lebih khusus di tingkatan mahasiswa, penting untuk didiskusikan lagi, bagaimana mengkritisi sistem kinerja para borjuis lokal yang menyalurkan dana kepada mahasiswa, dan mencari alternatif untuk membangun sebuah pemahaman baru tentang pembagian dana tersebut. Karena ini kita sudah melampaui batas-batas perbudakan yang sedang digantungkan nasib kita kepada pusat dalam hal ini Jakarta.

Kelima, untuk menghancurkan sistem ini memang tidaklah mudah, penting sekali untuk kita mendiskusikan terus-menerus bagaimana membongkar para borjuis-borjuis kecil di tingkatan mahasiswa. Minimal lewat diskusi terbuka dan biasa.

Penulis adalah  aktivis AMP Komite Kota Yogyakarta